Namun kenyataan yang ada, hanya balik lalu di minta ke DPRD Banggai melalui Komisi I untuk di gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini.
“Karena itu kami PABPDSI Banggai mengapresiasi Bupati Banggai melalui Dinas PMD Banggai mengeluarkan empat point dalam surat peringatan teguran lisan tersebut,” sebutnya.
Sosok yang terbilang intens dalam mengawal kebijakan Pemdes sebagai mitra pemerintahan desa. Roike Lambidju dan lembaga (PABPDSI) Banggai yang di pimpinya hampir tak memberikan ruang bagi setiap kebijakan Pemdes di nilai tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, terlebih dalam kebijakanya menabrak regulasi.
Bahkan sejak adanya PABPDSI Banggai sebagai lembaga resmi terstruktur dari tingkatan pusat sampai desa. Lembaga ini tercatat sebagai organisasi pertama terbentuk di Kabupaten Banggai yang kala itu dilantik Bupati Banggai Amirudin Tamoreka.
Sepak terjang organisasi yang berhasil mengawal berbagai keluhan para aparat maupun kader serta sederet permasalahan di desa berhasil mendapatkan kembali keadilan itu. Kehadiran organisasi ini tidak hanya sekedar gaga gagahan saja atau terlihat wow saat pembentukan pertama kali dengan sederet rangkaian ceremoni semata.
Akan tetapi keberadaan (PABPDSI) Banggai telah banyak membantu dan mengawal persoalan rakyat dan desa baik dalam ruang formal maupun informal. Terlebih bagi mereka yang coba di kebiri hak konstitusionalnya, maka PABPDSI Banggai akan hadir terdepan.
Sebagai lokomotif mengawal kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa, organisasi yang sudah kurang lebih 2 tahun berjalan di pimpin Roike Lambidju kerap tampil dalam kapasitasnya sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan visi misi secara bersama baik pembangunan dan kemajuan desa hingga daerah dan lebih luasnya bangsa ini.*
(zl)
Ikuti kami di Google News
