Menggantikan Purbaya, Presiden Prabowo Subianto dalam reshuflle Kabinet Merah Putih menunjuk dan melantik Prof. Suahasil Nazara Menteri Keuangan (Menkeu) sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Pencopotan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merupakan keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam keputusan pemberhentian dan pengangkatan dalam Kabinet Merah Putih.

Kabarnya sebelum dicopot, agenda Menkeu Purbaya sejak pagi hingga siang Menkeu melakukan mutasi pejabat eselon di Kemenkeu dan jajaran pajak kemudian mengikuti rapat kerja di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kompleks Senayan Jakarta.

Saat sedang rapat, kabar mengejutkan diterima Purbaya sekitar pukul 14.33 Wib. Purbaya terlihat keluar dari ruangan rapat menerima telepon dari pihak istana bahwa dirinya telah dicopot dari jabatan Menkeu.

Posisi Menkeu Purbaya yang menjabat kurang lebih 1,5 tahun sejak 8 September 2025 dalam reshuflle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo kemudian menunjuk dan melantik Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Prof. Suahasil Nazara.

Artikel Saat Rapat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Terima Telepon Pencopotan Istana pertama kali tampil pada Dikte News.

Bantuan satu unit hand traktor dan sebuah amplop di berikan langsung Menhan Andi Amran Sulaiman pada petani, sebelum meninggalkan lokasi panen raya di Kecamatan Toili, Kabupatan Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026).

Kemuliaan hati Mentan Andi Sulaiman bermula saat mendengar pengakuan petani penggarap sawah itu yang kesulitan dapat pupuk pada musim tanam lantaran tidak punya kelompok tani. Sontak pengakuan petani tadi mengejutkan Mentan Andi Sulaiman yang seketika itu juga memerintahkan stafnya menindak lanjuti perintah pencopotan manejer pupuk distributor.

Ada hal yang menarik dibalik keluh kesah petani tadi justru berbalik menjadi rejeki dari kemuliaan seorang Mentan Andi Amran Sulaiman yang tergugah hati melihat kondisi petani itu. “Mana bapak petani tadi,” panggil Mentan Andi Sulaiman.

Menhan Andi bertanya apakah punya lahan sawah atau tidak ? Petani tadi mengaku tidak punya sawah melainkan hanya sebagai penggarap sawah milik orang lain. Mentan Andi kembali bertanya pada warga yang hadir keberatan atau tidak kalau saya kasih bantuan ke bapak ini ? “Serentak warga yang hadir menjawab tidak keberatan pak,” kompak warga.

Mentan Andi Sulaiman lalu meminta Dirjen mengambil satu kunci hand traktor untuk diberikan pada petani tadi. Selain hand traktor, Menhan Andi terlihat memberikan sebuah amplop, “Nanti kasihkan ke ibu ya pak,” ucap Menhan.

Terlihat Mentan Andi sedikit saat merangkul petani tadi dan bertanya pada manajer distributor pupuk yang berdiri di sampingnya, “Ini orang tidak punya, kamu sedih gak melihat ini. Kamu bisa tidur di kamar ber AC, tapi kasian bapak ini,” ucap Mentan pada manajer distributor pupuk.

Kamu pernah bayangkan tidak, “Pernah bayangkan tidak,” tanya Mentan. Mentan Andi berkisah saya mungkin lama miskin dan saya bisa membayangkan bagaimana bapak ini kata dia. Sembari berkelakar Menhan Andi Sulaiman berkata setelah ambil kunci hand traktor langsung pulang, sebelum saya meninggalkan tempat ini, “Nanti bapak digoda lagi sama yang lain, karena yang lain juga mau itu,” kelakar Menhan.(*)

(zuma)

Artikel Kemuliaan Hati Mentan RI Bantu Hand Tracktor dan Uang Pada Petani Toili Yang Ngadu Sulit Dapat Pupuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Bantuan alsintan nantinya akan menerapkan pola (brigade) program Gubernur Sulteng Anwar Hafid. Dengan pola brigade penggunaan bantuan alsintan akan lebih tertib dan tidak ada ruang bagi para oknum meminta “mahar”. Bantuan alsintan tidak langsung diterima masyarakat tetapi melalui pengurus atau (UPT) agar pemanfaatan alsintan lebih terarah memutus rantai oknum yang ramai desas desus “mahar”, ujar Kadis TPH Sulteng Dodot Tinarso, S.Sos. M.T.

Kadis TPH Sulteng Dodot Tinarso melalui sambungan telepon whatsaap, Sabtu (12/9) malam menegaskan bantuan alsintan dengan pola brigade adalah perintah Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kata dia. Dan tahun ini kami masih sementara menyusun juknis pola brigade. 

Ramainya “mahar” yang terungkap saat kunjungan Menhan RI Andi Amran Sulaiman di dataran Kecamatan Toili, Kabupatan Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026). Kadis TPH Sulteng Dodot memastikan itu tidak ada kalau bantuan dari Pemrov Sulteng, “Jadi saya pastikan seribu persen kalau bantuan dari Dinas TPH Pemrov Sulteng itu tidak ada mahar,” tegasnya.

Dan ini juga saya tegaskan pada jajaran dan staf untuk jangan ada yang coba – coba minta “mahar” Apalagi saya baru menjabat Kadis TPH Pemrov Sulteng akhir 2025, sementara program brigade ini baru tahun ini (2026) “Dan itupun kami sementara menyusun juknis penggunaan bantuan alsintan,” ujarnya. 

Kadis TPH Dodot menegaskan bantuan alsintan dengan pola brigade ini adalah program Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga menjadi atensi Menhan RI Andi Amran Sulaiman dibalik ramainya keluhan petani soal “mahar”. Lebih jauh Kadis TPH Sulteng Dodot menjelaskan brigade ini memastikan pemanfaatan bantuan alsintan berjalan dengan baik menghindari ruang celah para oknum yang memanfaatkan bantuan dengan meminta “mahar”. 

Untuk mendukung program Gubernur Sulteng diperintahkan juga membentuk brigade diwilayah. “Misalnya di Luwuk Banggai potensi wilayah pertanian butuh berapa unit alsintan, jadi nanti program brigade ini yang mengatur soal teknsinya ” ucapnya. Setelah juknis selesai kami susun akan dilakukan sosialisasi ke daerah sekaligus memastikan potensi dan luasan wilayah pertanian masing masing daerah. Hanya saja dirinya belum memastikan kapan sosialisasi karena masih merampungkan juknis.

Dan alsintan ini akan diadakan setiap tahun sesuai kebutuhan petani. Dijelaskan pula dalam SOP tadi mengatur secara teknis soal pinjam pakai alsintan antaranya mengenai BBM nya, berapa hari digunakan. “Agar selesai di gunakan kami tarik kembali karena itu adalah aset daerah.” ucapnya. Untuk bantuan alsintan akan dibagi perwilayah seperti disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat kunjungan kerja di Toili, Kabupaten Banggai. 

“Setiap wilayah seperti di Banggai, Donggala berapa kebutuhan alsintan dan dibangun gudang penyimpanan alsintan mengingat mahalnya biaya mobilisasi, jadi alsintan kami tempatkan digudang penyimpanan,” akunya.

Agar alsintan tadi tetap terawat dengan baik alur penggunaanya jelas dan terarah maka ada pengurus atau UPT yang mengelolah agar diketahui operasionalnya bagaimana termasuk estimasi waktu pemakaian alsintan oleh petani. Program brigade ini diterapkan Gubernur Sulteng Anwar Hafid agar tidak ada klaim sepihak apalagi permintaan mahar kalau bantuan langsung ke masyarakat. 

Untuk perawatan alsintan bersumber dari APBD. Namun untuk BBM ditanggung petani yang menggunakan alsintan. “Semuanya ada SOP nya yang masih kami susun juknisnya, jadi saya ini mau melindungi aset,” terangnya. Ia menambahkan untuk bantuan alsintan tahun ini sudah ada pada penyedia jasa, “15 unit Combaine, 15 unit Terfat, 30 unit TR 2,” akunya. Tapi belum kami serah terima barang karena masih menunggu proses pelunasan.(*)

(zuma)

Artikel Program Gubernur Sulteng Pola Brigade Alsintan Putuskan Rantai “Mahar” Kadis TPH : Juknisnya Masih Kami Susun pertama kali tampil pada Dikte News.

BANGGAI – Terungkap penderitaan para petani dihadapan Menteri Pertanian (Mentan) RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Seorang petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk hanya karena tidak punya kelompok tani. Curhat petani itu disampaikan Mentan RI Andi Amran Sulaeman saat kunjungan kerja di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (8/9). 

Dalam agenda kerja Mentan RI Andi Sulaiman di Kecamatan Toili. Ia mendapati langsung keluhan petani soal pupuk. “Pupuk terlambat atau apa,” tanya Mentan Andi Sulaeman pada seorang petani di atas panggung.

Seorang petani sawah mengenakan topi menjelaskan keluhanya berdiri di samping Mentan RI Andi Sulaeman. Ia mengaku sulit mendapatkan pupuk karena tidak punya kelompok tani yang jumlahnya 25 orang per kelompok. 

“Kita petani ngolah punya orang. Nah untuk mendapatkan pupuk, bagi kami petani yang diluar kelompok itu bagaimana,” tanya petani tadi. Mentan RI Andi Sulaiman berujar, kalau tidak punya kelompok bisa langsung buat kelompok dan masuk aja ya kata Mantan Andi. 

Tak berhenti sampai disitu saja, Mentan RI Andi Sulaiman merasa ada kejanggalan karena ternyata masih ada petani yang sulit mendapatkan pupuk hanya karena terkendala kelompok langsung memanggil Manajer Distributor Pupuk untuk menjelaskan.

“Mana tadi distributor pupuk indonesia, saya liat tadi ada di belakang, kemari,” ucap Mentan Andi Sulaiman. Mentan langsung mencecar manejer distributor pupuk itu dengan pertanyaan, “Kenapa kelompoknya hanya bisa 25 orang tidak bisa di tambah,” tanya Andi.

Manejer distributor pupuk berpenampilan rapi mengenakan kameja putih berkacamata hitam yang telah berdiri disamping Mentan RI Andi Sulaeman. “Oh iya kalau pupuk subsidi harus terdaftar di kelompok tani dan RDKK pak,” jawabnya.

Petani tadi langsung menyergahnya, “Iya karena kelompok tani yang ada dalam RDKK terbatas jumlahnya, hanya bisa 25 orang,” ucap petani.

Manejer distributor pupuk pun tak mau kalah argumentasi dan balik mengatakan, harus membentuk kelompok dengan anggota yang baru, “Karena aturan yang baru memang seperti itu,” tambahnya. Jadi kita menyalurkan pupuk itu yang ada diaplikasi RDKK dan IPUBERS ke kios bawa KTP kita kasihkan pupuk.

Artikel Curhat Petani Toili Sulit Pupuk, Mentan RI Copot Manajer Distributor, Andi : Anda Digaji Rakyat Bukan Untuk Bergaya pertama kali tampil pada Dikte News.

Dalam penggerebekan itu, Polisi berhasil  mengamankan 36 paket sabu siap edar dari tangan kedua terduga. Mereka ditangkap di salah satu rumah di Kompleks PLTD Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, pada Kamis (10/9/2026) pukul 16.00 Wita. 

Saat penggerebekan berlangsung, keduanya diketahui baru saja menimbang dan menggunakan narkotika. Kasat Narkoba Polresta Banggai, AKP Hasanuddin Hamid mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Luwuk. 

“Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Setelah menerima informasi, tim Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan para pelaku,” kata Hamid, Jumat (11/9).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba yang dipimpin Iptu Muh. Syandy Al Amin bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan di lokasi. 

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu sejumlah 8 paket berukuran besar, 8 paket berukuran sedang, dan 18 paket ukuran kecil. Selain itu, kaca pirex, sedotan plastik, gunting, timbangan digital, macis gas, alat hisab bong, mesin press, taperware Hingga 2 unit ponsel.

“Secara keseluruhan, polisi berhasil mengamankan 36 paket sabu seberat hampir 15 gram yang diduga akan diedarkan di wilayah Luwuk dan sekitarnya,” kata Kasat. 

Seluruh barang bukti beserta kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Banggai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(*)

(zuma)

Artikel Satresnarkoba Tangkap 2 Pemuda Pengedar Narkoba di Luwuk, Barang Bukti 36 Paket Sabu Disita pertama kali tampil pada Dikte News.

Adapun tersangka yang diserahkan yakni pria berinisial PSN (45) warga Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta. Sementara korbannya bernama Wiyono Santoso (46) seorang ASN warga Desa Sumber Agung, Nuhon. 

PSN diduga sebagai pelaku dalam kasus penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana.

Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima langsung oleh Jaksa Angga Prakasa Putra Pratama, SH.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim AKP Nur Arifin membenarkan hal tersebut, bahwa pihaknya telah melakukan pelimpahan tahap II dengan menyerahkan tersangka PSN beserta barang bukti terkait kasus penipuan dan penggelapan dengan total kerugian keseluruhan Rp.83.720. 000.

Kejadian pertamanya terjadi pada 23 Desember 2023 saat itu korban mentransfer uang Rp.25 juta ke rekening tersangka dan pada tanggal 27 Desember kembali lagi mengirimkan uang dengan nominal yang sama. 

“Tersangka berjanji akan mengantikan pada 10 Januari 2024 serta akan memberikan fee sebesar Rp.2 juta. Akan tetapi hal itu tak jua dipenuhi,” tutur AKP Arifin. 

Lanjut Kasat, kemudian pada 23 September 2024, tersangka kembali meminjam uang Rp.30 juta dan kembali lagi berjanji akan mengembalikan apabila permohonan kredit bank tersangka sudah disetujui. 

“Terakhir pada 21 Oktober 2024, uang angsuran mobil korban yang dititipkan pada tersangka yang saat itu merupakan karyawan PT. Pos Indonesia wilayah Bunta, tak diteruskan ke Adira Finance,” urai Arifin.(*)

(zuma)

Artikel Polresta Banggai Limpahkan Kasus Penipuan dan Penggelapan Kerugian Rp 83 Juta ke Kejari pertama kali tampil pada Dikte News.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Usaha Peternakan dan Pengolahan Produk Peternakan Tahun 2026 melalui kerja sama PT Panca Amara Utama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Banggai.

Bimtek tersebut diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan Camat Nambo diwakili Kasubag Kepegawaian. Dan selanjutnya, sambutan Kepala Dinas (Kadis) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha Peternakan, Riana Buna, S.Pt. 

Dalam sambutannya, Riana Buna menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi PT Panca Amara Utama (PAU) dalam mendorong pengembangan usaha peternakan masyarakat di Kabupaten Banggai. Menurutnya, peningkatan kapasitas peternak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam memelihara ternak, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola pakan, mengembangkan usaha, serta melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara baik.

“Pengembangan usaha peternakan harus dilakukan secara terpadu. Peternak tidak hanya dituntut mampu memelihara ternak, tetapi juga harus mampu mengelola pakan secara efisien, mengembangkan usaha dan melakukan pencatatan keuangan agar usaha peternakan dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan bantuan Program Peningkatan Kapasitas Usaha Peternakan dan Pengolahan Produk Peternakan Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha peternakan masyarakat.

Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima dan menjadi bagian dari upaya memperkuat usaha peternakan masyarakat agar semakin produktif, mandiri dan memiliki nilai ekonomi. Setelah rangkaian pembukaan dan penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan praktik pembuatan pakan fermentasi dengan memanfaatkan bahan pakan lokal.

Artikel Tingkatkan Kapasitas Peternak Disnakeswan Banggai dan PT PAU Gelar Bimtek di Nambo pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Seksi (Kasi) Humas Polresta Banggai AKP Saiman tepat pukul 16.00 Wita menapakan kakinya di Sekretariat Persatuan Wartawan Banggai (PWB), Jalan Halmahera, Kecamatan Luwuk Selatan, Kamis (10/9).

Kunjungan AKP Saiman ke Sekretariat PWB Kabupatan Banggai telah menjadi agenda yang terencana dua hari sebelum dirinya Kamis sore tadi membahas berbagai perkembangan isu terkini pemberitaan dan sinergitas insan pers bersama Polresta Banggai.

AKP Saiman sendiri adalah pejabat Polresta Banggai yang kedua mengunjungi PWB setelah Bupati Banggai Amirudin belum lama ini. Mengenakan seragam Polri AKP Aiman datang seorang diri tanpa didampingi jajaran stafnya. “Saya sendiri. Beberapa staf di Humas lagi punya agenda,” ucapnya mengawali silaturahmi.

Mengenal sosok AKP Aiman dalam ruang rapat Sekretariat PWB Kabupatan Banggai yang berlangsung kurang lebih dua jam itu. Aiman merupakan humas Polresta Banggai saat ini. Lebih jauh AKP Saiman menyimpan jejak panjang Kepolisian Resort (Polres) hingga sekarang berubah status Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banggai. 

Pengabdiannya bukan hanya hitungan tahun, melainkan dekade. Saiman berbagi kisah perjalanan di Banggai sudah dimulai sejak tahun 1991. Jabatan pertama dijejaki dari bawah sebagai anggota Reserse Kriminal (Reskrim). Selama berpuluh tahun, kakinya telah melangkah menapaki berbagai medan tugas diwilayah hukum Polresta Banggai.

“Dua tahun saya di Narkoba sebagai Kanit 1, saat itu Kasat Narkobanya Pak Musakir. Lalu pindah lagi ke Reskrim, sempat jadi Kanit Polsek Lamala enam bulan, lalu ditarik lagi ke Polres,” kisahnya.

Jejak rekam perjalanan tugasnya tak berhenti sampai disitu saja, karirnya sebagai anggota Polri menjejaki naik seiring prestasi. Setelah menyelesaikan Pendidikan Alih Golongan (PAG), Saiman dipercaya menjadi Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) selama satu tahun lebih, dilanjutkan menjadi Panit Polsek Luwuk. Pengalaman lapangan Saiman kian teruji saat menjabat Kanit Reskrim Polsek Batui selama dua tahun lebih, hingga bertugas di Polsek Toili hampir tiga tahun (2,9 tahun) sebelum akhirnya dipercaya dalam jabatan Kasi Humas Polresta Banggai.

Pengalaman panjang membawanya menjadi salah satu figur penegak hukum paling kawakan di Banggai. Memasuki usianya yang ke-57 pada Oktober 2026 ini, pembicaraan pun mengalir hingga ke masa purnatugas. Dengan regulasi baru terkait perpanjangan usia pensiun, ia mendapati masa pengabdian bertambah. “Kalau tidak diperpanjang kemarin kan tahun depan, 2027. Tapi dapat perpanjangan satu tahun lagi sesuai undang-undang baru. Karena saya kelahiran ’69, jadi dapat perpanjangan satu tahun,” ujarnya.

Ketika disinggung bahwa rekam jejak panjang tersebut menjadikannya salah satu sosok paling senior di Polres Banggai, AKP Saiman justru menyambutnya dengan nada gurau yang memecah suasana di sekretariat wartawan sore itu. “Bukan senior lagi, sudah tua,” kelakarnya. Pertemuan sederhana berlangsung selama dua jam itu diselingi sajian menu ringan tidak hanya membahas tugas kehumasan. Akan tetapi menegaskan sosok AKP Saiman, seorang perwira yang ramah, membumi, dan tak kehilangan rasa humor meski telah melalui puluhan tahun masa dinas di kepolisian.(*)

(zuma)

Artikel AKP Saiman Kunjungi PWB Berbagi Kisah dan Dinamika Pemberitaan Hingga Isu Terkini pertama kali tampil pada Dikte News.

Kemarau yang melanda tanpa hujan berimbas keringnya rumput yang menjadi ladang sumber pakan ternak milik warga. Kondisi ini dikeluhkan warga pemilik ternak karena mengaku sulit mendapatkan rumput hijau sebagai asupan pakan ternak piaraan mereka.

Ditengah kesulitan pakan warga pun memutar otak kendati merogoh kocek pribadi menyewa orang mencari rumput di tempat lain agar asupan makanan ternak tetap terjaga.

“Sekarang susah sekali cari rumput. Hampir semua rumput sudah kering. Kami harus mencari ke tempat yang lebih jauh agar ternak tetap bisa makan kendati bayar orang cari rumput,” ujar seorang warga pemilik ternak.

Yang lebih mengkawatirkan lagi ditengah kemarau panjang berpotensi sapi mengalami kondisi penurunan kesehatan dan terpapar penyakit karena stres, sulitnya makanan dan air karena kemarau, “Tidak hanya rumput  yang susah di cari, kami juga khawatir sapi ikut sakit,” keluh warga.

Mengantisipasi sapi terpapar penyakit pada musim kemarau panjang yang masih terjadi langkah taktis warga pemilik ternak membeli vitamin seharga Rp. 100 ribu berisikan empat buat kapsul merk Pro B Plek Bolus untuk menambah asupan gizi ternak mereka.

Kadisnakeswan Banggai 

Terpisah Kepala Dinas (Kadis) Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupatan Banggai Fahmi di konfirmasi media ini Kamis (10/9) mengatakan bahwa Disnakeswan Banggai saat ini sudah melakukan langkah antisipatif dengan melakukan pelayanan kesehatan hewan di beberapa tempat baik pelayanan dari petugas keswan lapangan atau petugas dinas yang turun lapangan seperti pemberian vitamin untuk penambah nafsu makan.

Sambungnya untuk penanganan penyakit yang muncul belum terlalu signifikan diperlukan seperti vaksinasi. “Apalagi yang sifatnya pengobatan, tindakan pengobatan dilakukan apabila ternak sudah bergejala penyakit,” ujarnya. Antisipasi utama adalah ketersediaan pakan dan air dan kemudahan sapi mengakses pakan dan air. Karena klo kurang pakan yang terjadi adalah malnutrisi, kurus dan kurang gizi sehingga berpotensi muncul penyakit. Apabila pakan tercukupi maka ketahanan tubuh ternak kuat. “Yang paling utama adalah penyediaan pakan dan air untuk sumber energi bagi ternak,” jelasnya.

Lanjutnya sumber pakan bisa dengan rumput alami kata Kadisnakeswan Fahmi. Tetapi apabila rumput alami tidak tersedia dikarenakan kekeringan sebaiknya mulai menggunakan pakan alternatif, seperti Silase (hijauan yang difermentasi), Hay (hijauan yang dikeringkan atau dijemur “Sehingga berkurang kadar airnya atau lainnya dengan memanfaatkan bahan baku lokal seperti jerami padi, tebon jagung, rumput gajah, limbah sawit, bungkil,  limbah pertanian hortikultura lainnya,” bebernya.

Fahmi menambahkan untuk pembuatan pakan alternatif, dapat bekerja sama dengan penyuluh peternakan/pertanian/mantri hewan atau pendamping lainnya terkait pembuatan silase secara kontinue. Pembuatan pakan alternatif dapat dilakukan tidak hanya pas musim kering/kemarau tetapi juga dapat juga dilakukan pada musim penghujan sebagai langkah antisipatif yang berfungsi sebagai cadangan pakan sepanjang waktu apabila terjadi ancaman bencana alam.(*)

(zuma)

Artikel Disnakeswan Banggai Lakukan Penyuluhan dan Pemberian Vitamin Ternak Sapi Antisipasi Penyakit Musim Kemarau pertama kali tampil pada Dikte News.

Praktik culas oknum kepala puskesmas (kapus) dan oknum bendahara tak berdaya di meja ruang rapat Komisi I DPRD Banggai saat berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin 7 September 2026. Pungli yang terbilang sudah berlangsung lama, seperti rantai makanan disinyalir dilakukan berjamaah menggerus keringat para nakes seperti dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Terbilang sejak status puskesmas belum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga berubah status menjadi BLUD yang artinya puskemas telah mengelolah anggaran fantastik milyaran rupiah dan tidak lagi dengan mekanisme ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupatan Banggai. Namun dibalik upaya Pemda Banggai berupaya menjadikan status BLUD ternyata menjadi ladang para oknum melakukan pungli tanpa bergeming dengan nasib dan kenestapaan para nakes yang haknya di gerus tanpa dasar hukum atau regulasi atas dasar pemotongan dilakukan oknum bendahara atas perintah oknum kapus.

Selama itu para nakes hanya bisa diam membisu diselimuti tekanan dan bayangan intimidasi para oknum yang terus – menerus menciptakan aturan dan ketentuan diluar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku melakukan praktik pungli tanpa berpikir telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan hanya demi pungli yang artinya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan menyimpang dari aturan.

Bak sepandai pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga, peribahasa ini menjadi nyata dalam mengungkap perbuatan pungli para oknum kapus diwilayah Kabupaten Banggai. Berbagai argumentasi dan narasi pembelaan para kapus di Ruang Rapat Komisi I DPRD Banggai, Senin (7/9) tak mampu membendung aturan yang sama sekali tidak mengatur soal potongan hak para nakes 5 sampai 10 persen hingga dalam asumsi hitungan kerugian sebulan mencapai belasan jutaan rupiah.

Lalu kemana uang pungli dari para nakes itu digunakan ? siapa yang memerintahkan ? Dan untuk apa ? Bahkan Dinas Kesehatan selaku OPD teknis yang seharunya menjadi benteng perisai nakes justru tak mengetahui itu bahkan praktik kotor para oknum kapus yang terlena dan haus angka terus melakukan pungutan suar keringat nakes yang kerap tersandera dengan tagihan, sudah bayar atau belum ? Secepatnya bayar begitu bukti formil hingga bukti transfer yang terdapat dalam pesan whastaap di beberkan nakes saat mengadukan rentetan keterbelengguan yang neraka alami pada Fraksi Golkar DPRD Kabupatan Banggai.

Artikel Catat ! Sejarah Baru di Banggai, Ketua Komisi I DPRD Lisa Sundari Bongkar Praktik Pungli Hak Tenaga Kesehatan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kabarnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai telah melakukan pemanggilan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Kampung Baru, Rabu (9/9/2026). Pemanggilan ini disambut dengan harapan besar dari kalangan nakes sendiri.

Para nakes ini berharap langkah kejaksaan mendalami dugaan pengembalian 10 persen dana BOK, kapitasi dan nonkapitasi ini dapat berujung pada keadilan bagi para tenaga kesehatan yang selama ini merasa dirugikan.

Para nakes yang dimintai keterangan awal mengaku menyambut baik langkah kejaksaan yang telah turun tangan dalam masalah hukum ini. Bagi mereka, proses hukum ini menjadi harapan setelah sekian lama persoalan pungli hak-hak mereka hanya berhenti pada keluhan internal tanpa penyelesaian yang jelas.

Harapan serupa juga disuarakan dalam forum resmi DPRD Kabupaten Banggai. Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (7/9), Ketua Komisi I Lisa Sundari menegaskan bahwa setiap pemotongan hak nakes tanpa dasar hukum yang sah adalah sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. 

“Semoga proses pemeriksaan, baik oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum, dapat berjalan terbuka dan tuntas,” harap Lisa.

Sementara itu Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai, Muhamad Ramdan, turut menyuarakan hal yang sama. Ramdan menegaskan bahwa keadilan bagi nakes tidak cukup hanya dengan sanksi terhadap kepala puskesmas, tetapi juga bendahara-bendahara yang diduga terlibat, serta pengembalian penuh dana yang diduga dipotong secara sepihak dari hak para nakes.

Dukungan proses hukum juga datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Marsidin Ribangka. Ia menegaskan komitmennya bahwa kepala puskesmas yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sebagai bentuk keberpihakan pada nakes yang menjadi korban. Bagi para nakes, proses hukum yang tengah berjalan ini bukan sekadar soal pengembalian dana, melainkan juga soal pengakuan bahwa hak mereka layak dilindungi dan tidak boleh dipotong sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk atasan mereka sendiri.

Terkait pemanggilan sejumlah nakes Puskemas Kampung Baru di Kejari Banggai per hari ini Rabu (9/9), secara terpisah Kasi Intel Kejari Banggai dikonfirmasi via pesan whatsaap membenarkan hal tersebut, “Iya pak sementara kita klarifikasi,” singkatnya mengakhiri.(*)

(zuma)

Artikel Diperiksa Kejaksaan, Nakes Puskesmas Kampung Baru : Keadilan Harus Ditegakan pertama kali tampil pada Dikte News.

Namun tidak keseluruhan puskesmas yang melakukan praktik pungli jasa pelayanan tenaga kesehatan bersumber dari Kapitasi, Non Kapitasi dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 

Melalui Inspektorat Kabupaten Banggai, Bupati Amirudin memerintahkan memeriksa secara menyeluruh 27 puskemas, termasuk pemeriksan mendalam Puskesmas Kampung Baru dan Lobu yang terungkap dalam raker Komisi I DPRD Banggai Senin (7/9) melakukan pungutan liar (pungli) jasa pelayanan nakes

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Pembantu Pengaduan Investigasi Iskandar membenarkan bahwasanya Bupati telah memerintahkan melakukan audit investigasi  menyeluruh pada 27 puskesmas termasuk Puskesmas Kampung Baru dan Lobu. 

“Hari ini kami dalam proses penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan auditnya, seperti itu,” ujarnya di hubungi via telepon, Selasa (8/9).

Iskandar mengaku bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolresta Banggai terkait pemeriksaan 27 puskesmas termasuk Puskesmas Kampung Baru dan Lobu kata dia. “Jadi semua puskesmas di periksa, saya menanyakan ke teman – teman penyidik, yang mereka panggil ini objek pemeriksaan semua 27 puskesmas. Informasinya sampai Jumat 4 September 2026 minggu kemarin sudah 9 puskesmas diperiksa,” ujarnya.

Pemeriksaan meliputi semua pihak terkait di seluruh puskesmas, “Artinya yang diperiksa mencakup kapus, bendahara dan stafnya yang terkait dengan permasalahan itu,” bebernya. Ia menambahkan dalam surat pemeriksaan penyidik yang diperiksa itu tahun anggaran 2024 – 2025.

Disinggung soal pungli Puskesmas Kampung Baru dan Lobu yang terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Banggai dan melahirkan rekomendasi yang poinya untuk dilakukan pemeriksaan 27 puskesmas dan pemeriksaan mendalam pada dua puskesmas (Kampung Baru dan Lobu). 

Iskandar kembali berujar terkait penanganan aduan baik aduan dari masyarakat atau dan lain – lain termasuk perintah audit pimpinan kata dia, ini bersamaan dengan penanganan pemeriksaan oleh Aparat Penegakan Hukum (APH). “Ini kan bersamaan dengan institusi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Banggai dengan Aparat Penegakan Hukum (APH) baik Kapolresta Banggai dan Kejari Banggai dengan objek yang sama,” ujarnya.

Sesuai dengan standar pemeriksaan di APIP artinya kita harus berkoordinasi dengan teman – teman penyidik dan APH untuk tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan di objek yang sama misalnya seperti itu kata dia. “Artinya dalam pemeriksaan pengaduan ini sifatnya bisa kolaborasi antara APIP dan APH. Karena itu yang diatur dalam MOU kerjasama antara APIP dan APH,” jelasnya.

Jadi prinsipnya kata dia pemeriksaan yang kita lakukan bersama di objek yang sama, “Kalau dari APH lebih pada penegakan hukum kalau APID pada adminstratifnya,” tambahnya. Termasuk pula pemeriksaan Puskesmas Kampung Baru dan Lobu yang terungkap pungutan liar jasa pelayanan para para nakes baik dana Kapitasi, Non Kapitasi dan BOK dengan modus ‘setor balik’. 

Pemeriksaan audit investigasi kami dari APIP tetap akan berkoordinasi dengan APH karena bersamaan melakukan pemeriksaan pada objek periksa yang sama.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Perintah Periksa 27 Puskesmas, Inspektorat : Audit Kolaborasi APH Puskesmas Kampung Baru dan Lobu Pemeriksaan Mendalam Pungli pertama kali tampil pada Dikte News.

BANGGAI — Komisi I DPRD Kabupaten Banggai membongkar praktik culas oknum kepala puskemas yang terindikasi melakukan pungutan liar (pungli) hak jasa.pelayanan para tenaga kesehatan (nakes). 

Praktik pungli dua oknum kepala puskesmas (kapus) ini terungkap dalam rapat kerja (raker) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Senin (7/9). 

Raker tersebut menindak lanjuti laporan para nakes pada Tenaga Ahli Fraksi Golkar Kabupaten Banggai yang selama nestapa karena adanya potongan yang terus menerus menggerus hak keringat mereka yang diperas dalam melayani masyarakat sebagai tenaga kesehatan.

Berkembang dalam raker terdapat puskemas yang diduga melakukan pungli jasa pelayanan para nakes berdasarkan formil aduan yang dipaparkan Tenaga Ahli Fraksi Golkar Ramdan. Ia menyebut dugaan itu terjadi di sejumlah puskemas di wilayah Kabupatan Banggai.

Dugaan pungli itu kemudian berkembang dalam rapat, dan mirisnya dugaan pungli itu dilakukan dengan gaya intimidasi yang membungkam suara para nakes dengan alasan kesepakatan. Bahkan bagi yang menantang tidak menyetor pungutan pada bendahara maka dicatat Nomor Induk Pegawai (NIP) menambah kebungkaman para nakes dan takut akan posisi mereka yang terancam, sebagaimana bukti formil nakes pada Fraksi Golkar termasuk bukti transfer setor balik potongan.

Artinya setelah jasa pelayanan di transfer bendahara ke masing masing rekening nakes kemudian ada ‘setor balik’ 5 sampai 10 persen yang disetorkan kembali nakes pada bendahara seperti yang terjadi di dua puskemas yakni Puskemas Kampung Baru dan Puskemas Lobu.

Menanggapi itu Kepala Puskemas Kampung Baru Evelin dalam penjelasannya mengatakan bahwa tidak benar ada pemotongan jaspel para nakes. Ia berdalil potongan itu telah menjadi kesepakatan bersama nakes “Itu telah menjadi kesepakatan bersama para nakes,”ujarnya.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan intimidasi pada ASN atau PPPK apalagi yang tidak stor lantas di hanya NIP, karena semua sudah berdasarkan kesepakatan. Bahkan potongan Rp 5 ribu bagi yang lambat masuk kantor menjadi tabir gelap nestapanya para nakes yang relatif praktik ini sudah berlangsung lama. Mendengar penjelasan Kapus Evelin, Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari tegas mengatakan, “Kalau itu kesepakatan kenapa ada laporan nakes pada Komisi I DPRD Banggai, soal potongan,” ujarnya. 

Artikel Komisi I DPRD Banggai Bongkar Praktik Pungli 2 Puskesmas, 3 Poin Rekomendasi Jadi Hadiah Oknum Kapus Culas pertama kali tampil pada Dikte News.

Rencananya Senin esok (7/9) Komisi I DPRD Kabupatan Banggai akan menggelar rapat kerja bersama dinas terkait membahas dugaan praktik culas disinyalir dilakukan oleh oknum kepala puskemas (kapus) dan bendahara.

Rapat kerja itu tertuang dalam surat DPRD Kabupaten Banggai Nomor 400.10.6/3063/DPRD tertanggal 3 September 2026 ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai I Putu Gumi, S.Sos, MM yang akan berlangsung di Ruang Rapat Komisi I pukul 09.30 Wita.

Komisi I DPRD Banggai juga meminta Bupati Banggai menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Hukum Setda, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Banggai. 

Dalam surat itu juga Komisi I DPRD Banggai meminta para kepala puskesmas agar  mengikutsertakan para bendahara masing-masing. Pentingnya rapat kerja ini menjadi bagian dari tindak lanjut DPRD Banggai terhadap laporan para tenaga kesehatan. 

Hasilnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kebenaran dugaan pemotongan, sekaligus menjadi dasar bagi langkah pemerintah daerah apabila ditemukan pelanggaran.(*)

(zuma)

Artikel Komisi I DPRD Banggai Senin Besok Gelar Raker, Babak Baru Dugaan Pungli Hak Nakes pertama kali tampil pada Dikte News.

Pemberitaan dugaan praktik culas disinyalir merugikan hak – hak tenaga kesehatan (nakes) dengan modus “setor balik” ke bendahara 5 sampai 10 persen dari jumlah diterima para nakes memantik reaksi Aleg Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banggai sekaligus Ketua Komisi I DPRD Banggai.

Terkuaknya dugaan pungli ini, setelah para nakes mengadukan hak mereka kepada Tenaga Ahli Fraksi Golkar DRPD Kabupaten Banggai kemudian dilanjutkan pada Komisi I DPRD Kabupaten Banggai yang rencananya akan dibawa dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan depan.

Menariknya dibalik pemberitaan dugaan pungli, seseorang kepada wartawan media ini Rabu (2/9) malam menghubungi via pesan whatsaap beberapa saat setelah berita tayang berjudul “Penjelasan Kapus Dugaan Pungli Puluhan Juta Perbulan Jaspel Nakes di Puskesmas Status BLUD” 

Dalam percakapan itu, pria berinisial ‘M’ menyebut dirinya Tim DPP Golkar, “Sy Tim di DPP Golkar,” tulisnya. Ia lantas menanyakan perihal temuan apa di puskesmas tersebut (menyebut nama puskesmas). Padahal dalam berita tidak disebutkan explisit nama puskemas. Timbul pertanyaan apakah dirinya tau dugaan pungli yang terjadi ataukah ada kaitan tertentu sampai menyebut nama puskesmas, atau hanya kebetulan saja mengetahui nama puskesmas telah menjadi sorotan publik dan headline di beberapa media online.

Dalam percakapan itu, ia mengatakan bahwa “BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) lagi kerja di Luwuk, hati – hati kontraproduktif”. Ia juga coba mendalami kebenaran informasi dugaan pungli, apakah itu “A1 infonya” dan “siapa narasumbernya” ? Ia juga mengatakan, “Kan ud ad program BLUD skrg, kita lagi retraining SDM trs. Jangan smp di Luwuk tidak ad masalah, ko ada masalah gara2 hal kecil.” tambahnya.

Sebagai kuli tinta terdorong naluri seorang jurnalis untuk menelusuri siapa pria berinisial ‘M’ yang mengaku Tim DPP Golkar. Dan apa hubunganya dengan dugaan pungli yang belakangan ini ramai sejumlah pemberitaan di media online.

Kembali konfirmasi terpisah dilakukan lewat sambungan telepon whatsaap 0813xxxxxx pada Kamis (3/9) malam. Pria bernisial ‘M’ yang mengaku bergelar doktor (S3/Hukum) mengaku stay di Toili (Unit XI). Saat ditanya kapasitas dan jabatan apa di Tim DPP Golkar ? Ia berdalil sering ke Jakarta berkunjung ke Slipi, Menteng bahkan di DPP Golkar.

Kendatipun substansi pertanyaan diperjelas alasan mengklaim Tim DPP Golkar ditengah guncangan yang sedang menyoroti puskesmas berstatus BLUD karena diduga melakukan pungli tentu secara otomatis klaim sebagai Tim DPP Golkar hanya dapat merusak reputasi dan nama baik partai. Ataukah ada tujuan tertentu alasan dirinya mengaku sebagai Tim DPP Golkar. Ia mengaku itu hanya perkenalan diri saja, “Karena biasa kalau ke Jakarta saya biasa di Slipi, Menteng dan juga di Kantor DPP Golkar,” ucapnya. 

Lalu alasan mengaku Tim DPP Golkar ? Ia berujar itu hanya bahasa reaktif saja dan saya ralat, “Iya saya ralat, maaf saya salah, itu hanya salah tulis saja, saya bukan orang DPP, ” akunya dibalik telepon. Lanjutnya drinya tidak ada maksud dan tujuan apa-apa hanya ingin tau saja apa yang terjadi di Banggai usai membaca berita. Kabarnya kalau dirinya punya famili yang bertugas di puskesmas yang saat ini tengah banjir sorotan dugaan pungli. 

Mendapat sodoran pertanyaan itu ia mengaku tidak sama sekali mempunyai kenalan ataupun famili yang bertugas di puskemas tersebut. Termasuk saat ditanya identitas nama sebenarnya, ia mengaku kalau ‘MD’ itu hanya inisial saja. 

Saat coba dimintai tanggapan dalam perspektif hukum apakah dugaan pungli bisa dipidana sebagai edukasi publik karena mengaku bergelar doktor dan menurutnya mengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dirinya justru menolak dan enggan berkomentar soal itu dengan alasan tidak mau menjustis sesuatu yang belum menjadi perkara hukum karena secara otomatis akan menjadi sebuah produk hukum kata dia. Sementara ini masih dalam dugaan belum menjadi sebuah perkara hukum.

Namun begitu dirinya bersedia kalau sebagai warga banggai. “Karena ini dugaan temuan dan sudah status BLUD jadi harus cepat ditangani,” ucapnya. Ia menambahkan harus di inventarisir masalahnya apa. “Misal kalau ada potongan itu kemana anggaranya, digunakan untuk apa lalu laporan pertanggungjawabanya bagaimana,”ujarnya.

Jadi melihatnya tidak parsial tetapi lebih pada objeknya mulai dari stakeholder, penanggung jawab, sistem manajemen termasuk dinkesnya. Kemudian solusinya apa siapa yang akan bertanggung jawab disitu. “Karena BLUD jadi harus ada transparansi anggaran,” jelasnya. Ia menambahkan kerap memberikan training SDM (BLUD) dibeberapa daerah jaringan partai kata dia. “Jadi perusahaan kita bukan hanya BLUD saja, tapi di Kementrian Perindustrian, Perhubungan beberapa rumah sakit, kita lakukan training SDM,”akunya. 

Sambungnya kantor swasta kita di Jakarta PT Grin One Manajemen Elisensi Brand,” sebutnya dibalik telepon. Saya sendiri selaku pemateri kalau kita training SDM, “Seperti kemarin di Aceh. Tergantung Pemrov mintanya dimana,” pungkasnya.(*)

(zuma)

Artikel Ngaku Tim DPP Golkar, Ternyata Hanya Cari Tau Narsum dan Info Resmi Dugaan Pungli Salah Satu Puskesmas di Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Ketua Komisi I DPRD Kabupatan Banggai Lisa Sundari menyatakan akan membawa persoalan ini pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan depan. Ketua Komisi I Lisa Sundari juga menegaskan kalau dirinya selaku fungsi pengawasan tidak ingin hak para nakes menjadi objek para oknum untuk mencari keuntungan tertentu.

Namun begitu dirinya tidak mau berspekulasi dini dan akan memastikan dulu dalam RDP benar tidaknya permasalahan yang menjadi polemik di internal puskemas soal hak jasa pelayanan para tenaga kesehatan dengan mengundang para kapus dan kadinkes.

Hal ini untuk mendengarkan langsung penjelasan dugaan pemotongan hak para nakes, termasuk dasar perhitungan, mekanisme pembagian serta pihak yang berwenang menentukan besaran jasa pelayanan. Namun ia menegaskan apabila terbukti ada praktik culas yang terjadi merugikan hak para nakes maka kami akan mengeluarkan rekomendasi lanjutan.

Mencuatnya kasus ini setelah para nakes mengadukan hak mereka yang dikebiri kepada Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupatan Banggai. Terungkap beberapa nakes juga disebut enggan bersuara karena khawatir berdampak pada penilaian kinerja atau posisi mereka.

Nilainya pun fantastik kalau di hitung dalam sebulan para nakes mengalami kerugian dalam jumlah besar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta perbulan tergantung jumlah nakes dan besaran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang cair pada setiap bulan berjalan. 

Padahal puskemas tersebut terbilang percontohan terlebih berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun sangat disayangkan kalau saja praktik sunat menyunat jaspel para nakes masih menjadi budaya mencari keuntungan semata ditengah geliatnya Pemda Banggai terus menciptakan pelayanan (good government).

Modus dilakukan pun terbilang rapi dengan cara ‘setor balik’. Artinya setelah dana masuk, para nakes diwajibkan menarik kembali 5 sampai 10 persen dari jumlah diterima lalu menyetorkannya ke bendahara puskesmas. Dalih kepala puskesmas (kapus) dana tersebut dibutuhkan untuk operasional. Namun tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban tertulis atau transparansi ke mana saja dana itu sebenarnya mengalir setiap bulannya.

Kapus

Terpisah kepala puskesmas (kapus) di konfirmasi melalui sambungan telepon whatsaap, Rabu (2/9) mengatakan saya boleh konfirmasi juga sumber beritanya dari mana pak ? tanya dia. Sembari mengirimkan link berita sebelumnya. “Oh iya pak, jadi untuk keterangan ini, saya harus dengan tim manajemen,”ujarnya.

Sambungnya karena kalau untuk kebijakan pemotongan hak para nakes di puskemas kami itu memang tidak ada pak, “Tidak ada seperti itu,” ucapnya dibalik telepon. Dirinya juga membantah saat disinggung soal penarikan dana dari rekening masing masing nakes dengan persentase tertentu lalu di setorkan kembali ke bendahara. 

Sekarang ini kami pak manajemenya BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) jadi semua di transfer. Ia mengaku jasa pelayanan para nakes, uangnya itu ditransfer pada masing masing rekening nakes, “Dan tidak ada penarikan kembali lalu di setorkan kembali ke bendahara,” terangnya.

Soal rencana RDP, ia mengaku belum mendapat informasi resmi hanya saja telah mengetahui setelah membaca berita dari media online kata dia. “Mungkin dari dinas kesehatan juga akan menyampaikan ke kami terkait RDP nanti karena sebagai atasan kami,” akunya. 

Sambungnya untuk diketahui terkait untuk pertanggungjawaban atau SPJ yang di laksanakan di puskesmas kami, salah satunya untuk mekanisme pertanggungjawabanya dibagi secara non tunai ke rekening masing – masing dan diterima langsung sesuai rincian berdasarkan antaranya seperti tingkat pendidikan dan juga kehadiran yang menjadi indikatornya seperti itu pak.

“Dari JKN tadi (jasa kapitasi) dibagi 60 persen jasa pelayanan, 30 persen operasional dan 10 persen untuk pengadaan obat,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa pemberian jasa kapitasi dan terkait pemotongan atau penarikan kembali dengan persentase tertentu, itu tidak ada di puskesmas kami kata dia.

Sementara itu bendahara puskesmas di konfirmasi terpisah baik melalui sambungan telepon atau pesan whatsaap belum memberikan tanggapan sama sekali. Sikap diam dan tak bergeming bendahara menguntit rasa penasaran publik yang semua masih menunggu seperti apa nanti yang akan terungkap dalam RDP pada pekan depan. Apakah benar ada indikasi aksi sunat menyunat hak para nakes atau sebaliknya tidak sama sekali tentu semua data yang akan menyajikan bukti petunjuk formil.(*)

(zuma)

Artikel Penjelasan Kapus Dugaan Pungli dan Potongan Puluhan Juta Perbulan Jaspel Nakes di Puskesmas Status BLUD pertama kali tampil pada Dikte News.

Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai kepada media ini, Rabu (2/9) membeberkan kronologi dan modus dugaan penyelewengan dana kesehatan yang disinyalir telah berlangsung bertahun-tahun.

Modus Operandi

Berdasarkan data yang diterima, modus yang digunakan terbilang rapi. Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menjadi hak para tenaga kesehatan (nakes) ditransfer terlebih dahulu ke rekening pribadi masing-masing sesuai prosedur normal. 

Namun setelah dana masuk, para nakes diwajibkan menarik kembali 5 sampai dengan 10 persen dari jumlah dana yang diterima lalu menyetorkannya ke bendahara puskesmas. Dalih yang digunakan Kapus bahwa dana tersebut dibutuhkan untuk operasional.

Anehnya tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban tertulis atau transparansi mengenai ke mana saja dana itu sebenarnya mengalir setiap bulannya.

Perkiraan Kerugian Rp 10-15 Juta

Total akumulasi dana yang harus dikembalikan nakes ditaksir mencapai Rp.10 juta hingga Rp.15 juta setiap bulan, tergantung jumlah nakes dan besaran dana JKN/BOK yang cair pada bulan berjalan. “Jika dihitung dalam setahun, potensi kerugian para nakes bisa mencapai ratusan juta rupiah,” terangnya.

Dampak

Praktik ini dinilai membebani nakes yang sebagian besar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena pendapatan yang seharusnya menjadi insentif kerja justru terpotong tanpa kejelasan. Beberapa nakes disebut enggan bersuara karena khawatir berdampak pada penilaian kinerja atau posisi mereka.

Menyikapi temuan ini, Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPRD Banggai mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai bersama inspektorat segera melakukan audit dan investigasi untuk memastikan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan dana JKN dan BOK di puskesmas, serta dibukanya kanal pelaporan yang aman bagi nakes agar dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut akan intimidasi atau mutasi sepihak.(*)

(zuma)

Artikel Dugaan Pemerasan Oknum Kapus di Banggai, Modus ‘Setor Balik’ Nakes Rugi Rp15 Juta Perbulan pertama kali tampil pada Dikte News.

Mencuatnya dugaan praktik pemotongan jasa pelayanan (jaspel) para tenaga kesehatan (nakes) berawal dari aduan mereka yang diterima Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banggai. Dasar aduan tersebut Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai kemudian melanjutkan pada Komisi I DPRD Banggai untuk ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan legislatif.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari menilai bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dianggap sebagai keluhan biasa saja. Dan jika benar ada pemotongan atau penyaluran jaspel yang tidak sesuai ketentuan maka hal itu harus dibuka secara transparan dan harus  dipertanggungjawabkan kata dia.

Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari menegaskan kalau pihaknya tidak ingin hak tenaga kesehatan menjadi objek kebijakan sepihak ataupun kepentingan oknum tertentu. Lanjutnya Komisi I DPRD Banggai menganggap bahwa ini adalah persoalan serius. “Hak para tenaga kesehatan tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sepihak oknum pejabat,” tegas Lisa.

Sambung aleg DPRD Banggai dapil dua Lisa Sundari yang getol memperjuangkan hak rakyat, mengatakan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti sampai pada keluhan saja, tapi akan kami tindak lanjuti melalui forum resmi.

Artikel Komisi I DPRD Banggai Sikapi Keluhan Tenaga Kesehatan, Lisa Sundari : Saya Tidak Ingin Hak Nakes Jadi Objek Para Oknum pertama kali tampil pada Dikte News.

Perpisahan mahasiwa KKN berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Selekan dihadiri jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat setempat.

Perpisahan ini menjadi momen istimewa setelah para mahasiswa menyelesaikan rangkaian program kerja dan pengabdian di tengah masyarakat Desa Selekan selama massa KKN berlangsung. Selama melaksanakan KKN, mahasiswa tidak hanya menjalankan program akademik, tetapi juga membangun kedekatan dan hubungan kekeluargaan dengan masyarakat.

Piagam Penghargaan 

Dalam acara perpisahan Universitas Muhammadiyah Luwuk menyerahkan piagam penghargaan pada Pemerintah Desa (Pemdes) Selekan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan, kerja sama, serta penerimaan Pemerintah Desa dan masyarakat terhadap mahasiswa selama menjalankan program KKN.

Sebaliknya, Pemerintah Desa Selekan juga memberikan piagam penghargaan pada mahasiswa KKN Posko Desa Selekan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi, dedikasi, dan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan selama berada di Desa Selekan. Menambah semarak acara perpisahan itu dirangkaikan dengan penyerahan hadiah pada pemenang berbagai perlombaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. 

Perlombaan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Momen haru pada malam perpisahan itu takkala Koordinator Desa (Kordes), Jamil Karim, menyampaikan pesan perpisahan pada Pemerintah Desa dan masyarakat. 

Jamil mengaku pengalaman selama berada di Desa Selekan menjadi bagian penting kami sebagai mahasiswa KKN. “Kami datang sebagai mahasiswa, tetapi pulang membawa keluarga, pengalaman, dan kenangan yang tidak akan mudah dilupakan,” ujarnya.

Apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala kebaikan, dukungan pada kami mahasiswa (KKN) yang mana masyarakat Desa Selekan menerima kami melaksanakan kegiatan akademik di desa ini kata Jamil. Sementara itu, Kepala Desa Selekan, Hasbun Manangka, bersama Ketua BPD Rani Lasadi atas nama Pemdes Selekan dan masyarakat sangat mengapresiasi kehadiran mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Luwuk yang telah mengambil bagian dalam berbagai kegiatan desa dan memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat desa, khususnya melalui berbagai macam kegiatan dan interaksi yang terjalin selama masa pengabdian. Malam perpisahan itu  berlanjut dengan dengan foto bersama mahasiswa KKN, Pemerintah Desa Selekan, dan masyarakat sebagai puncak penutup rangkaian perpisahan mahasiswa KKN Posko Desa Selekan.

Sekaligus hal itu menjadi simbol eratnya kebersamaan yang telah terbangun selama pelaksanaan KKN. Berakhirnya masa KKN bukan berarti berakhir pula hubungan yang telah terjalin. Mahasiswa berharap silaturahmi dengan pemdes dan masyarakat Selekan dapat terus terjaga meskipun mereka telah kembali ke lingkungan kampus.

“Dari Kampus untuk Ummat, dari Desa Selekan untuk Kenangan yang Tak Terlupakan.” ucap Jamil. Ia menambahkan perpisahan boleh menjadi akhir dari masa pengabdian, tetapi kenangan, pengalaman, dan silaturahmi yang telah terbangun di Desa Selekan diharapkan menjadi bagian yang terus hidup dalam perjalanan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Luwuk Angkatan ke-40.(*)

(zuma)

Artikel Masa Akademik Berakhir KKN UMLB Angkatan ke-40 Pamitan, Pemdes Selekan Anugrahi Penghargaan pertama kali tampil pada Dikte News.

Dalam pengungkapan itu, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial MP dengan samaran Manohara (27), warga Luwuk.

Kasat Narkoba Polresta Banggai AKP Hasanuddin Hamid, S.H., M.H menjelaskan pengungkapan tersebut dilakukan pada Rabu malam (26/8) di daerah Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai.

Saat penindakan Polisi menemukan barang bukti berupa 11 paket diduga narkotika jenis sabu. Diamankan pula dua plastik ukuran sedang, sekotak plastik, 10 pack plastik bening, alat hisab sabu, timbangan digital, macis gas, buku album, 10 buah kaca pirex, KTP dan ponsel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang dikenal dengan nama panggilan “T”, yang sedang dalam pengejaran. “Kami masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan guna mengungkap asal-usul barang bukti maupun jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan perkara tersebut,” ujar AKP Hamid pada media.

Sambung AKP Hamid menekankan bahwa Polresta Banggai menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya serta mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi pada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(*)

(zuma)

Artikel Polisi Amankan Manohara dan Barang Bukti 11 Paket Sabu Siap Edar pertama kali tampil pada Dikte News.

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bunta dipimpin langsung KUPP Ir. Imran Usman, ST, MM melaksanakan Rapat Evaluasi Pelayanan Kapal dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran bersama para stakeholder transportasi laut di Wilayah Bunta, Kamis (27/8).

Kepada media ini KUPP Bunta Imran Usman mengatakan kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pelayanan kapal di wilayah kerja Pelabuhan Bunta.

“Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelayanan kapal, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi keselamatan pelayaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan seluruh stakeholder terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Kami mengajak seluruh stakeholder transportasi laut untuk terus meningkatkan komitmen dan kepedulian terhadap keselamatan pelayaran. Keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau satu pihak tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan transportasi laut. 

Melalui koordinasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta kesadaran dalam menerapkan standar keselamatan, kita dapat mewujudkan pelayanan pelayaran yang aman, selamat, tertib, dan lancar.” ucap Imran.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara Kantor UPP Kelas III Bunta dengan seluruh stakeholder transportasi laut, termasuk perusahaan pelayaran, agen pelayaran, pemilik kapal, pengelola Tersus serta pihak terkait lainnya.

Ia menambahkan dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita wujudkan pelayanan kapal yang semakin optimal serta transportasi laut yang aman, selamat, tertib, dan lancar.(*)

(zuma)

Artikel KUPP Bunta Gelar Rapat Evaluasi Pelayanan Kapal dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran pertama kali tampil pada Dikte News.

Peristiwa kebakaran itu terjadi Rabu (26/8) siang di ruas jalan umum wilayah Kecamatan Balantak Utara, Kabupatan Banggai, Sulawesi Tengah.

Kabarnya mobil tangki warna biru yang identik muatan BBM jenis (solar) jumlah 5 ton terbakar terbalik lalu terbakar setelah gagal menanjak di salah satu tanjakan Desa Teku, Kecamatan Bakantak Utara.

Akibat kecelakaan itu, sopir mobil tangki bersama kondektur di evakuasi ke puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan medis.

Kejadian ini sempat menyita perhatian publik para pengguna jalan termasuk Camat Balantak Utara yang turun langsung ke lokasi kejadian bersama masyarakat hingga viral di sosial media.

Hingga berita ini ditayangkan belum didapati informasi resmi penyebab terbakarnya mobil tangki bermuatan solar milik perusahaan siapa termasuk dari mana dan tujuan kemana mobil tangki menyalurkan BBM.

Begitu pula dengan jumlah korban dan kondisi korban seperti apa saat kejadian yang kabarnya pula telah mendapat penanganan medis.*

(zuma)

Artikel Naas Mobil Tangki Muatan BBM Terbakar Diruas Jalan Umum Balantak Utara Banggai Sulteng pertama kali tampil pada Dikte News.

BANGGAI — Ancaman kekeringan lahan pertanian dan risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem El Nino Godzilla menjadi kekuatiran bagi para petani di wilayah Kabupaten Banggai.

Menanggapi ancaman serius El Nino Godzila  Bupati Banggai H. Amirudin tak tinggal diam dan bergerak cepat melakukan langkah strategis ke pemerintah pusat.

Langkah proaktif dan diplomasi sigap Bupati Amirudin ditunjukan khusus saat menghadiri undangan audiensi bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaeman, MP, di Ruang Rapat Menteri, Gedung A Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (24/8).

Audiensi Bupati bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman merupakan respons balik Kementan RI atas surat permohonan audiensi yang diajukan Bupati Banggai. 

Dipimpin langsung Mentan Andi Amran Sulaiman dihadiri para Pejabat Eselon I Kementan RI dan sejumlah kepala daerah, Bupati Banggai memanfaatkan momen strategis ini untuk menyuarakan kondisi terkini serta kebutuhan mendesak para petani di wilayah Kabupaten Banggai.

Dalam pertemuan itu Bupati Banggai H. Amirudin didampingi Kadis TPHP Kabupaten Banggai Drs. Subhan Lanusi, MP  memaparkan sejumlah poin krusial demi memproteksi sektor pertanian daerah.

Dalam paparan itu terdapat 4 (empat) poin krusial yang disampaikan Bupati Amirudin bersama Kadis TPHP.

1. Penguatan program LP2B terkait dampak pelaksanaan proyek Gas Senoro Selatan.

2. Penanganan darurat dampak El Nino Godzilla yang memicu kekeringan lahan pertanian di Kabupaten Banggai.

3.Srategi peningkatan produksi dan ketahanan pangan melalui peremajaan tanaman kelapa dalam dan kakao.

4.Optimalisasi lahan pangan melalui penyediaan bantuan benih jagung serta padi berkualitas unggul.

Langkah responsif dan pemaparan yang  komprehensif Bupati Banggai berbuah manis. Tanpa menunda waktu, Menteri Pertanian RI langsung mengabulkan dan merealisasikan deretan bantuan skala besar untuk Kabupaten Banggai. Adapun bantuan Kementan RI meliputi, 250 unit pompa air, irigasi perpompaan untuk 30 kelompok tani dan jaringan irigasi Tersier untuk 47 Kelompok Tani.

Selain itu, bibit kelapa dalam untuk lahan seluas 5.000 Hektar, Bibit Kakao untuk lahan seluas 3.000 Hektar, Benih Jagung untuk lahan seluas 2.724 Hektar dan Bantuan Benih Padi Unggul (PMAAS) untuk lahan seluas 3.543 Hektar.

Tak berhenti di situ saja, keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung langkah cepat Bupati Banggai makin ditegaskan lewat instruksi mendadak dari Mentan. Menteri Pertanian langsung memerintahkan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementan RI untuk segera turun ke lapangan melakukan identifikasi serta verifikasi titik-titik kekeringan di Kabupaten Banggai. 

Peninjauan lokasi ini dipastikan berlangsung paling lambat pada minggu pertama bulan September untuk menentukan alokasi peralatan tambahan yang dibutuhkan secara presisi. Atas perhatian, dukungan penuh, dan respons kilat dari jajaran Kementerian Pertanian RI, Bupati Banggai H. Amirudin menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang mendalam. 

Sebagai penutup dari diplomasi sukses ini, Bupati Amirudin menyampaikan harapan besar agar Menteri Pertanian RI berkenan hadir langsung ke Kabupaten Banggai untuk meresmikan serta melakukan penanaman perdana pada Program LP2B demi mengukuhkan Kabupaten Banggai sebagai lumbung pangan yang tangguh.(*)

(zuma)

Artikel Kemarau Panjang Ancam Pertanian, Bupati Amirudin Temui Mentan RI Bantuan Terkucur Petani Tersenyum pertama kali tampil pada Dikte News.

Bermula saat tim Disperindag Banggai pada Kamis (20/8) turun pengecekan dan pengawasan maraknya pedagang nakal menjual tabung Gas LPG 3 kg tidak sesuai HET yang membuat keresahan di tengah – tengah masyarakat.

Namun suasana berubah menjadi adu mulut lantaran pria bertopi mengenakan rompi bertuliskan Dishub bernada kalimat provokasi menuding tim tanpa izin memeriksa kiosnya yang bukan pangkalan resmi diduga menjual gas subsidi 3 kg. Dalam video rekaman terdengar tim pengawasan yang tak terima di fitnah pria oleh pria itu sontak menyemprotnya dengan nada argumentatif membantah tuduhanya yang sengaja terkesan memutar balikan fakta.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Konsumen Standarisasi dan Tertib Ukur Cian Lin Sangkaeng, S.Sos yang saat terlihat geram karena ulah nada provokatif itu langsung membalas balik. “Pak kami ini resmi ada surat tugas turun lapangan melakukan pengecekan dan pengawasan,” ujar Cian.

“Tadi sebelum kami periksa kiosnya bapak, jelas – jelas kami minta izin ke bapak dan kami diperbolehkan, lalu kenapa di sini bapak bilang kami tidak izin,” timpal Cian.

Kenapa kami periksa kiosnya, karena sebelumnya kami pernah mendapati pemilik dia menjual tabung elpiji 3 kilogram dan semuanya ada bukti pada kami. Bahkan petugas kami juga mengatakan kalau dia memang menjual tabung 3 kilogram, “Dan itu kami dapatkan langsung ada bukti videonya. Pak kalau sudah salah tidak usah banyak bicara pak,” tambahnya.

Cian menyayangkan pria tadi yang terlihat orang yang baik dan taat, tapi tidak menggambarkan cerminan keseharianya, “Masa kami dia fitnah tidak minta izin periksa kiosnya, padahal jelas jelas dia sudah izinkan tadi, lalu dia tuding dan fitnah kami tidak minta izin, aneh juga kan,” tandasnya.

Sudah beberapa kali kami temukan dia jual gas subsidi dan informasinya gas itu dibeli dari pangkalan lalu dijualnya kembali dengan harga selangit, “Dan temuan ini akan kami akan teruskan ke aparat penegak hukum, bukti semua ada pada kami,” tegasnya. 

Sambung Cian sebelumya dia juga sudah pernah di berikan pembinaan karena bukan pangkalan tapi masih saja menjual tabung gas subsidi warga miskin dengan harga tinggi

Lalu siapa pria itu yang tertangkap kamera mengenakan rompi Dishub. Untuk memastikan siapa dia, apakah juru parkir tercatat resmi Dishub Banggai atau bagian dari petugas portal. Tentu sangat disayangkan kalau dirinya adalah bagian dari Dishub Banggai seumpama sebagai juru parkir harusnya tidak memberikan contoh tidak baik apalagi sampai melakukan dugaan nada provokasi pada petugas yang sedang melaksanakan tugas pengawasan.

Terpisah Kadishub Banggai Ihwan Ahmad dikonfirmasi beberapa kali belum memberikan tanggapan tentang siapa pria tersebut yang tertangkap kamera terlibat adu mulut dengan petugas. Tentu apa yang dilakukan pria tadi bisa dibilang mencoba melakukan upaya menghalang – halangi kewenangan petugas dinas terkait melaksanakan tugas lapangan untuk kepentingan masyarakat banyak.(*)

(zuma)

Artikel Diduga Pria Rompi Dishub Provokasi Tim Disperindag Banggai Saat Pengawasan LPG 3 Kg di Pasar Simpong, Kadishub Belum Ada Penjelasan Siapa Dia ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Harapan perbaikan sistem manajemen pelayanan guna memberikan kenyamanan bagi pasien dinilai masih menjadi problem yang terkesan dianggap sepeleh.

Sepeti keluhan dilontarkan pemilik akun facebook Jullie Asogwa yang berkeluh kesah soal manajemen RSUD Luwuk Banggai buntut dari pelayanan dan fasilitas terhadap pasien mulai dari keluhan tempat tidur pasien ruangan Edelweis yang tidak memiliki sprei. Dalam akun miliknya ia menuturkan kekecewaan pelayanan RSUD Luwuk pada, Sabtu 22 Agustus 2026. 

Ia mengaku sekitar pukul 17.00 Wita saat memasuki ruang Edelweis 06 untuk menjenguk pasien yang merupakan keluarganya (papa ade) atau klaim warga lokal adalah paman, yang saat itu sedang menjalani perawatan dalam ruangan edelweis. Betapa terkejutnya dia ketika melihat pasien terbaring di atas kasur tanpa beralaskan sprei. Mungkin sebagian orang menilai hanya permasalah sepeleh tapi ketika bicara soal standar fasilitas kesehatan maka tidak ada yang sepeleh apalagi itu bagian terpenting dalam memenuhi hak – hak pasien termasuk fasilitas inap.

Kondisi itu tulisnya dalam akun facebook bukan hanya terjadi pada satu tempat tidur saja saat mengetahui kalau pasien yang merupakan pamanya sendiri itu tidur tanpa alas sprei. Ia lantas menanyakan pada perawat jaga tentang kondisi itu. Dan tanpa sengaja pula, dirinya melihat hal serupa terlihat di kamar lain masih dalam ruangan yang sama pasien tidur tanpa beralaskan sprei. 

“Saya bertanya pada suster jaga apakah tidak ada seprai ? Jawab suster bahwa pasien sedang banyak sehingga kehabisan sprei,” ujarnya dengan nada kecewa. Ia juga sempat mempertanyakan ketersediaan stok sprei di ruangan itu, untuk alas kasur pasien. 

Namun oleh perawat, sprei sedang berada di bagian laundry dan akan diupayakan melalui telepon. Iapun bersabar dan menunggu konfirmasi keluhan yang disampaikan pada suster ruangan. Hingga sekitar pukul 18.00 Wita belum juga terlihat sprei disediakan. Ia kembali menanyakan pada petugas jaga saat itu. Oleh petugas mengaku telah beberapa kali menghubungi pihak laundry, tetapi tidak mendapat jawaban atau respon. 

Kondisi tersebut membuat kami keluarga pasien bertanya tentang sistem penyediaan dan pengelolaan sprei bagi pasien di RSUD Luwuk Banggai. “Padahal (pasien) sudah dua hari dirawat disitu ruang Edelweis yang disebut sebagai ruang perawatan kelas I,” tuturnya.

Tidak hanya soal sprei, keluarga pasien juga menyoroti pendingin ruangan Air Conditioner (AC) yang disebut tidak berfungsi. Akibatnya keluarga pasien  terpaksa membuka pintu balkon untuk mendapatkan sirkulasi udara. Demikian pun kursi untuk duduk menunggui pasien juga disebut tidak tersedia. 

Artikel Dirut RSUD Luwuk Bungkam, Pasien Tidur Tanpa Sprei AC Mati Kursi Tak Tersedia Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Dikte News.

Pencapaian kenaikan status ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan semuanya diwujudkan dalam prestasi dan tipologi dari Kepolisian Resort (Polres) menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banggai.

Dalam sambutan Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendri Yulianto usai pengukuhan status Polresta oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol Nasri Sulaeman di halaman Polresta Banggai.

Kapolresta Kombes Pol Hendri Yulianto mengatakan terdapat 9 dimensi dan 48 indikator yang dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Dari 9 dimensi dan 48 indikator tadi menjadi penilaian tipologi kenaikan status dari Polres menjadi Polresta Banggai.

Kombes Pol Hendri menuturkan 9 dimensi tadi dimulai antaranya geografi, sumber daya alam ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Serta kemampuan kesatuan dengan 48 indikator yang dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB dengan nilai total 583,50.

Sambungnya dalam memberikan pelayanan publik kami senantiasa mengacu pada bentuk sinergi dan kerjasama dengan instansi terkait, handal dan mampu mengemban tugas di segala bidang dengan humanis, rasa kemanusiaan, ramah, sopan santun dalam melaksanakan tugas, tindak cepat, antisipatif serta berinovasi dan mampu menciptakan ide gagasan baru untuk kemajuan institusi amanah dan dapat dipercaya memiliki integritas dalam mengemban setiap tugas kepolisian.

Lanjutnya Polri mampu meyakinkan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima. “Adapun upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk peningkatan tipologi ataupun kenaikan tipe Polres menjadi Polresta yang tentunya berkat pimpinan arahan dan petunjuk dari Kapolda,” ujarnya.

Kapolresta dalam laporanya di hadapan Kapolda Irjen Pol Nasri Sulaeman antaranya meraih penghargaan dalam pelayanan publik khususnya pelayanan SKCK kategori sangat baik dari Kemenpan RB. Kemudian pada tahun 2020 meraih penghargaan kinerja dalam unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan kategori baik.

Lalu pada tahun 2021 meraih kembali penghargaan dalam unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima dari Kemenpan RB. Dan pada tahun 2023 meraih penghargaan unit penyelenggaraan pelayan publik kategori baik kualitas tinggi dan pada tahun 2024 meraih penghargaan unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori baik kualitas tinggi dari Ombudsman RI.(*)

(zuma)

Artikel Kapolresta Kombes Pol Hendri Yulianto : Penilaian Tipologi 9 Dimensi 48 Indikator Antar Polres Banggai Naik Status Polresta pertama kali tampil pada Dikte News.

Pengukuhan Polresta Banggai dan peresmian Polres Banggai Laut, Polda Sulteng berlangsung melalui prosesi upacara di halaman Mapolresta Banggai dipimpin Kapolda Irjen Pol Nasri Sulaeman dihadiri Bupati Banggai Amirudin di wakili Wakil Bupati Furqanuddin Masulili, Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendri Yulianto, Kapolres Banggai Laut AKBP Sony Laway, para pejabat Polda Sulteng, unsur forkompimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda.

Dalam sambutan Kapolda Sulteng Irjen Pol Nasri Sulaeman hari ini kita hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti momentum yang sangat penting bagi perjalanan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Polda Sulawesi Tengah khususnya pengukuhan Polresta Banggai dan peresmian Polres Banggai Laut.

Hari ini bukan sekedar kegiatan seremonial atau perubahan nomenklatur organisasi “Hari ini adalah momentum sejarah bagi masyarakat Kabupaten Banggai dengan peningkatan status Polres Banggai menjadi Polresta Banggai serta hadirnya Polres Bangga Laut sebagai satuan kewilayahan baru yang merupakan bagian dari upaya Polri untuk menyesuaikan organisasi dengan perkembangan masyarakat dinamika pembangunan serta kebutuhan pelayanan keamanan yang semakin kompleks.

Pembentukan Polres Banggai Laut merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat agar pelayanan kepolisian menjadi lebih dekat lebih cepat lebih mudah dan lebih responsif. Sebelumnya keterbatasan geografi termasuk karakter wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara optimal. “Dengan hadirnya Polres Banggai Laut kita ingin memastikan bahwa negara hadir untuk masyarakat dan negara hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan keadilan untuk memberikan rasa aman

Sambung Kapolda menegaskan pada seluruh personil Polresta Banggai dan Polres Banggai Laut jangan melihat perubahan organisasi ini hanya sebagai perubahan struktur jabatan dan kewenangan tetapi lihatlah sebagai peningkatan tanggung jawab kepada masyarakat “Semakin besar organisasi semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita lakukan dan semakin tinggi status satuan wilayah semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat,” tegasnya.

Karena itu saya ingin seluruh anggota memahami bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan hanya beberapa banyak kasus yang kita ungkap tetapi sejauh mana masyarakat merasa aman dilindungi dan dilayani. Masyarakat harus merasakan kehadiran Polri bukan hanya ketika terjadi kejahatan tetapi masyarakat harus merasakan Polri ketika mereka membutuhkan bantuan, ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menjadi korban dan ketika mereka membutuhkan kepastian hukum.

“Kepada Kapolresta Banggai Kombes Polri Hendri Yulianto beserta seluruh jajaran saya ucapkan selamat atas peningkatan status Polres Banggai menjadi Polresta Banggai,” ucapnya. Satus ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas jangan sampai status meningkat tetapi kualitas pelayanan tidak meningkat. Kapolda berharap Polresta Banggai menjadi organisasi yang profesional hadir karena masyarakat membutuhkan perlindungan pelayanan dan kepastian hukum. “Dan kepada Kapolres Banggai Laut AKBP Sony Laway beserta seluruh personil saya sampaikan selamat atas pertama pada sebuah satuan kewilayahan baru yang merupakan kehormatan tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab yang sangat besar,” harapnya.

Artikel Kapolda Sulteng Kukuhkan Polresta Banggai dan Resmikan Polres Balut, Irjen Pol Nasri Sulaeman : Kenaikan Status Harus Selaras Dengan Peningkatan Kualitas pertama kali tampil pada Dikte News.

Kedatangan Bupati Amirudin ke Sekretariat PWB terlihat didampingi Kepala Badan (Kaban) BRIDA Kabupatan Banggai Andi Nursamsi dan disambut Ketua dan seluruh jajaran pengurus organisasi (PWB) Kabupaten Banggai.

Kendatipun kunjungan tersebut berlangsung singkat tapi bagi PWB sendiri kehadiran Bupati Amirudin menjadi penyemangat dan kebanggaan organisasi yang di nahkodai Sofyan Labolo pimpinan Luwuk Times. 

Bupati dalam penyampaianya berharap rekan-rekan media yang tergabung dalam organisasi (PWB) dapat terus menjadi mitra strategi Pemda Banggai. “Dan kalau saya melihat dalam struktur organisasi ini, saya adalah salah satu pembina. Dan itu menjadi kebanggaan saya,” ujarnya. 

Bupati juga memotivasi PWB Banggai bahwa yakin dan percaya kedepan kalian pasti akan punya sekretariat sendiri yang lebih repsentatif. Karena menurutnya peran media sangat penting sebagai ujung pena pemberitaan terlebih tentang apa yang sudah dilakukan Pemda Banggai untuk kemajuan daerah ini.

“Kita semua memiliki satu pikiran dan tujuan yang sama membangun daerah ini,” pungkasnya.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin Kunjungi PWB : Kita Semua Satu Pikiran Yang Sama Membangun Daerah Ini pertama kali tampil pada Dikte News.