DPRD Banggai

Komisi I DPRD Banggai Fasilitasi Polemik Batas Desa, Lisa Sundari : Agar Ada Kepastian Hukum

Zulkifly Mangantjo
3
×

Komisi I DPRD Banggai Fasilitasi Polemik Batas Desa, Lisa Sundari : Agar Ada Kepastian Hukum

Sebarkan artikel ini
Tapal batas
Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari turun langsung memfasilitasi penyelesaian polemik tapal batas dua desa di wilayah kecamatan toili barat.

BANGGAI — Komisi I DPRD Kabupaten Banggai turun langsung memfasilitasi penyelesaian batas desa antara Desa Rata dan Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Rabu (22/7).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Lisa Sundari mengatakan proses penyelesaian itu dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupatan Banggai menyelesaikan batas wilayah kedua desa tersebut.

Sambung Lisa penyelesaian tapal batas desa ini sangat penting kata dia, untuk mencarikan solusi agar persoalan menyangkut tapal batas dua desa ini dapat selesai dengan baik dan tidak  berkepanjangan.

Proses penyelesaian tapal batas ini juga melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes) Rata dan Pasir Lamba, tokoh masyarakat serta pihak terkait mendengarkan tanggapan dan pokok – pokok pikiran mereka. 

Baca Juga :  Komisi I DPRD Banggai Tinjau Jalur Pipa Pertamina EP Yang di Keluhkan Warga, Polsek Toili Lakukan Pengawalan

Lisa menegaskan bahwa persoalan batas wilayah ini tidak boleh hanya dibiarkan berlarut-larut begitu saja harus ada kepastian hukum. Karena dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Olehnya kami selaku wakil rakyat Komisi I DPRD Banggai dan Tim Pemda Banggai turun langsung memfasilitasi polemik kedua desa tersebut, mendudukan persoalan secara objektif agar ada solusi menyangkut tapal batas dua desa tadi.

Baca Juga :  Dewan Banggai Janji Agendakan RDP Bahas Soal RSUD Luwuk

“Ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat bersama Pemda Banggai turun ke lokasi memfasilitasi penyelesaian tapal  batas agar ada solusi,” ujarnya.

Dan yang terpenting jangan sampai ada pihak yang terprovokasi karena hanya berdampak buruk pada kondisi sosial di masyarakat terganggunya keberlangsungan ekonomi dan aktifitas masyarakat. 

“Makanya kami hadir disini memfasilitasi permasalahan yang ada mencarikan solusi agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan desa,” tuturnya.(*)

(zuma)

error: Content is protected !!