Pemberhentian kader yang di tuangkan dalam Surat Keputusan (SK) di tanda tangani Kades Pulodalagan Moh Ahyar La Padolo, S Sos tertanggal 6 September 2023, di duga sepihak dan inprosedural hingga menuai polemik.

Atas keputusan itu, Badan Permusyrawatan Desa (BPD) Pulodalagan tak tinggal diam. Mereka menyikapi serius keputusan kades yang terkesan semena mena telah memberhentikan para kader yang telah mengabdikan diri mereka di desa itu, “Pemberhentian kader itu bertentangan dengan edaran Bupati Banggai 106 tentang LKD,” ujar perwakilan BPD Pulodalagan kepada Dikte News, Selasa (19/9).

Artikel BPD Soroti Kades Pulodalagan Berhentikan Kader Posyandu Dan KPM Ketua PABPDSI Banggai Sebut Pemberhentian Cacat Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut di katakan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka saat di mintai tanggapanya di sela sela Musrenbang Tahap II di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Kamis (23/02/2023).

Bupati menjelaskan, saya pikir kita sudah membuktikan bahwa teman teman Kades yang menggantikan, mengeluarkan, memberhentikan tidak sesuai dengan aturan maka kami akan memberikan tindakan tegas.

Salah satunya sebut Bupati, sudah ada desa (Kades) yang kita berhentikan untuk sementara, karena melanggar dari aturan aturan dan ketentuan ketentuan yang sudah di tetapkan

“Jadi kalau misalnya masih ada yang coba coba seperti itu kita akan tindak secara tegas,” ujar Bupati Amirudin pada diktenews.

Artikel Bupati Respon Surat PABPDSI Banggai, Kadis PMD : Kades Kembalikan Kader Yang Diberhentikan pertama kali tampil pada Dikte News.

Bahkan laporan masyarakat dan aspirasi BPD Se-Kabupaten Banggai di terima PABPDSI Banggai, para oknum kades terkesan otoriter dan meresahkan, menyusul sepihak memberhentikan Kader Posyandu dan Guru Paud tanpa prosedur dan mekanisme sebagaimana amanat regulasi.

Artikel PABPDSI Surati Bupati Banggai, DPMD di Minta Evaluasi Pemberhentian Sepihak Oleh Oknum Kades pertama kali tampil pada Dikte News.