Jadi awalnya kemarin, semua itu berjalan sesuai tahapan Permendagri. Bahkan kami DPRD Banggai menyurati eksekutif, “Saya ingatkan ini pertahapan perbulan sekian, ini dokumen belum masuk saya ingatkan,” sebutnya.
Tapi kemarin setelah kami bahas KUA PPAS datangnya itu sudah terlambat untuk nota keuangan. Ada hal hal internal yang tidak perlu saya uraikan di sini, “Tolong di pahami ya,” pintanya.
Karena kalau saya uraiakan semuanya jadi gaduh nanti di manfaatkan situasinya jadi dinamis, “Liat dinamikanya di bentur benturkan DPRD dan Ekskutif, kan tidak bagus itu,” bebernya.
Jadi biar saja saya yang jadi tumbalnya kemarin begini dan begitu, gak apa apa kata dia. Dengan harapan situasinya ini kedepan di perbaiki bersama sama jadi tidak saling menyalahkan satu dan lainya. “Jadi pointnya ini sedang di upayakan lewat Kemendagri sesuai dengan wewenangnya,” jelasnya.
Karena kalau di provinsi (Sulteng) sudah di tolak namanya juga sudah lewat. Di balik lewatnya ini kami (DPRD) Banggai sifatnya kolektif kolegial. Jadi bukan maunya saya, kita ini kan kolektif dalam pengambilan keputusan jadi jangan cuma saya di salahkan, “Masa cuma saya yang di salahkan kemudian yang lain cuci tangan,” bebernya.
