Stafsus
Sementara Stafsus Abdul Ukas mengatakan selaku telinga dan mata dari Bupati Banggai mengatakan, kami hadir disini atas perintah Bupati Banggai mendampingi Kadis PMD Banggai. Sambung Abdul Ukas sapaan akrab Ukas, setelah mendengar keluh kesah masyarakat, “Saya sudah paham semuanya,” terangnya.
Pengacara muda bergelar doktor ini kembali menjelaskan dari perspektif hukum, “Kita semua sama di mata hukum (equality before the law),” ujarnya.
Terkait pemberhentian kades sambung Ukas ada prosedur dan mekanisme hukum mulai dari memberikan surat peringatan pertama kedua dan ketiga. Nah prosedur itu harus di laksanakan dulu oleh Bupati. “Kan tidak mungkin Bupati memberhentikan dia (kades) tanpa indikasi,” tambahnya.
Dan kalau di paksakan ada dua potensi tambah Ukas. Pertama penyalahgunaan kewenangan dan kedua (kades) bisa lakukan gugatan ke PTUN. “Apakah kalian mau seperti itu,” tandasnya.
Dan misalnya kalau Kades di berhentikan siapa yang menjamin desa itu akan baik kedepan, tanya dia. Namun begitu semua keluhan masyarakat kami sampaikan pada Bupati Banggai dan paling cepat hari ini Senin (6/02/2023) sudah ada jawabanya.
“Mohon bersabar kita akan sampaikan pada Bupati Banggai dan informasinya hari Senin,” ucapnya. Ukas kembali berujar apapun hasilnya kita semua bisa menerima dengan lapang dada walau tidak memuaskan banyak pihak.
Sementara itu Kades Tuntung Maryono Yusuf menanggapi tuntutan masyarakat mengaku sudah melaksanakan sesuai ketentuan, dan kedepan akan lebih memaksimalkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan rapat.
Usai rapat berlangsung warga masih terlihat berkumpul di halaman Kantor Camat Bunta dan terus meneriaki penolakan kades bahkan kecaman yang sudah menjadi keputusan mereka. Puluhan aparat TNI – Polri terus bersiaga melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal tidak inginkan, hingga warga pun berangsur angsur bubar meninggalkan halaman kantor.*
(zl)
