BUNTA – Roike Lambidju, S,Sos Ketua PABPDSI Kabupaten Banggai memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang secara langsung kepada Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dalam sesi tanya jawab pada pelaksanaan Musrenbang Dan Rembuk Stunting, Senin (14/2/22) bertempat di halaman Kantor Camat Bunta.
Roike menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi Bupati Banggai, ketua dan anggota DPRD yang menurutnya sudah peduli dan mendengarkan aspirasi BPD Kabupaten Banggai dengan menaikan tunjangan BPD walaupun baru naik, 100 ribu per orang.
Tidak hanya itu memberikan juga porsi standarisasi Operasional (OP), untuk BPD didalam penetapan Peraturan Bupati (Perbub), perubahan tentang siltap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD.
Dirinya, mewakili Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banggai, juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang memberikan kesempatan kepada BPD untuk kuliah melanjutkan pendidikan strata 1 (S1), yang dibiayai oleh pemda.
Hal ini dalam rangka peningkatan kapasitas BPD, “Insyaallah tahun ini ada BPD yang akan kuliah” ucap Rioke mengatakan
Dalam kesempatan itu, dia (Roike) selaku Ketua PABPDSI Kabupaten Banggai yang diberikan daulat mewakili BPD menyampaikan aspirasi. Ia menggambarkan beberapa permasalahan yang masih terjadi ditingkat BPD, dan secara umum kualitas penyelenggaraan memerintahan desa di Kabupaten Banggai.
Pertama sebutnya, lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di khawatirkan akan mengganggu check and balances, sehingga pada gilirannya kekuasaan pemerintah desa akan dominan (hal ini tdk sehat).
“Karena itu kami masih membutuhkan peningkatan kapasitas BPD se Kabupaten Banggai,” ujarnya.
Kedua, dibutuhkan bimtek bersama BPD dan Kepala Desa. Ini dimaksudkan agar menyamakan persepsi yang sama akan fungsi dan kewenanganx masing – masing.
Karena kenyataan yang terjadi seolah olah ada jarak antara Kades dan BPD, sehingga muncul adalah ego masing – masing. Kepala desa merasa punya kuasa pengguna anggaran, BPD pun merasa punya fungsi pengawasanya, “Akhirnya tidak ketemu,” pungkasnya.
Pengaruhnya adalah proses jalannya pemerintahan di desa kurang baik. Karena itu kami perlu duduk bersama (bimtek bersama).
Ketiga, tentang kemandirian desa. Menurutnya pentingnya dorongan pemerintah daerah terhadap desa – desa yang memiliki program pengembangan wisata, “Harus menjadi prioritas, dengan tumbuhnya wisata wisata, desa akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).
Ke empat, meminta pada Bupati Banggai untuk menaikan porsi ADD yang diterima dari dana perimbangan Kabupaten Banggai, dari 10% untuk bisa dinaikan 12 sampai 13% agar tahun depan ADD di terima desa – desa bisa naik.
Menanggapi hal tersebut Bupati Banggai, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banggai untuk bisa mengakomodir kegiatan dimaksud. Bahkan Bupati juga menyoroti dan menegaskan kembali agar kepada desa tidak menggunakan bantuan atau program di desa jadi ajang politik/kampanye.
Bupati juga menyoroti kewenangan kades supaya jangan dominan, “Sudah dia kades, bendahara,TPK dan dia juga yang belanja,” sebut Bupati.
Tidak sampai di situ, Bupati juga menyinggung soal pengedaan bantuan ternak sapi, “Jangan anggaranya, misal satu ekor sapi 8 juta, yang datang anak sapi,” tegasnya.
Terkait pengadaan ternak sapi Bupati juga menegaskan untuk tidak lagi menyetujui pengadaan sapi yang tidak berkesinambungan.*
(zl/*)
