BANGGAI — Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tengahmendesak Presiden RI Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra untuk segera melakukan evaluasi Ketua Gerindra Kabupaten Banggai Sulianti Murad.
Desakan tersebut diungkap Chaerul Salam, Koordinator AMPUH Sulawesi Tengah, Minggu, (13/4). Chaerul menilai Sulianti Murad Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, telah melakukan pengangkangan terhadap amanat konstitusi dengan menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) 5 April belum lama ini.
Chaerul sapaan akrab Irul menuturkan meskipun mangajukan gugatan hasil PSU itu merupakan hak konstitusional, akan tetapi ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih penting dari sekedar memuaskan hasratnya untuk berkuasa.
Bagi Irul mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kedua kalinya, adalah bagian dari cara halus Sulianti Murad menolak proses demokrasi di Kabupaten Banggai. Sebagai kader partai Gerindra, harusnya tidak mempertontonkan egoisnya.
“Sulianti Murad setidaknya harus mencontoh sikap Prabowo Subianto yang beberapa kali gagal dalam Pilpres, namun legowo dan mengakui kekalahan,” tandasnya.
Seharusnya, Sulianti Murad berjiwa besar dan bukan sebaliknya. Dengan adanya gugatan ini, rakyat seperti di pasung untuk tidak bisa kemana-mana atau beraktivitas membangun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hanya karena terjebak dengan gugatan kedua.
“Menggugat kembali itu, sama saja dengan menghambat roda pemerintahan di daerah,” tegasnya.
Selain menguras energi, pelaksanaan PSU Pilkada Banggai juga menguras anggaran daerah. Inilah yang menjadi pertimbangan kita bersama termasuk Presiden Prabowo. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Prabowo untuk tidak mengevaluasi Sulianti Murad sebagai anggotanya di tingkat daerah.
“Saya yakin pak Presiden tidak mau membela anggotanya yang menolak hasil PSU. Apalagi kalau sampai menjadi perusak demokrasi di daerah hanya karena hasratnya menjadi Bupati,” pungkasnya.*
(zuma)
