Selain itu, terdapat pula dua Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diantaranya:
- Maklan Balinggi, Kepala Desa Dolom, Kecamatan Lobu (SK Nomor: 400.10/2796/DPMD Tahun 2025)
- Laduna Tabunako, Kepala Desa Toili, Kecamatan Moilong (SK Nomor: 400.10/2794/DPMD Tahun 2025).
“Kepala Desa Dolom diberhentikan sementara karena kasus asusila dan Kepala Desa Toili diberhentikan karena kasus indisipliner,” ujar Kadis PMD.
Beliau menegaskan bahwa latar belakang pemberhentian ini bukan disebabkan oleh satu kasus tunggal, melainkan sejumlah pelanggaran dengan jenis dan tingkat kesalahan yang berbeda-beda.
“Setiap kasus kami tangani secara bertahap dan melalui proses administrasi dan mekanisme yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak ada tindakan yang diambil tanpa dasar hukum yang jelas,” ungkap Kadis PMD.
Kasus-kasus ini menjadi cermin bahwa pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak bisa dilonggarkan. Ia menambahkan bahwa langkah ini diharapkan menjadi contoh dan pengingat bagi kepala desa lainnya agar tetap menjunjung tinggi etika, aturan hukum, dan tanggung jawab jabatan.
Dinas PMD juga menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerja kepala desa dan perangkatnya akan terus dilakukan secara berkala, agar potensi pelanggaran bisa dicegah sedini mungkin.
Pemkab Banggai berharap agar keputusan ini menjadi peringatan bagi seluruh Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*
(zuma)
