SAM Retail Sulteng hanya memberikan sanksi administrasi yang dinilai tak sepadan dan tidak memberikan dampak efek jera terhadap pelanggaran berulang yang sudah meresahkan dilakukan Mita Guna Nusa.

Dari sekian pelanggaran Mita Guna Nusa masyarakat menilai sudah pantas kalau sanksi PHU karena telah berulang melakukan kecurangan dengan berbagai pelanggaran berulang dalam melakukan kegiatan pendistribusian LPG diwilayah Batui Selatan, Toili, Toili Barat, Toili Jaya dan Moilong.

Meskipun telah keluar sanksi administrasi yang dinilai tak memberikan dampak efek jera, masyarakat konsumen akhir tak patah arang dan telah mengadukan keberatan mereka pada lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai.

Sebagaimana sanksi administrasi Pertamina PN tertuang dalam surat pemberitahuan sanksi pada Mita Guna Nusa berupa pengurangan quota selama satu bulan terhitung mulai 11 Mei sampai dengan 11 Juni 2026.

Surat tertanggal 14 Mei 2026 diterima OPD teknis Disperidang Banggai adalah sehari setelah Cheker LPG Fahri Faizal dengan laporan lisan. Surat pemberitahuan sanksi No. 068/PNDA32000/2026-S3. Mengacu pada surat keluar SAM Retail Sulteng PT Pertamina Patra Niaga No. 064/PNDA32000/2026-S3 perihal Surat sanksi Agen LPG 3 kg PT Mita Guna Nusa di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Agen LPG 3 kg PT Mita Guna Nusa diberikan sanksi berupa pengurangan alokasi menjadi 1 LO selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 11 Mei sampai dengan 11 Juni 2026 sesuai dengan perjanjian keagenan yang berlaku. 

Surat tersebut ditandatangani SAM Retail Sulteng Mohammad Chasanuddin yang bisa diartikan bahwa kewenangan sangsi dan mungkin PHU bisa jadi terletak pada SAM Retail Sulteng. Namun sedikit berbeda dengan informasi diterima bahwa sanksi dan PHU merupakan kewenangan Pertamina Wilayah Makassar.*

(zuma)

Artikel Sanksi Administrasi Pertamina PN Jauh dari Efek Jera Masyarakat Pakai Jalur BPSK Banggai Tuntut Mita Guna Nusa di PHU pertama kali tampil pada Dikte News.