Menjawab jeritan masyarakat adat dan petani pasca demo besar awal Juni lalu di Kecamatan Moilong. DPRD Kabupaten Banggai langsung mengambil langkah taktis dan tanpa kompromi.

​Lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbilang berlangsung dengan tensi tinggi pada Senin (15/06/2026). Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo, resmi menandatangani Surat Rekomendasi Nomor: 500.7/1959/DPRD. 

Surat “sakti” ini diserahkan langsung pada Bupati Banggai sebagai cetak biru (blueprint) untuk mengakhiri sengketa lahan menahun. ​

Berada Satu Meja Direktur PT KLS dikepung Fakta 

​RDP yang diinisiasi oleh Komisi II ini sukses menjadi panggung konfrontasi yang sehat. Parlemen berhasil memaksa seluruh aktor utama duduk di satu meja termasuk Direktur PT KLS yang berada duduk satu meja di bawa kepungan fakta.

​Hadir dalam pertemuan tersebut itu ​perwakilan Aksi & Serikat Petani Toili, ​Ketua Lembaga Adat Suku Taa, para Camat dan Kepala Desa dari 4 wilayah terdampak (Moilong, Toili, Toili Jaya, Toili Barat).

Selain itu hadir pula jajaran OPD Pemkab Banggai dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai dan Direktur Utama PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).

​Pertemuan ini menjadi wadah krusial untuk membedah borok tumpang tindih lahan yang selama ini mencekik ruang hidup petani lokal.

​Poin Rekomendasi DPRD Banggai

​Dari hasil bedah masalah yang dinamis, DPRD Banggai mengeluarkan lima titah tegas yang wajib dipatuhi Pemda dan PT KLS.

​Gebut Inventarisasi Lahan. Pemerintah Desa dan Kecamatan didesak menyetor bukti kepemilikan tanah warga ke BPN via Satgas Konflik SDA dalam waktu cepat.

​BPN jangan lambat diminta memangkas birokrasi demi mempercepat verifikasi dan pengembalian batas/titik koordinat lahan petani yang dicaplok.

​Kembalikan Hak Rakyat. Jika sertifikat atau bukti kepemilikan warga sah, PT KLS wajib hukumnya mengembalikan lahan tersebut seketika!.

​Audit HGU & Lingkungan

DPRD juga siap turun lapangan mengusut isu pencemaran lingkungan dan dugaan pelanggaran galian C.

​Stop Kriminalisasi Petani DPRD dengan tegas melarang perusahaan menggunakan jalur hukum untuk menakut-nakuti petani yang memperjuangkan haknya.

​”Semua rekomendasi yang telah dikeluarkan, baik oleh Pemkab Banggai maupun Pemprov Sulawesi Tengah sebelumnya, harus tetap menjadi acuan utama dalam menyelesaikan konflik agraria ini secara berkeadilan!” tegas petikan rekomendasi DPRD tersebut.

​Bola panas kini di tangan BPN Banggai. ​Langkah cepat Komisi II ini bak angin segar bagi masyarakat adat Suku Taa dan Serikat Petani Toili. 

Harapan untuk mendapat kepastian hukum akhirnya terbuka lebar. ​Menariknya, dalam RDP tersebut, Direktur PT KLS akhirnya melunak dan berjanji akan mengembalikan lahan warga, asalkan warga bisa membuktikan hak kepemilikan atas tanah mereka.

​Sekretaris Penyelesaian Konflik Agraria, Sunarto Lasitata, menilai komitmen perusahaan ini sebagai sebuah kemajuan besar.  Namun, ia mengingatkan bahwa kunci utama kini ada di instansi agraria.

​Bola panasnya sekarang ada di BPN Banggai. Dan BPN harus gerak cepat menerbitkan dan memverifikasi sertifikat tanah warga. Logikanya, warga sudah punya sertifikat sah, tapi kenapa bisa keluar lagi sertifikat HGU di atasnya? 

“Tumpang tindih aneh inilah yang bikin rakyat sengsara selama ini,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai Terbitkan Rekomendasi, Tuntut PT KLS Kembalikan Tanah Rakyat pertama kali tampil pada Dikte News.