Di lansir dari akun resmi Panwaslu Bunta Rabu (15/11) penertiban APS yang di lakukan sebagaimana menindaklanjuti kesepakatan bersama Bawaslu Banggai, KPU dan Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2024.

Dalam kesepakatan itu untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar sampai dengan tanggal 10 November 2023 di lakukan secara mandiri.

Menindak lanjuti kesepakatan itu juga, Panwaslu Bunta kemudian melakukan penertiban APS yang melanggar berada di wilayah kerjanya. Penertiban APS yang di lakukan serentak bersama pengawas kelurahan dan desa, di ambil guna menjaga ketertiban dan menghindari penyebaran informasi yang belum memasuki tahapan kampanye.

Ketua Panwaslu Bunta Andrianto Lahay mengaku bahwa dalam penertiban APS, ternyata masih di temukan APS melanggar. Kami ingin memastikan kata dia, bahwa di luar masa tahapan kampanye, semua bentuk APS yang melanggar sudah tidak ada lagi.

“Jika masih ada yang bertebaran langsung kami eksekusi,” tegasnya.
Karena kampanye baru boleh di lakukan kata dia pada 28 November 2023.*

(zl)

Artikel Tertibkan APS, Panwaslu Bunta : Masih Ada Ditemukan Melanggar pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan itu dirangkaikan dengan pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) berlangsung di Aula Kantor Camat Bunta.

Andrinato Lahay yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada sesi pembekalan berharap PKD yang baru di lantik dapat melaksanakan tugas sebagaimana Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Ia mengaku sebagai badan Ad Hoc pemilu, kita akan melaksanakan pengawasan baik pada tahapan hingga pelaksanaan pemilu, “Kita ini ibarat wasit,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas, PKD notabene berasal dari berbagai kalangan masyarakat, harus mengedepankan asas penyelenggara pemilu itu sendiri dan yang terpenting melakukan pencegahan (preventif).

Sistem pengawasan yang di lakukan seperti metode 5 W dan 1 H. Artinya apa, kapan, dimana, kenapa, bagaimana dalam satu hari.

Sambungnya dalam melaksanakan pengawasan harus tegas jangan pandang bulu, namun tetap humanis. Dan kalau ada sesuatu di lapangan koordinasi dengan Panwaslu jangan dengan caleg. “Koordinasi dengan Panwaslu jangan dengan yang lain apalagi caleg,” tegasnya.

Sementara itu Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Abd Rahman Liguman lebih menekankan soal dokumentasi, “Misalnya saat pengambilan foto pastikan subjek dan objeknya jelas,” ucapnya.

Dokumentasi itu penting sebagai bukti pendukung saat kita melaksanakan tugas di lapangan. Selanjutnya koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Angriani Suma mengawali perkenalanya dengan PKD, lanjutnya mengenai divisinya rekan rekan PKD bisa langsung berkoordinasi baik di kantora atau via whastaap.

Sebagai pengendali kesekertariatan Koordinator Sekretaris (Korsek) Ibrahim Muhammad juga memperkenalkan dirinya dan masing masing staf kesekertariatan yang akan membantu manajemen administrasi serta keuangan jajaran Panwaslu dan PKD.*

(zl)

Artikel Panwaslu Bunta Lantik 22 Orang PKD pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebanyak 70 peserta di nyatakan lolos secara admnistrasi melalui seleksi pemberkasan lembaga adhok ini, seperti di lansir akun facebook (Panwaslu Bunta) Ahad (29/01/2023).

Peserta yang sudah di nyatakan lolos berkas pemberkasan kemudian akan mengikuti tahapan tes wawancara di mulai 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2023.

Partisipasi Publik

Namun begitu bagi mereka yang lolos seleksi berkas jangan senang dulu. Pasalnya ada masa sanggah di berikan Panwaslu Bunta, untuk masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan bagi peserta calon anggota Panwaslu Desa/Kelurahan yang sudah di nyatakan lolos berkas, masa sanggah di mulai 28 Januari sampai tanggal 5 Februari 2023.

Untuk melakukan sanggahan warga masyarakat (pelapor) bisa langsung melayangkan melalui email atau mendatangi sekretariat Panwaslu Jalan Samratulangi, Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta atau melalui pokja yang di bentuk.

Lalu apa sangsi dan konsekwensi ketika terdapat bakal calon penyelenggara pemilu tingkat desa dan kelurahan atau Pengawas Kelurahan Desa yang lolos seleksi pemberkasan tapi terbukti pada masa sanggah. Apakah langsung di nyatakan tidak lolos saat itu juga (terbukti) ataukah nanti pada tahapan tes wawancara oleh komisioner sebagai puncak dari tahapan.

Sementara untuk identitas pelapor, dalam masa sanggah Panwaslu menjaga kerahasian pelapor sehingga integritas baik pelapor dan lembaga terus terjaga. Publik berharap proses rekruitmen PKD dapat di laksanakan sesuai prosedur dan mekanisme sehingga melahirkan (PKD) yang berkualitas dan memahami tupoksi dan asas pemilu sebagaimana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).*

(zl)

Artikel Panwaslu Bunta Berikan Masa Sanggah Masyarakat, Bagi 70 Calon PKD pertama kali tampil pada Dikte News.