Sebelumnya tim hukum paslon nomor urut 3 memasukan laporan tersebut ke Bawaslu Banggai yang dinilai tanpa kajian hukum yang kuat. 

Sehingga laporan tersebut hanya di tanggapi santai oleh tim hukum paslon (AT-FM), dan dapat dipastikan laporan tersebut tidak memenuhi unsur.

“Laporannya tanpa analisa dan kajian hukum. Termasuk soal dana Rp. 5 miliar per kecamatan,” kata Ilham Baadi, Jumat 11 Oktober 2024. 

Terkait laporan tim hukum paslon nomor urut 3, Ilham Baadi menjelaskan itu di lakukan secara serampangan, “Mengingat tidak dilatari dengan analisa hukum yang kuat, sehingga kesan yang terlihat adalah terganggunya proses demokrasi yang sedang berjalan,” jelasnya.

Dampak yang terlihat hari ini adalah terganggunya demokrasi yang sedang berjalan kata dia. Mestinya sambung Ilham, tim hukum paslon yang rata-rata berlatar belakang pendidikan doktor tidak hanya sekerar main lapor saja yang terkesan jadi bahan guyon.

“Ini sama dengan kajian hukum yang tidak pernah sekolah hukum,” sindir Ilham.

Memang tambah adalah hak setiap warga negara untuk membuka laporan, karena hal itu dijamin regulasi.

Akan tetapi hukum jangan dijadikan alat. Apalagi targetnya hanya untuk mengacaukan demokrasi. 

Sebagai masyarakat yang tahu soal hukum, Ilham mengaku menyayangkan laporan ke Bawaslu itu. Termasuk aduan tentang pelimpahan kewenangan ke kecamatan. 

Sebelum menutup komentar, satu hal yang dipertegas Ilham.

“Dengan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, maka semakin terang menjelaskan bahwa tim hukum paslon tersebut tidak paham mekanisme penganggaran di daerah,” kata Ilham.

Dan akhirnya terkesan bahwa tim hukum paslon tersebut memang tidak suka bicara tentang kesejahteraan buat masyarakat Banggai.*

(zuma)

Artikel Laporan Tim Hukum Paslon Anti – Bali Soal 5 Miliar ke Bawaslu, Ilham Baadi Sebut Serampangan dan Tidak Paham Mekanisme Penganggaran di Daerah pertama kali tampil pada Dikte News.

Laporan pidana yang segera dimasukkan tim hukum paslon nomor urut 1 itu, lantaran akun medsos itu dinilai sudah menyerang privasi kandidat. 

Tidak tanggung-tanggung laporan dugaan kejahatan dunia maya akan segera dimasukkan langsung ke Divisi Cyber Crime Mabes Polri.

Personel Tim Hukum paslon AT-FM, Taufiqurrachman Sandagang, Jumat (11/10/2024) mengaku salut terhadap calon Bupati Banggai Amirudin Tamoreka. 

Sekalipun sangat kencang hujatan yang dialamatkannya, namun dirinya tetap berjiwa besar dan tetap tenang.

Bahkan pada di acara talk show di rumah relawan AT-FM belum lama ini, Cabup Banggai Amirudin mengaku tidak menggubris hinaan dan cacian yang di tujukan padanya.

Yang tidak kalah luar biasa lagi, Cabup Amirudin Tamoreka justru malah mendoakan kebaikan pada pihak yang menghujatnya.

“Kami sangat apresiasi sikap kandidat pak Haji Amirudin Tamoreka yang berjiwa besar,” ujar Upik sapaan akrabnya. 

Dia (Amirudin Tamoreka) mengatakan belum merespon fitnah dan hoaks yang beredar. Karena sesungguhnya mereka adalah saudara dan mereka adalah rakyat yang beliau pimpin. Sesungguhnya mereka hanya tidak tahu soal substansi persoalan kata Upik.

Tentu saja kata Upik yang juga Wakil Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Banggai, terkait dengan sikap santun Cabup Banggai nomor urut 1 itu, sebagai tim Hukum AT-FM, masih akan menahan diri.

Akan tetapi sambung pria jebolan salah satu Universitas di Jogjakarta, ketika masih ada lagi yang menghujat di medsos, maka tentu saja tidak akan tinggal diam.

Upik mengaku sudah mengantongi 7 akun medsos yang diduga kuat menghujat kandidat Bupati Banggai Amirudin Tamoreka. 

Akun tersebut tersebar baik di akun Instagram, Facebook maupun Tiktok. Bahkan rencananya, langkah hukum yang akan ditempuh, dengan melaporkan sejumlah akun itu ke Divisi Cyber Crime Mabes Polri.

“Kami akan membawa langsung laporan itu ke Divisi Cyber Crime Mabes Polri,” tutup Upik.*

(zuma)

Artikel Siap Siap 7 Akun Sosmed Akan di Laporkan Tim Hukum Paslon AT-FM ke Mabes Polri pertama kali tampil pada Dikte News.