Dana penyertaan modal Pemda Kabupaten Banggai milyaran rupiah pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2019.

Konfrensi pers dipimpin Wakapolres Banggai Kompol Margiyanta SH, MH, didampingi Kasat Reskrim AKP Tio Tondy, Kasi Humas Iptu Al Amin S. Muda, Kanit Tipikor Iptu Gede Wira Hendana Putra dan penyidik Tipikor Satreskrim.

Kasat Reskrim AKP Tio Tondy mengatakan AA selaku Direktur PDAM periode 2017 sampai dengan 2021 kita tetapkan sebagai tersangka. Sambungnya pada tahun 2019, Pemda Banggai mengalokasikan penyertaan modal pada PDAM Banggai senilai Rp 4 Miliyar. Kemudian pada 3 Desember 2019 dana tersebut di transfer ke rekening PDAM Banggai.

Tersangka AA selaku Direktur PDAM Banggai, dana penyertaan modal tadi diperuntukan untuk penambahan kapasitas pipa transmisi air baku IKK di Kecamatan Luwuk Selatan dan penambahan jaringan pipa distribusi SPAM IKK Pagimana dan Balantak Selatan.

Artikel Kasus Korupsi Direktur PDAM Banggai Periode 2017-2021 Rugikan Negara Ratusan Juta Rupiah pertama kali tampil pada Dikte News.

Tim Penyidik Kajari Banggai saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Talud Pengaman Pantai Desa Gorontalo, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai tahun anggaran 2020/2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Banggai Raden Wisnu Bagus Wicaksono, SH. M.Hum melalui Kasi Intelijen Firman Wahyudi, SH dalam rilisnya di terima Dikte News mengatakan, akan menerapkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pihak tertentu yang coba melakukan Obstruction Of Justice.

Dalam perkembangan penanganan penyidikan sebut Firman Wahyudi di dapati informasi valid, bahwa ada pihak tertentu yang menghubungi saksi agar tidak menyerahkan dokumen terkait tindak pidana korupsi a qua dan tidak menghadiri panggilan penyidik.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),” jelasnya.

Ia menegaskan agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.*

(zl/*)

Kunjungi kami di Google News

Artikel Ada Upaya Penghalangan Kasus Korupsi Proyek Talud, Kejari Banggai Ingatkan Hargai Proses Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

Kejati Sulteng dalam keterangan resminya melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Mohamad Ronal, SH, MH mengatakan, pengeledahan di lakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print-01/P.2/Fd.1/02/2023.

Penggeledahan yang berlangsung kurang lebih 4 jam, penyidik menyita beberapa dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemprov Sulteng melalui Bawaslu Provinsi Sulteng dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebesar Rp.56.000.000.000.*

(zl/rls)

Artikel Dugaan Korupsi Dana Hibah Penyidik Kejati Sulteng Geledah Kantor Bawaslu Morowali pertama kali tampil pada Dikte News.

Mantan Kepala Desa (Kades) Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Lusiana Udopo merupakan terdakwa kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2019-2020.

Pada putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Palu, terdakwa di jatuhi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Banggai.

Banding

Dalam keterangan resmi Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai melalui Kasi Intelejen Firman Wahyudi, SH di terima Dikte News Kamis 15 Juni 2023.

Sebagaimana batas waktu di berikan Undang Undang JPU telah melakukan upaya hukum banding pada terdakwa Lusiana Udopo dengan nomor register perkara : 3/Pid.Sus – TPK/2023/PN Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana APBDesa Labu Tahun Anggaran 2019-2020.

Adapun pertimbangan penuntut umum mengajukan upaya hukum banding. Pertama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Pidana Penjara pada terdakwa Lusiana Udopo lebih renda 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana penuntut umum.

Kedua perbedaan penafsiran terhadap besaran kerugian negara. “Bahwa memori banding telah di serahkan penuntut umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu pada Senin 12 Juli 2023,” pungkasnya.*

(zl/rls)

Artikel JPU Kejari Banggai Banding Putusan Hukum Terdakwa Lusiana Udopo Kasus Korupsi APBDesa Lobu pertama kali tampil pada Dikte News.