BANGGAI — Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto menilai konsep Holding UMKM adalah gagasan tepat untuk memperkuat sektor UMKM.
Termasuk mempermudah pelaku usaha kecil dalam mengakses fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Demikian pendapat Beniyanto Tamoreka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 28 Mei 2025
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp300 triliun melalui skema KUR. Holding UMKM ini bisa menjadi kendaraan kolektif agar pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas tersebut dengan lebih mudah dan efektif,” kata Beniyanto.
Anggota komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi ini mengatakan, Holding UMKM juga berperan penting sebagai wadah pelatihan, sosialisasi, dan edukasi bagi pelaku usaha.
Fokus dari langkah ini adalah untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar kelayakan jual sesuai regulasi yang berlaku.
“Masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan. Terutama dalam hal kelayakan produk dan strategi pemasaran. Kita bisa belajar dari beberapa kasus seperti ‘Warung Mama Banjar’ di Kalimantan Selatan atau ‘Ayam Widuran’ di Solo, yang mencerminkan pentingnya pendampingan berkelanjutan,” ujar dia.
Beniyanto juga mengingatkan bahwa produk kuliner seperti jajanan siap konsumsi harus memenuhi berbagai ketentuan. Termasuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sertifikasi halal, dan informasi nilai gizi.
“Masih banyak produk UMKM yang belum memenuhi standar ini. Karena itu, saya mendorong Kementerian UMKM untuk mengambil langkah strategis dalam implementasi program Holding UMKM agar pendampingan terhadap pelaku usaha benar-benar berjalan efektif,” kata dia.
Beniyanto yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai ini pun berharap agar sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM terus diperkuat.
Hal itu demi mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.*
(Ant/dn)
