DPC Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kabupaten Banggai melalui Ketua SOKSI Banggai H. Syamsulridjal Poma, SPd, SH, MM, didampingi Bidang Hukum SOKSI Banggai DR. Moh. Ilyas Makmur, SH, MH menjelaskan kajian hukum soal itu.

Menurut mereka bahwa putusan MK Bupati dan Wabup Kepahiang bisa menjadi Yurisprudensi Kemendagri.
Dimana MK RI dalam keputusan bernomor Nomor 27/PUU-XXII/2024 itu memutuskan jabatan Bupati Kepahiang, Hidayattulah Sjahid dan Wabup Kepahiang Zurdi Nata tetap 5 tahun.

“Putusan MK itu memutuskan sekaligus menguatkan UU nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan jabatan kepala daerah selama 5 tahun. Karena itu hak konstitusional,” kata Moh Ilyas.

Lagi pula tambah dia, realisasi program pembangunan tidak ideal jika hanya 3 tahun memimpin, melainkan 5 tahun.
“Apalagi kemarin ada Covid, dimana dana pembangunan di refocusing,” ucapnya.

Ia kembali menegaskan, putusan MK terkait gugatan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu itu, bisa menjadi Yurisprudensi bagi Kemendagri untuk kemudian menetapkan masa jabatan kepala daerah berakhir 2026.

Dengan begitu Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili masa jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai akan berakhir 8 Juni 2026.

“Amirudin Furqanudin dilantik 8 Juni 2021, sehingga berakhir 8 Juni 2026,” ucap dua petinggi SOKSI Banggai.

Sejatinya lanjut Syamsulridjal Poma dan Moh. Ilyas, Presiden tidak pernah dikurangi masa baktinya. Dan harusnya kepala daerah pun demikian. Karena kedua jabatan itu sama-sama dipilih oleh rakyat.*

(zuma)

Artikel Kajian Hukum SOKSI Banggai Masa Jabatan Bupati Amirudin dan Wabup Furqanuddin pertama kali tampil pada Dikte News.

Pernyataan itu saat beliau memberikan sambutan pada kegiatan Workshop sosialisasi dan internalisasi “Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Banggai”.

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai bertempat di sebuah hotel, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan.

“Sangat perlu peran dan perhatian yang besar dalam menangani potensi bencana tersebut, termasuk perencanaan dalam merumuskan berbagai kebijakan penanganan baik pencegahaan, antisipasi, tanggap darurat sampai pemulihan kondisi pasca bencana,” ujar Wabup.

Berdasarkan data yang di rilis BPBD, kata Wabup, bahwa Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

“Fakta tersebut cukup beralasan, banggai merupakan daerah pesisir dengan luas lautan yang cukup signifikan, di samping itu, juga memiliki jumlah sungai yang relatif memerlukan perhatian dan kewaspadaan yang serius dan strategis,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wabup menambahkan, kegiatan penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, salah satu komponen berkaitan dengan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sebelum mengakhiri sambutanya, Wabup Furqanuddin Masulili menyampaikan permohonan maaf Bupati Banggai atas ketidakhadiranya, karena sedang melaksanakan tugas luar daerah.

Artikel Kajian Bencana, Wabup : Harus Dapat Perhatian Serius Semua Pihak pertama kali tampil pada Dikte News.