Disisi lain teori representasi rakyat mendengungkan kesedian stok gas didaerah tidak cukup dengan jumlah kebutuhan konsumen soal tabung gas melon, tapi tidak menyelesaikan pokok masalah mendasar dalam pengawasan dan penegakan hukum pada mereka oknum dan mafia gas karena terselip kepentingan dalam kepentingan.
Secara umum tak dapat dipungkiri geopolitik timur tengah berdampak pada kestabilan energi termasuk Indonesia dan daerah ini yang klaim para pendapat memicu terjadinya kelangkaan energi.
Namun disisi lain pernahkah ada penindakan hukum secara tegas sebagai bagian dari efek jera terhadap para mafia Gas 3 Kg dan para oknum.
Publik pun bertanya apakah pemicu kelangkaan gas ini memang benar dampak geopolitik atau hanya kiasan menutupi intrik bisnis para oknum dan mafia gas ? sehingga masyarakat terus menjadi objek yang terus dikorbankan.
Satgas
Terpisah dibalik kelangkaan gas dan maraknya para tengkulak dan pengecer bukan pangkalan resmi, melalui Sekretaris Satgas BBM dan LPG Kabupeten Banggai Sunarto Lasitata yang coba dimintai tanggapan berakhir tanpa penjelasan.
Konfirmasi lewat pesan whastaap meminta tanggapan dan penjelasan ramainya jeritan warganet berkeluh kesah mahalnya gas dan praktek culas para mafia gas dan para tengkulak, Sunarto yang juga Kabag SDA (Sumber Daya Alam) Setda Banggai bungkam seribu bahasa.
Apakah praktek liar ini hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada norma hukum yang membatasi langkah para mafia gas dan tengkulak diwilayah ini. Lalu dimanakah klaim penegakan hukum berdiri atas penderitaan masyarakat yang jenuh dan kecewa dengan praktek liar yang semakin menjadi – jadi. Melihat SDA daerah ini adalah industri migas tapi bak tikus mati di lumbung padi.*
(zuma)
