Kades Pulodalagan, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai Moh Ahyar Laode Pandolo di berhentikan sementara atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dalam jabatan sebagai kepala desa (kades).

Lalu apakah pemberhentian sementara itu bisa berpotensi menjadi pemberhentian tetap ? Sekdis PMD Banggai Hasan Baswan dalam kesempatan wawancara bersama Dikte News di ruang kerjanya Kantor Dinas PMD Banggai, Rabu (1/11), tegas mengatakan, iya bisa jadi pada pemberhentian tetap.

Karena pada saat di berhentikan sementara sudah paling minimal yang bersangkutan (Kades) membuat surat pernyataan bahwa akan melaksanakan segala ketentuan yang di perintahkan saat kita memberhentikan sementara.

Dan pada saat Kades tersebut di aktifkan kembali harus melaksanakan segala ketentuan yang harus dia laksanakan. “Ketika aktif, kemudian tidak melaksanakan ketentuan tadi, maka langsung di berhentikan dengan tetap,” jelasnya.

Biasanya, maksimal 21 hari pemberhentian sementara itu,” ucapnya. Namun bisa jadi kalau dia sudah membuat surat pernyataan bisa kita percepat untuk di aktifkan kembali dan melaksanakan ketentuan yang ada sesuai perundang – undangan.

Artikel Sekdis PMD Banggai Sebut Kades Yang Diberhentikan Sementara Bisa Jadi Pemberhentian Tetap pertama kali tampil pada Dikte News.

Pemberhentian yang di lakukan Kepala Desa (Kades) Pulodalagan Moh Ahyar La Padolo, S.Sos di tuangkan dalam SK Pemberhentian tertanggal 6 September 2023 di terima oleh masing masing kader yang di berhentikan.

Keterangan resmi di terima Dikte News, Rabu (20/9) di uraikan kronologis musyawarah pembentukan LKD yang di laksanakan tanggal 16 Juni 2023 bertempat di Balai Desa Pulodalagan, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai di hadiri Kades Moh Ahyar, BPD, Babinsa dan Masyarakat.

Artikel Pemberhentian Kader Oleh Kades Pulodalagan Kontradiktif, Berikut Sikap Penolakan BPD pertama kali tampil pada Dikte News.

Bahkan laporan masyarakat dan aspirasi BPD Se-Kabupaten Banggai di terima PABPDSI Banggai, para oknum kades terkesan otoriter dan meresahkan, menyusul sepihak memberhentikan Kader Posyandu dan Guru Paud tanpa prosedur dan mekanisme sebagaimana amanat regulasi.

Artikel PABPDSI Surati Bupati Banggai, DPMD di Minta Evaluasi Pemberhentian Sepihak Oleh Oknum Kades pertama kali tampil pada Dikte News.