Metro Luwuk

Inisiasi KUPP Luwuk Gelar Rakor Benahi Pelayanan dan Sistem Pengawasan Pelabuhan

Zulkifly Mangantjo
10
×

Inisiasi KUPP Luwuk Gelar Rakor Benahi Pelayanan dan Sistem Pengawasan Pelabuhan

Sebarkan artikel ini
KUPP Luwuk
Kepala KUPP Kelas II Luwuk

BANGGAI — Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Luwuk menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) diruang rapat Kantor KUPP Luwuk, Selasa (23/6).

Rakor ini merupakan inisiasi Kepala KUPP Kelas II Luwuk yang terbilang langkah jitu dalam menciptakan iklim kolaborasi apik kedepan di pelabuhan penyebrangan wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk. 

Usai rakor dipimpin Kepala KUPP Luwuk Hasfar kepada media ini diruang kerjanya mengatakan peserta rakor tadi dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub) Pemrov Sulteng melalui KUPTD Pelabuhan Feri Luwuk, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai selaku otoritas Pelabuhan Rakyat Luwuk, Pihak ASDP, KPPP, Babinkamtibmas, Babinsa dan perwakilan Lurah Karaton.

Baca Juga :  Program SJSP Sentuh Kelompok Peternak di 5 Kecamatan, Kadis Pupung Diliyanto Sebut Ada 3 Dampak dari Program Ini
Rapat koordinasi

Sedikitnya ada tiga poin mengerucut dari evaluasi dan merujuk pada kesepakatan bersama saat rakor berlangsung. Pertama akan dipasang alat stelan berbentuk gawang pada pintu masuk pelabuhan untuk mencegah mobil odong atau mobil dengan muatan berlebihan agar tidak terjadi over load muatan yang naik ke kapal.

Kedua, baik pihak Pelabuhan Feri maupun Pelabuhan Rakyat Luwuk agar mendata para buruh yang melakukan aktifitas bongkar muat dipelabuhan agar diketahui dan resmi terdaftar memiliki identitas berada dalam naungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Dan ketiga, kami kedepan akan terus berkolaborasi bersama Pihak Pelabuhan, ASDP, KPPP dan pihak terkait melakukan pembenahan pelayanan dan peningkatan sistem pengawasan diwilayah pelabuhan.

Baca Juga :  Warga Harap Pasar Murah Tidak Hanya Fokus di Kota, Kecamatan Juga Butuh Sentuhan

Disinggung soal kejadian pada Sabtu (14/6) sebuah mobil truck bermuatan tabung gas non subsidi yang nyaris lolos dalam penyebrangan. Kembali Hasfar menjelaskan bahwa masalah turut menjadi bahan evaluasi dan langkah pembenahan pelayanan dan sistem pengawasan kedepan diwilayah pelabuhan yang sudah dibahas tadi saat rakor kata dia, “Intinya kita tidak saling menyalahkan satu dan lainya, tapi kedepan kolaborasi ini sangat penting memberikan pelayanan yang baik dan peningkatan sistem pengawasan yang optimal,” pungkasnya.*

(zuma)

error: Content is protected !!