Penolakan tersebut buntut keterlambatan waktu hinggah berimbas di tolaknya pengesahan APBD Perubahan tahun 2023 Kabupaten Banggai oleh Pemrov Sulteng.

Ketua DPRD Banggai Suprapto di konfirmasi via telepon whatsaap, Jumat (13/10) membenarkan penolakan tersebut. Dirinya mengaku penolakan itu sedang di tindak lanjuti ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. “Jadi tidak perlu di jadikan polemik,” ujarnya.

Sambungnya keterlambatan itu karena kebiasaan jadwal dan dokumen itu mepet mepet seperti itu, “Saya juga tidak perlu menguraikan secara detail, misalnya kronologis, tapi poin secara umum seperti itu,” ungkapnya.

Makanya kemarin juga situasinya sudah sangat politis, tapi nanti kalau saya uraikan secara totalitas nantinya jadi gaduh. Bukan hanya kesalahan legislatif tapi semuanya jadi salah.

“Tapi makanya saya siap jadi tumbalnya gak apa apa yang penting semuanya di carikan solusi kemudian secara kedalam ya begitu kondisinya,” terangnya. Bayangkan kata dia, kalo APBD itu terlalu mepet bagaimana kondisinya.

Artikel Pemprov Sulteng Tolak APBD Perubahan Tahun 2023, Ketua DPRD Banggai Saya Jadi Tumbal Gak Apa Apa Asal Semua Dicarikan Solusi pertama kali tampil pada Dikte News.

Aleg DPRD Banggai Lenni Liyanto yang juga anggota Komisi III asal daerah pemilihan (dapil) dua banyak menerima usulan skala prioritas saat bertatap muka dengan masyarakat Desa Matabas, Longgolian dan Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai.

Kepada Dikte News, Kamis (03/8) Aleg DPRD Banggai Lenni Liyanto sapaan akrab Ci Ayet mengatakan, usulan yang sampaikan masyarakat, semuanya tergolong mendasar karena berkaitan dengan sumber kehidupan pada sektor pertanian.

Lalu apa saja usulan warga yang mengapresiasi kunjungan reses wakil rakyat ke tiga desa itu ? Ci Ayet menuturkan usulan mereka sangat bertalian dengan ketahanan pangan yang membutuhkan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang antaranya jalan usaha tani dan juga bibit pertanian.

Apa yang mereka usulkan itu kata Srikandi Nasdem ini, sangat beralasan. Seperti jalan usaha tani, tujuanya untuk memudahkan akses perekonomian warga secara umum dan membantu mobilisasi hasil pertanian karena di tunjang jalan yang baik.

“Jadi asas manfaat itu tidak hanya di nikmati satu dua orang, kelompok atau golongan saja, namun secara umum bisa di rasakan masyarakat setempat terlebih mereka yang punya lokasi pertanian,” ujarnya.

Artikel Reses Aleg DPRD Banggai Yenni Liyanto di Tiga Desa, Jalan Usaha Tani Dan Bibit Pertanian Jadi Skala Prioritas pertama kali tampil pada Dikte News.

Pasalnya perusahaan yang beroperasi di Desa Teku, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai di tenggarai berdiri di atas Eks Das (Daerah Aliran Sungai).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Banggai melalui Komisi II di Ketuai Sukri Djalumang Selasa 18 Juli 2023. Terungkap Perusahaan PT. Teku Sirtu Utama dengan produksi 350 ton perhari hanya mengandalkan dokumen UKL – UPL bukan dokumen AMDAL.

Sementara Kepala Desa Teku, Jufri A.Lasandre yang dimintakan klarifikasinya mengatakan, jika kegiatan normalisasi pelurusan aliran sungai Desa Teku tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan dasar rekomendasi itu, sehingga dia berani melibatkan PT TSU melakukan kegiatan normalisasi pelurusan DAS dengan alasan untuk mencegah terjadi banjir.

Artikel Diduga Gunakan Eks DAS, Komisi II DPRD Banggai Akan Tinjau Pabrik Sirtu PT TSU pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut akan berlangsung di Ruangan Sidang DPRD Banggai yang di mulai pukul 10.00 Wita.

Paripurna tersebut terkait penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dan juga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.*

(zl/*)

Artikel Besok DPRD Banggai Paripurna LKPD Tahun Anggaran 2022 pertama kali tampil pada Dikte News.

Di salah satu grup whatsaap (Info Bunta) Siti Aria menyoroti penerangan listrik PLN di wilayah Bunta bersaudara (Bunta, Nuhon dan Simpang Raya) yang biasanya padam di waktu tak menentu.
“Bunta, Nuhon, Simpang Raya so bole beli lampu petromax yg pake spritus kong pompa,” tulisnya dalam komentar.

Pernyataan Siti Aria pun langsung mendapat sorotan warga grup. Dari sekian komentar menuliskan, “Layakah seorang aleg yg duduk lewat suara masyarakat memberikan solusi kepada masyarakat dengan komentar seperti ini,” tulis @khanaya.

Siti Aria pun membalasnya dengan menuliskan, “Mybe yes mybe no tergantung nawaitunya dalam berstatmen,” tulisnya dengan emoji senyum dan maaf.

Artikel Viral !! Komentar Siti Aria Aleg DPRD Banggai Fraksi PDIP Suru Beli Petromaks, Akunya Sindiran Dalam Candaan pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebelumnya Komisi I DPRD Banggai telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak masyarakat yang mengadukan lahan mereka di lalui pipa PT Pertamina EP tapi belum di bayarkan.

Kapolsek Toili Iptu Nanang Afrioko, SH MH yang ikut mendampingi Komisi I DPRD Banggai dalam rangka survey lapangan lokasi jalur pipa Pertamina EP Donggi Matindok Field sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat beberapa waktu lalu.

Berkaitan dengan itu, Kapolsek Iptu Nanang Afrioko menyebutkan bahwa saat kunjungan tersebut membahas permasalahan sengketa lahan antara Pertamina EP Donggi Matindok Field dengan masyarakat, Senin (5/06/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap, Kejari Banggai, Danramil 1308-03/Batui-Toili Kapten Inf. DK Basuki, FM Pertamina EP Donggi Matindok bersama managemen, serta masyarakat dan saksi-saksi.

Iptu Nanang mengatakan bahwa dalam survey lapangan ini tidak ada perdebatan karena hanya mengumpulkan keterangan saksi maupun dokumen kepemilikan lahan.

“Hasil survey ini selanjutnya akan dikaji dan dirapatkan kembali di DPRD Banggai,” ujar mantan Kapolsek Bunta.

Kapolsek Iptu Nanang berharap, jika perselisihan ini dibiarkan terus larut, maka tak menutup kemungkinan akan merembes pada konflik horizontal yang berkepanjangan tanpa penyelesaian, meski TNI-Polri senantiasa selalu hadir menengahi.

“Meski tak dapat turut campur mengenai status lahan, namun kepolisian tak akan membiarkan adanya ancaman yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban,” tandasnya.*

(zl)

Artikel Komisi I DPRD Banggai Tinjau Jalur Pipa Pertamina EP Yang di Keluhkan Warga, Polsek Toili Lakukan Pengawalan pertama kali tampil pada Dikte News.

Dialog mengusung tema “Inovasi Masyarakat Adat Saluan Dalam Pembangunan Desa di Era Modern” berlangsung di Desa Simpang 1, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Selasa (07/03/2023).

Narusumber aleg DPRD Banggai Irwanto Kulap pada dialog di gagas Pemdes Simpang 1, banyak sekali menyerap aspirasi warga adat dan tetua adat meliputi desa (Simpang I, Simpang II, Dowiwi, Mantan A, Doda Bunta, Gonohop dan Lokait).

Irwanto Kulap yang juga Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai juga menerima ragam saran konstruktif dari para Kades dan BPD tujuh perwakilan desa.

Artikel Pertajam Regulasi Adat, Aleg DPRD Banggai Irwanto Kulap : Tanpa Kecuali Agar Punya Hak Yang Sama pertama kali tampil pada Dikte News.

Dua regulasi itu di sahkan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, Selasa (14/02/2023) bertempat di gedung DPRD Banggai.

Kedua Raperda yang di inisiasi Pemkab Banggai tersebut, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kabupaten Banggai dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

Dengan disahkannya Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka akan ada penambahan dua perangkat daerah baru di lingkup Pemkab Banggai.

“Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terpisah dari Satpol PP, selanjutnya Badan Riset dan Inovasi Daerah, terpisah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” ujar Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili saat menyampaikan pendapat akhir Bupati Banggai pada Paripurna siang itu.

Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu berdiri sendiri agar pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan inovasi lebih terfokus dan optimal.

Pembagian urusan pemerintahan ini juga menjadi alasan terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sebelumnya merupakan salah satu Bidang di Satpol PP.

Pengesahan dua Raperda tersebut, kata Wabup, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan produk hukum, juga sebagai instrumen yang jelas dan mengikat agar segala sesuatu yang dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam prosesnya, kedua Raperda tersebut telah melalui sejumlah pembahasan dan fasilitasi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, melalui Perda Penyelenggaraan Pariwisata, Dinas Pariwisata Banggai mengemban tugas untuk menerapkan tata kelola kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata di Banggai.

“Peningkatan kualitas penyelenggaraan pariwisata dilakukan melalui pemenuhan standar pelayanan, sarana dan prasarana, keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital,” kata Wabup Furqanuddin.

Di samping itu, penyelenggaraannya harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai.

Dalam Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai Suprato, semua fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap dua Raperda tersebut.

Rapat Paripurna DPRD Banggai juga dihadiri oleh Wakil Ketua 1 DPRD Batia Sisilia Hadjar, Wakil Ketua 2 DPRD Samsulbahri Mang, pimpinan OPD terkait, serta pejabat Forkopimda Banggai.*

(zl/*)

Artikel DPRD Banggai Sahkan Raperda, Dua Perangkat Daerah Terbentuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Pemantauan tahapan hinggah pelaksanaan Pilkades di lakukan langsung Komisi I DPRD Banggai membidangi Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, selama sepekan terhitung mulai 31 Oktober sampai dengan 5 November 2022.

Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap kepada diktenews, Rabu 2 November 2022 menjelaskan, tujuan monev tersebut adalah pemantauan tahapan distribusi logistik dan penguatan panitia pilkades dalam melaksanakan kegiatan.

Kami sebagai Komisi I DPRD Banggai memberikan suport pada panitia untuk melaksanakan semua aturan aturan yang berkaitan dengan Perda dan Perbub tentang Pilkades.

“Intinya jangan keluar dari regulasi yang menjadi pedoman dalam pilkades,” ujar Irwanto Kulap yang juga Sekretaris Fraksi Golkar Banggai.

Sambung Irwanto Kulap dalam monev ini juga bertujuan untuk meminimalisir persoalan dalam pilkades di tahun 2022. Menurut Wanto sapaan Irwanto Kulap, dimana sebelumnya pelaksanaan pilkades tahun 2021 banyak masalah yang timbul sejak tahapan sampai dengan hasil pilkades.

“Insya allah di tahun 2022 ini hal – hal yang pernah terjadi di tahun 2021 jadikan pengalaman pelaksanaan kegiatan pilkades 2022,” pungkasnya.*

(zl/*)

Artikel Komisi I DPRD Banggai Pantau Langsung Pilkades 2022 pertama kali tampil pada Dikte News.