Sebelumnya, mereka para wakil rakyat dapat menjalankan tugas keluar negeri hanya dengan mengantongi izin Gubernur Sulteng.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan DPRD Banggai tentang Tata Tertib DPRD Banggai.

Tatib sebelumnya, hanya sebatas izin gubernur, tapi kali ini ketentuan itu berubah dari gubernur menjadi menteri.

Kutipan teks pasal 212 ayat (1) itu berbunyi “Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri, harus terlebih dahulu mendapatkan izin menteri”.

Rancangan peraturan lembaga penyalur aspirasi rakyat tentang tata tertib itu dibacakan Juru Bicara Panitia Kerja, Hari Sapto Adji pada agenda rapat paripurna DPRD Banggai, Senin 4 November 2024.

Agenda itu dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi.

Rapat yang berlangsung sejak pagi hari dan berakhir pada sore hari itu, membahas dua agenda rapat paripurna.

Pertama penetapan tata tertib dan paripurna pada siang harinya hingga sore adalah pendistribusian dan penetapan alat kelengkapan dewan.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Keluar Negeri Wajib Izin Mendagri pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut dipandu Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi Senin 4 November 2024.

Enam fraksi mendistribusikan anggotanya ke masing-masing AKD. Enam fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi ASN (Amanat Sejahtera Nurani).

Pendistribusian wakil rakyat tersebut Teluk berjumlah sebanyak 32 orang, minus tiga orang yang merupakan unsur pimpinan dewan.

Alat kelengkapan dewan itu adalah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Kehormatan (BK).

Setelah pendistribusian para wakil rakyat, mereka di masing-masing AKD tersebut akan memilih struktur pimpinan.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai Paripurnakan Pendistribusian AKD dari Setiap Fraksi pertama kali tampil pada Dikte News.

Penyampaian hasil kerja tersebut juga berdasarkan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain, dan Wakil Ketua III Putu Gumi, Senin 4 November 2024.

Sementara Juru Bicara Panja, Hari Saptu Adji Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan hasil pembahasan Panja yang telah disempurnakan.

8 Aleg Absen

Hadir dalam rapat paripurna sebanyak 27 anggota dewan, sementara 8 anggota lainnya tidak hadir.

Tata tertib DPRD Banggai ini merupakan panduan kerja bagi para anggota dewan di Parlemen Teluk Lalong. Yang secara berkala diperbaharui sesuai dengan kebutuhan setiap periode keanggotaan baru.

Aturan tersebut mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan pokok-pokok pekerjaan para wakil rakyat dalam menjalankan amanahnya.

Hasil dari Panja ini sebelumnya telah difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Dengan adanya tatib baru, diharapkan kinerja DPRD Banggai menjadi lebih efektif dan terstruktur.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai Tuntas Laksanakan Paripurna Tatib, 8 Aleg Absen pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut terkait penyampaian Laporan Panitia Khusus Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Di awali dengan penandatanganan keputusan bersama antara Ketua DPRD dan Bupati Banggai, di lanjutkan dengan penyerahan berkas.

Sambutan Bupati Banggai

Dalam rapat tersebut Bupati Banggai menyampaikan ungkapan syukur alhamdulillah serangkaian proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 dapat terlaksana dengan baik.

Artikel Bupati : Rapat Paripurna Dasar Hukum Jelas Pelaksanaan ABPD pertama kali tampil pada Dikte News.