BANGGAI — Terlihat hampir di setiap sudut kota kecamatan desa bahkan dusun terdapat baliho netrlitas ASN terpasang di ruang publik.
Pantauan awak media ini baliho berukuran kurang lebih 1×2 meter bertuliskan SAYA ASN SAYA NETRAL Jika Tidak Netral Maka Saya Akan Dibebastugaskan Dari Jabatan (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2024).
Begitulah kalimat tertulis dalam baliho yang keberadaanya terpasang di pagar rumah, sisi bangunan rumah warga serta di ruang terbuka.
Untuk mengetahui sejauh mana keberadaan baliho, apakah memang sengaja di pasang penyelanggara pemilu sebagai imbauan netralitas ASN yang juga punya hak suara, ataukah sangaja di pasang pihak lain dengan tujuan tertentu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Ridwan di konfirmasi via telepon whatsaap mengatakan bahwa baliho itu bukan milik kami (Bawaslu).
“Baliho itu bukan Bawaslu punya,” ucapnya lewat sambungan telepon, Jumat (25/10) malam.
Nah banyak pertanyaan apakah Bawaslu punya kewenangan untuk melepas baliho itu. Ia berujar bahwa kami (Bawaslu) tidak punya kewenangan melepas baliho itu.
“Kami juga khawatir kalau kami lepas secara sepihak begitu, kita kan tidak tau siapa yang punya (baliho) itu,” ujarnya.
Ridwan Ketua Bawaslu Banggai juga menanggapi baliho salah satu kandidat di pilkada banggai yang terpasang di beberapa titik di ruang publik.
Dimana dalam baliho tersebut, terdapat gambar foto salah satu pasangan kandidat terpampang bersama salah satu ketua umum partai politik sekaligus presiden terpilih.
“Itu juga salah satu yang telah kita inventarisir, itu kan baliho yang lama. Nah yang baru ini itukan ucapan selamat sebagai Ketua DPC,” ujarnya.
Nah kalau ucapan selamat kata dia itu sah sah saja, selaku Ketua DPC, kalau yang lama (baliho) itu kita tidak bisa menafsir, karena itu sebelum penetapan calon, “Nah kewenangan kita untuk menurunkan itu nanti di massa tenang sebelum voting day,” akunya.
Jadi kesimpulannya terkait baliho netralitas ASN bukanlah kewenangan dari Bawaslu Banggai untuk menurunkan itu, begitu pula baliho kandidat yang terdapat dalam satu gambar dengan presiden terpilih yang kata dia nanti akan di tertibkan pada massa tenang baru kita turunkan.
Mendagri RI
Terpisah keberadaan baliho netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di nilai terkesan menakut nakuti para ASN yang juga punya hak suara.
Kalau mengutip pernyataan Mendagri RI Tito Karnavian dari sebuah kanal yutub saat menggelar rapat koordinasi penyelenggara pemilu serentak tahun 2024.
Mendagri RI Tito Karnavian menyebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menghadiri kampanye pemilihan kepala daerah.
Menurut Tito Karnavian bahwa ASN memiliki hak suara berbeda dengan TNI – Polri. Meski di perbolehkan hadir pada kampanye akan tetapi peran ASN hanya sampai dengan mendengarkan visi misi calon pemimpin saja.
“Karena rekan rekan ASN memiliki hak pilih dalam undang undang baik pilkada maupun pemilu nomor 7 tahun 2017, sehingga mereka di perbolehkan hadir pada saat kampanye,” ucap Tito Karnavian.
Yang gak boleh dia (ASN) aktif dan mengelola kampanye dan ikut ber yel yel, cukup hanya sebatas mendengar visi misi kampanye saja untuk kepentingan referensi dia dalam memilih sosok pemimpin.
Tito juga menambahkan bila ada pelanggaran netralitas di pilkada tentu akan ada mekanisme yang akan di lalui untuk membuktikan bentuk pelanggaran tersebut.
Pihak inspektorat juga dapat melakukan langkah tanpa menunggu Bawaslu terkait dugaan dalam netralitas (ASN) tersebut. Namun sifatnya hanya administrasi saja tidak sampai pada sangsi pidana. Mantan Kapolri Tito Karnavian juga menjelaskan pentingnya untuk menjaga integritas.*
(zuma)
