RDP tersebut terkait pemberhentian sementara Kades Petak, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai Samsul Labukang.

Dalam RDP yang berlangsung di gedung DPRD Banggai di pimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari.

Ditemui wartawan media ini, Jumat 15 November 2024, srikandi Partai Golkar Banggai yang terbilang vokal Lisa Sundari mengatakan hasil RDP itu melahirkan 4 point penting.

Berikut hasil RDP Komisi I DPRD Banggai memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Meminta kepada DPPMD Banggai untuk melakukan pembinaan kepada kades petak, sesuai aturan yang berlaku selama 21 sejak SK pemberhentian sementara dikeluarkan.

2. Menegaskan kepada DPMD untuk lebih berhati hati dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi mall administrasi.

3. Meminta kepada Kades Petak untuk lebih bisa menahan diri dalam bermedsos agar lebih beretika karena kepala desa adalah bagian dari pemerintah

4. Dari kesimpulan poin2 diatas, jika komunikasi dan kesepakatan bisa berjalan dengan baik antara Kades Petak dan DPMD yang difasilitasi oleh Asisten 1, maka DPRD Banggai melalui Komisi I meminta agar SK pemberhentian sementara bisa dicabut. Demi kelancaran admistrasi desa petak.

Hadir dalam RDP tersebut yakni, Dinas PMD Kabupaten Banggai, Asisten 1 Setda Banggai, Sekcam Nuhon dan beberapa orang warga dan juga Samsul Labukang Kades Petak yang di berhentikan sementara melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 400.10/4391/DPMD tandatangani Pj Bupati Raziras Rahmadillah tertanggal 8 November 2024.*

(zuma)

Artikel Lisa Sundari Ketua Komisi I DPRD Banggai Pimpin RDP Pemberhentian Kades Petak Nuhon Lahirkan 4 Poin Krusial pertama kali tampil pada Dikte News.

Tidak hanya itu, warga masyarakat Desa Singkoyo, Toili dan Moilong juga melakukan penolakan perpanjangan dan pembaharuan izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT KLS.

Menyikapi hal tersebut DPRD Banggai melalui Komisi I membidangi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Artikel Berikut Rekomendasi DPRD Banggai Untuk PT KLS pertama kali tampil pada Dikte News.

Ketua Komisi I Irwanto Kulap geram lantaran tiga perusahaan besar itu tidak melaporkan besaran dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang CSR, kata Irwanto Kulap, DPRD harus mengetahui besaran anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan pada warga berada di sekitar kawasan investor.

“Kami merasa ada yang tidak beres dari perusahaan yang tidak menyampaikan penganggaran. Bahkan kami mencurigainya,” ucap Irwanto Kulap dikutip dari Luwuk Times.

Hal tersebut disampaikan Irwanto Kulap setelah memimpin rapat kerja bersama PT DSLNG, JOB Medco, Pertamina EP dan ESSA PT PAU, bertempat pada ruang rapat kantor DPRD Banggai, Selasa (19/7).

Artikel Tiga Perusahaan Tak Lapor CSR, Ketua Komisi I DPRD Banggai Geram pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut di sampaikan Wakil Bupati (Wabup) Furqanuddin Masulili seusai bersama (Bupati) mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Ke 62, Jumat 8 Juli 2022.

Walau terbilang singkat waktunya, namun kedua pimpinan daerah ini, Bupati dan Wakil Bupati optimis melaksanakan Visi Misi mereka.

“Kita hanya mengharapkan kabupaten banggai visi misi itu bisa terwujudkan,” ucapnya.

Praktisnya kita baru menyesuaikan di tahun 2022. Yang jelas tekad kita mewujudkan visi misi, yang sudah tertuang dalam RPJMD, dan sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Inilah yang akan menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan kedepan. “Membangun masyarakat maju, mandiri dan sejahtera,” sebutnya.

Artikel Pemda Banggai Optimis Wujudkan Visi Misi Tertuang Dalam RPJMD pertama kali tampil pada Dikte News.