Anak kandung Demas Saampap, Hesti menjelaskan perihal penahanan ayahnya (Demas Saampap) yang saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Banggai.

“Padahal sejak tahun 1966 tete dan papa telah menguasai lahan yang kini di tuduhkan pihak perusahaan di wilayah Balo, Desa Honbola, Kecamatan Batui” Ungkap Hesti anak kandung Demas Saampap dalam rilisnya kepada diktenews, Jumat (6/1/2023).

Diketahui sejak tahun 2014 Pemerintah Desa Honbola menerbitkan Surat Keterangan Tanah terkait kepemilikan tanah Demas dan di tahun 2015 perusahaan PT Sawindo Cemerlang turut menyepakati berita acara terkait pengakuan lahan Demas.

Akan tetapi proses hukum terus melilit Demas. Dan kini berdasarkan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka nomor S.Pgl/730.b/I/2023/Reskrim pada tanggal 3 Januari 2023, Demas di jemput oleh Penyidik di kebunya sekitar jam 17.30 Wita.

Artikel Hesti Anak Kandung Kisahkan Sang Bapak Nestapa di Tanah Leluhurnya pertama kali tampil pada Dikte News.

Warga yang diketahui pemilik lahan eks tambak ini meminta pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di tanah yang telah memiliki amar putusan pengadilan.

“Kami meminta sosialisasi dan segala aktivitas pihak perusahaan untuk segera di hentikan” tegas salah satu orator, Sugianto Adjadar.

Sugianto Adjadar menjelaskan bahwa dari tahun 1930-an perampasan dan pengusiran paksa telah terjadi di tanah leluhur masyarakat Kecamatan Batui. Sehingga perlawanan warga tak terhindarkan.

Kemudian di tahun 2012 warga menggugat PT. Banggai Sentral Shrimp. Dalam point putusan pengadilan adalah No. 04/HGU/BPN/B51/94 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di bulan juli tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Banggai mengeluarkan SKPT dan PBB kepada masyarakat. Akan tetapi PT Matra Arona Banggai mengklaim telah memiliki HGU.

Dalam data yang di akses front perjuangan warga pemilik eks lahan tambak udang Batui bahwa berdasarkan nomor SK Pengesahan AHU-0053233.AH.01.01.Tahun 2019 pihak perusahaan berdiri di tanggal 14 Oktober 2022. Dan terlebih dahulu amar putusan, SKPT dan PBB dibandingkan hadirnya PT MAB

“Pihak perusahaan PT MAB juga mengklaim memiliki HGU 01 dan 02 dari pengalihan HGU PT BSS. Sedangkan dalam RKL-UPL dan Amdal PT BSS jelas hanya HGU 04 yang di miliki pihak PT BSS dan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai putusan pengadilan” terangnya.

Sugianto Adjadar menambahkan, selain itu pihak perushaan juga telah melangkahi amar putusan pengadilan negeri Luwuk. Tak hanya demikian PT MAB terus melakukan upaya kriminalisasi, adu domba, penggusuran hingga pengusiran paksa warga Batui dari tanah leluhurnya.

“Saat hering di DPRD juga pihak PT MAB dan BPN Kabupaten Banggai tidak mengakui atas objek sengketa dalam amar putusan pengadilan negeri Luwuk. Pihak perusahaan juga turut mempolisikan dan menyuruh satpam, humas hingga oknum warga lainya untuk melakukan pengrusakan dan pengusiran terhadap warga Batui yang berjuang atas tanah leluhurnya,” Tutup Gogo, sapaan akrabnya yang juga salah satu anggota Forum perjuangan eks tambak udang masyarakat Batui.*

(zl/*)

Artikel Masyarakat Batui yang Tergusur dan Terusir dari Tanah Leluhurnya pertama kali tampil pada Dikte News.