BUNTA — Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menyampaikan delapan point yang menjadi prioritas pembangunan daerah di tahun 2023.
Hal itu dipaparkan Bupati pada sambutan Musrenbang dan Rembuk Stunting Kecamatan Bunta dan Nuhon dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Banggai tahun 2023 dipusatkan dihalaman Kantor Camat Bunta, Senin (14/2/22).
Delapan prioritas itu antaranya pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan arah kebijakan gerakan kembali bersekolah (GKB), dan penanganan dewasa tidak sekolah (DTS), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, peningkatan ketersediaan fasilitas dan mutu layanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan (UKP), upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan layanan rujukan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi.
Peningkatan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, fasilitas wirausaha pemuda, santri, wirausaha sosial dan komunitas. Lanjutnya sinkronisasi program lintas perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui inovasi “Tumis Ikan Teri” (Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi) peningkatan kapasitas dan daya saing kepemudaan agar dapat partisipasi aktif dalam pembangunan daerah (sosial, politik dan ekonomi) melalui fasilitas ruang kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif.
Ekonomi kerakyatan berbasis potensi dengan arah kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM berbasis kewirausahawan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah.
Modernisasi dan penerapan inovasi teknologi pada produk dan jasa koperasi dan UMKM, peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya yang bertanda tera sah, revitalisasi BumDes bersama melalui kebijakan satu Bumdes 500 juta pemanfaatan pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di perdesaan (program satu juta satu pekarangan).
Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, arah kebijakanya antara lain peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan utamanya diwilayah terpencil. Pedalaman dan daerah rawan bencana, pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. Peningkatan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas, tanaman pangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
Ketahanan pangan, arah kebijakan antara lain peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan lahan cadangan pangan berkelanjutan (LCP2B) penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5 T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga).
Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak, peningkatan populasi dan produkutifitas ternak, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, system rantai dingin, pelabuhan perikanan).
Investasi daerah di sektor pertambangan dengan arah kebijakan antara lain pengembangan sistem pola kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas, kerjasama pendidikan antara pemerintah dan perusahaan indistri minyak dan gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak dan gas.
Lingkungan hidup, tata ruang dan ketahanan bencana daerah, dengan arah kebijakan antara lain peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik diperkotaan dan perdesaan, penyediaan infrastruktur persampahan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh kewenangan kabupaten, percepatan penyusunan kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah serta integrasinya kedalam rencana pembangunan daerah.
Pariwisata, kebudayaan daerah dan moderasi beragama, dengan arah kebijakan antara lain pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya parawisata dan ekonomi kreatif, pengembangaan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata. Revitalisasi reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal babasalan, pelestarian serta pengelolaan cagar budaya dan museum daerah, pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
Penguatan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan antara lain peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha, peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan, penguatan kembali laboratorium inovasi daerah, penerapan open data satu data banggai, pelaksanaan pengedalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan, penegakan disiplin ASN, melalui penerapan reward dan funishment peningakatan budaya dan etos kerja ASN.*
(zl/*)
