Puncak acara HUT Kintom itu berlangsung di Lapangan Poto’utusan, Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom Rabu (22/2/2023) malam.

Bupati Amirudin dalam sambutanya mengucapkan terima kasih dan apresiasinya pada masyarakat Kintom yang tetap tertib dan menjaga keamanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

“Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Kintom yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan aman dan tertib, kurang lebih hampir dua minggu, dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik,” ucap Bupati.

Pada Peringatan HUT ke-62 Kecamatan Kintom dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan. Festival Pandanga, pameran tradisional “Kintom Expo”, dan berbagai jenis perlombaan.

Kintom Expo yang digelar selama dua pekan bertujuan untuk mengangkat potensi lokal dan produk unggulan UMKM desa dan kelurahan di Kecamatan Kintom.

Dan puncaknya, kemeriahan konser musik yang mengundang antusiasme warga menutup rangkaian peringatan HUT Kecamatan Kintom malam itu.

Camat Kintom Amrizal Latief menyampaikan terima kasih pada Bupati Banggai yang mendukung penuh kegiatan HUT Kintom hingga menghadirkan konser menghibur masyarakat Kecamatan Kintom.

Ia berharap, masyarakat yang datang memadati Lapangan Poto’utusan malam itu tetap menjaga keamanaan dan memberi kesan pada para tamu bahwa Kecamatan Kintom juga bisa maju.

Musrenbang Tahap II

Sebelumnya, sore hari di tempat yang sama dilaksanakan pula Musrenbang RKPD 2024 tahap II untuk wilayah Kecamatan Kintom, Nambo, Batui, dan Kecamatan Batui Selatan.

Bupati Amirudin dan Wakil Bupati Furqanuddin juga sempat meninjau perkembangan budi daya lele salah satu warga penerima bantuan program Satu Juta Satu Pekarangan sektor perikanan di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom.*

(Sumber DKISP Banggai)

Artikel Bupati Banggai Tutup HUT Kintom Ke 62 Kado Terindah Apresiasi Untuk Masyarakat pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebanyak 70 peserta di nyatakan lolos secara admnistrasi melalui seleksi pemberkasan lembaga adhok ini, seperti di lansir akun facebook (Panwaslu Bunta) Ahad (29/01/2023).

Peserta yang sudah di nyatakan lolos berkas pemberkasan kemudian akan mengikuti tahapan tes wawancara di mulai 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2023.

Partisipasi Publik

Namun begitu bagi mereka yang lolos seleksi berkas jangan senang dulu. Pasalnya ada masa sanggah di berikan Panwaslu Bunta, untuk masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan bagi peserta calon anggota Panwaslu Desa/Kelurahan yang sudah di nyatakan lolos berkas, masa sanggah di mulai 28 Januari sampai tanggal 5 Februari 2023.

Untuk melakukan sanggahan warga masyarakat (pelapor) bisa langsung melayangkan melalui email atau mendatangi sekretariat Panwaslu Jalan Samratulangi, Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta atau melalui pokja yang di bentuk.

Lalu apa sangsi dan konsekwensi ketika terdapat bakal calon penyelenggara pemilu tingkat desa dan kelurahan atau Pengawas Kelurahan Desa yang lolos seleksi pemberkasan tapi terbukti pada masa sanggah. Apakah langsung di nyatakan tidak lolos saat itu juga (terbukti) ataukah nanti pada tahapan tes wawancara oleh komisioner sebagai puncak dari tahapan.

Sementara untuk identitas pelapor, dalam masa sanggah Panwaslu menjaga kerahasian pelapor sehingga integritas baik pelapor dan lembaga terus terjaga. Publik berharap proses rekruitmen PKD dapat di laksanakan sesuai prosedur dan mekanisme sehingga melahirkan (PKD) yang berkualitas dan memahami tupoksi dan asas pemilu sebagaimana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).*

(zl)

Artikel Panwaslu Bunta Berikan Masa Sanggah Masyarakat, Bagi 70 Calon PKD pertama kali tampil pada Dikte News.

Farhat Abbas yang juga bakal calon anggota DPD RI dapil Sulteng melalui pesan singkat whatsaap, Selasa (17/01/2023) mengatakan, penguasa seharusnya peka, jangan dulu mengumumkan siapa yang dulu menyerang.

“Tapi penyebab dan latar belakang kejadian tentu masalah ketimpangan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan keadilan ,” ujarnya.

Kasus bentrok tenaga kerja yang berakibat kematian tidak boleh di selesaikan dengan cara mediasi, karena menyangkut HAM, kerugian materil, belum lagi biaya pengamanan dan lain lain. Hendaknya pemerintah setempat berpihak kepada masyarakat dan korban, dan hukum tetap di tegakan.

Ia juga mengajak masyarakat Morowali Utara (Morut) untuk memperkuat semangat persatuan dan cara menghargai dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Dia pun mengimbau untuk tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh orang orang yang tidak jelas. “Turut berduka buat korban Morut,” tutupnya.

Artikel Farhat Abbas : Bentrok PT GNI Hendaknya Pemerintah Berpihak Pada Masyarakat, Korban dan Hukum Tetap Ditegakan pertama kali tampil pada Dikte News.

Warga yang diketahui pemilik lahan eks tambak ini meminta pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di tanah yang telah memiliki amar putusan pengadilan.

“Kami meminta sosialisasi dan segala aktivitas pihak perusahaan untuk segera di hentikan” tegas salah satu orator, Sugianto Adjadar.

Sugianto Adjadar menjelaskan bahwa dari tahun 1930-an perampasan dan pengusiran paksa telah terjadi di tanah leluhur masyarakat Kecamatan Batui. Sehingga perlawanan warga tak terhindarkan.

Kemudian di tahun 2012 warga menggugat PT. Banggai Sentral Shrimp. Dalam point putusan pengadilan adalah No. 04/HGU/BPN/B51/94 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di bulan juli tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Banggai mengeluarkan SKPT dan PBB kepada masyarakat. Akan tetapi PT Matra Arona Banggai mengklaim telah memiliki HGU.

Dalam data yang di akses front perjuangan warga pemilik eks lahan tambak udang Batui bahwa berdasarkan nomor SK Pengesahan AHU-0053233.AH.01.01.Tahun 2019 pihak perusahaan berdiri di tanggal 14 Oktober 2022. Dan terlebih dahulu amar putusan, SKPT dan PBB dibandingkan hadirnya PT MAB

“Pihak perusahaan PT MAB juga mengklaim memiliki HGU 01 dan 02 dari pengalihan HGU PT BSS. Sedangkan dalam RKL-UPL dan Amdal PT BSS jelas hanya HGU 04 yang di miliki pihak PT BSS dan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai putusan pengadilan” terangnya.

Sugianto Adjadar menambahkan, selain itu pihak perushaan juga telah melangkahi amar putusan pengadilan negeri Luwuk. Tak hanya demikian PT MAB terus melakukan upaya kriminalisasi, adu domba, penggusuran hingga pengusiran paksa warga Batui dari tanah leluhurnya.

“Saat hering di DPRD juga pihak PT MAB dan BPN Kabupaten Banggai tidak mengakui atas objek sengketa dalam amar putusan pengadilan negeri Luwuk. Pihak perusahaan juga turut mempolisikan dan menyuruh satpam, humas hingga oknum warga lainya untuk melakukan pengrusakan dan pengusiran terhadap warga Batui yang berjuang atas tanah leluhurnya,” Tutup Gogo, sapaan akrabnya yang juga salah satu anggota Forum perjuangan eks tambak udang masyarakat Batui.*

(zl/*)

Artikel Masyarakat Batui yang Tergusur dan Terusir dari Tanah Leluhurnya pertama kali tampil pada Dikte News.