Tim Penyidik Kajari Banggai saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Talud Pengaman Pantai Desa Gorontalo, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai tahun anggaran 2020/2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Banggai Raden Wisnu Bagus Wicaksono, SH. M.Hum melalui Kasi Intelijen Firman Wahyudi, SH dalam rilisnya di terima Dikte News mengatakan, akan menerapkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pihak tertentu yang coba melakukan Obstruction Of Justice.

Dalam perkembangan penanganan penyidikan sebut Firman Wahyudi di dapati informasi valid, bahwa ada pihak tertentu yang menghubungi saksi agar tidak menyerahkan dokumen terkait tindak pidana korupsi a qua dan tidak menghadiri panggilan penyidik.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),” jelasnya.

Ia menegaskan agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.*

(zl/*)

Kunjungi kami di Google News

Artikel Ada Upaya Penghalangan Kasus Korupsi Proyek Talud, Kejari Banggai Ingatkan Hargai Proses Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

“Tegakkan aturan, jangan berpihak. Kalau kita sudah berpihak, tentunya lain cerita lagi, kita pasti akan dihujat,” ujar Wabup Furqanuddin pada pelantikan PPS Se-Kabupaten Banggai sekaligus apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pelaksanaan pemilu 2024, Selasa (24/1/2023) sore, bertempat di Alun-alun Bumi Mutiara Luwuk.

Terselenggaranya pemilu yang berkualitas, menurut Wabup, ditentukan oleh kemampuan PPS dalam melaksanakan tugas secara transparan. “Dan tentunya, yang paling utama adalah menegakkan aturan perundang undangan,” ujar Wabup Furqanuddin.

Wabup Furqanuddin mengingatkan bahwa kerja kerja PPS tidak hanya diawasi oleh Panwas atau institusi lain, tetapi dipantau langsung oleh masyarakat. Mengingat, akses terhadap media informasi dan komunikasi saat ini begitu mudah dan cepat, serta telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai.

Kepada para anggota PPS, wabup berharap, “Mudah-mudahan amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik agar kita dapat menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Artikel Wabup Furqanuddin Ingatkan PPS Hasilkan Pemilu Berkualitas pertama kali tampil pada Dikte News.

“Tegakkan aturan, jangan berpihak. Kalau kita sudah berpihak, tentunya lain cerita lagi, kita pasti akan dihujat,” ujar Wabup Furqanuddin dalam acara pelantikan PPS se-Kabupaten Banggai sekaligus apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pelaksanaan pemilu 2024, Selasa (24/1/2023) sore, bertempat di Alun-alun Bumi Mutiara Luwuk.

Terselenggaranya pemilu yang berkualitas, menurut Wabup, ditentukan oleh kemampuan PPS dalam melaksanakan tugas secara transparan. “Dan tentunya, yang paling utama adalah menegakkan aturan perundang undangan,” ujar Wabup Furqanuddin.

Wabup Furqanuddin mengingatkan bahwa kerja kerja PPS tidak hanya diawasi oleh Panwas atau institusi lain, tetapi dipantau langsung oleh masyarakat. Mengingat, akses terhadap media informasi dan komunikasi saat ini begitu mudah dan cepat, serta telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai.

Kepada para anggota PPS, wabup berharap, “Mudah-mudahan amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik agar kita dapat menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Artikel Wabup Furqanuddin Ingatkan PPS Tegakan Aturan dan Jangan Berpihak pertama kali tampil pada Dikte News.