Pantauan di lapangan, Jumat (3/7) gelombang penolakan dan kecaman warga memuncak tak kala Ketua Pengadilan Negeri (PN) Luwuk Suhendra Saputra tiba dilokasi wilayah Tanjung untuk melakukan rangkaian konstatering.

Jalan masuk yang telah dipenuhi warga menolak keras konstatering dengan terus menghalau derap langkah kaki Ketua PN Luwuk yang terlihat berdiri dan menjelaskan perihal kedatanganya, namun saja warga tak sedikitpun bergeming. Bahkan aksi perlawanan meningkat dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas. Blokade jalan ada pada dua titik terpantau menuju kedalam kawasan Tanjungsari.

Jalur blokade dari arah Hotel Rosalina dan jalan dua arah dari Eks Hotel Wisata. Yang mana kedua jalur itu menuju kompleks Tanjungsari. Awak media yang hendak menuju salah satu kantor dalam kawasan Tanjungsari sempat terhadang blokade jalan. Simbol perlawanan warga terlihat tidak hanya datang dari orang tua dan orang dewasa, para emak emak dan anak – anak berjibaku melakukan blokade jalan.

Mereka menggunakan kayu dan bambu merintangi badan jalan masuk ke dalam wilayah Tanjungsari. Awak media yang saat ada keperluan pada salah satu kantor, akhirnya dengan tanpa kendala oleh warga diberikan akses masuk setelah menyampaikan alasan melewati blokade.

Kondisi itu memantik naluri awak media untuk melakukan liputan langsung kondisi yang terjadi dilapangan atas reaksi keras dan kencangnya kecaman penolakan warga. Terlihat spanduk kain warna putih bak iklan dengan narasi kecaman dan penolakan terpasang dikompleks Tanjungsari Luwuk.

Spanduk kain putih dengan tulisan warna merah terpajang berjejer dipagar Kantor UPP Kelas II Luwuk yang berada dalam kawasan Tanjungsari. Spanduk dengan nada protes dan tudingan itu bertuliskan “Eksekusi 2018 cacat prosedur” ada pula “Kami masyarakat tanjung siap sahid” dan “Sertifikat milik masyarakat tanjung masih sah”.

Informasi dihimpun spanduk sengaja dipasang warga sebagai bentuk penolakan warga yang beberapa hari sebelum agenda konstatering pada Jumat (3/7) telah mengetahui adanya konstatering pada objek lahan tertentu oleh Pengadilan Negeri (PN) Luwuk.

Apa Itu Konstatering 

Penelusuran berbagai sumber secara hukum, konstatering adalah sebuah tindakan resmi pengadilan untuk mencocokkan atau memastikan keadaan objek sengketa di lapangan dengan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebelum dilakukan eksekusi. Istilah konstatering berasal dari bahasa Belanda constateren, yang berarti “menetapkan” atau “memastikan suatu keadaan atau fakta”.

Namun saja (konstatering) itu justru mendapat penolakan dan kecaman keras dari lapisan warga masyarakat Tanjungsari dan menjadi perhatian dan tanda tanya publik. Terlihat pula dari sebuah rekaman video beredar, pada hari konstatering Jumat pagi saat Ketua PN Luwuk Suhendra Saputra tiba di lokasi spontan di sambut aksi penolakan warga didominasi emak – emak dan terlihat mengacungkan dokumen penting berupa (sertifikat).*

(zuma)

Artikel Konstatering PN Luwuk Gagal, Warga Tanjung Blokade Jalan dan Bakar Ban Bekas pertama kali tampil pada Dikte News.