BANGGAI — Aleg DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Partai Golkar Irwanto Kulap kembali bertemu pedagang penjual ikan di lokasi Pasar Sentral Bunta, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai.
Kedatangan Irwanto Kulap yang juga Ketua Komisi II DPRD Banggai, tak sekedar melihat dan mendengar keluhan belaka tapi langsung mengeksekusi keluhan mereka utamanya para penjual ikan.
Dikutip dari akun sosial media (facebook) Irwanto Kulap, dirinya terlihat bersama puluhan para penjual ikan berdialog mendengar keluh kesah mereka.
Dalam kunjungan itu Aleg pemilik suara terbanyak asal dapil dua pada Pileg 2024 terlihat langsung berkomunikasi bersama Kadis Perindag Banggai Natalia Potolemba lewat panggilan video call whatsaap.
Irwanto Kulap sapaan akrab Wanto terdengar mengurai dengan rinci satu persatu keluhan para penjual ikan dalam sambungan video call bersama Kadis Perindag Banggai.
“Mereka disini sangat membutuhkan drainase karena kondisi lapak mereka setiap harinya dipenuhi becek,” ujar Wanto.
Wanto mengaku selama ini para penjual ikan yang ada di pasar bunta telah memenuhi kewajiban mereka dengan membayar pajak retribusi “Sebagai warga negara yang taat pajak mereka telah melaksanakan kewajiban mereka sehingga harus selaras pula dengan hak mereka,” ucapnya.
Wanto mengatakan setiap harinya perorang pada penjual ikan ini membayar retribusi pajak Rp. 5 ribu rupiah, “Kalau sebulan Rp.150 ribu itu setiap orang, dalam setahun Rp. 2 juta rupiah. Nah sementara mereka disini ada kurang lebih 40 orang penjual ikan kalau dikalikan setahun mereka telah menyumbangkan pajak retribusi sebesar Rp 80 juta,” ujar bebernya.
Mereka berjualan ikan di sini sudah puluhan tahun, artinya sangat besar pajak retribusi yang disumbangkan mereka dan yang kemudian menjadi harapan para penjual ikan untuk diperhatikan dengan baik kata Wanto.
Pasar yang ada saat ini tergabung dengan para penjual rempah – rempah, beras, sayur, sembako dan penjual ikan serta penjual kebutuhan pokok lainya. Sehingga membutuhkan peningkatan infrastruktur sarana kebersihan, air dan listrik.
Wanto mengaku kalau kita pindahkan pasar ikan tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar ditengah kebutuhan peningkatan sarana prasarana yang mendesak dan sangat prioritas yang disampaikan para penjual ikan. Memang tiga tahun sebelumya berhembus wacana relokasi pasar ikan hanya saja membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Olehnya suara para penjual ikan menginginkan adanya pembanguan drainase, rehabilitasi plafon bangunan los penjualan ikan, tong sampah, triseda pengangkut sampah, pengadaan air bersih, dan aliran listrik. Cenderung peningkatan infrastruktur di areal pasar dan sarana prasarana yang di butuhkan mereka, Wanto pun cenderung mendorong Disperindag Banggai untuk turun melakukan survey lokasi mengetahui secara teknis dengan berbagai macam keluhan para penjual ikan di pasar bunta.
Wanto berharap selaku penyambung aspirasi apa yang diinginkan para penjual ikan ini terlaksana pada anggaran perubahan tahun 2026 untuk membangun riol di lokasi pasar bunta. Bahkan untuk mendukung pembangunan riol pemilik warung siap dan rela kalau jalur riol melewati tempat usaha mereka asal pasar jadi bersih dan higienis.
Sebenarnya jalur riol ini kata Wanto sudah ada, hanya saja sudah tertutup material tanah dan pasir. Menanggapi keluhan tadi, Kadis Perindag Banggai Natalia Potolemba mengaku sudah mengusulkan ke Dinas PUPR Banggai. “Kalau dalam wilayah pasar itu kewenangan Disperindag, tapi kalau sudah konek keluar maka jadi kewenangan PUPR dan sudah di acc,” ujar Kadis Natalia Potolemba.
Wanto kembali berujar pada tahun ini dana aspirasinya sudah masuk sebesar Rp. 600 juta pembangunan riol sekitar di sekitar lokasi terminal dengan panjang kurang lebih satu kilometer. Ini akan konek dengan pembangunan riol yang di anggarkan Disperindag Banggai yang bisa dimasukan ke saya.
Kadis Natalia Potolemba mengatakan untuk usulan itu dimasukan saja pada di Musrenbang tahun ini. Kembali Wanto menambahkan keluh kesah mereka sangat menjadi skala prioritas, karena mereka sudah bayar retribusi pajak, “Pajak adalah kewajiban yang sifatnya setiap orang sebagai warga negara yang taat dan selanjutnya hasilnya akan digunakan untuk pembangunan karena konstitusi kita mengamanatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban,” tulisnya caption status.*
(zuma)
