Penandatangan MoU tersebut berlangsung di Luwuk, Kabupaten Banggai, Selasa (2/6) dilakukan langsung oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Bunta Ir. Imran Usman, ST, MM dan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Akbar, SH, MH sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor UPP Kelas III Bunta Imran Usman menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperoleh pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelabuhan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Akbar dalam penyampaianya menegaskan kesiapan institusinya untuk memberikan dukungan hukum pada Kantor UPP Kelas III Bunta melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tesebut, diharapkan terjalin koordinasi dan kolaborasi yang semakin erat antara Kantor UPP Kelas III Bunta dengan Kejaksaan Negeri Banggai dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pengamanan aset dan kepentingan negara.

Kegiatan penandatangan MoU berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kedua belah pihak dalam mewujudkan sinergi yang berkelanjutan demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang optimal.*

(zuma)

Artikel Kantor UPP Kelas III Bunta dan Kejari Banggai Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama “MoU” pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepedulian sosial melalui program penyaluran hewan qurban pada momentum Idul Adha tahun 2026 ini merupakan wujud nyata sebuah keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan yang senantiasa dijunjung tinggi perusahaan.

​Sinergi dan kepedulian pada masyarakat dari perusahaan PT KFM ​pertanda sebuah dedikasi pada lingkungan operasional. Adapun hewan qurban tersebut disalurkan di sejumlah desa lingkar tambang sebagai meliputi Desa Koninis, Desa Gonohop, Desa Pongian, Desa Tuntung, dan Desa Hion.

Selain desa lingkar tambang distribusi hewan qurban dari PT KFM juga menyasar instansi ​Kecamatan Bunta dan Simpang Raya. Sapi qurban juga disalurkan pada Polres Banggai, Kantor Danramil Bunta, Polsek Bunta, KM 9 dan instansi vertikal Kantor Syahbandar Bunta, Danramil Bunta, Polsek Bunta serta Masjid Agung An Nuur Luwuk dengan masing-masing 1 ekor sapi.

Kepala Teknik Tambang (KTT) perusahaan PT Koninis Fajar Mineral (KFM) ​Muh Najmi Alramadhan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H. Lanjut Najmi mengatakan semoga semangat keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan senantiasa menjadi inspirasi dalam memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta membangun masa depan yang lebih baik bersama.

Dengan semangat “Bersama Membangun Masa Depan” ucapnya. ​

Hal yang sama juga di ungkap Koordinator Community Development (Comdev) PT KFM, Triwidy Kuncoro. Triwidy mengatakan pentingnya menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar terlebih lewat momentum Idul Adha dengan penuh keikhlasan. Ia menambahkan program qurban ini bukan sekadar kewajiban tahunan, melainkan sarana mempererat silaturahmi.

​”Kegiatan ini adalah bentuk dedikasi kami untuk hadir dan berbagi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kami berharap melalui kebersamaan ini, nilai-nilai positif Idul Adha dapat memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” terangnya.

Sambungnya aksi sosial dari PT Koninis Fajar Mineral menjadi harapan dapat terus berkontribusi positif dan tumbuh bersama masyarakat dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.*

(zuma)

Artikel Idul Adha 1447 H, PT KFM Sumbang 13 Ekor Sapi Qurban pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebelum dilakukan penyembelihan qurban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Banggai memastikan bahwa sapi qurban bantuan kemasyarakatan itu dalam kondisi sehat dan layak untuk konsumsi.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Banggai Ridwan T. Polopa, S.Sos., M.Si saat mendampingi penyerahan sapi qurban untuk disembelih. Plt Disnakeswan Ridwan Polopa menjelaskan bahwa sapi bantuan tersebut telah melalui pemeriksaan administrasi dan kesehatan. 

“Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan hewan layak dan sehat saat disalurkan,” ujarnya Rabu (27/5).

Sapi yang diserahkan itu berjenis Brahman Cross dengan bobot 850 kg. Pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dan standar kebersihan. Panitia setempat menyiapkan pembagian yang adil, dengan prioritas bagi keluarga kurang mampu, panti sosial, dan warga terdampak bencana.

Warga dan pengurus masjid menyambut baik kegiatan ini. Beberapa perwakilan jamaah menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah sehingga momen idul adha dapat dimaknai sebagai waktu berbagi dan memperkuat solidaritas sosial.

Penyerahan daging kurban yang telah dipotong dan dikemas kemudian disalurkan secara tertib pada penerima yang telah diverifikasi, dengan prioritas untuk keluarga kurang mampu. Diharapkan penyaluran yang teratur dan tepat sasaran ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan sementara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan solidaritas sosial di masyarakat.

Mewakili Bupati Banggai, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai, Mujiono menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia di Halaman Masjid Agung An-Nur, Luwuk.

Penyerahan sapi kurban merupakan bagian dari program nasional di mana Presiden Prabowo menyalurkan ratusan ekor sapi ke seluruh provinsi di Indonesia melalui pemerintah daerah untuk memastikan distribusi kurban tepat sasaran.

Mujiono dalam sambutanya menyampaikan terima kasih pada Presiden RI Prabowo Subianto atas perhatian dan kepeduliannya pada masyarakat kabupaten banggai. Ia menegaskan bahwa bantuan ini menjadi wujud kepedulian negara bagi warga yang membutuhkan pada momentum hari raya.

“Bantuan kurban dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat meringankan beban warga kurang mampu serta mempererat rasa persaudaraan di tengah masyarakat,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Presiden Prabowo Sumbang Sapi Qurban Bobot 850 kg, Plt Kadisnakeswan Banggai : Sehat dan Layak Konsumsi pertama kali tampil pada Dikte News.

Kembali Kantor UPP Kelas III Bunta dipimpin langsung Kepala Kantor UPP Ir. Imran Usman, ST, MM melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan qurban.

Penyembelihan hewan qurban ini telah menjadi rutinitas tahunan dalam kepemimpinan Imran Usman dan seperti tahun ini suasana qurban berlangsung dengan penuh kebersamaan dan rasa syukur.

Pada pelaksanaan qurban tahun ini sebanyak 5 hewan qurban dalam kondisi sehat antaranya 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing disembelih dan dibagikan pada masyarakat serta pihak yang berhak menerima. 

“Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi pada sesama, khususnya di lingkungan sekitar pelabuhan dan masyarakat Bunta,” ujar Kepala UPP Bunta Imran Usman.

Disela sela penyembelihan qurban Kepala Kantor UPP Kelas III Bunta pada media ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi serta dukungan dari pihak perusahaan yang turut berkontribusi dalam kegiatan qurban tahun ini kata dia.

Bantuan hewan qurban yang diberikan antaranya 1 ekor sapi dari PT. Koninis Fajar Mineral (KFM), 3 ekor kambing dari PT. Anugerah Makmur Sejahtera (AMS). 

“Lewat qurban ini diharapkan dapat semakin mempererat tali silaturahmi, meningkatkan rasa kebersamaan, serta menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial antara instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga berharap lewat moment ini semoga seluruh amal ibadah qurban yang dilaksanakan mendapat keberkahan dan menjadi ladang pahala bagi semua pihak yang telah berpartisipasi.*

(zuma)

Artikel KUPP Kelas III Bunta Sembelih 5 Ekor Hewan Qurban  pertama kali tampil pada Dikte News.

Penghargaan Revitalisai Bahasa Daerah (RVD) Tahun 2026 diserahkan langsung kepada Bupati Banggai dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan praktik baik Pemerintah Kabupaten Banggai dalam upaya pelestarian bahasa daerah melalui pendidikan, kebijakan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu sebagai sebagai identitas budaya bangsa.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam rangkaian acara Puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) Tahun 2026 berlangsung di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat.

Kabupaten Banggai menjadi salah satu dari 27 daerah di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut, bersama sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota lainnya yang dinilai berhasil mendukung program revitalisasi bahasa daerah secara berkelanjutan.

Program Revitalisasi Bahasa Daerah sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan melindungi dan menghidupkan kembali bahasa daerah melalui pembelajaran di sekolah, penguatan literasi budaya, dokumentasi bahasa, serta keterlibatan generasi muda dalam pewarisan bahasa ibu. Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau ratusan bahasa dan dialek di berbagai wilayah Indonesia. 

Bupati Banggai menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelestarian bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas, karakter, dan kekayaan budaya masyarakat Banggai.

Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan, Syafrudin Hinelo, S.STP., M.Si menyatakan bahwa Selain menjadi sarana komunikasi, bahasa daerah juga merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, sejarah, dan jati diri masyarakat yang harus dijaga bersama di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi.

Hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kab.Banggai ikut bangga dan mengatakan bahwa Melalui penghargaan ini, Kabupaten Banggai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, termasuk melalui pendidikan, kegiatan seni budaya, literasi, dan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal.***

(zuma)

Artikel Dukung Program RBD, Banggai Terima Penghargaan Nasional pertama kali tampil pada Dikte News.

Dalam keterangan pengurus PAN Kabupaten Banggai kepada media ini, Jumat (22/5) mengatakan pengunduran diri tesebut terhitung sejak tanggal pernyataan dibuat.

Mereka menyatakan mengundurkan diri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Pelanggaran AD/ART dan Keputusan sepihak adanya keputusan sepihak dari ketua formatur saat musda yang saat ini menjadi Ketua DPD PAN Banggai (H. Akmal Ilyas, S. sos).

Masih dalam keterangan tertulis seputar pengunduran diri pengurus dan anggota PAN Banggai khusunya dalam pengangkatan sekretaris yang dinilai tidak adil, tidak melalui mekanisme musyawarah yang semestinya. Dan tidak adanya pembuatan berita acara formatur dan bertentangan dengan prinsip serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

Berdasarkan AD/ART PAN Kongres IV di Jakarta 2024 pelanggaran terhadap BAB IX poin 1 tentang tata urutan aturan partai. Bahwa AD/ART sebagai aturan tertinggi terindikasi telah dilangkahi oleh keputusan sepihak ketua formatur. Terindikasi juga adanya pelanggaran AD/ART pada BAB X Pasal 43 poin 7 dimana menyatakan untuk menjadi pengurus harian Dewan Pembina dalam setiap tingkatan harus membaktikan diri minimal 1 periode kepengurusan atau sedang / pernah menjabat sebagai anggota legislatif. Namun pasal tersebut dilanggar dengan menunjuk secara sepihak kader partai lain yang tidak pernah berjuang bersama PAN bahkan tidak ada kontribusi dalam pemenangan PAN pada kontestasi Pileg dan Pilkada.

2. Gaya kepemimpinan yang tidak demokratis ; terdapat kekecewaan mendalam terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter, tidak transparan, dan tertutup terhadap aspirasi anggota, suara kader dan konstituen di abaikan, sehingga kontrol internal partai tidak berjalan. 

3. Potensi konflik dan penyimpangan jalan perjuangan ; penunjukan sepihak dari luar lingkungan perjuangan PAN (Cross-Party) yang tidak memiliki rekam jejak perjuangan bersama, terutama pada momen Pilkada dan Pileg sebelumnya, dinilai berpotensi menimbulkan konflik internal, mengaburkan identitas perjuangan partai, dan merusak kepercayaan kader serta konstituen.

4. Penurunan etika dan integritas politik ; mundurnya kami didasari oleh keprihatinan terhadap indikasi praktik politik yang tidak etis, seperti nepotisme, intervensi dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan sikap kesewenang – wenangan. Pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk tidak menjadi bagian dari sistem yang dianggap menyimpang dari nilai – nilai PAN.

5. Pengabaian tugas dan kewajiban ; selain alasan struktural di atas, pengunduran diri juga dilatar belakangi oleh ke tidak profesionalan pimpinan partai ditingkat daerah yang dinilai lebih mengutamakan kegiatan seremonial (sanamari-red) dan pencitraan tanpa substansi yang hanya di fokuskan didapil 4 dan dapil 1 serta mengabaikan dapil yang lainya dan itu adalah keluhan dari Ketua – Ketua DPC di dapil – dapil lain yang sampai saat ini ini belum pernah dikonsolidasikan tentang Muscab bahkan sosialisasi struktur kepengurusan DPD yang baru.

“Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun kami mengucapkan terima kasih atas segala kesempatan dan pengalaman selama berkarya di Partai Amanat Nasional (PAN),” tutupnya.***

(zuma)

Artikel 32 Pengurus PAN Banggai Hengkang dari Parpol pertama kali tampil pada Dikte News.

Penjelasan dalam hak jawab tersebut secara resmi di sampaikan Dinas PUPR Kabupaten Banggai siaran pers Kepala Bidang PBIP I Putu Jati Arsana bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Rabu (20/5).

Kabid Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Ir. I Putu Jati Arsana, ST,MT dalam penjelasan itu menguraikan tentang pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I, secara garis besar meliputi pekerjaan dinding penahan tanah (talud) area kolam renang, landscape, jalan inspeksi, dan pekerjaan tribun. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor: KPA-PBIP/DISPUPR-59559758.05/2025 tanggal 28 Juli 2025 dengan jangka waktu pelaksanaan 150 Hari Kalender dan adanya pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;

2. Bahwa sampai dengan tanggal 04 Februari 2026, progres fisiknya sebesar 94,25 %, namun pada tanggal 08 Februari 2026, terjadi angin puting beliung yang merusak beberapa item pekerjaan

pada areal tribun yang telah terpasang hingga kondisinya mengalami rusak berat khususnya pada rangka dan penutup atap. 

“Peristiwa tersebut merupakan bencana alam dengan merujuk surat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Nomor: 400.7.22.1/31/Bid. Darlog Tanggal 12 Februari 2026;l,” urainya dalam penjelasan.

3. Bahwa saat terjadinya bencana alam berupa angin kencang dan hujan pada tanggal 8 Februari 2026, bobot pekerjaan sudah mencapai 98,11% (Minggu ke-28, periode tanggal 5 – 11 Februari 2026). Dimana pekerjaan yang terdampak bencana, yaitu pekerjaan rangka dan penutup atap saat itu telah selesai dilaksanakan 100%. “Adapun pekerjaan sebesar 1,89% yang belum selesai antara lain pekerjaan pembesian plat saluran air, pengecatan plafond, pekerjaan logo renang dan akuatik, railling kaca tempered, pembatas pengaman tribun, pekerjaan panel, pekerjaan lampu, paper holder stainless pada toilet VIP, pekerjaan septictank dan pembersihan akhir,” ujarnya.

4. Bahwa kerusakan yang terjadi pada pekerjaan tersebut akibat adanya bencana alam, sehingga proses penyelesaiannya tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur keadaan kahar. Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan, karena pekerjaan tersebut belum diserah terimakan pada pengguna jasa Dinas PUPR Kabupaten Banggai.

5. Bahwa pekerjaan Pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai saat ini masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan perbaikan rangka dan penutup atap yang terdampak bencana, sehingga proses pengawasan teknis, pengendalian mutu, evaluasi progres fisik, serta penyempurnaan pekerjaan masih terus berjalan.

Dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSE) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kata I Putu Jati Arsana dalam keterangan resminya. Sambungnya bahwa pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Kabupaten Banggai bersama unsur pengawas pekerjaan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutukonstruksi, serta ketentuan kontraktual yang berlaku;

7. Bahwa sampai dengan saat ini, pekerjaan masih dalam masa pelaksanaan kontrak dan belum memasuki tahapan pemeriksaan final maupun serah terima pekerjaan, sehingga ruang perbaikan, penyempurnaan, dan penyesuaian teknis terhadap hasil pekerjaan masih menjadi kewajiban penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak;

8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas PUPR Kabupaten Banggai berkomitmen untuk tetap menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi memenuhi standar teknis dan administrasi yang dipersyaratkan;

9. Bahwa kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, saran, masukan, serta berbagai bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai. “Dan termasuk kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun,” ucapnya. Ia mengaku seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan;

10. Bahwa kami pada prinsipnya sangat terbuka terhadap kritik, koreksi, dan masukan demi terciptanya pembangunan yang lebih baik, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Saat ini, kami bersama pihak-pihak terkait terus bekerja dan melakukan langkah – langkah percepatan penyelesaian, perbaikan, serta penyempurnaan pekerjaan sesuai ketentuan

teknis dan kontraktual yang berlaku agar hasil pembangunan dapat segera dituntaskan dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” tambahnya.

11. Bahwa kami juga memahami adanya harapan masyarakat agar pembangunan dapat segera selesai dan dimanfaatkan. Namun demikian sambungnya perlu dipahami bahwa proses penyelesaian,

penyempurnaan, serta perbaikan pekerjaan konstruksi membutuhkan waktu, tahapan teknis dan penanganan yang cermat agar hasil pekerjaan benar-benar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif dan dapat menilai secara obyektif sesuai tahapan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

13. Bahwa kami juga memohon doa, dukungan, serta partisipasi seluruh masyarakat agar proses

perbaikan pekerjaan yang masih berlangsung dapat berjalan lancar, tepat mutu, dan tepat waktu sehingga pembangunan Venue Kolam Renang Kabupaten Banggai dapat segera

diselesaikan serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai sarana olahraga, pembinaan atlet, dan pengembangan kegiatan kepemudaan daerah.

Demikian tanggapan ini disampaikan sebagai bentuk klarifikasi dan informasi pada masyarakat. Kami percaya bahwa dukungan seluruh pihak akan menjadi energi positif dalam mewujudkan fasilitas olahraga yang representatif, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kabupaten banggai. “Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” tutupnya.***

Artikel Hak Jawab PUPR Banggai Pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal ini menunjukkan komitmen Kejati Sulteng dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan penerimaan negara, serta pengelolaan barang bukti secara akuntabel melalui pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pemusnahan barang bukti dilaksanakan terhadap barang bukti tindak pidana kepabeanan dan cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3.224.000 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu) batang rokok, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 356/Pid.Sus/2025/PN Dgl tanggal 26 Februari 2026 atas nama terpidana Jumadi Bin Marsuki dalam perkara tindak pidana Bea dan Cukai.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui bidang pemulihan aset sebagai bentuk implementasi tugas Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang sekaligus memastikan barang bukti yang telah diputus dirampas untuk dimusnahkan tidak lagi memiliki potensi disalahgunakan maupun diedarkan kembali di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti yakni Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Bambang Winarno, S.H., M.H, Kasi BB Kejari Palu, Kasi BB Kejari Sigi, Penyidik Bea Cukai serta Lurah Taipa. Kehadiran lintas unsur tersebut menjadi simbol sinergitas antar instansi dalam mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara serta masyarakat.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai merek rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa pita cukai, antara lain merek Bintang Bold, Boss Caffe Latte, Milan Bold, New Hummer Brown, New Mercy, dan Smith Bold, dengan total keseluruhan mencapai 3.224.000 batang rokok ilegal.

Melalui kegiatan tersebut, Kejati Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi penegakan hukum secara tegas, profesional, dan humanis, sekaligus memperkuat tata kelola penyelesaian aset negara yang transparan dan akuntabel. Kejaksaan juga terus mendorong sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, guna menjaga kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.*

(zuma)

Artikel Kejati Sulteng Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal Berbagai Merek pertama kali tampil pada Dikte News.

SAM Retail Sulteng hanya memberikan sanksi administrasi yang dinilai tak sepadan dan tidak memberikan dampak efek jera terhadap pelanggaran berulang yang sudah meresahkan dilakukan Mita Guna Nusa.

Dari sekian pelanggaran Mita Guna Nusa masyarakat menilai sudah pantas kalau sanksi PHU karena telah berulang melakukan kecurangan dengan berbagai pelanggaran berulang dalam melakukan kegiatan pendistribusian LPG diwilayah Batui Selatan, Toili, Toili Barat, Toili Jaya dan Moilong.

Meskipun telah keluar sanksi administrasi yang dinilai tak memberikan dampak efek jera, masyarakat konsumen akhir tak patah arang dan telah mengadukan keberatan mereka pada lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai.

Sebagaimana sanksi administrasi Pertamina PN tertuang dalam surat pemberitahuan sanksi pada Mita Guna Nusa berupa pengurangan quota selama satu bulan terhitung mulai 11 Mei sampai dengan 11 Juni 2026.

Surat tertanggal 14 Mei 2026 diterima OPD teknis Disperidang Banggai adalah sehari setelah Cheker LPG Fahri Faizal dengan laporan lisan. Surat pemberitahuan sanksi No. 068/PNDA32000/2026-S3. Mengacu pada surat keluar SAM Retail Sulteng PT Pertamina Patra Niaga No. 064/PNDA32000/2026-S3 perihal Surat sanksi Agen LPG 3 kg PT Mita Guna Nusa di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Agen LPG 3 kg PT Mita Guna Nusa diberikan sanksi berupa pengurangan alokasi menjadi 1 LO selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 11 Mei sampai dengan 11 Juni 2026 sesuai dengan perjanjian keagenan yang berlaku. 

Surat tersebut ditandatangani SAM Retail Sulteng Mohammad Chasanuddin yang bisa diartikan bahwa kewenangan sangsi dan mungkin PHU bisa jadi terletak pada SAM Retail Sulteng. Namun sedikit berbeda dengan informasi diterima bahwa sanksi dan PHU merupakan kewenangan Pertamina Wilayah Makassar.*

(zuma)

Artikel Sanksi Administrasi Pertamina PN Jauh dari Efek Jera Masyarakat Pakai Jalur BPSK Banggai Tuntut Mita Guna Nusa di PHU pertama kali tampil pada Dikte News.

Program tersebut di dirancang untuk memperkuat fondasi pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas literasi siswa di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Syafrudin Hinelo melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samsul Bahri Lanta, Rabu (13/5) menjelaskan bahwa gerakan ini terdiri dari dua pilar utama yang menyasar aktivitas siswa baik di lingkungan rumah maupun sekolah meliputi ;

1. Transformasi Belajar di Rumah

Pemerintah daerah mewajibkan seluruh siswa untuk menerapkan pola Wajib Belajar 1 Jam di Rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk:

– Membangun disiplin mandiri pada diri setiap siswa.

– Membentuk karakter positif sejak dini melalui pembiasaan belajar yang konsisten di luar jam sekolah.

2. Penguatan Literasi di Sekolah

Selain di rumah, intervensi juga dilakukan di lingkungan sekolah melalui kebijakan Wajib Membaca 30 Menit Sebelum pembelajaran dimulai. Langkah ini diambil dengan target:

– Meningkatkan indeks literasi siswa secara signifikan.

 – Memperluas wawasan dan pengetahuan umum siswa sebelum menerima materi pelajaran inti di kelas.

Disdikbud Banggai menekankan pentingnya sinergi antara orang tua dan guru untuk menyukseskan gerakan ini. Kampanye ini juga mengusung tagar perjuangan seperti #BanggaikabCerdas, #BudayaMembaca,#PendidikanBerkualitas untuk memotivasi seluruh elemen masyarakat pendidikan di Banggai.*

(zuma)

Artikel Disdikbud Banggai Kuatkan Literasi Lewat Gerakan Membaca dan Belajar pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Banggai AKBP I Wayan Wiracana Aryawan S.I.K pada jajaran BPSK Banggai dan Kesekretariatan saat bertandang di ruang kerjanya, Rabu (13/5).

Kapolres Banggai didampingi Kasat Reskrim AKP Nur Arifin dan Kanit Tipiter menaruh hadapan besar pada kerja kerja BPSK Banggai dalam memberikan kepastian hukum tentang perlindungan konsumen diwilayah kerja.

Sambung Kapolres AKBP I Wayan ada kerja BPSK mirip polisi, ada proses dan tahapan yang dilakukan dimulai dari aduan pelapor rangkaian penyelesaian sengketa untuk memberikan perlindungan hak-hak konsumen dan memberikan edukasi bagi pelaku usaha.

Langkah BPSK Banggai bertemu Kapolres merupakan agenda yang telah terjadwal untuk memperkuat koordinasi antar lembaga mempererat silaturahmi dan harapan dukungan penuh dari aparat penegakan hukum.

Karena bukan tak mungkin kasus yang berproses di BPSK Banggai terdapat adanya potensi pidana yang menjadi rana penegakan hukum (gakum) Polres Banggai.

“Kalau Polres ada gakum, penuntutan ada kejaksaan dan putusan ada pengadilan,” ujar Kapolres.

Pada intinya Polres Banggai kata AKBP Wayan akan selalu mendukung BPSK Banggai termasuk membackup dari sisi kenyamanan dan kemananan saat BPSK melaksanakan tugas penyelesaian sengketa konsumen.

Tidak hanya itu beberapa kasus yang sedang ditangani BPSK juga menjadi materi diskusi diruang kerjanya dan mendapat dukungan penuh dari Kapolres Banggai.

Kapolres mengaku keberadaan BPSK Banggai adalah harapan kita semua dalam memberikan perlindungan konsumen di wilayah Kabupaten Banggai. Ia berharap BPSK menjadi lembaga yang terus mendorong kemajuan daerah sesuai kewenangan lembaga terdiri dari Unsur ASN, Pelaku Usaha dan Konsumen dan perangkat kesekertariatan dan juga panitera.

Agar sinergi dan kerjasama tetap terjaga dan terpelihara baik, mantan Kapolres Toili – Toli ini meminta BPSK terus menjalin koordinasi baik dengan saya sendiri (Kapolres) atau bisa juga dengan Kasat Reskrim dan jajaranya.

Mengakhiri silaturahmi itu, Kapolres Banggai dan Kasat Reskrim memberikan langsung kontak telepon memudahkan komunikasi dan mendukung tugas BPSK Banggai.*

(zuma)

Artikel Kapolres Banggai Dukung Penuh LembagaBPSK, Ketua Cian Lin : Penyelesaian Sengketa Konsumen Bisa Potensi Pidana pertama kali tampil pada Dikte News.

Berbagai pertanyaan apakah sangsi administrasi pada Mita Guna Nusa hanya mengurangi quota Gas LPG 3 kg, sudah sesuai dengan pelanggaran berulang yang selama ini dilakukan.

Tidak hanya itu pemberian sangsi dalam bentuk lisan disampaikan Cheker LPG Fahri Faizal pada pertemuan Rabu (13/5) diruangan Kantor Disperindag Banggai dihadiri Kadis Perindag, Kabid Perlidungan Konsumen dan anggota BPSK Banggai.

Sangsi yang dilaporkan bukan secara tertulis hal itu menjadi tanda tanya besar apakah pelanggaran Mita Guna Nusa ini diketahui Pertamina wilayah Makassar sebagai laporan resmi pada Pemda Banggai melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banggai.

Seharusnya sangsi tersebut harus berupa laporan tertulis karena menjadi sangat penting dalam tata administrasi laporan administrasi pada Pemda Banggai untuk diketahui secara menyeluruh pemberian sangsi pada Agen Gas PT Mita Guna Nusa yang telah berulang kali melakukan pelanggaran yang telah merugikan konsumen dan uang negara memanfaatkan gas subsidi untuk tujuan bisnis semata.

Berkaitan sangsi tadi sangat tidak sesuai kalau melihat tuntutan konsumen pada Pertamina Patra Niaga yang meminta Mita Nusa Guna dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) karena telah melakukan pelanggaran berulang.

Menyimak pertemuan sebelumya Rabu 6 Mei 2026 yang menjadi dasar lahirnya putusan sangsi pada Mita Guna Nusa karena tuntutan para konsumen yang berada di wilayah Kecamatan Toili, Toili Barat, Toili Jaya, Moilong dan Batui Selatan.

Kalau melihat secara umum sangsi PHU harusnya menjadi sangsi efek jera atas pelanggaran Mita Guna Nusa. Infomasi saat itu mengenai PHU adalah menjadi kewenangan Pertamina Wilayah Makassar. Alih-alih kewenangan, justru sangsi yang diberikan hanya dilaporkan lisan tidak secara tertulis. Padahal rakor saat itu adalah resmi inisiasi Disperidang Banggai dan terungkap seluruh kecurangan Mita Guna Nusa disampaikan Bidang Perlindungan Konsumen.

Mengenai sangsi yang hanya berupa lisan bukan sangsi tertulis sebagai laporan pada Pemda itu, belum berhasil terkonfirmasi pada pihak Pertamina Patra Niaga melalui Cheker LPG.*

(zuma)

Artikel Putusan Pertamina Patra Niaga Hanya Lisan Bukan Tertulis Resmi Atau Hanya Sanksi Kompromi Mita Guna Nusa ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Pasalnya lokasi gerai yang berada di jantung kota Luwuk persis seberang jalan sekitar Tugu Adipura Luwuk adalah kawasan ramai lalu lalang kendaraan siang maupun malam hari.

Bagi pengunjung yang membawa mobil atau sepeda motor harus tetap waspada memasuki halaman gerai yang belum lama ini lounching dan salah satu pusat perbelanjaan yang terbilang besar di Kota Air Luwuk.

Kawasan yang ramai dengan kendaraan dari lima sisi jalur mengitari Tugu Adipura Luwuk, bagi pengunjung perlu waspada. Terlebih kendaraan yang datang dari arah jalur Mesjid Agung membelah jalan menuju halaman gerai.

Karena kendaraan yang datang dari jalur itu akan bertemu kendaraan lain yang datang dari arah jalur Kantor PLN. Kondisi ini bukan tak mungkin terjadi penumpukan kendaraan hingga kemacetan di sekitar kawasan Tugu Adipura.

Tidak hanya itu tingkat pengunjung yang tinggi karena tokoh yang belum lama ini lounching bakal terjadi peningkatan pengunjung. Kalau rata rata mereka membawa kendaraan bisa dimungkinkan kesemrawutan dan risiko kecelakaan mengintai dikawasan itu.

Mengantisipasi kondisi yang sewaktu – waktu bisa terjadi perlu adanya peningkatan rambu lalu lintas dan penerangan jalan di sekitar kawasan itu. 

Pihak gerai juga perlu meningkatkan security jalur masuk keluar pengunjung dari area parkir guna menghindari potensi kecelakaan lalin terlebih membludaknya kendaraan pengunjung hingga harus memarkir mobil atau motor di bahu jalan depan gerai.*

(zuma)

Artikel Jalur Ramai Tugu Adipura Luwuk Pengunjung Alfamidi Super Perlu Extra Hati – Hati pertama kali tampil pada Dikte News.

Dua agen penyuplai dan lemahnya pengawasan Pertamina Patra Niaga dalam  memberikan sangsi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terlebih pada Agen Gas PT. Mita Guna Nusa yang sudah merupakan temuan pelanggaran ke 2 kalinya tapi tak  kunjung ada sangsi tegas.

Informasi tersebut disampaikan dalam paparan temuan lapangan Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Banggai saat rakor LPG di Kantor Disperindag Kabupaten Banggai, Rabu (6/5). Pelanggaran pertama pada tahun 2023 dan sudah di berikan sangsi peringatan namun masih saja berulah lagi bahkan lebih fatal dari sebelumnya.

Terungkap detil dalam rapat koordinasi (rakor) di Kantor Disperindag Kabupaten Banggai dihadiri Pertamina Patra Niaga, Hiswana Gas, perwakilan agen gas, Satgas dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai. Terdapat dua agen penyuplai gas Mita Guna Nusa dan Mitra Gas Sejati Luwuk menjual gas pada pangkalan tidak lagi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal mendasar pada praktik kecurangan yang seharusnya agen menjual pada pangkalan sesuai (HET) Rp 19.500 justru dijual dengan harga Rp 30 ribu sampai Rp 32 ribu pertabung pada pangkalan. Dengan harga jual agen tidak sesuai menjadi pemicu pangkalan menaikan harga jual pada masyarakat atau konsumen akhir dengan harga yang tidak sesuai lagi dengan (HET) Rp. 35 sampai dengan Rp. 50 ribu pertabung.

Tidak hanya itu Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Kabupaten Banggai memaparkan data temuan lapangan adanya permintaan uang dari agen bagi yang mau buka pangkalan baru harus membayar Rp 20 juta dengan alasan untuk pengambilan titik koordinat serta tanda jadi di luar pembelian tabung dan isinya.

Kecurangan ini yang menjadi polemik dimasyarakat dan pemohon pangkalan baru karena terkesan tidak ada tindakan dan sangsi Patra Niaga untuk melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) pada agen karena sudah berada diluar kewajaran. Pertamina Patra Niaga yang punya kewenangan sudah harus melakukan ketegasan bagi agen yang sudah melakukan berbagai macam pelanggaran berulang utamanya Agen Gas PT. Mita Guna Nusa. 

Ada juga istilah gas buangan, bagi pangkalan yang tidak mau dengan harga melebihi HET yang dijual agen pada pangkalan, maka gas tersebut dialihkan pada yang lain hingga tak kecuali tembus pada pengecer. Bisa dibilang pangkalan sebagai konsumen antara adalah objek yang paling tertindas dengan kesewenangan agen.

Pada pertemuan sosialisasi Disperindag Banggai, BPSK Banggai dan Satgas di empat Kecamatan berlangsung sejak Kamis 7 Mei sampai dengan Sabtu 9 Mei 2026 di Kecamatan Moilong, Toili, Toili Jaya dan Toili Barat dihadiri masyarakat, pangkalan dan Aleg DPRD Banggai, mencuat ragam keluhan yang begitu kompleks baik dari pangkalan dan masyarakat seputar praktik kecurangan dan sikap semena mena para agen.

Pangkalan mengaku sikap otoriter agen membuat mereka pangkalan tak berani apa – apa karena kuatir akan berdampak pada usaha pangkalan mereka.

Artikel Desak Agen Gas dan Pangkalan Curang di PHU, Evaluasi dan Audit Kinerja Pertamina PN Luwuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Restoratif Justice ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mengedepankan pendekatan humanis dan berkeadilan dalam penyelesaian perkara pidana, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ekspose tersebut membahas dua perkara yang diajukan oleh satuan kerja daerah, yakni dari Kejaksaan Negeri Morowali dan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong. Perkara pertama dari Kejaksaan Negeri Morowali dengan tersangka atas nama Husna alias Una, disangkakan melanggar Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam uraian kasus posisi, peristiwa terjadi pada Jumat, 14 November 2025 di Desa Moahino, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali melibatkan hubungan keluarga antara tersangka dan korban yang merupakan saudara kandung. Insiden bermula dari kesalahpahaman terkait aktivitas panen di kebun kelapa sawit, yang kemudian memicu emosi tersangka hingga berujung pada tindakan pengancaman menggunakan senjata tajam dan menyebabkan luka gores pada leher korban.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Laantula Jaya, korban mengalami dua luka gores di area leher akibat benda tajam. Meskipun demikian, perkara ini memenuhi kriteria untuk diajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dengan pertimbangan antara lain ancaman pidana di bawah lima tahun, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya hubungan kekeluargaan antara tersangka dan korban yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan apabila perkara dilanjutkan ke persidangan. 

Selain itu, kondisi korban telah pulih, serta telah tercapai kesepakatan perdamaian yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dalam keluarga. Permohonan itu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Sementara itu, perkara kedua berasal dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dengan tersangka atas nama Fandi, yang disangkakan melanggar Pasal 492 atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Perkara ini bermula dari tindakan tersangka yang meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan tertentu, namun kemudian tidak mengembalikannya dan justru menggadaikannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dalam perkembangannya, tersangka telah menunjukkan itikad baik dengan mengakui kesalahan, meminta maaf pada korban, serta menebus kembali sepeda motor yang sebelumnya digadaikan. Korban pun telah memberikan maaf secara ikhlas tanpa syarat, yang dibuktikan melalui kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Tersangka diketahui baru pertama kali melakukan tindak pidana dan memiliki hubungan sosial yang dekat dengan korban, sehingga penyelesaian melalui pendekatan restoratif dinilai lebih memberikan manfaat dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Melalui ekspose Restoratif Justice, bahwa penerapan keadilan restoratif merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan solusi hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadaan, rekonsiliasi, serta perlindungan kepentingan korban dan masyarakat. Diharapkan, setiap permohonan penghentian penuntutan yang diajukan benar-benar memenuhi syarat formil dan materil, sehingga tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian dapat tercapai secara optimal. Kedua perkara disetujui penghentian penuntutannya.*

(zuma)

Artikel Kejati Sulteng Zullikar Pimpin Restoratif Justice Kasus Morowali dan Parimo pertama kali tampil pada Dikte News.

Kedatangan Kejati Sulteng Zullikar di Palu untuk melaksanakan tugas barunya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan disambut langsung Gubernur Anwar Hafid di Bandara SIS Al – Jufri Palu

Penyambutan itu sebagai bentuk penghormatan dan sinergi antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Sulawesi Tengah. Prosesi penyambutan itu oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid memakaikan sigap (penutup kepala) pada Kejati Zullikar.

Sementara Bupati Donggala yang hadir dalam penyambutan itu menyematkan selendang pada Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap peran strategis organisasi pendamping kejaksaan.

Setibanya di Kantor Kejati Sulteng, Zullikar disambut jajaran internal. Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakejati) Sulteng Imanuel Rudy Pailang, SH, MH bersama Wakil Ketua IAD Deisy Rudy Pailang yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan soliditas lingkungan Adhyaksa.

Berada di Kantor Kejati, Zullikar menyalami dan menyapa para pegawai dan melakukan interaksi satu dan lainya sebagai bentuk kedekatan serta komitmen membangun komunikasi yang harmonis dilingkungan kerja sekaligus memimpin breafing bersama para Pejabat Utama (PJU).

Dalam arahannya, Kejati Zullikar menekankan pentingnya integritas, profesionalitas serta penguatan sinergi internal mendukung optimalisasi kinerja. Penekanan ini cermin sebuah komitmen awal kepemimpinan Kejati Zullikar dalam membangun organisasi yang solid, adaptif, dan responsif terhadap dinamika penegakan hukum didaerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.*

(zuma)

Artikel Tiba di Palu Kejati Sulteng Zullikar Breafing Internal Tekankan Integritas Profesional dan Penguatan Sinergi pertama kali tampil pada Dikte News.

Usai pengukuhan oleh Bupati Banggai Amirudin Tamoreka yang juga ketua dewan pembina PWB. Ketua PWB Sofyan Labolo dalam keteranganya mengpresiasi atas  dikukuhkannya PWB dan berterima kasih pada Bupati Amirudin Tamoreka.

Namun yang terpenting kata Sofyan Labolo menegaskan keberadaan PWB bukan sebagai organisasi tandingan bagi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau organisasi kewartawanan lainnya.

Kedewasaan Sofyan Labolo yang juga pimpinan wartawan media online Luwuk Times hadirnya PWB adalah untuk mempersatukan dan sebagai wadah silaturahmi dan kebersamaan para insan jurnalis tak kecuali bagi organisasi besar wartawan.

“Jadi (PWB) ini bukan organisasi tandingan melainkan wadah untuk merajut silaturahmi dengan kalangan wartawan dan organisasi wartawan lainya,” jelasnya.

Lanjut Sofyan kehadiran PWB adalah wadah pemersatu bagi seluruh insan pers di daerah, tanpa memandang latar belakang organisasi. “PWB bukan untuk berkompetisi apalagi jadi tandingan. Justru kami ingin merangkul dan mempersatukan seluruh jurnalis Kabupaten Banggai dalam satu semangat kebersamaan,” tegasnya.

Sejak awal pembentukan PWB, didasari oleh niat baik dan semangat kolektif para jurnalis lokal yang menginginkan ruang silaturahmi serta rumah bersama bagi insan pers. Hal itu tercermin dalam komposisi kepengurusan dan keanggotaan PWB melibatkan wartawan berbagai organisasi seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hingga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sebuah penghormatan besar bagi PWB sendiri yang dihadiri langsung Bupati Banggai Amirudin Tamoreka sekaligus  mengukuhkan sebanyak 20 wartawan pengurus KSB dan anggota. Momentum pengukuhan PWB disaksikan ribuan pasang mata usai upacara Hardiknas yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD serta perwakilan organisasi kewartawanan.

Menurut Sofyan yang juga anggota PWI Banggai mengatakan terbentuknya PWB tidak lepas proses panjang dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. “Dukungan Bupati Amirudin menjadi salah satu faktor penting dalam menguatkan eksistensi organisasi,” akunya.

Lebih lanjut, PWB Banggai secara keseluruhan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Banggai. 

Sofyan berharap hubungan harmonis antara insan pers dan pemerintah dapat terus terjaga demi kemajuan daerah. “Dengan semangat persatuan, PWB diharapkan mampu menjadi perekat solidaritas sekaligus ruang kolaborasi bagi seluruh wartawan Kabupaten Banggai,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin Kukuhkan PWB, Sofyan Labolo : Wadah Pemersatu Bukan Organisasi Tandingan pertama kali tampil pada Dikte News.

Terpilihnya Najmi Alramadhan melalui aklamasi pada Kongres ke – II (FKTT) Sulteng dan ditetapkan dalam keputusan kongres berlangsung di Hotel Best Westren Coco Palu, Minggu, (4/5). 

Kongres berlangsung sangat demokratis penuh kekeluargaan dihadiri 56 peserta Kepala Teknik Tambang (KTT) yang merupakan pimpinan teknis pertambangan perusahaan tersebar diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kepercayaan peserta kongres pada Najmi Alramadhan memimpin organisasi FKTT Sulteng tersebut bukan tanpa alasan. Rekam jejak, dedikasi dan integritas tinggi melaksanakan praktik pertambangan yang baik sebagai KTT (PT KFM) menjadi tolak dan validasi peserta kongres pada Najmi memimpin (FKTT) Sulteng.

Sambutan 

Usai terpilih sebagai Ketua FKTT Sulteng periode 2026-2029 Muh Najmi Alramadhan dihadapan peserta kongres yang juga ketua panitia (kongres) menyampaikan sambutan perdananya dengan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada semua peserta kongres atas kepercayaan pada dirinya memimpin organisasi skala Sulteng.

Tentu kepercayaan dan legitimasi dari pimpinan teknis tambang ini adalah amanah besar yang harus kita semua jaga untuk membesarkan dan membawa nama baik FKTT Sulteng.

Visi Misi 

Dihadapan peserta Kongres ke II FKTT Sulteng Muh Najmi Alramadhan mengurai agenda kerja dan fokus FKTT Sulteng selama periode memimpin organisasi tersebut antaranya :

1. Peningkatan kapasitas para Kepala Teknis Tambang (KTT).

2. Tata kelola lingkungan tambang menjalankan reklamasi dan mempersiapkan rencana pasca tambang.

3. Mengevaluasi rencana perencaan program pengembangan masyarakat yang telah berjalan diperusahaan masing – masing anggota.

Dirinya optimis organisasi FKTT Sulteng kedepan akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pertambangan yang dikelola secara profesional.*

(zuma)

Artikel Kongres ke II FKTT Sulteng Daulat Najmi Alramadan Pimpin Organisasi Periode 2026-2029 pertama kali tampil pada Dikte News.

Kongres ke II FKTT mengusung tema “Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pembangunan Inklusif di Sulawesi Tengah melalui Penguatan Peran Kepala Teknik Tambang”. Agenda tersebut berdasarkan jadwal kongres dihelat pada minggu  pertama Ahad 3 Mei 2026 di Ballrom Best Western Plus Coco, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Kongres ini akan mempertemukan seluruh pimpinan teknis pertambangan yang ada di Sulteng dan ini menjadi katalisator bagi kemajuan industri ekstraktif yang lebih bertanggung jawab diwilayah tersebut. 

Yang terpenting kongres ini menjadi sebuah momentum konsolidasi serta komitmen bersama dalam tata kelola industri pertambangan yang jauh lebih kedepan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FKTT Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Jefriady, ST, mengatakan kongres ini merupakan tonggak penting bagi penguatan internal organisasi. 

Agenda ini kata dia bukan hanya sekadar pertemuan rutin melainkan wadah strategis untuk menyatukan visi. “Ini adalah momentum kita untuk konsolidasi, menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen,” jelasnya. 

Dia menegaskan bahwa sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT), kita adalah garda terdepan keselamatan tambang dan penanggung jawab utama kepatuhan terhadap kaidah teknik serta regulasi lingkungan. Ia berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi nyata agar industri tambang di Sulawesi Tengah menjadi lebih selamat, produktif, dan berkelanjutan melalui kepemimpinan kolektif yang solid.

Sementara itu Ketua Panitia Kongres II, Muh Najmi Alramadhan mengapresiasi pertemuan besar ini yang menghadirkan  pimpinan teknis pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tergabung dalam Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT). 

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Koninis Fajar Mineral (KFM) Najmi Alramadhan juga mengapresiasi kepercayaan forum yang mendaulat dirinya sebagai ketua panitia kongres untuk mengawal dan mensukseskan agenda pertemuan besar tersebut. 

Najmi menekankan pentingnya kehadiran para KTT untuk merespons dinamika industri yang terus berubah. Pria dengan segudang pengalaman yang berhasil membawa tata kelola sektor pertambangan dalam lingkup PT KFM, menurutnya bahwa daerah ini (Sulteng) kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). 

Lewat forum ini kami mendorong lahirnya gagasan baru terhadap perubahan yang terjadi di dunia pertambangan. “Kami ingin memastikan sektor pertambangan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan inklusif di daerah,” harapnya. 

Informasinya acara kongres akan dimulai pada pukul 13.00 Wita sampai dengan selesai. Panitia kongres mengimbau seluruh Kepala Teknik Tambang (KTT) di Sulteng untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam menentukan arah masa depan pertambangan berlandaskan empat pilar utama :

 1. Aman: Mengutamakan keselamatan.

 2. Profesional: Bekerja dengan kompetensi.

 3. Berkelanjutan: Menjaga lingkungan untuk masa depan.

 4. Berkontribusi: Bersama membangun daerah.

Sambungnya dengan semangat kebersamaan ini, Kongres Ke-II FKTT diharapkan menjadi titik balik penguatan peran strategis KTT dalam menjaga keseimbangan antara operasional tambang, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.*

(zuma)

Artikel Kongres II FKTT Sulteng, Najmi Alramadhan : Titik Balik Penguatan Peran Strategi KTT Landaskan 4 Pilar pertama kali tampil pada Dikte News.

Kok bisa, yang seharunya bangunan dapur MBG melayani pemenuhan gizi di Bunta harusnya bangunan dapur ada pada wilayah Bunta justru bangunan persiapan dapur berada di Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai.

Akibat tidak sesuai antara titik koordinat maps dengan kondisi bangunan riil lapangan, berpotensi dapur persiapan program pemenuhan gizi MBG yang awalnya melayani wilayah Bunta berubah beroperasi di wilayah Nuhon.

Kemungkinan tersebut berdasarkan penjelasan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kecamatan Bunta lewat sambungan telepon pada Selasa (28/4) malam.

Kepala SPPG Bunta Rahma mengaku sudah mengetahui informasi itu membaca berita yang tayang sebelumnya dimedia ini dengan judul Operasi Wilayah Bunta Dapur MBG di Nuhon, Data Formil Spanduk Desa Kalumbangan Klaim Objek Desa Bella terbitan edisi 18 April 2026.

Sambungnya mengenai hal ini kami sudah laporkan pada Koordinator Wilayah (Korwil) di Kabupaten Banggai dan Koordinator Regional (Koreg) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan juga pihak yayasan kata dia.

“Jadi kalau kita liat titik (maps) muncul Desa Kalumbangan, tapi liat langsung lapangan dapurnya masuk Desa Bella, Kecamatan Nuhon,” jelasnya.

Jadi kami menyarankan untuk dirubah alamatnya menyesuaikan dengan titik dapur yang ada. Dan secara otomatis pad perubahan alamat itu maka dapur akan masuk wilayah Nuhon karena letaknya yang terlanjur ada di Desa Bella. “Dengan begitu dapur MBG itu bisa beralih melayani wilayah Kecamatan Nuhon. Tapi itu baru kemungkinan saja pak,” ucapnya.

Namun semua itu kembali tergantung Korwil, karena kami hanya sebatas melaporkan saja, terlepas nanti seperti apa, kami belum tau, semua ada sama Korwil.*

(zuma)

Artikel Titik Maps dan Rill Bangunan Lapangan Benturan, Dapur MBG Bunta Bisa Pindah ke Nuhon ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Ternyata tidak demikian, penjelasan resmi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bunta program MBG berhenti sementara karena ada perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur MBG SPPG Talenta Thalia Indah.

Melalui sambungan telepon pada Selasa (28/4) malam. Kepala SPPG Bunta Rahma mengatakan untuk Bunta baru terdapat satu dapur MBG yang beroperasi yakni SPPG Yayasan Talenta Thalia Indah. 

Sambungnya pelayanan MBG saat ini berhenti bukan karena banyak keluhan akan tetapi sedang ada perbaikan fasilitas (IPAL) pembuangan akhir limbah dari produksi dapur.  

“Sementara ini ada perbaikan fasilitas pembuangan limbah akhir agar sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN), ” ujarnya.

Dirinya mengaku IPAL sudah ada tapi belum sesuai dengan standar BGN, makanya diperbaiki menyesuaikan standar BGN dan sementara proses perbaikan,

Sambungnya setiap SPPG itu harus ada IPALnya, dan harus sesuai dengan standar BGN yang harus dipunya pada masing masing SPPG kata dia.

Bukan hanya SPPG Talenta Talia Indah saja tapi beberapa dapur lain juga diwilayah kabupaten banggai kata dia. Seperti apa IPAL standar BGN Itu. Dia menjelaskan salah satunya tentang pembuangan limbah seperti air bekas pencucian tempat makanan (ompreng), air cucian lebih dahulu diproses dengan beberapa alat setelah jernih dibuang ke riol agar tidak mencemari lingkungan. 

Lalu bagaimana limbah produksi dapur, mengingat SPPG Yayasan Talenta Talia Indah sudah lama beroperasi namun IPAL belum berstandar BGN yang berpotensi pada pencemaran lingkungan sekitar. 

Mengingat dapur MBG letaknya berada di kompleks Dolango, Kelurahan Bunta I yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari tepian pantai, tentu limbah dapat mencemari ekosistem laut dan lingkungan sekitar.

Kembali dijelaskan sebelum limbah dibuang ke riol yang bermuara pada laut sekitar. Terlebih dahulu diproses walau saat itu IPAL belum sesuai dengan standar BGN.

Menurutnya selama ini belum ada keluhan warga terkait dampak lingkungan adanya pembuangan limbah akhir yang menjadi tolak ukurnya terjadi atau tidak pencemaran lingkungan.

Dengan perbaikan fasilitas IPAL, maka limbah seperti air pencucian alat makan dan alat dapur lainya sudah melalui proses penyaringan dan ketika dibuang ke riol air limbah tadi sudah dalam keadaan jernih. 

Soal kapan selesai perbaikan fasilitas IPAL, ia mengaku belum mengetahui pasti. Namun akan dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan. Terpisah pimpinan Yayasan Talenta Thalia Indah yang coba dimintai tanggapan tak merespon saat dikonfirmasi melalui pesan whastaap. 

Sikap bungkam dan terkesan menghindar keterbukaan informasi publik, apalagi ini sangat penting karena mengenai limbah industri dihasilkan dari dapur MBG yayasan yang jugaa perlu diketahui publik karena menggunakan uang negara (APBN).*

(zuma)

Artikel IPAL Belum Standar BGN Ancaman Bagi Lingkungan ?Yayasan Talenta Thalia Indah Bungkam, KSPPG Bunta : Sedang Perbaikan Fasilitas pertama kali tampil pada Dikte News.

Seperti dalam menjaga kualitas air, perusahaan PT KFM menerapkan sistem settling pond (kolam pengendapan) berjenjang yang didukung teknologi koagulasi. Sistem ini memastikan air limpasan dapat melewati proses sedimentasi alami dan pemantauan kualitas secara berkala sebelum dialirkan kembali ke badan air.

Rencana pemantauan (real-time) juga tengah disiapkan untuk memperkuat kendali lingkungan. Perusahaan memandang bahwa pemulihan lahan adalah sebuah investasi jangka panjang. Pengelolaan tanah pucuk (topsoil) dilakukan dengan sangat hati – hati untuk mendukung proses backfilling dan revegetasi masa depan.

Dimana upaya tersebut sampai dengan saat ini membuahkan hasil yang nyata. Fasilitas pembibitan perusahaan telah mendukung tumbuhnya ribuan pohon pada area bekas tambang (reklamasi). Keberhasilan ini tervalidasi dengan indikator alam.

Yang mana tercatat ada sebanyak 32 spesies satwa (burung) yang sampai ini menghuni kawasan hutan sekitar areal pertambangan. Dan ekosistem bawa laut seperti ladang lamuan dan terumbu karang perairan pesisir tetap terjaga kelestariannya.*

(zuma)

Artikel Standar Konservasi Yang Baik Puluhan Spesies Burung Huni Kawasan Hutan Sekitar Lahan Tambang pertama kali tampil pada Dikte News.

Upaya pemulihan ekosistem yang sedang berlangsung ditengah aktifitas industri pertambangan antara titik temu hutan dan laut di wilayah kabupaten banggai. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pertambangan, salah satu yang menjadi fokus utama perusahaan terletak pada perlindungan air sebagai nadi ekosistem.

Pada praktek pengaturan aliran dan waktu tinggal air menjadi presisi di kolam pengendapan. Partikel tersuspensi dipisahkan secara efektif agar memenuhi baku mutu lingkungan. Pengujian laboratorium yang konsisten menjadi garda depan memastikan tidak ada dampak negatif bagi perairan sekitar.

Pada revegetasi darat, lahan bekas tambang kembali menghijau melalui gerakan reklamasi yang sistematis. Didukung oleh tenaga ahli lingkungan yang kompeten, praktik ini membuktikan bahwa operasional tambang dapat berjalan seiring dengan pemulihan alam. 

Hal ini bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebuah ikhtiar untuk mewariskan bumi yang lestari bagi generasi mendatang di tanah banggai.*

(zuma)

Artikel PT KFM Pastikan Hayati Ekosistem Alam Terus Terjaga pertama kali tampil pada Dikte News.

Diawali dengan rapat internal yang dipimpin Kacabjari Bunta Wiryawan bersama jajaranya di Kantor Cabjari Bunta Jalan Transsulawesi, Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta. Dimana rapat tersebut adalah momentum krusial dalam memperkuat konsolidasi internal dan menyelaraskan visi serta menetapkan langkah strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan.

Setelahnya, Kacabjari Wiryawan dan jajaranya melanjutkan agenda kunjungan silaturahmi memperkuat lintas koordinasi sektoral dengan Pemerintah Kecamatan Bunta dan Nuhun yang diterima hangat masing – masing pimpinan wilayah itu.

Dalam memperkuat koordinasi lintas sektoral, Kacabjari Wiryawan turut menyambangi institusi penegakan hukum Kantor Polsek Nuhon dan Polsek Bunta yang disambut langsung Kapolsek Nuhon Iptu Tamrin Luntaya dan Kapolsek Bunta Iptu Syafarudin Ramin, SH.

Koordinasi lintas sektoral ini sangat penting dalam membangun komunikasi harmonis antar sesama penegakan hukum demi membangun pelaksanaan penegakan hukum dalam memberikan pelayanan prima wilayah Bunta, Nuhon dan Simpang Raya termasuk memberikan pelayanan yang prima pada publik diwilayah kerja Cabjari Bunta.

Tak mau ketinggalan pula para wartawan yang saban harinya meliput berbagai informasi, peristiwa dan kejadian di wilayah Bunta bersaudara (Nuhon dan Simpang Raya) berencana menggelar kunjungan silaturahmi dengan Kacabjari Bunta Wiryawan.

Namun karena agenda yang padat dengan berbagai urusan pasca dirinya baru bertugas, maka inisiatif rekan rekan media menjadwalkan kunjungan silaturahmi itu pada pekan depan.*

(zuma)

Artikel Awal Tugas Kacabjari Bunta Gelar Koordinasi Lintas Sektoral, Media Inisiatif Silaturahmi Pekan Depan pertama kali tampil pada Dikte News.

Anehnya dibalik kelangkaan ini justru para pengecer yang bukan pangkalan resmi menjual bebas tabung gas subsidi dengan alasan bantu masyarakat pasang harga selangit. Kecurangan mereka dengan terang – terangan menjual gas melon seperti di pasar, kios, warung bahkan melalui sosial media (facebook) dengan harga semau mereka.

Kecurangan ini sangat jelas secara kasat mata yang bisa menjurus pada dugaan tindak pidana karena adanya (means rea dan actus reus) karena jelas per 1 Februari 2025 pemerintah telah tegas melarang penjualan ditingkat pengecer/warung untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Penjualan resmi wajib melalui pangkalan atau Sub Penyalur resmi menggunakan sistem berbasis NIK/KTP. Pelanggaran aturan ini dapat dijerat UU Migas sanksi 6 tahun penjara.

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi pada setiap kelangkaan, mereka para pengecer yang bukan pangkalan resmi menjual dengan harga nyaris tembus Rp 100 pertabung. Bahkan kecurangan ini terang – terangan dilakukan seperti di pasar, kios, warung dan bahkan merambat di sosial media dan sudah menjadi rahasia umum.

Lalu darimana para tengkulak mendapatkan gas subsidi yang seharusnya dijual resmi di pangkalan justru dijual bebas oleh para pengecer. Dugaan kuat permainan pangkalan, agen gas yang selama ini disinyalir sebagai dalang kecurangan terkesan tanpa ketegasan Satgas BBM dan LPG yang telah di bentuk Pemda Banggai.

Karena dari beberapa temuan dilapangan para tengkulak dan pengecer liar hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada penindakan tegas. Bahkan pangakalan dan agen gas hanya sebatas peringatan yang tak berujung pada penegakan hukum pencabutan izin usaha karena telah melakukan kecurangan yang merugikan masyarakat dan negara.

Artikel Jeritan Warganet, Dampak Geopolitik Atau Marak Mafia Gas ? Satgas Bungkam pertama kali tampil pada Dikte News.

Informasi Kepala UPP Kelas III Bunta Ir. Imran Usman, ST, MM mengatakan, kapal perintis KM Daraki Nusa mengalami trouble pada mesin kapal dan sementara diperbaiki teknisi.

Lanjutnya kapal KM Daraki Nusa mengalami gangguan teknis pada mesin kapal saat pelayaran dari Bualemo menuju Pelabuhan Gorontalo.

Karena kondisi teknis mesin, pihak kapal KM Daraki Nusa batal berlayar menuju Pelabuhan Gorontalo dan merubah arah menuju Pelabuhan Bunta untuk perbaikan mesin. 

“Perbaikannya sejak tanggal 11 April 2026. Kemungkinan kapal kembali beroperasi pekan depan. Tapi tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat,” ujar Imran.

Saat ini pelayaran jalur transportasi laut dari Bunta menuju Gorontalo dan beberapa tujuan lainnya, berjalan seperti biasa dengan pelayanan kapal perintis KM Gunung Bintan.

Ia juga menambahkan jadwal pelayaran kapal perintis KM Gunung Bintan periode April 2026.*

(zuma)

Artikel Pekan Depan KM Daraki Nusa Kembali Operasi dan Berikut Jadwal KM Gunung Bintan Per April 2026 pertama kali tampil pada Dikte News.

Namun penjualan tersebut tetap mengikuti mekanisme pasar dan kebijakan badan usaha penyedia jasa.

Hal tersebut menyikapi keluhan warga (konsumen) di WAG (IWB) bahwasanya ada salah satu kios di Bunta menjual Gas 5,5 kg dengan harga Rp 150 ribu pertabung.

Ia mengaku sebelumnya kios itu menjual Rp 125 ribu, namun kini naik menjadi Rp 150 ribu pertabung. Kenaikan harga ini memicu persepsi beragam pada kalangan pengguna gas warna pink di wilayah Kecamatan Bunta.

Terkesan pelaku usaha (penjual) seenaknya menaikan harga barang penjualan Gas 5,5 kg tanpa mengunakan referensi harga mengikuti mekanisme pasar.

Hal inipun mendapat tanggapan Bidang Perlindungan Konsumen Disperidang Kabupaten Banggai yang juga merilis daftar harga jual Gas 5,5 kg dari outlet ke masyarakat.

Berikut daftar harga jual beberapa kabupaten wilayah Provinsi Sulawesi Tengah : 

1. Palu 

5.5 : 120

12 : 240

2. Donggala / parigi 

5.5 : 123

12 : 245

3. Poso 

5.5 : 124

12 : 246

4. Ampana

5.5 :  130

12 : 250

5. Morowali utara

5.5 : 140

12 : 255

6. Morowali 

5.5 : 145

12 : 260

7. Luwuk :

5.5 : 135

12 : 260

8. Toli toli :

5.5 : 145

12 : 270

Dari daftar harga jual berdasarkan informasi Kabid Perlindungan Konsumen, sudah barang tentu penjualan diwilayah Bunta jauh melebihi penjualan dari referensi penjualan diwilayah Kabupaten Banggai termasuk Bunta.

Menindak lanjuti keluhan konsumen tadi Kabid Perlindungan Konsumen Cian Lian mengatakan dalam waktu dekat ini akan turun langsung lapangan memastikan kebenaranya.*

(zuma)

Artikel Berikut Harga Jual Gas 5,5 Kg Wilayah Bunta Menjawab Keluhan Konsumen pertama kali tampil pada Dikte News.

Pergantian Kacabjari Banggai di Bunta dilaksanakan dengan proses serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Aula Baharudin Lopa, Kantor Kejaksaan Negeri Banggai, Senin (20/4).

Muhammad Farhan dikonfirmasi media ini Rabu (22/4) membenarkan pergantian pimpinan Kantor Cabjari Bunta beralamatkan di Jalan Transsulawesi, Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai.

Farhan mengaku dirinya mendapat tugas ditempat baru sebagai Kepala Seksi B (Narkotika) pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.

Selama menjabat Kacabjari Bunta, Farhan menjalin hubungan komunikasi yang baik khususnya dengan rekan rekan media diwilayah Bunta, Nuhon dan Simpang Raya.

“Saya mohon maaf apabila selama bertugas terdapat salah dan khilaf baik yang disengaja maupun tidak di sengaja,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada masyarakat Bunta, Nuhon dan Simpang Raya yang selama ini telah bersinergi dengan baik saat dirinya bertugas Kacabjari Banggai di Bunta.

Menggantikan Farhan, Institusi penegakan hukum ini mempercayakan Wiryawan Batara Kencana, SH sebagai Kacabjari Bunta yang baru. Informasinya Wiryawan sebelumya pernah bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidenreng Rappang (KN Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan.*

(zuma)

Artikel Kacabjari Banggai di Bunta Berganti, Wiryawan Gantikan Farhan pertama kali tampil pada Dikte News.