Kedua oknum ASN tersebut di laporkan terkait pelanggaran netralitas ASN. Dimana keduanya secara terang terangan mengkampanyekan paslon kandidat tertentu melalui akun sosial media (sosmed).

“Kedua oknum ASN ini secara terang terangan mengakampanyekan dukungan pada salah satu paslon di Pilkada Banggai 2024 melalui sosmed,” ujar Atriani Tim Hukum paslon AT-FM, Rabu 20 November 2024.

Sambungnya laporanya sudah kami masukan ke Bawaslu Banggai. Dan bagimana nantinya kita percayakan saja pada Bawaslu Banggai untuk melakukan prosesnya.*

(zuma)

Artikel Terlibat Politik Praktis Oknum ASN Dilaporkan Tim Hukum Paslon AT-FM ke Bawaslu Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Pantauan awak media ini baliho berukuran kurang lebih 1×2 meter bertuliskan SAYA ASN SAYA NETRAL Jika Tidak Netral Maka Saya Akan Dibebastugaskan Dari Jabatan (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2024).

Begitulah kalimat tertulis dalam baliho yang keberadaanya terpasang di pagar rumah, sisi bangunan rumah warga serta di ruang terbuka.

Untuk mengetahui sejauh mana keberadaan baliho, apakah memang sengaja di pasang penyelanggara pemilu sebagai imbauan netralitas ASN yang juga punya hak suara, ataukah sangaja di pasang pihak lain dengan tujuan tertentu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Ridwan di konfirmasi via telepon whatsaap mengatakan bahwa baliho itu bukan milik kami (Bawaslu).

“Baliho itu bukan Bawaslu punya,” ucapnya lewat sambungan telepon, Jumat (25/10) malam.

Nah banyak pertanyaan apakah Bawaslu punya kewenangan untuk melepas baliho itu. Ia berujar bahwa kami (Bawaslu) tidak punya kewenangan melepas baliho itu. 

“Kami juga khawatir kalau kami lepas secara sepihak begitu, kita kan tidak tau siapa yang punya (baliho) itu,” ujarnya.

Ridwan Ketua Bawaslu Banggai juga menanggapi baliho salah satu kandidat di pilkada banggai yang terpasang di beberapa titik di ruang publik.

Dimana dalam baliho tersebut, terdapat gambar foto salah satu pasangan kandidat terpampang bersama salah satu ketua umum partai politik sekaligus presiden terpilih.

“Itu juga salah satu yang telah kita inventarisir, itu kan baliho yang lama. Nah yang baru ini itukan ucapan selamat sebagai Ketua DPC,” ujarnya. 

Nah kalau ucapan selamat kata dia itu sah sah saja, selaku Ketua DPC, kalau yang lama (baliho) itu kita tidak bisa menafsir, karena itu sebelum penetapan calon, “Nah kewenangan kita untuk menurunkan itu nanti di massa tenang sebelum voting day,” akunya.

Jadi kesimpulannya terkait baliho netralitas ASN bukanlah kewenangan dari Bawaslu Banggai untuk menurunkan itu, begitu pula baliho kandidat yang terdapat dalam satu gambar dengan presiden terpilih yang kata dia nanti akan di tertibkan pada massa tenang baru kita turunkan.

Mendagri RI

Terpisah keberadaan baliho netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di nilai terkesan menakut nakuti para ASN yang juga punya hak suara.

Kalau mengutip pernyataan Mendagri RI Tito Karnavian dari sebuah kanal yutub saat menggelar rapat koordinasi penyelenggara pemilu serentak tahun 2024.

Mendagri RI Tito Karnavian menyebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menghadiri kampanye pemilihan kepala daerah.

Menurut Tito Karnavian bahwa ASN memiliki hak suara berbeda dengan TNI – Polri. Meski di perbolehkan hadir pada kampanye akan tetapi peran ASN hanya sampai dengan mendengarkan visi misi calon pemimpin saja.

“Karena rekan rekan ASN memiliki hak pilih dalam undang undang baik pilkada maupun pemilu nomor 7 tahun 2017, sehingga mereka di perbolehkan hadir pada saat kampanye,” ucap Tito Karnavian.

Yang gak boleh dia (ASN) aktif dan mengelola kampanye dan ikut ber yel yel, cukup hanya sebatas mendengar visi misi kampanye saja untuk kepentingan referensi dia dalam memilih sosok pemimpin.

Tito juga menambahkan bila ada pelanggaran netralitas di pilkada tentu akan ada mekanisme yang akan di lalui untuk membuktikan bentuk pelanggaran tersebut. 

Pihak inspektorat juga dapat melakukan langkah tanpa menunggu Bawaslu terkait  dugaan dalam netralitas (ASN) tersebut. Namun sifatnya hanya administrasi saja tidak sampai pada sangsi pidana. Mantan Kapolri Tito Karnavian juga menjelaskan pentingnya untuk menjaga integritas.*

(zuma)

Artikel Maraknya Baliho Netralitas ASN Bawaslu Banggai Sebut Bukan Produk Kami, Mendagri RI ASN Boleh Hadir Kampanye pertama kali tampil pada Dikte News.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dalam sambutan, usai mengukuhkan dan mengambil sumpah jabatan 65 orang Pejabat Eselon II, III dan IV termasuk satu orang Pejabat Tinggi Pratama dan satu Staf Khusus (Stafsus) Kepemudaan dan Olahraga.

Pelantikan para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional seperti biasa, berlangsung di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Kawasan Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Kamis 4 Desember 2024.

Bupati Amirudin dalam pesanya menitikberatkan bagi para pejabat dan seluruh ASN Lingkup Pemda Banggai, untuk tidak menjadi orang sombong dengan jabatan, pada akhirnya dapat menghancurkan kita sendiri, termasuk yang suka dengan puji – pujian.

Artikel Pesan Bupati Amirudin Pejabat ASN Pemda Banggai Jangan Sombong Hindari Puji Pujian dan Jangan Persulit Masyarakat pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 itu memuat agenda sosialisasi dan monitoring evaluasi implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Bupati Amirudin bersama Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Sekretaris Daerah, Ir. Abdullah Ali., M.Si, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan pejabat eselon bersama Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar dan ketua-komisi DPRD menjadi peserta dalam rakor tersebut. 

Artikel Rakor Dengan KPK RI, Bupati Ingatkan ASN Hindari Gratifikasi pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebagai wujud nyata, Bapenda Banggai meluncurkan inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) tepat waktu Bagi ASN, atau disingkat, BAPANTAU ASN.

Launching inovasi berlangsung di Graha Pemda, Kamis (4/8), di hadiri Bupati Banggai Amirudin, Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, para kepala OPD/Badan, Para camat, serta Aparatur Sipil Negara.

Artikel ASN Jadi Corong Ketaatan Bayar Pajak pertama kali tampil pada Dikte News.