Asmiarti Usman menuturkan adapaun permasalahan makro dalam pelaksanaan RPH Bersertifkat Halal merupakan permasalahan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat, perekonomian, kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan sehinggah memerlukan solusi inovatif melalui pengembangan RPH Bersertifikat Halal.

Asmiarti menjelaskan masih belum optimalnya jaminan kesehatan pada produk daging sebutnya ;

1. Belum Optimalnya Jaminan Kehalalan Produk Daging

• Masih terdapat pemotongan hewan di luar RPH yang tidak memenuhi standar halal.

• Kurangnya pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan.

• Rendahnya jumlah RPH yang telah memiliki sertifikat halal.

• Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kepastian produk halal.

Dampak :

• Menurunnya kepercayaan konsumen.

• Potensi pelanggaran regulasi jaminan produk halal.

2. Rendahnya Keamanan Pangan Asal Hewan

• Pemotongan hewan sering dilakukan pada fasilitas yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi.

• Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan belum optimal.

• Risiko penyebaran penyakit zoonosis masih tinggi.

Dampak :

• Ancaman kesehatan masyarakat.

• Menurunnya kualitas produk daging yang beredar di pasaran.

3. Tingginya Praktik Pemotongan Hewan di Luar RPH Resmi

• Pelaku usaha memilih pemotongan mandiri karena dianggap lebih murah dan praktis.

• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya RPH yang memenuhi standar.

Dampak :

• Hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

• Sulitnya pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Rendahnya Daya Saing Produk Peternakan Daerah

• Produk daging belum memiliki nilai tambah berupa jaminan halal dan keamanan pangan.

• Akses pasar modern, hotel, restoran, dan ekspor masih terbatas.

Dampak :

• Produk lokal kalah bersaing dengan daerah lain yang telah memiliki RPH bersertifikat halal.

5. Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Bidang Peternakan

• Proses layanan pemotongan hewan belum terintegrasi dengan sertifikasi halal.

• Sistem pelayanan masih konvensional dan kurang efisien.

Dampak :

• Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah belum maksimal.

6. Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

• Masih terbatasnya edukasi kepada jagal, pedagang daging, dan pelaku usaha.

• Belum semua pelaku usaha memahami standar penyembelihan halal dan higiene sanitasi.

Dampak :

• Produk yang beredar berisiko tidak memenuhi standar mutu dan halal.

7. Belum Optimalnya Kontribusi RPH terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Pemanfaatan RPH masih rendah.

• Retribusi jasa pemotongan belum optimal.

Dampak :

• Potensi penerimaan daerah belum tergali secara maksimal.

Selain permasalahan makro, adapun permasalahan mikro yang terjadi adalah pada tingkat operasional, manajemen, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan pelayanan RPH yang secara langsung mempengaruhi kualitas layanan pemotongan hewan dan proses sertifikasi halal antaranya ;

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana RPH

• Bangunan RPH belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan persyaratan halal.

• Ketersediaan ruang penyembelihan, ruang pengulitan, ruang penanganan jeroan, dan ruang pendingin masih terbatas.

• Peralatan pemotongan dan sanitasi belum memadai.

Dampak :

• Proses sertifikasi halal sulit diperoleh.

• Risiko kontaminasi produk meningkat.

2. Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Masih Terbatas

• Jumlah juru sembelih halal bersertifikat masih sedikit.

• Pengetahuan tentang tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam belum merata.

• Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

Dampak :

• Ketidaksesuaian proses penyembelihan dengan standar halal.

3. Administrasi dan Dokumentasi Halal Belum Tertata

• Belum tersedia Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang terdokumentasi dengan baik.

• Pencatatan asal ternak, proses pemotongan, dan distribusi daging masih manual.

• Arsip pendukung sertifikasi halal belum lengkap.

Dampak :

• Menghambat proses audit dan sertifikasi halal.

4. Rendahnya Kepatuhan Pengguna Jasa RPH

• Pedagang dan pelaku usaha masih memilih pemotongan di luar RPH.

• Kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dan standar ASUH masih rendah.

Dampak :

• Utilisasi RPH rendah.

• Potensi retribusi daerah tidak optimal.

5. Pengawasan Kesehatan Hewan Belum Optimal

• Pemeriksaan ante-mortem (sebelum pemotongan) belum dilakukan secara konsisten.

• Pemeriksaan post-mortem (sesudah pemotongan) masih terbatas karena keterbatasan tenaga teknis.

Dampak :

• Risiko beredarnya daging yang tidak layak konsumsi.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola RPH

• Jumlah dokter hewan, paramedik veteriner, dan petugas teknis belum mencukupi.

• Tugas pengawasan sering dirangkap oleh pegawai lain.

Dampak :

• Efektivitas pelayanan dan pengawasan menurun.

7. Sistem Pelayanan Masih Konvensional

• Pendaftaran layanan pemotongan masih dilakukan secara manual.

• Monitoring jadwal pemotongan belum terintegrasi secara digital.

• Pelaporan retribusi dan operasional belum real time.

Dampak :

• Pelayanan kurang efisien dan kurang transparan.

8. Keterbatasan Anggaran Operasional

• Anggaran pemeliharaan fasilitas RPH terbatas.

• Biaya sertifikasi halal dan peningkatan sarana masih menjadi kendala.

Dampak :

• Perbaikan dan pengembangan RPH berjalan lambat.

Artikel Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal Miliki Peran Strategis Dalam Rantai Pasok Pangan pertama kali tampil pada Dikte News.