Sebelumnya tim hukum paslon nomor urut 3 memasukan laporan tersebut ke Bawaslu Banggai yang dinilai tanpa kajian hukum yang kuat. 

Sehingga laporan tersebut hanya di tanggapi santai oleh tim hukum paslon (AT-FM), dan dapat dipastikan laporan tersebut tidak memenuhi unsur.

“Laporannya tanpa analisa dan kajian hukum. Termasuk soal dana Rp. 5 miliar per kecamatan,” kata Ilham Baadi, Jumat 11 Oktober 2024. 

Terkait laporan tim hukum paslon nomor urut 3, Ilham Baadi menjelaskan itu di lakukan secara serampangan, “Mengingat tidak dilatari dengan analisa hukum yang kuat, sehingga kesan yang terlihat adalah terganggunya proses demokrasi yang sedang berjalan,” jelasnya.

Dampak yang terlihat hari ini adalah terganggunya demokrasi yang sedang berjalan kata dia. Mestinya sambung Ilham, tim hukum paslon yang rata-rata berlatar belakang pendidikan doktor tidak hanya sekerar main lapor saja yang terkesan jadi bahan guyon.

“Ini sama dengan kajian hukum yang tidak pernah sekolah hukum,” sindir Ilham.

Memang tambah adalah hak setiap warga negara untuk membuka laporan, karena hal itu dijamin regulasi.

Akan tetapi hukum jangan dijadikan alat. Apalagi targetnya hanya untuk mengacaukan demokrasi. 

Sebagai masyarakat yang tahu soal hukum, Ilham mengaku menyayangkan laporan ke Bawaslu itu. Termasuk aduan tentang pelimpahan kewenangan ke kecamatan. 

Sebelum menutup komentar, satu hal yang dipertegas Ilham.

“Dengan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, maka semakin terang menjelaskan bahwa tim hukum paslon tersebut tidak paham mekanisme penganggaran di daerah,” kata Ilham.

Dan akhirnya terkesan bahwa tim hukum paslon tersebut memang tidak suka bicara tentang kesejahteraan buat masyarakat Banggai.*

(zuma)

Artikel Laporan Tim Hukum Paslon Anti – Bali Soal 5 Miliar ke Bawaslu, Ilham Baadi Sebut Serampangan dan Tidak Paham Mekanisme Penganggaran di Daerah pertama kali tampil pada Dikte News.

Atriani menilai laporan tim hukum paslon 03 terhadap kebijakan Bupati Banggai kaitan program pelimpahan kewenangan Rp.5 milyar per kecamatan sangat tidak mendasar dan tidak berpihak ke masyarakat Kabupaten Banggai.

“Perlu kita sama ketahui program pelimpahan kewenangan Rp.5 milyar setiap kecamatan telah melalui proses yang tidak bertentangan dengan regulasi dan tentunya juga tidak terlepas dari pengawasan DPRD Banggai,” ujar Atriani, Sabtu 5 Oktober 2024.

Atriani menandaskan, seharusnya Paslon 03 mendukung program tersebut, jika memang berniat mensejahterakan masyarakat banggai. Mengingat program tersebut adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka akselerasi peningkatan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan kemampuan dan keahlian masyarakat itu sendiri.

Olehnya Atriani beranggapan dugaan tim hukum paslon Sulianti-Obama yang menuding pelaksanaan program tersebut dapat menguntungkan salah satu paslon itu salah kaprah. “Karena setau kami program ini dicanangkan sejak 2023, dan harus direalisasikan di tahun ini (2024),” tandasnya.

Atriani pun menilai pelaporan terhadap 24 camat se Kabupaten Banggai, secara tidak langsung telah menghambat proses pelaksanaan kebijakan pemerintah. Padahal sambungnya, kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat bawah dan sekaligus berdampak baik dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bukankah hal ini yang diinginkan masyarakat. Tentu ini sangat kami sesalkan jika pesta demokrasi yang harus disambut dengan suka cita, malah merugikan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, pasangan Calon (Paslon) Incumbent nomor urut 1 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili (AT-FM) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai, terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilihan.

Tim Hukum 03 juga tidak hanya melaporkan paslon incumbent, melainkan juga para camat yang ada di Kabupaten Banggai yakni 24 Camat sebagai terlapor.

Namun demikian Atriani mengaku tidak resah atas upaya pengaduan tersebut ke Bawaslu Banggai. Ia yakin Bawaslu akan bekerja secara profesional.

“Dan kami yakin seyakin-yakinnya atas kerja profesional Bawaslu. Sekaligus membuktikan siapa paslon yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Divisi Hukum Relawan AT-FM Atriani Sebut Laporan Tim Paslon 03 Salah Kaprah pertama kali tampil pada Dikte News.