BANGGAI — Upaya pemerintah daerah kabupaten banggai dalam menekan angka kemiskinan terus membuahkan hasil yang baik.
Data tersebut diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 Ruang Rapat Pahangkabotan Kantor Bappeda, Selasa (21/10).
Rakor mengusung tema “Integrasi Data dan Konversi Program untuk Eliminasi Kemiskinan Daerah,” menjadi wadah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan berbagai wilayah di kabupaten banggai.
Bupati Amirudin dalam arahannya mengatakan angka kemiskinan kabupaten banggai saat ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut angka kemiskinan kabupaten banggai mengalami penurunan.
Bupati menjelaskan berdasarkan data BPS, tahun 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,94%, kemudian turun sebesar 0,38 persen, poin menjadi 6,56% pada tahun 2024. Kemudian pada bulan Maret 2025, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 6,23% atau turun 0,33 poin dari tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah kalau kita sandingkan dengan kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, kita berada pada urutan pertama dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucapnya.
Bupati menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan memerlukan kerja sama erat dari seluruh elemen pemerintah daerah, lembaga vertikal, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat.
“Saya berharap kita dapat mengindentifikasi secara akurat akar permasalahan kemiskinan yang spesifik di wilayah kita. Kemudian, mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan termasuk program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan dasar,” tegasnya.
Bupati juga berharap dorongan dari seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan inovasi kebijakan yang lebih tajam serta berbasis data by name by address. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran, konvergen, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.
Dalam rakor itu Bupati Amirudin juga menegaskan pada seluruh camat agar kegiatan pembangunan fisik di wilayah masing-masing tidak lagi menggunakan sistem kontraktual. Ia meminta agar kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pola padat karya, di mana pekerjaan dilakukan langsung oleh masyarakat setempat.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan itu, Bupati Amirudin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pendamping Kecamatan secara simbolis pada para pendamping kecamatan yang terpilih.
Rapat koordinasi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi dan perumusan kebijakan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan kemiskinan.
Dengan sinergi yang solid, integrasi data yang valid, dan program yang terarah, pemerintah kabupaten banggai optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.*
(zuma)
