Perubahan ini mengarah ke hal yang sesuai asas good and clear government guna mewujudkan teori pelayanan prima ujar alumnus HMI Himpunan Mahasiswa Islam, Senin 17 Oktober 2022.
Menurut Abbas sapaan akrabnya, pertama kali bertugas sebagai KUPP Bunta, dirinya tak menampik kondisi fisik kantor sangat jauh dari kata layak sebagai tempat pelayanan publik. “Semua serba berkekurangan & tidak fungsional yang berdampak ke pelayanan yang kurang baik,” akunya.
Begitupun suasana kebatinan staf UPP Bunta menurutnya berada di titik paling rendah akibat deraan masalah yang tak berujung begitu pula persepsi masyarakat, pemangku kepentingan dan mitra kerja kami sangat buruk terhadap institusi kami di UPP Bunta.
“Namun dengan kondisi tersebut maka kami merasa tertantang untuk melakukan perubahan karena mewujudkan pelayanan prima harus menjadi prioritas di mana tanggung jawab yang diberikan oleh negara serta pimpinan khususnya Bapak Menteri Perhubungan dan Dirjen Hubla,” jelasnya.
Senantiasa selalu mengingatkan kami agar dalam melaksanakan tupoksi kami selaku petugas keselamatan pelayaran harus di pastikan berjalan dengan baik yang tentunya di dasari oleh peraturan yang berlaku serta menjaga nama baik institusi.
Kembali ia menegaskan, pilihan kami di UPP Bunta saat ini dengan segala permasalahan yang ada cuma satu. “Melakukan perubahan secara kongkrit baik infrastruktur maupun suprastruktur serta menyemangati staf kami dalam melaksanakan tugas serta memberikan pemahaman tentang hal yang mendasar terkait aturan dalam melaksanakan tugas,” terangnya.
Dan juga memastikan bahwa semua bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dengan cara inilah yang kemudian kami
dapat bekerja dengan baik serta mendapatkan kembali kepercayaan publik.
“Alhamdulillah, dengan kesamaan pemahaman serta semangat baru mampu menghadirkan kondisi hari ini yang membuat kami, masyarakat dan pemangku kepentingan serta pengguna jasa merasakan perubahan, baik fasilitas maupun pelayanan kami,” sebutnya.
Setidaknya pelayanan kami saat ini mendekati sesuai standar pelayanan prima. Dan yang bisa kami pastikan sekalipun secara dejure wilayah bebas korupsi belum, namun secara de fakto WBK (Wilayah Bebas Korupsi) tersebut kami pastikan terlaksana dalam setiap pelayanan kami, urainya.
Andi Abbas menambahkan bahwa segala aturan yang mendasari terkait jenis kegiatan telah kami sampaikan juga kepada mitra kami. Begitu pula di ruang pelayanan kami siapkan informasi tentang SOP serta jenis pelayanan sampai dengan nomor kontak, pelayanan, pengaduan serta kotak saran saran untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, kami agendakan secara periodik akan dilakukan pemberian kosioner.
