BANGGAI — Tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
Menyadari hal itu, Pemkab Banggai melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai menyelenggarakan Bimbingan Teknis bertajuk “Menguatkan Peran Daerah Melalui E-Walidata dan Geospasial Menuju Satu Data Indonesia” bertempat di Ballroom salah satu hotel di Kota Luwuk, Kamis (10/7).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si, membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Banggai. Dalam sambutanya menyampaikan bahwa perubahan zaman yang serba digital telah menuntut untuk beradaptasi dalam pengelolaan data pemerintahan.
“Data bukan lagi hanya menjadi pelengkap dalam perencanaan pembangunan, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat, cepat dan akurat,” ucapnya.
Dalam konteks itulah, lanjut Sekab Banggai, kebijakan Satu Data Indonesia hadir sebagai upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan data yang valid, terstandar dan mudah diakses lintas sektor dan lintas wilayah.
Beliau menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis seperti ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu menjalankan tugas pengelolaan data dengan standar dan sistem yang sesuai.
Bimtek ini menghadirkan tiga narasumber utama yang memberikan perspektif strategis dan teknis dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Narasumber pertama adalah Ibu Dini Magfira, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
Narasumber kedua, Harry Irawan, Pranata Komputer Ahli Muda dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan narasumber ketiga, Drs. Annacletus Ari Dartoyo, M.Eng, Surveyor Pemetaan Ahli Madya juga menjabat Kapokja Tata Kelola Data Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Badan Informasi Geospasial.
Para peserta yang terdiri dari para admin pengelola data dari seluruh OPD, lembaga teknis, dan tenaga pengolah data instansi daerah mendapatkan pembekalan terkait pengoperasian E-Walidata, teknik verifikasi dan validasi data, serta penerapan informasi geospasial dalam mendukung program-program pembangunan sektoral.
Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis antar instansi guna menyelaraskan pemahaman tentang pentingnya sinkronisasi data. Dengan dukungan narasumber dari kementerian dan lembaga teknis di tingkat pusat, peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh mulai dari kebijakan hingga praktik teknis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.*
(zuma)
