BANGGAI — Keluhan salah satu wartawan di banggai terkesan berlebihan menyusul pemberitaan dari sebuah media online yang dinilai menyudutkan salah satu ajudan bupati banggai.
Sebuah berita berjudul “Peliputan Doorstop Terganggu, PWI Banggai Minta Bupati Banggai Tegur dan Evaluasi Ajudan ‘Sok” Jago” isi pada berita tersebut justru tidak memiliki dasar kuat dan jauh kenyataan lapangan saat sejumlah wartawan tengah melakukan peliputan.
Dimana moment pelantikan pejabat tinggi pratama lingkup pemda banggai oleh bupati banggai berlangsung di ruang rapat umum, Kamis (19/2). Sejumlah wartawan pun tak mau kehilangan moment penting bertepatan pada hari pertama puasa ramadhan 1447 hijriyah.
Dalam perjalanan peliputan itu, seorang wartawan mengaku mendapat hal tidak menyenangkan dari seorang ajudan saat melakukan peliputan. Namun di balik tudingan terkesan tendesius itu hanya lebih pada penggiringan opini karena faktanya belasan wartawan lain yang meliput rangkaian kegiatan pelantikan merasa baik baik saja dan semuanya berjalan dengan normal.
Apa yang di keluhkan seorang wartawan hingga tayang dalam sebuah berita online yang menjurus pada tindakan kasar ajudan sangatlah tidak mendasar dan subjektif yang bisa berdampak menggiring opini liar mencederai hak hukum orang serta nama baik pribadi dan institusi.
Karena dari sejumlah wartawan yang meliput merasa semuanya berjalan dengan apa adanya dan nyaman melakukan kegiatan jurnalisme, kendatipun ada pengaturan area bagi wartawan baik dalam ruangan dimaksudkan agar pengambilan gambar dan peliputan pelantikan teratur dan tertib tidak grasa grusu.
Bahkan usai pelantikan dalam ruangan, wartawan yang melakukan wawancara cegat mendapat porsir yang tak lepas dari pengaturan ajudan agar posisi wartawan dan narasumber (bupati) relatif lebih nyaman baik dari sisi wawancara mendapatkan materi berita dengan perangkat handphone merecord isi wawancara.
Dengan kondisi yang ada justru sangat berbalik dengan apa yang menjadi isi pemberitaan salah satu media online yang terkesan menjus ajudan yang bisa berdampak pada reputasi tidak baik hingga melahirkan multitafsir di kalangan publik dan pembaca.
Menanggapi itu disampaikan salah satu wartawan media online Banggai Times, Naser Kantu yang kebetulan berada di lokasi peliputan hinggah berlanjut doorstop. Naser mengaku bahwa situasi dalam ruangan berjalan normal dan tidak seperti yang diberitakan salah satu media online mengutip judul berita “Peliputan Doorstop Terganggu, PWI Banggai Minta Bupati Banggai Tegur dan Evaluasi Ajudan ‘Sok” Jago”.
Sambung Naser menjelaskan saat itu dirinya berada dekat yang bersangkutan (Amrillah Mokoagow). Saat itu semua wartawan ada dalam ruangan pelantikan melakukan peliputan. Sepengetahuan Naser tidak ada ajudan melarang apalagi sampai berteriak melarang wartawan meliput atau menyuruh keluar dari area peliputan kata dia.
Justru yang ada ajudan memberikan arahan menempatkan awak media pada area yang tepat untuk pengambilan foto dan mengambil bahan liputan agar tidak mengganggu prosesi pelantikan dipimpin bupati banggai. “Jadi menurut saya apa yang diberitakan itu terlalu dibesar-besarkan,” jelasnya.
Senada wartawan Sulteng Times, Andika mengatakan agenda doorstop berlangsung baik dan kondusif, tidak ada tindakan kasar. “Doorstop berjalan baik dan tidak ada yang mendorong atau tindakan kasar pada wartawan dalam ruangan saat meliput. Bahkan ajudan bupati memegang tangan yang bersangkutan (Amrilah Mokoagow) secara perlahan sembari tersenyum,” ucapnya.
Mengamati penggalan video terlihat sejumlah wartawan tengah mewawancarai bupati di luar ruang rapat. Saat itu ajudan secara perlahan sembari tersenyum mengisyaratkan agar perangkat record berupa handphone tidak berada dekat dengan badan narasumber untuk memungkinkan kenyamanan narasumber dan para wartawan selama audiens berlangsung.
Menanggapi keluhan seorang wartawan tersebut, salah satu owner dan juga terasbanggai.com, Budi Sahari mengatakan bahwa tidak ada kejadian luar biasa dalam sesi doorstop maupun saat dalam ruangan. Menurutnya, bupati banggai saat itu hanya menjelaskan rencana seleksi terbuka untuk 15 kepala perangkat daerah. “Bagi saya, wajar jika ada teguran ketika narasumber merasa kurang nyaman. Dan saya melihat langsung, yang bersangkutan hanya diarahkan secara perlahan,” tutup Budi menjelaskan.*
(zuma)
