Tahun ini, Puskesmas Simpong secara resmi dicanangkan sebagai satu unit kerja yang akan dinilai dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pencanangan tersebut diresmikan oleh Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, di Puskesmas Simpong, Jumat (19/5/2023).

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka memberikan apresiasi pada seluruh jajaran Puskesmas Simpong dan Inspektorat Banggai selaku tim penilai internal yang selama enam bulan intens memberikan pendampingan.

“Terima kasih untuk teman – teman di Puskesmas Simpong, semoga setelah dicanangkan sebagai zona integritas WBK, ke depan semakin maju,” ucapnya.

Sambungnya ini akan menjadi perhatian khusus bagi saya untuk menambah bagian bagian yang diperlukan, kami percaya bahwa teman teman sudah bekerja dengan baik.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Imran Suni mengatakan, pihaknya memutuskan mengajukan Puskesmas Simpong menjadi unit kerja yang layak dinilai oleh Kemenentrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) terkait predikat WBK setelah melakukan serangkaian monitoring dan penilaian.

Alasannya, puskesmas di kepalai Sumiantry dinilai baik dalam mengelola anggaran dan bersih dari temuan. “Karena syarat utamanya adalah tidak terdapat temuan, bersih dari temuan. Satu-satunya puskesmas yang bebas temuan adalah Puskesmas Simpong,” sebut Imran Suni.

Saat ini baru Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Banggai yang berhasil menyandang predikat WBK.
Adapun sejumlah poin penilaian WBK meliputi pelayanan yang diberikan, integritas, akuntabilitas, responsif, dan inovatif.

Kepala Dinas Kesehatan Banggai dr I Wayan Suartika mengatakan, Puskesmas Simpong juga tengah dipersiapkan untuk beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peralihan tersebut merujuk pada arahan Kementerian Kesehatan.

“Karena ke depan, semua puskesmas diarahkan untuk menjadi BLUD. Saat ini sedang dipersiapkan dokumen serta persyaratan menuju BLUD,” ujar dr. Wayan.*

Sumber (DKISP) Banggai

Artikel Pemkab Banggai Dorong Puskesmas Simpong Raih Predikat WBK pertama kali tampil pada Dikte News.

“Hampir dua tahun kami memimpin daerah ini, APBD Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun naik signifikan. Total kenaikannya kurang lebih 17 persen. Saat ini APBD kita ada diangka Rp 2,3 triliun,” ujar Bupati Amirudin dalam Musrenbang Tahap II di lokasi wisata permandian Telaga Biru, Desa Damai Makmur, Kecamatan Nuhon, Kamis (23/02/2023).

Ia meyakini, APBD Banggai akan kembali naik seiring kerja kerja pemerintah daerah yang terus berupaya mengoptimalkan sumber sumber pendapatan baru.

Kenaikan APBD, kata Bupati, berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Banggai. Meski sempat berada di angka 4,79 persen akibat multiefek yang di timbulkan Pandemi Covid-19. Namun secara perlahan, perekonomian Kabupaten Banggai tumbuh hingga 2,5 persen.

Artikel Naik 17 Persen APBD di Angka 2,3 Triliun, 2024 Pemkab Banggai Tetapkan 8 Prioritas pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Litbang Ramli Tongko menerima kunjungan TAPD Pemda Gorontalo Utara di Ruang Pahangkabotan Kantor Bappeda Litbang dalam rangka melakukan Studi Tiru, Senin 5 Desember 2022.

Studi Tiru tersebut melalui Surat Bupati Gorontalo Utara perihal Permohonan Audiensi TAPD Kabupaten Gorontalo Utara dengan TAPD Kabupaten Banggai, bermaterikan seputar diskusi tentang SAKIP.

Selain itu Studi Tiru juga meliputi tata cara pembahasan anggaran oleh TAPD dengan Tim Banggar DPRD khususnya pada implementasi pokok-pokok pikiran DPRD dalam penganggaran APBD, mulai dari perencanaan dan penganggaran program-program strategis Kepala Daerah serta pemenuhan kewajiban Mandatory Spending pengalokasian anggaran pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Daerah, serta sharing terhadap penyusunan RPD 2024 di tahun 2023.

Kabupaten Gorontalo Utara yang mekar tahun 2007 dengan 11 kecamatan, 123 desa. Dimana 78 desa berada di pesisir dengan motto Gorontalo Utara CERIA (Cerdas, Empati, Ramah, Inovatif, Amanah) dipimpin oleh Sekda Gorontalo Utara Suleman Lakoro, SH,MH.

Dengan membawa sejumlah tim yang berkaitan dengan pengganggaran, Sekda Gorontalo Suleman Lakoro menyatakan bahwa kedatangan ini untuk banyak belajar kepada kabupaten-kabupaten tetangga yang sudah lebih maju. “Umur kami masih belia. Baru lahir di tahun 2007,” kata Suleman Lakoro didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Gorontalo Utara, Husin Halidi.

Sementara itu Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Ramli Tongko dalam sambutanya menyatakan bahwa Kabupaten Banggai merasa terhormat atas kunjungan ini. Melihat surat terkait rencana Studi Tiru kata Ramli Tongko, Kabupaten Banggai merasa luar biasa mendapat apresiasi dari Pemkab Gorontalo. “Kami menyakini, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki bersama,” ujarnya.

Untuk berdiskusi seputar pelaksanaan Studi Tiru ini, hadir para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai dan sejumlah Kepala Bidang di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai.

Beberapa paparan dilakukan, termasuk paparan profil kabupaten. Setelah beberapa paparan yang dilakukan oleh Bappeda Litbang dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan saling tukar cendera mata dan foto bersama.*

(zl/*)

Artikel TAPD Pemkab Gorontalo Utara Studi Tiru Ke Pemkab Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menurut laman resmi LKPP RI adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. 

Adapun 17 poin standar LPSE ditetapkan LKPP Republik Indonesia adalah, Standar Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian, Layanan Standar Pengelolaan Aset, Standar Pengelolaan Risiko, Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Kapasitas, Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan, Standar Pengelolaan Anggaran, Standar Pengelolaan Pendukung Layanan, Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan, Standar Pengelolaan Kepatuhan dan Standar Penilaian Internal. 

Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Workshop Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah se-Sulteng. 

Kegiatan berlangsung bertempat di salah satu hotel Hotel Sutan di Palu Sulawesi Tengah selama dua hari mulai 26 Oktober hingga 28 Oktober 2022, dibuka Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Setda Sulteng, H. Mulyono, SE., Ak. MM.

Asisten III, sebelum membuka kegiatan mewakili Gubernur Sulteng, berharap melalui kegiatan ini, para narasumber dan kepala daerah yang telah berhasil memenuhi 17 standar LPSE dapat berbagi ilmu dan saling tukar pikiran mengenai isu-isu perihal pengadaan barang jasa sehingga standar tersebut dapat dipenuhi oleh seluruh LPSE kabupaten/kota se-Sulteng. 

“Kasus korupsi kerap kali terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, oleh karenanya LPSE yang baik, tentu akan mencegah hal itu terjadi,” jelasnya. 

Selain Kabupaten Banggai, LPSE yang juga telah memenuhi standar dan menerima penghargaan adalah LPSE pemerintah provinsi, LPSE Kabupaten Toli-Toli dan LPSE Kabupaten Morowali. 

Turut mendampingi Ir. Abdullah Ali, M.Si sebagai perwakilan Kabupaten Banggai, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banggai, I Dewa Supatriagama. Penghargaan di raih merupakan wujud perbaikan administrasi dalam bidang pelayanan publik yang menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi.

Hal demikian selalu menjadi prioritas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili dalam menjalankan urusan pemerintahan pada berbagai bidang termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa.*

(zl/*)

Artikel Pemkab Banggai Terima Penghargaan Gubernur Sulteng Penuhi 17 Standar LPSE LKPP RI pertama kali tampil pada Dikte News.