BANGGAI — Meskipun belum sempat mengunjungi langsung Kantor PLN Bunta yang sebelumnya telah direncanakan saat bertandang ke wilayah Bunta, Nuhon dan Simpang Raya belum lama ini.
Namun perhatian dan atensi anggota DPR RI Beniyanto Tamoreka untuk terus mendorong peningkatan pelayanan diwilayah kerja PLN Bunta meliputi Nuhon dan Simpang Raya terus menjadi fokusnya.
Kurang lebih satu tahun PLN Bunta pasca kekosongan pejabat lama mutasi ke area PLN Toili sampai dengan saat ini belum ada pejabat definitif sebagai pengendali manajemen pelayanan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan PLN Bunta meliputi Kecamatan Simpang Raya dan Nuhon.
Kekosongan pimpinan definitif PLN Bunta bukan tak mungkin tidak berdampak pada manajemen pelayanan berbasis kinerja dalam memberikan hak – hak pelanggan dan peningkatan kualitas PLN di wilayah Bunta, Nuhon dan Simpang Raya.
Menanggapi itu, anggota DPR RI Komisi XII membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Beniyanto Tamoreka dalam kesempatan wawancara di Hotel Estrela, Rabu (18/3) malam mengaku sudah bertemu salah satu pejabat PLN untuk memperbaiki pelayanan mereka di zona – zona yang ada.
“Sudah, saya sudah ketemu dengan salah satu pejabat PLN untuk memperbaiki pelayanan mereka, ” ujarnya.
Beniyanto mengaku dari segi pembangkit kita sudah maksimal dan bagus, sudah mencukupi suplay listrik dengan adanya dukungan suplay energi listrik dari PLTG, PLTA dan PLTD.
Walau dukungan suplay energi listrik PLTA dari Kabupaten Poso hanya sampai di Kabupaten Tojo Una Una, tapi dukungan energi listrik kita masih sangat bagus di suplay dari PLTG, PLTA dan PLTD.
“Untuk pemakaian KWH dan pemakaian energi listrik kita sudah tercukupi,” ucapnya.
Hanya saja dari sisi instalasi jaringan yang yang masih menjadi gangguan dan perlu perbaikan. “Tapi kalau untuk ketersediaan pembangkit, kita sudah tercukupi karena dukungan PLTG, PLTA dan PLTD,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pelayanan petugas PLN Bunta pada masyarakat dan pelanggan harus diperbaiki. Kami berharap tidak terjadi lagi kejadian – kejadian seperti kemarin, “Lakukan pelayanan yang baik secara persuasif dengan masyarakat, kalau ada gangguan jaringan lakukan sosialisasi dengan baik dan persuasif dengan masyarakat,” tegasnya.
Dan yang terpenting dalam memberikan pelayanan pada masyarakat petugas PLN Bunta jangan pernah mengeluarkan bahasa atau kalimat yang menyakitkan hati masyarakat. “Ini saya ingatkan dan sangat harapkan agar menjaga pelayanan yang baik tidak mengeluarkan bahasa menyakitkan masyarakat,” tandasnya.
Dalam catatan jurnalis media ini pada akhir tahun 2025 tepatnya Jumat 18 November puluhan masyarakat Kelurahan Bunta II melakukan aksi bakar ban bekas di Jalan Transsulawesi kompleks Jembatan Besi Bunta memprotes kinerja PLN akibat listrik yang kerap padam di waktu tidak menentu dan relatif lama.
Tak hanya itu pada awal Ramadhan tahun ini (2026) puluhan warga Desa Bohotokong menyeruduk langsung Kantor PLN Bunta beralamatkan di Kompleks Lapangan Sepak Bola Bunta melakukan protes padamnya listrik menganggu kenyamanan warga dalam melaksanakan aktifitas ibadah puasa.
Kembali mengganggap pihak PLN tidak komitmen warga Desa Bohotokong melakukan aksi bakar ban bekas di Jalan Transsulawesi pada Rabu (18/3) malam buntut kekecewaan mereka yang menilai PLN tidak komitmen dalam memberikan hak pelanggan karena masih terjadi pemadaman listrik membuat membuat ketidaknyamanan warga saat intensitas kesibukan jelang lebaran yang membutuhkan kestabilan listrik didesa itu.
Kepala PLN Ampana
Dari rentetan protes dan kekecewaan masyarakat pelanggan PLN sangat kompleks dengan sikap Kepala PLN Ampana yang terkesan tak bersahabat dengan wartawan yang enggan melayani konfirmasi berkaitan aksi protes masyarakat terhadap kinerja pelayanan mereka sendiri. Sebagai wilayah yang menaungi pelayanan PLN Bunta, kontak nomor telepon whatsaap Kepala PLN Ampana susah terhubung oleh wartawan media ini guna meminta penjelasan dan konfirmasi. Padahal penjelasan dan konfirmasi untuk mendapatkan kebutuhan bahan jurnalistik seputar pelayanan mereka sangat penting untuk diketahui publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.*
(zuma)
