Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Banggai Syafrudin Hinelo mengatakan telah mengusulkan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tahun ini (2023), saya sampaikan pada honorer untuk menyiapkan persyaratan mereka,” ucapnya Kamis (24/05/2023).

Kadispendik Syafrudin Hinelo sapaan akrab Didi Hinelo menambahkan, ribuan guru honorer itu, kata dia, terdiri dari berbagai disiplin ilmu pada satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tersebar di 23 kecamatan.

Lanjutnya kemarin di Makassar sudah ada pertemuan ujar dia. Pemerintah pusat meminta kita untuk mengusulkan honorer (PPPK). Ia juga menyampaikan untuk di kirimkan nomor para guru honorer dengan tujuan ketika ada perkembangan terbaru terkait dengan tes PPPK segera di informasikan dalam grup WhatsApp.*

(zl)

Artikel Ribuan Guru Honorer di Usulkan PPPK, Kadispendik : Pemerintah Pusat Meminta Kita Usulkan Honorer (PPPK) pertama kali tampil pada Dikte News.

Bantuan dampak inflasi ini akan di serahkan langsung pada penerima manfaat sebesar Rp 600 ribu per penerima.

“Sementara jalan besok Nuhon,” ujar Fadli Kepala Pos Bunta, Rabu 28 Desember 2022.

Untuk jumlah penerima bantuan sebanyak 60 orang ujar dia melalui pesan singkat whatsaap. Sementara untuk Bunta dan Simpang Raya belum di peroleh keterangan pasti soal jumlah orang penerima.

Sebelumnya Kepala Kantor Pos Luwuk Anggi Wardani membenarkan bantuan tunai Rp 600 ribu. Namun di kenakan biaya layanan wesel jadi yang di terimakan Rp 586.000 per penerima.

Bantuan tunai ini merupakan kebijakan Bupati Banggai dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 Milyar guna membantu ekonomi masyarakat (honorer) Se Kabupaten Banggai atas dampak inflasi yang terjadi belum lama ini.*

(zl)

Artikel Uang Tunai Dampak Inflasi 60 Orang Honorer di Nuhon Cair Esok pertama kali tampil pada Dikte News.

Informasi di himpun, bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000, namun yang di terimakan penerima manfaat hanya sebesar Rp 586.000 per orang.

Menanggapi hal tersebut, Anggi Wardani Kepala PT Pos Luwuk di konfirmasi via telepon menjelaskan bahwa dana tersebut bukan pemotongan, melainkan biaya admnistrasi layanan wesel, “Jadi bukan pemotongan tapi biaya admnistrasi sebesar Rp 14 ribu per penerima sebagai layanan wesel,” ujarnya Rabu 28 Desember 2022.

Adapun biaya itu, kata Anggi di gunakan untuk keperluan operasional seperti tenda, kursi dan biaya admnistrasi petugas kantor pos yang menyalurkan bantuan dana. Lebih jauh di katakan, bahwa biaya admnistrasi itu sudah disampaikan sejak awal penyaluran bantuan, Senin 26 Desember 2022.

Artikel Bantuan Tunai Honorer Dampak Inflasi Bukan Potongan Tapi Admnistrasi Layanan Wesel pertama kali tampil pada Dikte News.