Upaya berlangsung dramatis saat aparat gabungan malam itu melakukan pemeriksaan barang muatan sebuah mobil truck bernopol DN 8893 CA yang sudah parkir dalam kapal (KMP Tanjung Api). Kapal yang akan berangkat menuju Pelabuhan Banggai Laut (Balut) dari Pelabuhan Feri Luwuk terpaksa tertunda setengah jam karena proses menurunkan kembali mobil ke darat.

Awal terungkapnya mobil truck dikemudikan SR warga Luwuk berkat informasi kepala lingkungan setempat yang curiga adanya mobil bermuatan tabung lewat penyebrangan very. Dari informasi itu Lurah Karaton bersama anggota Polri-TNI dan otoritas pelabuhan menemukan langsung mobil yang dicurigai tadi dan benar bermuatan ratusan tabung gas non subsidi tanpa dokumen resmi.

Pemilik tabung gas (SR) tak dapat mengelak saat petugas menggiring mobilnya turun dari kapal. Informasi dihimpun indikasi kuat bisnis terselubung ini kerap menggunakan penyebrangan feri tapi anehnya luput dari pengawasan mendeteksi muatan yang masuk dalam golongan barang berbahaya ikut dalam penyebrangan kapal penumpang.

Yang lebih mencengangkan pengakuan SR pemilik tabung non subsidi. Ia mengaku bukan kali pertama melakukan bisnis ini tapi sudah 28 tahun. Anehnya barang berbahaya yang harusnya tidak bisa menggunakan layanan penyebrangan feri justru abai dari pengawasan otoritas pelabuhan melainkan datang dari kecurigaan warga.

Berbagai spekulasi bermunculan karena selama bisnis itu mengalir lewat penyebrangan feri tidak satupun otoritas pelabuhan mengetahui kalau itu barang berbahaya. Nanti malam itu ketika petugas gabungan merengsek masuk kedalam kapal melakukan pemeriksaan barulah terungkap.

Dari pengakuan SR yang diketahui pemilik truck dan ratusan tabung yang digagalkan malam itu mengaku mendapat tabung gas dari beberapa Agen Gas di Palu dan di Luwuk. “Saya dapat dari beberapa agen gas di Palu dan satu Agen Gas di Luwuk dengan jumlah muatan malam itu 170 tabung 12 kg dan sisanya 5,5 kg,” ujarnya. 

Ironinya lagi sejak akhir Desember 2025 dan masuk pada tahun 2026 bisnis ini mulus melewati portal masuk penyebrangan kendatipun telah ada larangan barang berbahaya seperti gas, bbm yang tidak diperbolehkan ikut dalam kapal penumpang.

Kendatipun ada larangan barang berbahaya ikut dalam kapal penumpang, faktanya luput dari pengawasan petugas diwilayah pelabuhan. Ada apa dibalik ini ? Meskipun bukan gas subsidi tapi aturan dan undang – undang jelas harus memiliki dokumen resmi terlebih mobil pengangkut bukan armada khusus transportir agen penyalur yang sudah pasti tidak memiliki dokumen resmi.

Ada dugaan pemalsuan dokumen atau keterangan manipulasi muatan mengelabui portal masuk. Namun begitu peran petugas wilayah pelabuhan dengan kewenangan harus pula memastikan jenis muatan yang masuk dalam manifes penumpang, hal ini untuk mencegah terjadinya hal tidak diinginkan selama pelayaran dari barang berbahaya (dangerous doobs).

Saat ditanya selama 28 tahun jalankan bisnis memasok ratusan gas non subsidi ke daerah lain lewati jalur penyebarangan feri dan gagal malam ini, pemilik tabung (SR) dengan santai menjawab bak lirik , “Boleh saya jawab dengan nyanyian, semua karena rupiah bukan jadi senang tapi jadi susah,” jawabnya. Namun jawaban buru buru ditepis pria paru baya itu, “Saya tidak mengatakan membayar oknum untuk memuluskan bisnis yang digeluti selama 28 tahun,” tandasnya.

Publik berharap Aparat Penegak Hukum (APH) serta otoritas pelabuhan dan dinas terkait memaksimalkan pengawasan dengan peran masing masing memperkuat sistem pengawasan terpadu jalur penyebrangan feri. Ini sangat penting guna mencegah terjadinya hal tidak diinginkan dengan praktek kecurangan dan manipulasi data mengangkut barang berbahaya seperti yang terungkap pada malam itu dan berhasil di gagalkan aparat gabungan.*

(zuma)

Artikel Puluhan Tahun Bisnis LPG Non Subsidi Lewat Pelabuhan Feri, Gagal Malam Itu Berkat Aparat Gabungan TNI-Polri pertama kali tampil pada Dikte News.