Dalam rangka menindaklanjuti komitmen tersebut, dilaksanakan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terkait netralitas ASN, Senin (11/12) di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai.

Bupati Banggai menyoroti bahwa netralitas ASN mencakup lebih dari sekadar penanganan isu kampanye dan atribut.

“Pada hari ini kita harus melakukan sosialisasi, sehingga semua orang paham betul bahwa yang dimaksud netralitas ASN tidak hanya persoalan kampanye, memakai atribut, tetapi ada hal lain, misalnya tidak boleh hadir disetiap kampanye-kampanye yang dilaksanakan,” jelas Amirudin.

Sosialisasi diharapkan dapat memastikan pemahaman yang mendalam tentang konsep netralitas ASN, memastikan bahwa ASN Banggai dapat melaksanakan tugas mereka dengan independen dan profesional menjelang Pemilu 2024.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN di lingkup Pemkab Banggai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan pada 12 Januari 2023.

Dengan adanya Permenpan RB tersebut, penilaian kinerja bagi para pejabat fungsional tidak lagi diukur lagi dari butir kegiatan, tapi dari hasil kualitas kinerja dan perilaku individu.

“Berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023, Pejabat Fungsional tidak lagi di syaratkan menyusun DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) tapi angka kreditnya diambil dari nilai predikat kinerja,” ujar Drs Abdul Salam Gasing, M.H.

Menurut Soffian Datu Adam, SH., Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai, SKP ini memiliki dampak signifikan yakni menjadi dasar untuk pemberian tambahan penghasilan bagi ASN, serta menentukan evaluasi kinerja yang berujung pada reward dan punishment sesuai aturan yang berlaku.

Bupati Banggai menegaskan urgensi SKP ini. Oleh sebab itu sosialisasi diikuti dengan baik, sehingga penilaian betul-betul sesuai dengan apa yang mereka laksanakan.*

(zl)

Artikel Jelang Pemilu 2024 ASN Banggai Jaga Netralitas pertama kali tampil pada Dikte News.