Upacara tersebut berlangsung di Lapangan Mirqan Kompleks Perkantoran Bupati Banggai Jumat (2/5).

Peserta upacara Hardiknas dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Putu Gumi Ketua Komisi 1 Lisa Sundari, Polres Banggai, Kepala Kemenag Banggai, PN Luwuk, Pimpinan BUMN dan BUMD, dan sejumlah OPD Dinas Kesehatan,  para Guru, Siswa, dan tokoh masyarakat.

Memontum Hardiknas 2025 ini, pemerintah menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata.

Ini sebagaimana tertuang dalam sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di bacakan Inspektur Upacara (Irup) Pj. Sekretaris Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko mewakili Bupati Banggai Amirudin.

Pemerintah menegaskan bahwa peran serta semua pihak mulai dari orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa sangat diperlukan guna memperkuat sistem pendidikan nasional.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan maksimal dalam membentuk generasi yang hebat dan kuat,” ujar Sekda Ramli Tongko dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti.

Sejak Oktober 2024, kementerian telah mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Perbaikan dilakukan di berbagai lini, mulai dari aspek manajerial, kurikulum, hingga pedagogi.

Secara manajerial, kementerian fokus pada peningkatan tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Di sisi kurikulum, diperkenalkan konsep deep learning atau pembelajaran mendalam, pelaksanaan tes Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI). 

Sementara itu, secara pedagogis, pendidikan karakter diperkuat melalui kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Program Pagi Ceria juga digulirkan untuk membangun semangat belajar anak di pagi hari, melalui kegiatan seperti Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH), menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, pendidikan karakter diperkenalkan melalui peluncuran Album Kicau, kumpulan lagu anak-anak bertema nilai-nilai kebaikan.

Menutup pernyataan tersebut, kementerian mengajak seluruh masyarakat untuk terus bergotong royong mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa.

“Mari kita saling bergandengan tangan, bahu membahu, dan bergotong royong untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai setiap langkah kita,” imbau Mendikdasmen.

Artikel Pemda Banggai Peringati Hardiknas 2025, Pesan Mendikdasmen : Peran Media Sangat Perlu Perkuat Sistem Pendidikan Nasional pertama kali tampil pada Dikte News.

Kunjungan tersebut di fokuskan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Utama Jabar (MUJ) dan anak perusahaan sebagai bagian dari upaya percepatan pengelolaan PI 10% di wilayah Kabupaten Banggai.

Dalam kunjungan itu Bupati Banggai didampingi Ketua DPRD Kabupaten Banggai Saripudin Tjatjo, Ketua Komisi II DPRD Irwanto Kulap, serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama MUJ ONWJ Ubaidillah, Direktur Teknik MUJ ONWJ Firdaus Maulana Yusuf, Dirut MUJ ENM Alfian Noor, dan Direktur Operasi MUJ ENM Zaki Ibrahim.

Direktur Utama MUJ ONWJ Ubaidillah mengatakan bahwa pengelolaan PI bukan hal pasif. Namun membutuhkan peran aktif dari kepala daerah. “Tantangan PI adalah pada kebutuhan SDM yang ahli di bidangnya. Meskipun terlihat pasif, sebenarnya PI bergerak masif,” jelasnya.

Oleh karena itu, peran kepala daerah sangat penting. Seluruh laba bersih dari PI akan dibagikan ke BUMD kata Ubaidillah. Ia juga mengapresiasi langsung kehadiran Bupati Banggai yang ingin belajar dan berbagi pengalaman guna mempercepat proses PI 10% di daerahnya.

Terkait dengan fungsi DPRD, Ubaidillah menekankan pentingnya kolaborasi dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap pengelolaan PI. Ia mengingatkan bahwa pengurusan PI memiliki batas waktu hingga tahun 2027. “Jika tidak selesai sebelum itu, proses harus diulang dari awal dan tidak berlaku surut,” terangnya.

Saat ini, kabupaten banggai tengah berada dalam tahap pengurusan PI 10%. Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) sebelumnya telah menunjuk PT Banggai Energi Utama (BEU) sebagai penerima PI, dan skema pembagian antara daerah telah disepakati: 60% untuk Kabupaten Banggai dan 40% untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesepakatan ini telah ditandatangani bersama Gubernur, dan seluruh proses administratif telah dijalankan.

Dalam kunjungan itu Bupati Banggai Amirudin, menyampaikan bahwa keberhasilan pengurusan PI merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak. “Pembentukan BUMD ini adalah kerja bakti dari banyak unsur. Saya apresiasi pad Direktur PT Banggai Energi Utama, Achmad Jaidi, dan seluruh jajaran,” ucap Bupati Amirudin.

Pengurusan PI ini berdasarkan regulasi SKK Migas sudah mencapai 50-60%. Target kami rampung tahun 2026–2027. Jika terlambat, kita baru bisa urus ulang tahun 2045.

Bupati juga menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat tentang pembagian pendapatan daerah setelah PI didapatkan. “Salah satu penghasil migas terbesar di sulawesi adalah kabupaten banggai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tahu manfaat langsung dari PI kata Bupati Amirudin.

Sementara itu, Direktur PT Banggai Energi Utama Achmad Zaidi, mengungkapkan bahwa progres pengurusan PI di kabupaten banggai saat ini berjalan lebih cepat dari target. Ia berharap studi tiru ini memperkuat langkah-langkah percepatan agar PI bisa didapatkan sebelum batas akhir 2027.

Bupati juga menegaskan pentingnya mempercepat persetujuan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Setelah itu, Pemkab Banggai akan mempersiapkan anak perusahaan sebagai pelaksana pengelolaan PI. “PT Banggai Energi Utama sebagai BUMD tidak dapat mengelola dana PI langsung. Nanti akan dibentuk anak perusahaan sesuai kebutuhan sektor yang akan dikelola. PT Banggai Energi Utama akan menjadi holding,” jelas Bupati

Dengan studi tiru ini, pemerintah kabupaten banggai berharap proses PI 10% dapat diselesaikan tepat waktu dan membawa manfaat ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat.*

(zuma)

Artikel Percepat P1 10 Persen Pemda Banggai Studi Tiru Sektor Migas di Jawa Barat, Bupati Amirudin : Untuk Ekonomi Jangka Panjang Berkelanjutan pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebuah program prioritas nasional tersebut yang digagas langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Rudi PK. Bullah pada sejumlah wartawan, Jumat (25/4).

Dalam keterangan resminya terkait implementasi program tersebut di daerah. Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun di wilayah Tandos, Kabupaten Banggai, di atas lahan kurang lebih 10 hektar.

“Rencananya akan dibangun sekolah, asrama, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Ini merupakan program langsung dari Presiden Prabowo tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025,” jelas Kadinsos Rudi PK Bullah.

Program ini kata dia, akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.
Sementara itu, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menegaskan agar seluruh pihak terkait segera melakukan koordinasi intensif demi mempercepat realisasi proyek tersebut.

“Saya minta agar proses koordinasi segera dilakukan agar pelaksanaan pembangunan ini dapat berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan berbasis kerakyatan yang tidak hanya mengedepankan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan berbasis potensi lokal.*

(zuma)

Artikel Bupati Banggai Dukung Penuh Program Presiden Prabowo, Kadinsos Rudi Bullah : Pemda Siapkan Lahan 10 Hektar Bangun Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Dikte News.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banggai merasa perlu untuk memberikan klarifikasi agar apa yang diberitakan sebuah media terkait TPP ASN tidak liar di publik dan menjadi gorengan publik yang harus memahami betul tentang TPP ASN atau umumnya yang kita sebut Tukin.

Mengenai pemberitaan yang beredar mengenai keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2025. Kami menghargai perhatian yang diberikan oleh masyarakat dan media terhadap isu ini.

“Dan kami ingin memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah akurat dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak,” ucap Kabag Organisasi Ahmad Rifai S.L, S.STP.M.Si, kepada media ini, Sabtu (12/4) malam.

Pertama kami ingin menegaskan bahwa informasi mengenai TPP yang belum dibayarkan selama tiga bulan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kami di Bagian Organisasi telah melaksanakan proses verifikasi dan validasi yang ketat terkait dengan persyaratan pembayaran TPP. Sambungnya sebagian besar perangkat daerah telah memenuhi syarat yang ditetapkan dan telah memperoleh rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai.

Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menyelesaikan proses verifikasi dan validasi untuk mendapatkan rekomendasi terkait pembayaran TPP ASN.

“Sesuai dengan edaran yang telah kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan TPP kata dia, antara lain :

Laporan Produktivitas Kinerja ASN melalui (e-kin) Laporan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja ASN dan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan besaran TPP yang akan diterima.

Rekapitulasi Absensi melalui (e-absensi) Kehadiran dan disiplin kerja ASN sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja dan pencairan TPP.

Laporan lunas pajak (PBB P2) bagi ASN yang memiliki tanah dan bangunan, laporan ini menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi.

Laporan (Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), laporan ini harus terhubung langsung dengan KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian (SPT Tahunan), bukti laporan ke Direktorat Pajak juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan baik.

Keterangan (Bebas Temuan) dari Inspektorat, Ini menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Kami ingin mengingatkan bahwa apabila ada perangkat daerah yang belum memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka belum dapat menerima rekomendasi pembayaran untuk bulan berjalan.

Kami memahami bahwa hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, namun kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pembayaran TPP bulan Januari dan Februari, kami informasikan bahwa pencairan sudah mulai dilakukan sebelum cuti lebaran, dengan catatan bahwa laporan dan persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu. Pembayaran untuk bulan Maret akan dilakukan pada bulan ini, April, setelah semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.

Kami juga ingin menegaskan bahwa dalam penentuan TPP, terdapat empat kriteria yang menjadi acuan, yaitu beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Sebagian besar ASN di Kabupaten Banggai memperoleh TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja.

Kami sedang menunggu proses pergeseran anggaran dari BPKAD untuk memastikan pencairan TPP yang sesuai dengan rekomendasi dan persetujuan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dalam berbagai kesempatan, Bupati dan Wakil Bupati Banggai, serta Sekretaris Daerah, secara tegas menekankan pentingnya disiplin dan peningkatan kinerja di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka mengingatkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan hanya sekadar imbalan finansial, akan tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan disiplin yang tinggi dan kinerja yang optimal, diharapkan setiap ASN dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Kami percaya bahwa dengan semangat kolaborasi dan kerja keras, kita dapat mencapai tujuan bersama demi kemajuan Kabupaten Banggai yang kita cintai.

“Kami berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang sedang berlangsung dan mendorong kerjasama yang lebih baik di masa mendatang,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Simak Penjelasan Kabag Organisasi Setda Banggai Mekanisme TPP ASN Tahun 2025 Agar Tidak Gagal Paham pertama kali tampil pada Dikte News.

Terlebih jelang PSU 5 April 2025 gorengan program SJSP mulai nampak untuk merusak sikologis masyarakat akan keberhasilan program unggulan pemerintahan AT-FM.

Sekedar menelisik justru mereka yang tak paham atau pura pura tak paham saja menilai SJSP gagal dari sisi kacamata kuda.

Pada tahun 2024 tahap pertama saja ratusan ayam pedaging di salurkan pada masyarakat kelompok peternak tersebar di Kecamatan Luwuk Utara, Luwuk Timur, Luwuk, Nambo, Batui dan Moilong.

Sebanyak 14 kelompok ini menerima bantuan bibit ayam pedaging lengkap dengan pakan untuk mendukung keberhasilan sumber daya keberhasilan pengelolaan ayam pedaging.

Bahkan kelompok peternak penerima bantuan SJSP bersumber dari APBD terlihat sumringah. Alasan mereka sederhana Pemda jaman ATFM memberikan kami perhatian sebagai warga kecil.

Masing masing kelompok peternak menerima 50 ekor bibit ayam pedaging dari jumlah total per kelompok terdapat 20 kepala keluarga sebanyak 14 kelompok.

Mekanisme penyaluran pun di mainkan dengan cara transparasi sesuai data penerima bantuan SJSP ayam pedaging (DOC) lengkap pakan selama 35 hari berdasarkan permohonan kelompok.

Pengawasan juga secara langsung di lakukan OPD teknis Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Diskeswan) Kabupaten Banggai Pupung Diliyanto didampingi Yuniarty RZ Bullah Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak. 

Terdapat 3 dampak dari bantuan program SJSP kala itu di sampaikan Kadiskeswan Banggai Pupung Diliyanto pertama bantuan di rasakan langsung manfaat perekonomian yang besar di masyarakat, kedua terpenuhi juga kebutuhan protein dan gizi dan ketiga dapat memotivasi para wirausaha.*

(zuma)

Artikel Referensi Sesat Politisasi Program SJSP Era ATFM Liat Keberhasilan Jangan Hayal pertama kali tampil pada Dikte News.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai telah menjadwalkan pasar murah khusus tabung Gas LPG 3 Kilogram di wilayah Kecamatan Bunta pada Rabu (26/3) besok.

Disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Banggai Sunarto Lasitata bahwa pasar murah adalah upaya Pemda Banggai membantu warga Bunta mendapatkan kebutuhan Gas LPG 3 Kg terlebih jelang lebaran.

“Jadi ini quota extra di siapkan 560 Gas 3 Kg pada bulan ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri 1446 H,” ujarnya Ahad (23/3).

Ia menjelaskan quota extra ini tidak mengganggu siklus pendistribusian Gas LPG dari agen ke pangkalan di Bunta. “Karena ini ambil quota lain untuk membantu masyarakat menjelang lebaran,” ujarnya.

Sambungnya agar proses pendistribusian Gas pada masyarakat dapat tersalur semuanya dengan baik, maka kami melibatkan Pemerintah Kecamatan Bunta dalam hal ini Camat Bunta melakukan pengawasan dan sistem penyaluranya.

Karena mengingat jadwal penyaluran yang rencana mulai Rabu siang, maka waktunya bisa sampai malam hari. Sementara warga (muslim) melaksanakan Ibadah Taraweh, “Nah setelah Tarawe penyaluran Gas di lakukan kembali, makanya kami libatkan Camat menteknisi pendistribusianya,” jelasnya.

Teknis ini juga kami komunikasikan dengan pihak agen Gas yang siap dengan quota extra termasuk pihak Pertamina. Sementara untuk lokasi pendistribusian kata Kabag SDA Sunarto Lasitata seperti biasa kami pusatkan di halaman BPU Bunta, 

Dan yang terpenting 560 tabung Gas LPG 3 Kg ini harus habis tersalur ke masyarakat dengan KTP sesuai dan terkonek. Dimana pasar murah khusus gas pada tahun sebelumya terdapat sisa walaupun jumlahnya tidak banyak. “Dan 560 tabung Gas LPG 3 Kg ini harus habi tersalur ke warga,” bebernya.

Agenda yang sama juga, akan kami lakukan hari ini Selasa (25/3) untuk wilayah Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Oknum 

Dalam proses penyaluran Gas LPG 3 kg baik di Luwuk atau di Bunta akan lakukan dengan pengawasan ketat. Artinya jangan sampai ada oknum memanfaatkan moment ini untuk di jadikan objek bisnis di balik program pasar murah khusus Gas LPG 3 Kg. 

“Karena yang kami dapatkan ada oknum  perantara berbaur membeli gas lalu di jual kembali ke kios kios dengan harga bisnis,” paparnya. 

Saat kami tanya pada pemilik kios, mereka mengaku hanya di jual oleh orang, sehingga oknum tadi terputus, walau tidak di ketahui pasti siapa oknum itu, yang pasti praktek ini harus kami putuskan,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Pemda Banggai Jadwalkan Pasar Murah Gas LPG 3 Kg Bantu Warga Bunta Jelang Idul Fitri 1446 Hijriyah pertama kali tampil pada Dikte News.

Bahkan isu yang sengaja di hembuskan para oknum mengaitkan agenda Safari Ramadhan yang merupakan rutunitas tahunan Pemda Banggai dengan politik jelang (PSU).

“Tidak ada hubungan nya dengan (PSU),” kata Kabag Kesra Setdakab Banggai, Moh Rifai Mahiwa, Senin 3 Maret 2025.

Ia menjelaskan setiap tahun bulan puasa ramadhan Pemda Banggai melaksanakan safari ramadhan “Ini sudah menjadi agenda rutin setiap ramadhan,” jelasnya.

Lalu ketika ada yang mempolitisasi safari ramadhan ini erat kaitanya dengan PSU, “Itu sangat keliru dan sudah pasti tendesius,” tegas Rifai.

Lebih jauh di jelaskan, tahun 2022 lalu Bupati turun safari ramadhan di Kecamatan Pagimana, tahun 2023 bertempat Kecamatan Nuhon. “Sedang Wakil Bupati (Wabup) Banggai pada tahun yang sama berada di Kecamatan Pagimana,” bebernya.

Tahun 2024 Bupati memilih Kecamatan Bunta dan Wabup memilih Kecamatan Nuhon. Sehingga untuk ramdhan tahun 2025, Bupati maupun Wabup Banggai memilih Kecamatan Simpang Raya pada jadwal pertama safari ramadhan.

Berdasarkan jadwal Bagian Kesra, hari pertama safari ramadhan, Selasa 4 Maret 2025 baik Bupati maupun Wakilnya memilih Kecamatan Simpang Raya.

Bupati berada pada Masjid Nurul Hidayah Desa Dwipakarya Kecamatan Simpang Raya. Sedang Wabup memilih Masjid Nurul Iman Desa Simpang II.

Alasan itulah sehingga muncul spekulasi bahwa Safari Ramadhan tahun ini bertalian dengan PSU. Sebab kata dia Kecamatan Toili dan Simpang Raya menjadi kecamatan yang akan melaksanakan PSU.

“Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Kabag Kesra Setda Banggai : Safari Ramadhan Agenda Tahunan, Jangan di Politisir dengan PSU pertama kali tampil pada Dikte News.

Pertemuan tersebut dalam rangka mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan yang merupakan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi yang menggadakan rapat stakeholder untuk mempercepat realisasi proyek pengembangan Senoro Selatan di Kabupaten Banggai.

Pada kesempatan itu JOB Tomori memaparkan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan proyek Senoro Selatan khususnya pada proses pengadaan lahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan sekaligus menyampaikan permohonan fasilitasi oleh Bupati dalam mempercepat setiap proses tahapan sehingga proyek senoro selatan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bupati Amirudin, menyampaikan komitmennya mendukung arah kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait swasembada pangan dan swasembada energi melalui percepatan Proyek Pengembangan Senoro Selatan di Kabupaten Banggai dan menyampaikan pentingnya pelibatan seluruh stakeholder untuk saling bersinergi dan berkolaborasi.

“Kami mendukung seluruh arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Swasembada Pangan dan Swasembada Energi sebagai dasar Kedaulatan Negara karena kedua hal tersebut saling berkaitan,” ujar Bupati Amirudin.

Khusunya pengembangan Proyek Senoro Selatan yang menggunakan lahan pertanian seluas 22 Ha sehingga wajib digantikan dengan lahan pertanian seluas 66 ha, “Artinya sektor energi terpenuhi sekaligus terdapat penambahan luasan lahan pangan kita untuk mewujudkan swasembada pangan,” terangnya.

Kami bersama Unsur Forkopimda punya banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sepanjang kami dan forkopimda ikut dilibatkan didalam proses tersebut, “Jangan nanti ada permasalahan yang sudah cukup serius barulah meminta dukungan Pemerintah Daerah dan Forkopimda untuk menyelesaikan masalah tersebut,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini saya sampaikan bahwa untuk mensukseskan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada energi dan swasembada pangan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersama forkopimda.

Senada dengan penyampaian Bupati tersebut, Ketua Tim Percepatan Lifting Migas Kementerian ESDM RI, Nanang Abdul Manaf menyampaikan Apresiasi dan terimakasih atas dukungan Bupati Banggai bersama Unsur Forkopimda Kabupaten Banggai serta menyampaikan agar pihak JOB untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pimpinan daerah.

“Terimakasih Pak Bupati bersama Forkopimda atas dukungannya, tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa Pak Bupati punya banyak cara untuk meyelesaikan masalah, untuk itu teman-teman JOB agar selalu bersinergi, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Bupati dan Unsur Forkopimda di Kabupaten Banggai agar proyek Pengembangan Senoro Selatan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ucap Nanang Abdul Manaf

Hadir pada Pelaksanaan Rapat teresebut, Ir. H. Amirudin, MM., AIFO (Bupati Banggai), Nanang Abdul Manaf (Ketua Tim Percepatan Lifting Migas Kementerian ESDM RI), Drs. M. Naufal Yahya, M.Sc.Eng (Penasehat Ahli SKK Migas), George (Kepala Divisi Formalitas SKK Migas), Syaifudin (Kepala Divisi Manajemen Project SKK Migas), Erie (Manajer SKK Migas, Andry (GM JoB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi) bersama jajarannya.*

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin Hadiri Undangan JOB Pertamina-Medco, Wujudkan Swasembada Energi dan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Dikte News.

Apel tersebut berlangsung di Lapangan Mirqan Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.

Apel ini dipimpin langsung Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM, yang membacakan amanat tertulis Bupati Banggai.

Mengawali amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru, sekaligus mengingatkan pentingnya kedisiplinan sebagai landasan kerja di tahun 2025.

“Khususnya kepada umat Nasrani, saya mengucapkan Selamat Hari Natal, dan kepada kita semua, saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025,” ujar Wabup Furqanuddin.

Wabup menegaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun kedisiplinan, “Oleh karenanya saya ingatkan, sesuai dengan amanat Bapak Bupati, bahwa tahun 2025 ini adalah tahun disiplin,” tegasnya.

Penegasan ini sekaligus menjadi seruan pada seluruh pegawai untuk meningkatkan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Sebagai langkah konkret, Wabup Furqanuddin meminta BKPSDM Kabupaten Banggai untuk terus mengaktifkan tim pemantau dan tim pemberi sanksi terkait disiplin pegawai.

Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wakil Bupati juga mengutip peraturan tegas terkait kedisiplinan. “Jika selama 10 hari berturut-turut tidak masuk kantor tanpa pemberitahuan, Anda bisa dipecat, sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Kegiatan apel bersama ini dihadiri para pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai, termasuk Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten, para Pimpinan OPD, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta ASN, P3K, dan tenaga honorer.

Apel bersama ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum bagi seluruh pegawai di Kabupaten Banggai untuk memulai tahun baru melalui disiplin, inovasi, dan tanggung jawab, pemerintah daerah optimistis dapat menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Banggai.*

(zuma)

Artikel Pemda Banggai Canangkan Disiplin dan Inovasi, Berturut turut Tidak Masuk Kantor Sangsi Pecat pertama kali tampil pada Dikte News.

Bahkan sampai pada pencoblosan Pilkada Banggai 2024, Amirudin masih saja di bullying oleh pendukung lawan politiknya.

Uneg-uneg itupun ia sampaikan dihadapan para Kepala Dinas (Kadis) dilingkup Pemda Banggai, saat memberikan sambutan usai pengukuhan kepengurusan Korpri Kabupaten Banggai, belum lama ini.

“Pengalaman saya menjabat 3 tahun bupati dan melaksanakan kampanye hingga pencoblosan, begitu dihujatnya seorang incumbent, tapi tak ada pejabat yang meluruskan,” kata Amirudin.

Padahal yang menjalankan program itu bapak ibu sekalian. Semua dinas yang kerjakan, tapi tidak ada. Ada, tapi cuma sedikit. Seharusnya anda bisa menjawab dari hujatan-hujatan itu kata dia.

Itu artinya kata Bupati Banggai, menunjukkan bahwa anda bekerja untuk Pemda Banggai.

“Tapi kalau anda diam dengan alasan sebagai netralitas, saya pikir itu sebuah hal keliru. Kenapa? Karena tidak semua bupati menghafal berapa yang sudah dihabiskan anggaran dan apa saja yang dibangun. Karena itu ada di dinas masing-masing,” ucap Amirudin.

Jadi hanya sedikit dinas yang berkata dan berucap sesuai apa yang dia lakukan. Kalau ini kita biarkan, maka yakin dan percaya daerah ini jalan di tempat. Ini sangat disayangkan kata dia.

Terlepas sebagian besar Kepala OPD yang memilih bungkam ditengah kencangnya petahana diserang kampanye hitam, namun Amirudin mengaku bersyukur.

“Alhamdulullah atas dukungan masyarakat Banggai dan berkat rahmat Allah SWT Tuhan Yme, saya masih diberikan kepercayaan. Meski belum diumumkan KPU Banggai, tapi berdasarkan C1 yang direkap,” kata Amirudin.

ASN Jadi Bupati

Amirudin mengaku, idealnya seorang kepala daerah itu berasal dari kalangan ASN. Karena mereka memahami betul terkait program perencanaan pembangunan.

“Kalau kita menarik ulur tentang pemerintahan. Saya sering bilang yang paling cocok menjadi Bupati itu adalah ASN. Karena mereka yang tahu seluk-beluk segala program perencanaan dan lain sebagainya,” kata Amirudin.

Kalau kita ini pengusaha, harus banyak kata Bupati Amirudin. Setelah dilantik sebagai Bupati Banggai tahun 2021 lalu, Amirudin mengaku belajar tentang pemerintahan secara otodidak.

“Ketika saya dilantik 2021, saya selalu belajar dengan otodidak. Alhamdulillah banyak hal yang kita persembahkan untuk daerah ini,” jelas Amirudin.

Tidak sedikit kepala daerah yang berhasil rata-rata dari ASN. Kita bisa melihat bagaimana Kota Surabaya. Kepala daerahnya adalah mantan Kadis PUPR, berangkat menjadi Wali Kota. Dan prestasinya luar biasa. Caranya harus mengabdikan diri, loyalitas dedikasi untuk majukan daerah.

“Kalau bapak ibu mau jadi pejabat hanya dengan cara instan, melalui sebuah pendekatan, maka insya Allah berhentinya juga instan,” ucapnya.

Tapi kalau kita kerja demi kemajuan daerah, saya yakin dan percaya nama kita akan terukir dengan baik, sambung Bupati Banggai yang berhasil menaikkan APBD hingga 3,2 triliun.*

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin Sindir OPD, Hanya “Badiam” Saat Program Pemda Dalam Hujatan pertama kali tampil pada Dikte News.

Acara pembukaan seleksi CPNS ini berlangsung di Gedung Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai, yang akan menjadi pusat pelaksanaan ujian.

Mewakili Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si., dengan resmi membuka kegiatan tersebut.

Menandai dimulainya rangkaian seleksi CPNS yang akan berlangsung selama lima hari itu, di mulai dari tanggal 4 hingga 8 November 2024.

Dalam sambutannya, Sekab Banggai mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah penting dalam upaya kita untuk menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jajaran pemerintahan, guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

“Lewat kesempatan yang baik ini, atas nama pimpinan daerah Kabupaten Banggai, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini,” ucap Sekda Ramli Tongko.

Ia juga menyatakan bahwa hari ini menjadi momen penting dalam tahapan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) di lingkungan Kabupaten Banggai.

“Melalui seleksi ini, kita berharap dapat menjaring talenta-talenta terbaik, generasi muda yang siap berkontribusi, mengabdi serta mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai, Sofyan Datu Adam, menjelaskan bahwa Kabupaten Banggai menjadi salah satu dari 34 titik lokasi ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di wilayah Regional IV BKN Makassar.

Hal ini menjadikan Kabupaten Banggai sebagai lokasi strategis bagi para peserta yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Banggai.

Menurutnya, di pilihnya Kabupaten Banggai sebagai lokasi ujian CAT BKN juga memberikan akses yang lebih mudah bagi para pelamar dari wilayah sekitar, sehingga mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mengikuti seleksi ini.

Untuk tahun ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai membuka 250 formasi yang tersebar di berbagai posisi di lingkup pemerintah daerah. Dengan jumlah pendaftar mencapai 2.795 orang, “Persaingan untuk mengisi formasi ini sangat ketat,” ujarnya.

Olehnya pihak BKPSDM Kabupaten Banggai telah menyiapkan seluruh sarana pendukung untuk memastikan kelancaran ujian, termasuk pengaturan ruang, peralatan komputer, dan kesiapan teknis.

Seleksi kompetensi dasar CPNS di Kabupaten Banggai ini bukan hanya sebuah tahapan rekrutmen semata, tetapi juga bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam membangun aparatur sipil negara yang profesional, berdedikasi, dan siap memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Kedepannya, diharapkan para CPNS yang lulus seleksi ini dapat menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang efektif dan efisien bagi masyarakat Banggai dan sekitarnya.*

(zuma)

Artikel Resmi Dimulai Pemda Banggai Seleksi CPNS Tahun 2024 Sebanyak 2.795 Pelamar pertama kali tampil pada Dikte News.

Program SJSP yang di gagas pemerintahan Bupati Amirudin dan Wakil Bupati Furqanuddin di mata penerima manfaat ternyata sangat bermanfaat dan sangat membantu perekonomian mereka.

Beragam harapan itu di sampaikan para penerima manfaat SJSP berupa ayam pedaging (DOC) yang di salurkan langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai belum lama ini, Sabtu 19 Oktober 2024.

Seperti di katakan salah satu warga Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara yang sebelumya telah menerima bantuan SJSP berupa ayam pedaging (DOC) lengkap dengan alat makan minum dan lampu penerangan ayam dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.

Seperti di ungkap Riswan Labase warga Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara kepada media ini, dirinya berharap kedepan bantuan ini dapat terus di support agar terus berkelanjutan, “Saya salah satu penerima bantuan SJSP sangat bersyukur dan sangat berterima kasih pada bapak pemerintah yang ada di kabupaten,” ucapnya.

Terpisah salah satu IRT di Desa Salodik yang juga mendapatkan bantuan SJSP sebanyak 50 ekor bibit ayam pedaging (DOC) mengaku sangat berterima kasih pada Bupati Banggai telah yang telah memberikan bantuan pada kami warga Desa Salodik kata Sumiarti.

“Semoga apa yang di cita citakan Bupati Banggai kedepan melalui program ini akan semakin terwujud,” harapnya.

Artikel Warga Berharap Program SJSP Terus Berlanjut Karena Sangat Membantu Produktifitas Usaha dan Peningkatan Ekonomi pertama kali tampil pada Dikte News.

Seperti tahun sebelumnya program yang menjadi top trend Pemda Banggai dalam mendongkrat kesejahteraan kemandirian ekonomi masyarakat pada sektor perikanan masih berupa pembudidayaan ikan lele memanfaatkan pekarangan warga. “Anggaran sebesar Rp 2 miliar disiapkan untuk program tersebut,” ucap Bupati Amirudin

Kadis Perikanan Kabupaten Banggai Ferlin Monggesang mengatakan bantuan yang diberikan berupa benih ikan lele sebanyak 1.040 ekor per orang, untuk 200 orang penerima. Ada juga pakan, probiotik, dan kolam terpal lengkap dengan rangka baja kata dia di salah satu Hotel di Luwuk Rabu (4/9).

Ferlin mengatakan, sosialisasi dan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri dan Polres Banggai bertujuan mengawal agar penyaluran program SJSP sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat anggaran, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Sosialisasi itu melibatkan penyuluh perikanan dan asosiasi pembudi daya ikan lele yang diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan terkait budi daya lele. “Mereka tidak hanya dibekali pendampingan hukum tetapi juga teknik-teknik dalam membudidayakan ikan lele,” jelas Ferlin.

Program unggulan yang rutin dilaksanakan tiga tahun terakhir ini hanyalah bersifat stimulan. Setelah menerima bantuan, pembudi daya diharapkan dapat terus melanjutkan usaha budi daya lele secara mandiri.

“Kalau budi daya ini berkelanjutan, yakinlah, pasti akan meningkatkan pendapatan keluarga yang tentunya bermuara pada kesehjahteraan masyarakat itu sendiri,” sebutnya.

Bupati Banggai Amirudin mengatakan, program SJSP merupakan upaya Pemda Banggai dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
“Tak hanya di sektor perikanan, program SJSP juga menyasar sektor pertanian dan peternakan,” tambahnya.

Kalau ini menjadi gerakan ekonomi yang masif, maka akan lahir yang namanya kampung lele, kampung tomat, kampung cabai, kampung terong, dan lain sebagainya. “Begitulah konsepnya,” sebutnya.

Makanya program ini harus diikuti dengan program BUMDes yang dimaksudkan sebagai tempat untuk menampung dan memasarkan hasil panen warga.

Bupati Amirudin mengatakan, gagasan awal program SJSP ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Namun, setelah melakukan asistensi di Pemprov Sulawesi Tengah, program ini hanya diperbolehkan untuk warga kurang mampu yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Bupati Amirudin mengklaim bahwa program Satu Juta Satu Pekarangan berhasil menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banggai. Bahkan Pemerintah pusat menargetkan, pada tahun 2024 tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. “Kabupaten Banggai itu sudah nol persen untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2023,” terangnya.

Oleh sebab itu, program ini akan tetap kita lanjutkan sehingga apa yang menjadi cita cita kita membangun Kabupaten Banggai yang maju, mandiri, dan sejahtera ini bisa kita capai.

Bupati berharap ke depan, program SJSP sektor perikanan tidak hanya budi daya lele, tetapi juga budi daya udang vaname, khususnya bagi masyarakat pesisir. “Kalau belum bisa tahun ini, mudah mudahan tahun depan, dimulai dengan satu kampung percontohan,” kata dia.

Sementara itu pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banggai Irwanto Kulap mengapresiasi keberhasilan program SJSP dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurut Irwanto aleg DPRD Banggai Partai Golkar, kami melihat, setelah melakukan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah, bahwa dengan program SJSP ini dapat merubah tingkat ekonomi masyarakat, bahkan kemiskinan ekstrem itu bisa turun sampai dengan nol persen. Ini hal yang luar biasa bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Banggai,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Program SJSP Sektor Perikanan Pemda Alokasikan Rp 2 Miliar Tahun 2024, Tahun 2023 Kemiskinan Extrem Nol Persen pertama kali tampil pada Dikte News.

Raihan nilai indeks tertinggi era kepemimpinan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan Wakil Bupati Furqanuddin Masulili di sampaikan pada hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kamis 11 Januari 2024.

Keberhasilan ini di umumkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dengan bangga, menyambut berita ini sebagai bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Nilai indeks tertinggi ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan dan pengoptimalan teknologi informasi di berbagai sektor pemerintahan.

Melalui upaya kolektif dan inovatif, pemerintah daerah telah berhasil menciptakan lingkungan administratif yang efektif dan efisien, memberikan dampak positif pada pelayanan publik.

Prestasi ini juga merupakan hasil dari kolaborasi antara berbagai instansi di Kabupaten Banggai, yang secara sinergis berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.

Bupati Amirudin berharap kedepan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai akan terus mengembangkan strategi dan solusi berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas layanan serta mendukung visi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama semua pihak yang telah berkontribusi dalam mencapai keberhasilan ini.*

(zuma)

Artikel Pemkab Banggai Raih Nilai Indeks Tetinggi Se Sulteng Predikat Baik Evaluasi SPBE KemenPAN RI pertama kali tampil pada Dikte News.