BANGGAI — Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menggelar rapat koordinasi (rakor) di salah satu hotel di Kota Luwuk, Senin (17/11).
Rakor tersebut dalam rangka evaluasi sejauh mana capaian program prioritas nasional Asta Cita Presiden RI di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Di hadiri sejumlah pejabat Forkopimda antaranya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim, Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Nuzul Rahmat, Kepala Staf Kodam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu Wilayah Sulteng dan Sulbar Yudhi Riandy.
Dalam Rakor tersebut sekaligus merumuskan langkah langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan 100 persen program Asta Cita pada tahun 2026 di Provinisi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 harus dilihat sebagai peluang untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih (KMP), dan program ketahanan pangan.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini bukanlah sebuah krisis fiskal, tetapi bagian dari strategi perencanaan,” ujar Gubernur Anwar Hafid. Ia menjelaskan, dana transfer ke daerah (TKD) tahun depan menurun hingga 40 persen, namun anggaran untuk kementerian/lembaga yang menyokong program Asta Cita meningkat hingga dua kali lipat. “Artinya apa, kita di daerah harus punya kreativitas yang kuat untuk bisa mengambil dana yang dua kali lipat di kementerian itu melalui program Asta Cita,” terang Gubernur.
Solusi dari kebijakan pemangkasan anggaran tersebut, kata Gubernur, yaitu dengan memasifkan program-program yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Sepanjang program Astacita itu kita ajukan, maka dana pasti akan meluncur ke daerah,” ujarnya.
Untuk program makan bergizi gratis (MBG), mislanya, Gubernur Anwar menargetkan semua sekolah di Sulteng sudah harus terlayani program MBG pada tahun 2026. Begitu juga dengan program prioritas lainnya. “Kalau ini terjadi, saya yakin dan percaya, anggaran besar yang akan masuk di Sulawesi Tengah akan menggerakkan roda ekonomi daerah,” terangnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa setiap program yang dibuat harus memberi manfaat langsung pada warga miskin. “Setiap program harus menyentuh langsung ke rakyat miskin. Kalau tidak ada, tolak,” tegas Gubernur Anwar.
Ia berharap kerja sama yang baik dari semua kepala daerah, bagaimana caranya supaya Astacita Presiden RI (Prabowo) pada tahun 2026 bisa terwujud 100 persen di Sulawesi Tengah,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah menandatangani MoU tentang sinkronisasi data spasial dan tekstual menuju kebijakan satu peta : Sulteng Satu Data Pertanahan.
“Ke depan, kepala daerah sudah bisa punya peta terkait objek pajak seperti yang dimiliki BPN. Jadi, kalau ada kasus tanah, tinggal buka aplikasinya,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah memaparkan capaian program prioritas nasional di wilayahnya masing-masing. Hasil rakor evaluasi pelaksanaan program Asta Cita akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.*
(zuma)
