Yaldi selaku pengawas atau perwakilan pekerja PT. KIM mengatakan apa yang dilakukan karyawan tersebut tidak mengatasnamakan keseluruhan karyawan melainkan hanya segelintir orang saja.

“Karena kami disini telah memiliki kesepakatan bersama dengan manajemen perusahaan,” tegasnya.

Pria yang akrab di sapa (Didi) bahkan menjelaskan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan dengan kurang lebih 40 karyawan yang bekerja di PT. KIM.

“Ini kan terkait prorate, saya sudah coba fasilitasi teman-teman dengan manajemen, disepakati bulan April, Internal Memo pemberian gaji dan benefit akan direvisi lagi,” ucapnya.

Dengan dicapainya kesepakatan tersebut dan penyelesaian secara internal, maka seluruh karyawan perusahaa PT. KIM kembali bekerja.

“Saya tegaskan kembali, masalah ini sudah ada titik temunya, semua teman-teman sudah kembali bekerja. Kalau ada yang lain yang demo, itu personal mereka,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Soroti Demo Segelintir Karyawan PT KIM di DPRD Banggai, Yaldi : Itu Personal Mereka pertama kali tampil pada Dikte News.

Dalam momentum reses yang berlangsung di Kecamatan Bunta, Pagimana dan Bualemo belum ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Lisa Sundari mengaku banyak sekali menyerap aspirasi masyarakat. 

Kehadiran Lisa Sundari sosok yang notabene dekat dengan warga masyarakat wilayah dapil dua, menjadi harapan mereka sebagai penyambung aspirasi di parlemen lalong. 

Kepada media ini, Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari yang juga Ketua Komisi I DPRD Banggai mengatakan, reses ini selain sebagai sarana silaturahmi dengan masyarakat juga dengan para konstituen. 

Secara langsung juga dirinya mendengar berbagai macam masukan dan program pemberdayaan masyarakat melalui usulan kelompok peternak.

Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari Fraksi Golkar yang merupakan salah satu aleg periah suara signifikan pada Pileg 2024 dari wilayah dapil dua. Dirinya berharap usulan tersebut, nantinya dapat mempunyai manfaat dan berdaya guna pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Dan yang terpenting, seperti usulan kelompok peternak, harapanya juga menjadi merata guna menghindari adanya kecemburuan dengan membuat fakta integritas, agar kedepan bantuan tersebut bergulir pada kelompok lain yang nantinya akan di bentuk.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari Serap Aspirasi Warga Dapil Dua pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Lisa Sundari yang berperan aktif menguasai segala isu yang berkembang dalam ruangan rapat Lantai II, Gedung DPRD Kabupaten Banggai, Selasa (18/2).

Menyikapi aduan aliansi honorer R2 dan R2, dimana baru baru ini Komisi I DPRD Banggai bertandang ke Kemenpan RB di Jakarta membawa keluhan para aliansi. Salah satunya adalah dugaan honorer fiktif yang diadukan aliansi lewat kesepakatan yang tertuang dalam 5 poin hasil audiens bersama BKPSDM dan Komisi I DPRD Banggai, Kamis 30 Januari 2025.

Mengawali rapat kerja terbesar di kepemimpinan Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari, mengatakan bahwa apabila ada terbukti dugaan honorer fiktif, maka dinas terkait membatalkan rekomendasinya. “Apabila terbukti terdapat honorer fiktif maka harus dibatalkan oleh dinas yang bersangkutan karena bertanggung jawab telah mengeluarkan rekomendasi,” tegasnya.

Olehnya dalam menindak lanjuti hal tersebut bersama Pemda Banggai dan Komisi I DPRD Banggai kata Lisa Sundari akan membetuk tim verifikasi guna melakukan verifikasi honorer fiktif yang lulus dalam seleksi PPPK yang di keluhkan aliansi di sejumlah instansi dan juga proses seleksi untuk PPPK paruh waktu agar di lakukan secara transparan, terbuka dan akuntabel. 

Sementara itu Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Sofyan Datu Adam menjelaskan terkait proses seleksi pengadaan ASN dasar rujukanya peraturan Kemenpan RB nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur detail secara teknis pengadaan ASN, dan terkait tenaga Non ASN sebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terhadap pengisian ASN di instansi pemerintah baik pusat dan daerah harus melalui seleksi. 

Menjawab soal honorer fiktif perlu juga di luruskan kata Sofyan agar jangan sampai terjadi salah pemahaman, “Terhadap honorer data base minimal masa pengabdian 2 tahun berturut turut sejak Oktober 2022 yang menjadi syarat masa kerja terpenuhi,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Ketua Komisi I DPRD Banggai Pimpin Rapat Kerja Bersama OPD Teknis Bahas Honorer R2 dan R3 pertama kali tampil pada Dikte News.

Kejadian pengrusakan itu terjadi pada Kamis 22 November 2024. Dimana sejumlah massa aksi mendatangi Kantor DPRD Banggai melakukan aksi demo terkait tuntutan mereka.

Namun penyampaian tuntutan para pendemo itu berakhir dengan tindakan anarkis melakukan pengrusakan aset milik rakyat yang ada di kantor DPRD Banggai.

“Silahkan demo sampaikan aspirasi, tapi tidak dengan cara anarkais apalagi sampai merusak aset rakyat yang perlu kita jaga bersama,” ujar Ketua DPRD Banggai Saripudin Tatjo di konfirmasi media ini.

Ketua DPRD Banggai Saripudin Tatjo sangat menyesalkan terjadinya pengrusakan yang di lakukan oknum pendemo yang seharusnya tidak boleh terjadi, “Kalian adalah generasi penerus  bangsa, generasi intelektual, kenapa harus melakukan pengrusakan,” tambahnya.

Saya sudah perintahkan Sekwan DPRD Banggai untuk segera melaporkan tindakan pengrusakan itu, “Laporannya pekan depan karena Sekwan DPRD masih berada di luar kota,” jelasnya.

Yang pasti saya selaku Ketua DPRD Banggai tidak akan kami mentolerir tindakan pengrusakan yang di lakukan oleh para oknum pendemo.

Dia mengaku saat demo berlangsung tengah berada diluar kantor melaksanakan tugas. Dan saat itu mendapat informasi bahwa aksi demo itu telah melakukan pengurusakan aset rakyat yang ada di Gedung DPRD Banggai.

Pria yang akrab di sapa Om Arif Tatjo mengatakan akan memproses aspirasi yang di sampaikan bersama rekan rekan di DPRD Banggai sesuai aturan dan ketentuan yang ada. 

Namun menyangkut pengrusakan aset DPRD Banggai tetap akan kami proses ke jalur hukum penanggung jawab korlapnya kata dia.

Sebelumya para pendemo melakukan orasi di luar gedung DPRD Banggai lalu masuk menerobos ke dalam gedung dewan yang sempat dihadang aparat dan Pamdal DPRD Banggai, hingga berujung ricuh mengakibatkan kaca pintu Kantor DPRD Banggai itu pecah.*

(zuma)

Artikel Demo Berujung Pengrusakan Aset DPRD Banggai, Ketua Dewan Saripudin Tatjo Perintahkan Sekwan Buat Laporan Polisi pertama kali tampil pada Dikte News.

Dukungan memenangkan paslon AT-FM itu disampaikan oleh beberapa pendukung Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari yang mendukungnya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Lisa Sundari yang belum ini di Lantik sebagai Aleg DPRD Banggai dan saat ini mengemban jabatan sebagai Ketua Komisi I DPRD Banggai terbukti mampu merawat emosional para pendukungnya dalam memenangkan paslon AT-FM pada 27 November 2024.

“Torang siap menangkan paslon AT-FM di Bunta,” ucap mereka ditemui awak media dilokasi kampanye di Lapangan Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, pada Rabu (20/11) malam.

Alasan sederhana kata mereka adalah paslon AT-FM ini sudah terbukti memimpin daerah ini, “Itu baru 3 tahun dorang (AT-FM) pimpin daerah ini, bagaimana kalau 5 tahun, jadi harus lanjutkan kembali,” tambah mereka dengan dialek setempat.*

(zuma)

Artikel Pendukung Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari Siap Menangkan AT-FM di Dapil 2 pertama kali tampil pada Dikte News.

“Itu hanya isu isu murahan,” kata Ketua DPRD Banggai Sarifudin Tatjo, Jumat (15/11) pada kampanye tatap muka bersama warga Kompleks Cokroaminoto, Luwuk.

Dan informasi itu kata Ketua DPRD Banggai Sarifudin Tatjo di lontarkan sesama kita tapi mereka yang berada di luar koalisi AT-FM, “APBD kita justru naik di era AT-FM,” ujarnya.

Dan hanya dalam waktu 3 tahun 3 bulan pemerintahan AT-FM mampu membuktikan kerja mereka terlebih menaikan APBD Banggai, “Ini sebuah prestasi yang luar biasa,” ucapnya.

Sambung Sarifudin Tatjo mengatakan “Pada pemerintahan sebelumnya APBD kita mudung begitu pada kepemimpinan AT-FM APBD kita naik mulai dari Rp.2,2 triliun menjadi Rp.3.2 triliun,” terangnya.

Pembangunan di jaman ATFM juga intens di lakukan, dan pembangunan jalan dari Pasar Simpong tembus ke Pasar tua itu sudah masuk dalam perencanaan dan anggaranya sudah ada.

“Maka dengan itu banggai harus berkelanjutan,” terangnya. 

Dia juga menyinggung jejak rekam keberhasilan pasangan AT-FM pada periode pertama memimpin daerah ini kurang lebih 3 tahun. “Tidak mungkin akan mendapatkan rekomendasi Partai Golkar pada dua kali helatan pilkada kalau tidak berprestasi,” sebutnya.

“Jadi kalau ada yang baru berjanji dan baru hayalan, pemerintahan AT-FM sudah membuktikan itu,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Ketua DPRD Banggai Sarifudin Tatjo Sebut 3 Tahun Era AT-FM Pembangunan Pesat APBD Naik pertama kali tampil pada Dikte News.

Paripurna AKD tersebut setelah sebelumnya diawali dengan penetapan tata tertib (tatib) DPRD Kabupaten Banggai.

Agenda rapat paripurna AKD dipandu Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi, Senin (4/11/2024).

Komposisi AKD

Komisi I DPRD Banggai Fraksi Partai Golkar mengirimkan tiga anggotanya masing masing Lisa Sundari, Ramli Mbani, Rika Syarifudin. Sementara itu Fraksi Nasdem mengirimkan Andi Maharani dan Fraksi PKB mengutus Apriyani Dg Matorang.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengirimkan Sucipto dan Kartini Akbar. Selanjutnya, Fraksi Amanat Sejahtera Nurani (ASN) mengirimkan Mursidin dan Fraksi Gerindra, mengirimkan dutanya Naim Saleh dan Hari Sapto Adji.

Lanjut pada Komisi II berjumlah 12 wakil rakyat mereka adalah Irwanto Kulap, Indry Azis, Muh. Panji Syahputra (Fraksi Partai Golkar). Fraksi Nasdem mengirimkan Sukri Djalumang, Sientje Najoan dan Fraksi PKB mengirimkan Oktavianus Habi dan Fraksi PDIP Siti Arya Nurhaeningsih.

Fraksi ASN, Jodi Prakoso Dayanun dan Akmal. Sementara untuk Fraksi Gerindra mengirimkan Masnawati Muhammad dan Lutpi Samaduri.

Pada Komisi III mereka adalah Suprapto, I Made Darma (Fraksi PDIP), Batia Sisilia Hadjar (Fraksi Nasdem), Syafruddin Husain (Fraksi PKB), Helton Abd. Hamid, Wajidah, Eni Marthen (Fraksi Golkar), Suharto Yinata (Fraksi ASN) serta Hardiyanto Djiada dan Suardi (Fraksi Gerindra).

AKD berikutnya adalah, Badan Anggaran (Banggar). Terdiri dari Saripudin Tjatjo, Wardani Murad Husain, I Putu Gumi, Irwanto Kulap, Helton Abd. Hamid, Indry Azis, Wajidah, Moh. Panji Syahputra, Batia Sisilia Hadjar, Sukri Djalumang, Suprapto, Syafruddin Husain, I Made Darma, Akmal, Suharto Yinata, Masnawati Muhammad, Hari Sapto Adji serta Suwardi.

Pada Badan Musyawarah (Banmus) terdiri dari Saripudin Tjatjo, Wardani Murad Husain, I Putu Gumi, Batia Sisilia Hadjar, Sientje Najoan, Eni Marthen, Su’dan Latjeno, Ramli Mbani, Lisa Sundari, Rika Syarifudin, I Made Darma, Siti Arya Nurhaeningsih, Jodi Prakoso, Akmal, Lutpi Samaduri, Masnawati Muhammad serta Apriyani Matorang.

Pada posisi Badan Kehormatan (BK) masing masing Rika Syarifudin, Sientje Najoan, Kartini Akbar, Jodi Prakoso dan Lutpi Samaduri.

Terakhir, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau (Bapemperda). Mereka adalah, Andi Maharani, Kartini Akbar, Sucipto, Mursidin, Irwanto Kulap, Moh. Panji Syahputra, Su’dan Latjeno, Indry Azis, Naim Saleh, Herdiyanto Djiada dan Oktavianus Habi.*

(zuma)

Artikel AKD DPRD Banggai Terbentuk Berikut Komposisinya pertama kali tampil pada Dikte News.

Di usianya yang relatif muda, Panji Syahputra telah menorehkan prestasi besar dalam dunia politik dengan mengumpulkan suara signifikan di Pemilu 2024 dan berhasil menjadi wakil rakyat perwakilan dapil 1.

Tidak hanya prestasinya yang menjadi sorotan, penampilan Panji Syahputra Tamoreka juga menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum milenial.

Sosok berwajah tampan yang kerap dibandingkan dengan aktor drama Korea, Panji kerap menarik perhatian, terutama dari kaum Hawa.

Putra kedua dari Amirudin Tamoreka, Calon Bupati Banggai yang berstatus petahana ini kerap menjadi idola baru di kalangan pemilih muda dan perempuan.

Dalam berbagai moment kampanye pasangan Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili (AT-FM) Panji Tamoreka kerap hadir dan menjadi pusat perhatian.

Di setiap kampanye terbuka, banyak perempuan yang rela mengantri untuk berfoto bersama, seolah-olah tersihir oleh pesonanya.

Rekaman momen-momen ini tersebar luas, mengukuhkan sosok Panji sebagai figur yang tidak hanya berprestasi tetapi juga mampu memikat hati publik dengan kehadiran sosok tampan satu ini.

Kehadiran Panji di kancah politik daerah, dengan segala pesonanya, diharapkan dapat membawa warna baru dalam aspirasi pemuda di Parlemen Teluk Lalong.

Pesonanya di panggung politik juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani mengambil langkah besar di usia muda.*

(zuma)

Artikel Pesona Panji Syahputra Tamoreka Aleg DPRD Banggai Partai Golkar Jadi Magnet Kaum Milenial Pemilih Pemula pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut dipandu Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi Senin 4 November 2024.

Enam fraksi mendistribusikan anggotanya ke masing-masing AKD. Enam fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi ASN (Amanat Sejahtera Nurani).

Pendistribusian wakil rakyat tersebut Teluk berjumlah sebanyak 32 orang, minus tiga orang yang merupakan unsur pimpinan dewan.

Alat kelengkapan dewan itu adalah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Kehormatan (BK).

Setelah pendistribusian para wakil rakyat, mereka di masing-masing AKD tersebut akan memilih struktur pimpinan.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai Paripurnakan Pendistribusian AKD dari Setiap Fraksi pertama kali tampil pada Dikte News.

Langkah maju tersebut yakni dengan mendobrak sebah kebiasaan buruk yang biasa mereka perankan selama ini.

Hal tersebut, dengan membuat sebuah keputusan yang tercantum dalam tata tertib atau (tatib).

Tatib yang bersifat mengikat itu, mengancam para wakil rakyat tidak dapat melaksanakan reses apabila tidak menyampaikan laporan tertulis dalam agenda reses.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 156, ayat (4) berbunyi’ Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan reses, b. tanggapan aspirasi dan pengabdian dari masyarakat, dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Sementara ayat (5) berbunyi “Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya”.

Tatib itu tertuang dalam Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Banggai Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai.

Rancangan tatib itu dibacakan Juru Bicara Panitia Kerja, Hari Sapto Adji di agenda rapat paripurna.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo didampingi oleh Wakil Ketua I, Wardani Murad Husain, dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi, Senin 4 November 2024.

Aturan tersebut mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan pokok-pokok pekerjaan para wakil rakyat dalam menjalankan amanahnya.

Hasil dari Panja ini sebelumnya telah difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Dengan adanya tatib baru, diharapkan kinerja DPRD Banggai menjadi lebih efektif dan terstruktur.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Terancam Tak Dapat Jatah Reses, Berikut Penjelasanya pertama kali tampil pada Dikte News.

Ajakan menenangkan paslon AT-FM itu di sampaikan salah satu Aleg DPRD Banggai termuda di parlemen lalong Rika Sirapudin lewat orasi olitiknya pada kampanye tatap muka di Lapangan Desa Gori – Gori, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai pada Kamis (17/10) malam.

“Ijin pak calon bupati, saya 2 malam ini demam, karena daerah lain pecah dan meledak dengan pendukung AT-FM,” ucapnya di hadapan kandidat.

Sambung Rika Sirapudin setelah Kintom dan Batui yang pecah dan meledak dengan antusiasnya warga masyarakat menghadiri kampanye tatap muka pasangan calon (paslon) petahana Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili (ATFM).

Kini giliran warga Kecamatan Batui Selatan yang juga tak kala antusiasnya dan terobati demam saya, dimana mereka begitu antusias menyambut bapak selaku calon Bupati Banggai dan calon Wakil Bupati Banggai, “Dan malam ini terobati demam saya dengan kehadiran masa pendukung AT-FM,” ujarnya.

Kita lihat bersama bahwa warga masyarakat malam ini datang berbondong bondong di tempat adalah begitu kecintaan mereka pada calon Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan Calon Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili.

Kalau calon yang lain datang baru berjanji maka pasangan (AT-FM) sebaliknya telah membuktikan kinerja mereka selama 3 tahun jadi Bupati dan Wakil Bupati Banggai.

“Dan kalau ada calon lain membawa slogan Banggai Hebat, calon AT-FM sudah hebat dari dulu. Dan kalau ada yang datang dengan Banggai Bangkit, Banggai telah Bangkit sejak AT-FM di lantik pada tahun 2021,” kata Rika Saripudin dengan lantang.

Karena pasangan AT-FM ini telah banyak memberikan kontribusi untuk daerah ini terlebih untuk Kecamatan Batui Selatan dan khususnya Desa Gori Gori, sejak beliau menjabat Bupati dan Wakil Bupati selama 3 tahun. 

Rika Sirapudin menceritakan kemarin di Pileg 2024 dirinya menang di 8 desa termasuk Desa Gori Gori yang merupakan basis kemenanganya kata dia.

“Malam ini saya katakan kalau kemarin Rika Sirapudin mampu mengemas 1.800 suara di Kecamatan Batui Selatan, maka malam ini tegas saya katakan haram hukumnya kalau kita tidak bisa memenangkan pasangan AT-FM di Kecamatan Batui Selatan,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Dengan Lantang Aleg Partai Golkar Banggai Rika Saripudin Haram Hukumnya Kalau Kita Tidak Memenangkan AT-FM di Batui Selatan pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan dan pengambilan sumpah yang digelar melalui rapat paripurna, mengukuhkan Saripudin Tjatjo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banggai dan Wardani Murad Husain dan I Putu Gumi Wakil Ketua DPRD Banggai. 

Ketiga pimpinan DPRD Kabupaten Banggai itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 100.1.4.2/461/ro.pemotda/G.ST/2024.

Paripurna yang dipimpin Ketua sementara DPRD Kabupaten Banggai Irwanto Kulap juga dihadiri seluruh anggota DPRD Banggai periode 2024-2029, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko dan sejumlah pimpinan daerah serta pejabat Forkopimda.

Prosesi pengambilan sumpah dipandu Ketua Pengadilan Negeri Luwuk I Made Aditya Nugraha dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari ketua sementara pada Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo.

Pada kesempatan itu, Pjs. Bupati Banggai mengatakan bahwa momentum pelantikan tersebut memiliki arti yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dirinya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif.

“Hanya dengan sinergi yang baik, kita dapat menjalankan roda pemerintahan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memastikan pembangunan di Kabupaten Banggai dapat berjalan dengan baik mengarah kepada kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ujar Raziras.

Raziras tak lupa mengingatkan anggota DPRD Banggai agar memaksimalkan perannya dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pilkada hingga terpilihnya kepala daerah.

“Selamat bapak ibu yang telah dilantik ketua dan wakil ketua DPRD Banggai, semoga amanah yang diberikan ini dapat diemban dengan baik serta menjadi penggerak untuk membawa lembaga terhormat ini bersama pemerintah daerah menuju pencapaian yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai,” ujar Raziras.

Sementara pidato di awal menjabat Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo mengatakan, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respons cepat dalam pemecahan persoalan persoalan kerakyatan di tingkat lokal.

“Hal ini menjadi prioritas kami dalam membangun citra DPRD yang berkarakter tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Untuk itu diperlukan dukungan yang baik dari pemerintah daerah maupun seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

Saripudin juga mengingatkan kembali fungsi DPRD Banggai dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan.

“Anggota DPRD Banggai diharapkan memiliki kepekaan dan mampu menerjemahkan jiwa, hati, nurani masyarakat, sehingga dalam setiap upaya untuk menyalurkan aspirasi tersebut adalah sesuai dan tepat sasaran tanpa mengabaikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Saripudin.

Anggota DPRD Banggai kata dia, harus memiliki kredibilitas dan menguasai setiap permasalahan yang muncul dan dapat memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

“Aspirasi dan peran masyarakat sangat diharapkan,” jelasnya.

Ini menunjukkan bahwa komitmen kerakyatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan begitu tinggi sesuai yang diisyaratkan UUD 1945 bahwa kedudukan berada di tangan rakyat sebagai ketentuan kehidupan demokrasi.*

(zuma)

Artikel Pjs Bupati Banggai Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Banggai Periode 2024-2029 pertama kali tampil pada Dikte News.

Orasi politik Aleg DPRD Banggai itu di sampaikan pada kampanye tatap muka paslon petahana Bupati Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili (AT-FM) di Lapangan Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui.

Di hadapan ratusan masa pendukung paslon petahana AT-FM, Eton Abdul Hamid Aleg DPRD Banggai dapil 4 mengingatkan pada warga masyarakat dan pendukung agar jangan salah memilih pemimpin pada tanggal 27 November 2024.

“Saya berdiri di sini sebagai aleg DPRD Banggai Partai Golkar asal dapil 4 bukan sebagai saudara (kakak) dari kandidat calon Bupati Banggai Amirudin Tamoreka,” ucap Eton Abdul Hamid.

Sambungnya partai Golkar Banggai adalah partai yang komitmen mengusung pasangan AT-FM sejak Pilkada tahun 2020 silam hingga Pilkada tahun ini (2024).

“Itu karena calon kandidat kita adalah calon yang komitmen,” ucap pria yang akrab di sapa Ko Eton.

Sekali lagi bapak ibu sekalian saya berdiri di sini bukan sebagai kakak dari kandidat Bupati Amirudin Tamoreka yang saat ini maju kembali berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Furqanuddin Masulili (ATFM). 

“Tapi saya berdiri disini sebagai perwakilan rakyat perwakilan bapak ibu yang hadir di tempat ini, ” ujarnya.

Sambung Ko Eton daerah kita ini kaya raya sebagai salah satu daerah penghasil gas yang merupakan kekayaan alam daerah kita. 

Dan beliau adalah salah satu bupati yang paham menghitung tentang bagi bagi hasil P1 (Participating Interest) 10 persen untuk kepentingan rakyat dan daerah, umumnya untuk masyarakat kabupaten banggai dan khusunya masyarakat dapil 4.

“Yang semuanya hari ini masih dalam perjuangan,” ucapnya.

Dan kedua, bupati itu di katakan sebagai pengguna APBD. Tapi hari ini beliau memberikan wewenang pada kecamatan dengan dukungan anggaran yang sangat luar biasa yakni sebesar Rp 5,2 miliar per kecamatan. “Artinya apa, bahwa benar benar bupati ingin mendekatkan APBD pada masyarakat,” jelasnya.

Jadi kalau bapak ibu ingin mengurus program misal angkanya Rp 200 juta kebawa, tidak perlu ke kabupaten, cukup hanya di kecamatan itu sudah bisa tertangani dengan pelimpahan kewenangan bupati pada camat dengan anggaran Rp 5,2 miliar tadi.

Itulah sehingga kami dari Partai Golkar Banggai tetap berkomitmen mendukung beliau (AT-FM). Olehnya apa yang bapak ibu hadirikan malam hari ini berkali lipat lagi di sampaikan pada sahabat, keluarga dan tetangga serta teman dan handaitolan yang tidak sempat hadir bersama sama kita pada malam hari ini.

Supaya kita dari dapil 4 ini betul betul bisa di perhitungan bahwa ada anak seorang kepala desa yang bisa juga jadi bupati. “Bukan nanti anak orang kaya yang bisa jadi bupati yang katanya anak pengusaha besar. Kita juga bisa pembuktian pernah jadi bupati walau hanya 3 tahun,” bebernya.

Untuk itu mari kita sama sama bergandengan tangan untuk mendukung kembali beliau (AT-FM) untuk 5 tahun kedepan. Agar supaya kita yang ada di dapil 4 bisa di perhitungkan di kabupaten banggai. 

“Bahwa orang yang ada di dapil 4 bisa juga di perhitungkan untuk menjadi seorang bupati. Olehnya jangan lupa pada tanggal 27 November 2024 nanti untuk mencoblos pasangan nomor urut 1,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Partai Golkar Eton Abdul Hamid Ajak Masyarakat Dapil 4 Pilih Pemimpin Yang Sudah Terbukti pertama kali tampil pada Dikte News.

Kedatangan para petani di Gedung DPRD Banggai lantaran adanya laporan Tim Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai.

Laporan Tim Hukum Paslon Anti – Bali itu, menyoal nama mata air favorit Masyarakat Pertanian dan Perkebunan atau disingkat (ATFM2P).

Para petani ini di terima anggota DPRD Kabupaten Banggai, Sukri Djalumang. Dihadapan Sukri Djalumang perwakilan kelompok tani menyampaikan keberatan sekaligus keresahan menyusul adanya laporan tersebut.

Mereka mengatakan penamaan sumber mata air buatan dengan sebutan ATFM2P, jangan disangkut pautkan dengan salah satu calon.

Sebab, penamaan ATFM2P jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada serentak 2024.

“Jujur kami kelompok tani sangat tersinggung dengan laporan Tim Paslon nomor 3,” ujar Fruli Ludong juru bicara kelompok tani.

Dijelaskan Fruli, kedatangan mereka adalah sebuah ketersinggungan. Sebab, dengan adanya laporan yang disampaikan ke Bawaslu membuat aktifitas kelompok tani terganggu. Mereka berharap para anggota DPRD Banggai, segera menyikapi aduan itu agar tidak menjadi bias.

Selain itu kata Fruli ada kekhwatiran para petani, jika laporan ke Bawaslu tersebut berdampak pada produktifitas pertanian.

Sebab, dengan adanya laporan penamaan sumber mata air buatan mereka bisa menjadi salah satu faktor menghambat segala bentuk program yang akan diturunkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

“Jangan sampai laporan itu menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat kami para petani untuk mendapatkan program, karena dianggap sumber mata air buatan yang buat oleh swadaya masyarakat bermasalah,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Dimpalon Kecamatan Kintom, Imran Babung dan Kades Dimpalon Baru, Mawardi Mustari, yang ikut bersama puluhan petani mengatakan, keterlibatan mereka hanya sebatas mengawal masyarakat dalam menyampaikan keluhanya di kantor dewan.

Sebagai pimpinan di desa, Imran dan Mawardi mengungkap bahwa sebuah kewajaran jika mereka mendampingi masyarakatnya yang sedang dalam masalah, termasuk laporan ke Bawaslu karena dianggap meresahkan.

“Kami hanya sebatas melakukan pengawalan pada masyarakat kami. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama,” tandas kedua kades.

Penamaan sumber mata air dengan sebutan ATFM2P dicanangkan pada tahun 2022 lalu.

Inovasi mata air buatan tersebut rupanya hanya dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kintom, dan sudah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah Kabupaten Banggai, sebagai salah satu inovasi yang mendapat penghargaan terbaik dalam kategori Evaluasi Kinerja Kecamatan atau EKK.*

(zuma)

Artikel Petani Asal Kintom Resah Atas Laporan Tim Hukum Paslon Anti – Bali Menyoal Mata Air Buatan, Fruli : Jangan Sampai Aktifitas Kelompok Tani Terganggu pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 35 anggota DPRD Banggai berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Banggai Rabu 28 Agustus 2024.

Selama kurun waktu lima tahun sejak mereka dilantik pada 28 Agustus 2019 silam anggota DPRD Banggai periode 2019-2024 telah banyak melakukan berbagai tugas pokok dan fungsinya.

Ketua DPRD Banggai, Suprapto saat memimpin sidang paripurna pengambilan sumpah dan jabatan anggota DPRD Banggai 2024-2029 menguraikan produk lembaga penyalur aspirasi rakyat yang berkantor di areal teluk lalong.

Dewan Banggai telah melakukan berbagai rapat. Antaranya rapat internal, rapat sesama anggota dewan maupun rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Banggai.

Selain rapat internal dengan pihak eksekutif, dewan banggai juga melakukan dialog dan kunjungan ke masyarakat maupun reses di masyarakat.

Produk dewan banggai itu telah menerbitkan surat keputusan persetujuan rancangan peraturan daerah sebanyak 89. Termasuk, 25 perda inisiatif dewan.

Keputusan pimpinan sebanyak 58 dan surat pimpinan dewan sebanyak 48. Selain menerbitkan keputusan, Dewan Banggai melakukan berbagai kegiatan kedewanan.

“Yaitu rapat badan musyawarah sebanyak 37 kali, rapat badan anggaran sebanyak 34 kali dan rapat Badan Kehormatan sebanyak 5 kali,” ucapnya.

Berikutnya adalah rapat panitia khusus sebanyak 49 kali. Sambungnya adalah agenda tiga komisi pada tiga, komisi di lembaga DPRD Banggai, Komisi III terbanyak menggelar rapat.

Dengan rincian Komisi I melakukan rapat sebanyak 143 kali, Komisi II 96 kali serta Komisi III sebanyak 145 kali.

Selain agenda itu sebut Suprapto, Dewan Banggai telah melakukan fungsinya menerima kunjungan dan menerima aspirasi dari masyarakat sebagai wakil rakyat di DPRD Banggai.*

(zuma)

Artikel Ketua DPRD Banggai Sebut Komisi III Periode 2019-2024 Terbanyak Agenda Rapat pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Bagian Persidangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Muhtar Kantu angkat merespon hal tersebut. Muhtar mengaku, akses wartawan terbuka untuk prosesi liputan hajatan lima tahunan di Gedung DPRD Banggai.

Hanya saja kata dia, terjadi miskomunikasi. Sejak gladi kotor hingga gladi bersih sehari sebelum agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 35 anggota DPRD Banggai telah disampaikan tempat bagi wartawan yang telah disediakan.

Namun pada faktanya tidak demikian dan terjadi miskomunikasi. “Mungkin hanya miskomunikasi, karena sejak gladi kemarin sore, teman-teman pers itu ada tempatnya untuk pengambilan gambar,” tulis Muhtar Kantu via pesan whatsaap.*

(zuma)

Artikel Sekretariat Dewan Banggai Sampaikan Permohonan Maaf Pada Wartawan pertama kali tampil pada Dikte News.

Ketua sementara DPRD Kabupaten Banggai Irwanto Kulap Jumat (30/8) melalui via telepon mengatakan bahwa dirinya juga terkejut dengan peristiwa pelarangan wartawan masuk ruang paripurna saat prosesi pelantikan.

Menurut dia, langkah oknum Pamdal Sekretariat DPRD Banggai itu keliru, karena kegiatan paripurna istimewa adalah kegiatan terbuka. Momen pelantikan itu seharusnya bisa terpublis dengan informasi yang positif, agar semua orang termasuk tim para anggota DPRD Banggai yang ada di mana saja, bisa mengetahui informasi pelantikan itu.

Sambungnya dia mengaku sudah berbicara dengan Sekwan DPRD Banggai dan mempertanyakan peristiwa itu kenapa sampai terjadi. Memang sekwan mengakui ada kondisi yang sudah tidak sesuai dengan pengaturan awal, yakni wartawan dengan kartu khusus bisa masuk ruang paripurna saat prosesi pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD. Atas nama DPRD Banggai dan rekan-rekan di dewan, saya menyampaikan permohonan maaf.

“Ini tentu harus diperbaiki,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Ketua DPRD Banggai Minta Maaf Insiden Larangan Wartawan Liput Pelantikan pertama kali tampil pada Dikte News.

Juru bicara pansus DPRD Kabupaten Banggai Syafrudin Husain menekankan poin itu saat membacakan laporan pansus Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna, Kamis (15/8) malam.

Agenda rapat paripurna itu dipandu Wakil Ketua II, DPRD Kabupaten Banggai Samsul Bahri Mang.

Pansus tersebut menyampaikan berbagai saran penting yang perlu mendapat perhatian dari Pemda Banggai.

Poin penekanan dalam pansus itu agar Pemda Banggai segera menindaklanjuti usulan program merealisasikan aspirasi masyarakat.*

(zuma)

Artikel Agenda Rapat Pansus, Dewan Banggai Ingatkan Pemda Realisasikan Program Masyarakat pertama kali tampil pada Dikte News.

Agenda rapat yakni penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Suprapto memimpin rapat pembahasan didampingi Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar dan dihadiri Bupati Banggai, Amirudin bersama Wabup Furqanuddin.

Rapat tersebut di hadiri 18 wakil rakyat dan sebanyak 17 wakil rakyat absen dari 35 wakil rakyat yang ada di DPRD Banggai saat pembahasan dokumen KUA PPAS.

Dari hasil pembahasan dokumen KUA PPAS Kabupaten Banggai dan DPRD Banggai menyepakati KUA PPAS Tahun Anggaran 2025

Sebelumnya dokumen KUA PPAS Kabupaten Banggai tahun anggaran 2025 telah dibahas wakil rakyat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banggai sejak awal pekan kemarin.

Penandatangan nota kesepakatan antara Pemda Banggai bersama DPRD Banggai itu menjadi acuan dasar pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Banggai tahun anggaran 2025 yang dibahas sebelum berakhir tahun.*

(zuma)

Artikel Pemda Banggai dan DPRD Sepakati KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Dikte News.

Menarikan dalam pembahasan dokumen tersebut ada yang mengganjal dan terkesan copy paste. Pasalnya dalam dokumen itu tercantum tahun anggaran 2024, seharusnya tahun anggaran 2025.

Hal tersebut diakui PJ. Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko, bahwa ada kesalahan dalam penyajian daftar isi pada dokumen tersebut. Kesalahan itupun mendapat tanggapan salah satu warga yang juga pemerhati Kota Luwuk Alwin Palalo, SE.

“Blunder fatal telah dilakukan Pemda Banggai ketika pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2025 di gedung DPRD Banggai,” ujar Alwin Palalo.

Ia menilai, kesalahan fatal ini harus menjadi warning bagi Pemda Banggai dalam mengurus persoalan yang menyangkut urusan rakyat banyak. Tidak boleh main main, apalagi dokumen sepenting ini dan terkesan copy paste.

Kata dia ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius dan tak punya rasa tanggung jawab dalam tata kelola rencana pembangunan.

Kondisi ini bisa kita tuduh Contempt of Parliament. “Di mana posisi DPRD Banggai tidak cukup dihormati, untuk tidak kita katakan penghinaan terhadap lembaga terhormat. Sebab, Pemda Banggai menyajikan dokumen penting terkesan copy paste. Tidak dikerjakan secara teliti dan profesional,” tandasnya.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai dan Pemda Bahas Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Terkesan Copy Paste pertama kali tampil pada Dikte News.

DPRD Banggai melalui Komisi II menghadirkan Manajemen PT Sawindo Cemerlang yang menyambut baik upaya dewan banggai mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) tersebut.

Wakil Ketua Komisi II, DPRD Banggai, Fuad Muid yang memimpin RDP tersebut berlangsung di salah satu ruang rapat lembaga DPRD Banggai, Senin (1/7).

Dalam mengurai kisruh lahan plasma sawit yang dikelola perusahaan yang berbasis di Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai. Legal Humas dan Kemitraan, PT Sawindo Cemerlang, Dodi Yoanda Lubis di menyampaikan komitmen perusahaan dalam berinvestasi di sektor perkebunan.

Manajemen PT Sawindo Cemerlang kata Dodi, mengedepankan kepastian hukum terkait dengan permasalahan plasma, “Kami menyampaikan agar penyelesaian lewat pemerintah, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut,” ucap Dodi.

Komitmen perusahaan melaksanakan plasma sawit itu dibuktikan dengan luasan plasma PT Sawindo Cemerlang lebih dari 20 persen. Ketentuan 20 persen itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam Pasal 11 berbunyi perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Dodi Yoanda juga menyampaikan proses perolehan lahan plasma saat ini dikelola PT Sawindo Cemerlang berasal dari usulan masyarakat. Dari usulan selanjutnya ke pemerintah untuk mendapatkan surat keputusan (SK) Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). “SK CPCL ini yang menjadi pegangan kami dalam bermitra dengan koperasi plasma,” ucapnya.

Dodi juga perlu menguraikan tuduhan di luar bahwa perusahaan melarang anggota koperasi keluar masuk plasma, tidaklah benar. Justru dalam menjalankan kemitraan terdapat pembiayaan pembangunan kebun yang muncul di seluruh luasan lahan satu siklus tanaman.

Intinya, perusahaan mengikuti keputusan pemerintah dalam hal ini pokja plasma. Siapa yang berhak secara legalitas, silakan membuat pengaduan. “Kami akan ikuti demi investasi yang kondusif,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Koperasi Sawit Maleo Sejahtera, H Muchtar menjelaskan terkait isu bahwa perusahaan dituduh membatasi luas lahan antar koperasi.

Dipertegas Muchtar bahwa perusahaan tidak menghalangi, tetapi menyangkut dengan pembiayaan yang sudah di investasikan di masing-masing lahan. “Tidak bisa petani keluar masuk anggota. Silakan petani membentuk kelompok, karena ini menyangkut tanggung jawab pembiayaan plasma kami ke seluruh anggota,” urainya.*

(zuma)

Artikel Komisi II Gelar RDP Lahan Plasma Sawit Bersama PT Sawindo Cemerlang pertama kali tampil pada Dikte News.

Dari dua perusahaan, salah satunya PT Koninis Fajar Mineral (KFM). RDP berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Banggai.

Rapat tersebut, menindak lanjuti peninjauan Komisi II DPRD Banggai di beberapa desa wilayah Kecamatan Luwuk Timur dan Bunta pasca bencana banjir bandang.

Comunity Development (Comdev) Triwydy Kuncoro perwakilan PT KFM kepada diktenews.com membenarkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DRPD Banggai.

Rapat juga di hadiri Camat Bunta, Kades lingkar tambang PT KFM, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai.

Dalam rapat itu kata Triwydy Kuncoro. DPRD Banggai melalui Komisi II memberikan apresiasi langkah dan upaya penanggulangan bencana banjir dan longsor serta tanggap darurat yang kami lakukan melalui Emergency Respon Team (ERT).

Intinya sambung Triwydy Kuncoro, Komisi II DPRD Banggai mengpresiasi upaya penanggulangan banjir dan longsor serta tanggap darurat yang kami lakukan. “Dan itu, turut di benarkan Camat Bunta saat RDP belangsung,” ungkapnya.

Triwydy menambahkan Komisi II juga mengapresiasi kehadiran kami (PT KFM) memenuhi undangan terkait agenda RDPU.*

(zl/*)

Artikel Komisi II DPRD Banggai Apresiasi PT KFM pertama kali tampil pada Dikte News.

Tidak hanya itu, warga masyarakat Desa Singkoyo, Toili dan Moilong juga melakukan penolakan perpanjangan dan pembaharuan izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT KLS.

Menyikapi hal tersebut DPRD Banggai melalui Komisi I membidangi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Artikel Berikut Rekomendasi DPRD Banggai Untuk PT KLS pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 itu memuat agenda sosialisasi dan monitoring evaluasi implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Bupati Amirudin bersama Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Sekretaris Daerah, Ir. Abdullah Ali., M.Si, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan pejabat eselon bersama Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar dan ketua-komisi DPRD menjadi peserta dalam rakor tersebut. 

Artikel Rakor Dengan KPK RI, Bupati Ingatkan ASN Hindari Gratifikasi pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut terkait penyampaian Laporan Panitia Khusus Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Di awali dengan penandatanganan keputusan bersama antara Ketua DPRD dan Bupati Banggai, di lanjutkan dengan penyerahan berkas.

Sambutan Bupati Banggai

Dalam rapat tersebut Bupati Banggai menyampaikan ungkapan syukur alhamdulillah serangkaian proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 dapat terlaksana dengan baik.

Artikel Bupati : Rapat Paripurna Dasar Hukum Jelas Pelaksanaan ABPD pertama kali tampil pada Dikte News.

Ketua Komisi I Irwanto Kulap geram lantaran tiga perusahaan besar itu tidak melaporkan besaran dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang CSR, kata Irwanto Kulap, DPRD harus mengetahui besaran anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan pada warga berada di sekitar kawasan investor.

“Kami merasa ada yang tidak beres dari perusahaan yang tidak menyampaikan penganggaran. Bahkan kami mencurigainya,” ucap Irwanto Kulap dikutip dari Luwuk Times.

Hal tersebut disampaikan Irwanto Kulap setelah memimpin rapat kerja bersama PT DSLNG, JOB Medco, Pertamina EP dan ESSA PT PAU, bertempat pada ruang rapat kantor DPRD Banggai, Selasa (19/7).

Artikel Tiga Perusahaan Tak Lapor CSR, Ketua Komisi I DPRD Banggai Geram pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat pembahasan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD), tahun anggaran 2021, tidak bisa melahirkan hasil rapat karena tidak dihadiri ketua Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Banggai.

Ketidak hadiran ketua tim TAPD, mendapat ragam tanya anggota Pansus yang hadir pada ruang rapat Kantor DPRD Banggai.

Seperti anggota pansus, Irwanto Kulap. Ia mengaku setiap pansus, Sekkab Banggai tidak pernah absen. Kali ini yang bersangkutan tidak hadir. “Kami mohon ada penjelasan ketidak hadiran beliau,” ucapnya.

Senada anggota Pansus asal PKB, Saripudin Husain juga mempertanyakan ketidak kehadiran Ketua tim TAPD, apakah rapat ini bisa melahirkan keputusan tanya dia.

Menjawab itu, Ferlin Monggesang Assisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Banggai menghaturkan permohonan maaf. Menurutnya Ketua tim TAPD Kabupaten Banggai yang tidak sempat hadir pada rapat pansus kali ini.

Artikel Ketua TAPD Tidak Hadir di Rapat Pansus DPRD Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.