DIKTENEWS, Luwuk — Menjadi hangat dipenghujung diskusi publik bertemakan “Implementasi Program Pelayanan Kesehatan dan Kebijakan Ketenagakerjaan” bersama anggota DPR – RI Komisi IX Drs. H. Anwar Hafid, M.Si Senin (6/1/2020) dibukit kasih sayang (keles), Kelurahan Kaleke, Kecamatan Luwuk.
Pasalnya Anwar Hafid disuguhi pertanyaan seputar Sultim dan motivasinya maju sebagai bakal calon Gubernur Sulteng saat puncak diskusi bersama publik, mahasiswa, dan para wartawan. Menjawab itu, Anwar Hafid dengan tegas mengatakan bahwa Sultim tidak bersyarat.
Mantan Bupati Morowali itu, mengaku saat dirinya menjabat Bupati, turut melakukan langkah dan upaya politis ke Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkait cakupan wilayah Sultim.
Seiring waktu berjalan, Morut yang kala itu dijabat carateker, saat ini sudah memiliki Bupati defenitif, dan saya (Anwar Hafid) bukan lagi Bupati Morowali. Namun begitu dirinya, optimis Morowali masih ikut ke Kabupaten Banggai.
Yang jadi soal kata dia, apakah Poso, Touna dan Morowali Utara (Morut) mau ikut ke Banggai. Hasil kajian Kabupaten Banggai memang strategis menjadi pusat Ibu Kota Sultim, tapi ada yang menjamin Poso, Touna dan Morut ikut ke Kabupaten Banggai bagian cakupan wilayah Sultim.
Bicara Sultim, lanjutnya sama dengan surga telinga, dirinya lebih cenderung mendukung pemekaran Bunta dan Toili jadi Kabupaten. Karena menurutnya dua wilayah ini layak, utamanya dari segi kewilayahan.
“Kalau saya jadi Gubernur mendingan kita mekarkan dulu Bunta dan Toili jadi Kabupaten,” kata Anwar Hafid.
Ia kembali berujar, dirinya yang begitu semangat terkait pemekaran Sultim saat menjabat Bupati Morowali berupaya agar Morut masuk dalam wilayah cakupan Sultim. Seiring waktu berjalan mereka lebih cenderung ke Poso.
“Saya sudah jejaki baik eksekutif maupun legislatif, Morowali Utara cenderung ke Poso,” terangnya.
Ia menyatakan, kalau Morowali, sampai dengan hari ini, masih bisa saya jamin, tapi Poso, Touna dan Morut siapa yang jamin itu
“Jadi langkah kita kedepan Bunta dan Toili harus mekar jadi Kabupaten sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Mari kita berpikir soal kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.*
(zoel)
