Hal itu di bahas dalam Rapat Integrasi Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai, Kamis (5/9/2024), bertempat di Kantor Bappeda Banggai, Kecamatan Luwuk Selatan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Harjiman dalam kesempatan itu mengatakan, penataan akses yang menyeluruh dan terintegrasi sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait kepemilikan dan penggunaan tanah.

“Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, mengurangi sengketa tanah, dan mempercepat proses reforma agraria di wilayah kita,” ujar Harjiman.

Melalui pertemuan itu, Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengevaluasi dan merumuskan langkah langkah strategis yang akan diambil. Rencana aksi yang dibahas, kata Harjiman, harus berbasis pada data yang akurat, analisis yang mendalam, serta mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Dia meyakini, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menyukseskan penataan akses.

“Saya percaya, dengan sinergi dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan hasil yang optimal,” ucap Harjiman.

Bupati Amirudin dalam mengatakan, dinamika masyarakat yang kian kompleks berimbas pada permasalahan agraria yang terus meningkat.

Oleh karena itu, perlu kita tata kembali persoalan-persoalan tanah ini. Apalagi sekarang penduduk kita juga semakin banyak. “Mulai terjadi perambahan hutan, termasuk hutan lindung,” sebut Bupati Amirudin.

Dia berharap, Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menghasilkan solusi yang tepat untuk memberikan kepastian hukum sehingga persoalan sengketa tanah di Kabupaten Banggai dapat diminimalisir.

Ini rapat yang sangat penting untuk kita ikuti bersama, saling berdiskusi, memberikan informasi, sehingga dapat diputuskan suatu kesimpulan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kata Bupati Amirudin.

Sebagaimana diketahui, Kantor Pertanahan Banggai telah meluncurkan layanan sertifikat tanah elektronik. Layanan ini diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah dan mengurangi potensi konflik agraria.

“Kalau kemarin – kemarin sertifikat elektronik ini masih untuk aset negara, sekarang semuanya, termasuk perorangan, sudah bisa bersertifikat elektronik,” pungkasnya.

(zuma)

Artikel Pemda Banggai Bahas Reforma Agraria Bersama Kantor Pertanahan pertama kali tampil pada Dikte News.

Juru bicara pansus DPRD Kabupaten Banggai Syafrudin Husain menekankan poin itu saat membacakan laporan pansus Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna, Kamis (15/8) malam.

Agenda rapat paripurna itu dipandu Wakil Ketua II, DPRD Kabupaten Banggai Samsul Bahri Mang.

Pansus tersebut menyampaikan berbagai saran penting yang perlu mendapat perhatian dari Pemda Banggai.

Poin penekanan dalam pansus itu agar Pemda Banggai segera menindaklanjuti usulan program merealisasikan aspirasi masyarakat.*

(zuma)

Artikel Agenda Rapat Pansus, Dewan Banggai Ingatkan Pemda Realisasikan Program Masyarakat pertama kali tampil pada Dikte News.

Agenda rapat yakni penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Suprapto memimpin rapat pembahasan didampingi Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar dan dihadiri Bupati Banggai, Amirudin bersama Wabup Furqanuddin.

Rapat tersebut di hadiri 18 wakil rakyat dan sebanyak 17 wakil rakyat absen dari 35 wakil rakyat yang ada di DPRD Banggai saat pembahasan dokumen KUA PPAS.

Dari hasil pembahasan dokumen KUA PPAS Kabupaten Banggai dan DPRD Banggai menyepakati KUA PPAS Tahun Anggaran 2025

Sebelumnya dokumen KUA PPAS Kabupaten Banggai tahun anggaran 2025 telah dibahas wakil rakyat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banggai sejak awal pekan kemarin.

Penandatangan nota kesepakatan antara Pemda Banggai bersama DPRD Banggai itu menjadi acuan dasar pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Banggai tahun anggaran 2025 yang dibahas sebelum berakhir tahun.*

(zuma)

Artikel Pemda Banggai dan DPRD Sepakati KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Dikte News.

Menarikan dalam pembahasan dokumen tersebut ada yang mengganjal dan terkesan copy paste. Pasalnya dalam dokumen itu tercantum tahun anggaran 2024, seharusnya tahun anggaran 2025.

Hal tersebut diakui PJ. Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko, bahwa ada kesalahan dalam penyajian daftar isi pada dokumen tersebut. Kesalahan itupun mendapat tanggapan salah satu warga yang juga pemerhati Kota Luwuk Alwin Palalo, SE.

“Blunder fatal telah dilakukan Pemda Banggai ketika pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2025 di gedung DPRD Banggai,” ujar Alwin Palalo.

Ia menilai, kesalahan fatal ini harus menjadi warning bagi Pemda Banggai dalam mengurus persoalan yang menyangkut urusan rakyat banyak. Tidak boleh main main, apalagi dokumen sepenting ini dan terkesan copy paste.

Kata dia ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius dan tak punya rasa tanggung jawab dalam tata kelola rencana pembangunan.

Kondisi ini bisa kita tuduh Contempt of Parliament. “Di mana posisi DPRD Banggai tidak cukup dihormati, untuk tidak kita katakan penghinaan terhadap lembaga terhormat. Sebab, Pemda Banggai menyajikan dokumen penting terkesan copy paste. Tidak dikerjakan secara teliti dan profesional,” tandasnya.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai dan Pemda Bahas Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Terkesan Copy Paste pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal demikian tentu bukan isapan jempol semata, tetapi kerja nyata yang dibuktikan dengan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. 

Kamis (22/9/22), bertempat di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin Tamoreka merupakan satu dari beberapa kepala daerah yang menerima penghargaan tersebut. 

Artikel Pemda Banggai Terima Opini WTP 10 Kali Berturut Turut Sejak Tahun 2012-2022 pertama kali tampil pada Dikte News.

Tahapan tersebut di lalui, setelah tim penyusun masterplan smart city Kabupaten Banggai terdiri dari organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, serta pihak swasta, menjalani empat kali bimbingan teknis penyusunan masterplan smart city sejak Juni 2022.

“Kegiatan penyusunan dokumen masterplan ini diwujudkan dalam empat kali kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan sejak Juni lalu. Jadi setiap bulan kami datang ke sini menyelenggarakan bimbingan teknis. Ini kali keempat dan yang terakhir,” kata Lukito Edi Nugroho, ketua tim pembimbing penyusunan masterplan smart city, menutup kegiatan bimtek, Kamis (8/9/2022).

Artikel Penyusunan Masterplan Smart City Rampung, Pemkab Banggai Tunggu Dokumen Resmi Masterplan Kemenkominfo pertama kali tampil pada Dikte News.

Perbedaan data pemilih yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dan yang tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tiap kabupaten/kota, perlu dibenahi melalui upaya sinkronisasi data pemilih.

Untuk menyinkronkan data tersebut, KPU Banggai bersama Pemerintah Kabupaten Banggai membentuk Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Artikel Pemda Banggai Dan KPU Terus Perbarui Data Pemilih pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut dikatakan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka pada rapat audiensi bersama tim Balai Guru Penggerak Kemdikbudristek diruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, Senin (18/7).

“Dengan merdeka belajar kita bisa mencetak siswa-siswa yang aktif dan berprestasi,” ujar Bupati.

Sambutan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulteng

Dra. Hj. Agustina Ernawati, M.Pd dalam paparannya menjelaskan tujuan audiensi terkait implementasi kurikulum merdeka memiliki beberapa tujuan.

Antaranya memperkuat sinergi dan dukungan Pemda pada sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri, meluruskan miskomunikasi masyarakat terutama pemangku kepentingan, guru, kepsek, dinas pendidikan, pemda, dan orang tua murid terkait kebijakan, substansi, maupun strategi pelaksanaan kurikulum merdeka.

“Mengajak guru dan kepsek untuk memanfaatkan platform merdeka mengejar dan komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, dan juga melihat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka jalur mandiri”, terangnya.

Artikel Pemda Banggai Dukung Penuh Kurikulum Merdeka Belajar pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut di sampaikan Wakil Bupati (Wabup) Furqanuddin Masulili seusai bersama (Bupati) mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Ke 62, Jumat 8 Juli 2022.

Walau terbilang singkat waktunya, namun kedua pimpinan daerah ini, Bupati dan Wakil Bupati optimis melaksanakan Visi Misi mereka.

“Kita hanya mengharapkan kabupaten banggai visi misi itu bisa terwujudkan,” ucapnya.

Praktisnya kita baru menyesuaikan di tahun 2022. Yang jelas tekad kita mewujudkan visi misi, yang sudah tertuang dalam RPJMD, dan sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Inilah yang akan menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan kedepan. “Membangun masyarakat maju, mandiri dan sejahtera,” sebutnya.

Artikel Pemda Banggai Optimis Wujudkan Visi Misi Tertuang Dalam RPJMD pertama kali tampil pada Dikte News.