Desakan tersebut diungkap Chaerul Salam, Koordinator AMPUH Sulawesi Tengah, Minggu, (13/4). Chaerul menilai Sulianti Murad Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, telah melakukan pengangkangan terhadap amanat konstitusi dengan menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) 5 April belum lama ini.

Chaerul sapaan akrab Irul menuturkan meskipun mangajukan gugatan hasil PSU itu merupakan hak konstitusional, akan tetapi ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih penting dari sekedar memuaskan hasratnya untuk berkuasa.

Bagi Irul mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kedua kalinya, adalah bagian dari cara halus Sulianti Murad menolak proses demokrasi di Kabupaten Banggai. Sebagai kader partai Gerindra, harusnya tidak mempertontonkan egoisnya.

“Sulianti Murad setidaknya harus mencontoh sikap Prabowo Subianto yang beberapa kali gagal dalam Pilpres, namun legowo dan mengakui kekalahan,” tandasnya.

Seharusnya, Sulianti Murad berjiwa besar dan bukan sebaliknya. Dengan adanya gugatan ini, rakyat seperti di pasung untuk tidak bisa kemana-mana atau beraktivitas membangun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hanya karena terjebak dengan gugatan kedua.

“Menggugat kembali itu, sama saja dengan menghambat roda pemerintahan di daerah,” tegasnya.

Selain menguras energi, pelaksanaan PSU Pilkada Banggai juga menguras anggaran daerah. Inilah yang menjadi pertimbangan kita bersama termasuk Presiden Prabowo. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Prabowo untuk tidak mengevaluasi Sulianti Murad sebagai anggotanya di tingkat daerah.

“Saya yakin pak Presiden tidak mau membela anggotanya yang menolak hasil PSU. Apalagi kalau sampai menjadi perusak demokrasi di daerah hanya karena hasratnya menjadi Bupati,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel AMPUH Sulteng Desak Presiden Prabowo Evaluasi Ketua Gerindra Banggai Sulianti Murad pertama kali tampil pada Dikte News.

Pembangunan di Kabupaten Banggai mengalami kemajuan pesat dari segala sektor. Capaian program sejak tahun 2021 sampai 2024 disampaikan secara terbuka Bupati Banggai Amirudin.

Kemajuan pembangunan saat ini merupakan bentuk komitmen Bupati Amirudin dan Wakilnya Furqanuddin. Selain mengacu pada Visi Misi, duet kepemimpinan berakronim AT-FM mensinkronkan dengan program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, periode 2024-2029.

Dalam beberapa kali sambutan, Bupati Banggai Amirudin sering menyampaikan peningkatan pembangunan disegala sektor yang telah dirasakan masyarakat, adalah bagian dari sinkronisasi program pemerintah daerah dan pusat.

Untuk pelaksanaan program 2024-2025, pemerintahan AT-FM mensinkronkan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana ditetapkan dalam delapan misi utama, yang dikenal (Asta Cita) sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dibeberapa wawancara khusus bersama sejumlah pewarta, Bupati Amirudin seringkali menyebutkan bahwa tidak ada alasan bagi kami pemerintah daerah untuk tidak membantu mewujudkannya, karena itu merupakan kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Apapun yang menjadi keberhasilan kami dalam melaksanakan pembangunan di daerah, tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat, karena didalam program itu juga ada kebijakan anggaran yang dialokasikan dari APBN,” ujarnya.

Mengenai program-program jitu AT-FM dalam memacu laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sarana infrastruktur, Bupati Amirudin yang dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan mengakui telah banyak merealisasikanya sejak 2021 diawal kepemimpinanya.

“Ada begitu banyak program yang telah kami berdua realisasikan untuk kemajuan pembangunan. Karena itu sudah menjadi komitmen kami mulai dari masa kampanye,” terangnya.

Menyinggung adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati pada Camat di 24 wilayah disertai anggaran Rp 5,2 miliar. Bupati Amirudin menerangkan bahwa itu juga bagian dari perwujudan Asta Cita yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo.

Selain memperhatikan kesejahteraan masyarakat sipil, kepemimpinan AT-FM juga mampu meningkatkan kesejahteraan para ASN. “Saat ini alokasi anggaran TPP ASN, mengalami kenaikan sebesar 30,01% atau berada di angka Rp 360 miliar,” bebernya.

Angka ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan pagu TPP ASN tahun 2021 awal pemerintahan AT-FM. Dan pada faktanya, jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, TPP ASN Kabupaten Banggai lebih besar.

“Saya kira sudah sangat jelas, dalam poin 6 Asta Cita mengamanatkan pada kami agar membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Inilah yang kami maksudkan bahwa pemimpin di daerah itu harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat, agar daerah kita bisa diperhatikan,” tandasnya.*

(zuma)

Artikel Pemerintahan AT-FM Amankan “Asta Cita” Prabowo-Gibran, Bupati Amirudin : Singkronisasi Program Daerah dan Pusat Adalah Wajib pertama kali tampil pada Dikte News.