Dalam momentum reses yang berlangsung di Kecamatan Bunta, Pagimana dan Bualemo belum ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Lisa Sundari mengaku banyak sekali menyerap aspirasi masyarakat. 

Kehadiran Lisa Sundari sosok yang notabene dekat dengan warga masyarakat wilayah dapil dua, menjadi harapan mereka sebagai penyambung aspirasi di parlemen lalong. 

Kepada media ini, Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari yang juga Ketua Komisi I DPRD Banggai mengatakan, reses ini selain sebagai sarana silaturahmi dengan masyarakat juga dengan para konstituen. 

Secara langsung juga dirinya mendengar berbagai macam masukan dan program pemberdayaan masyarakat melalui usulan kelompok peternak.

Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari Fraksi Golkar yang merupakan salah satu aleg periah suara signifikan pada Pileg 2024 dari wilayah dapil dua. Dirinya berharap usulan tersebut, nantinya dapat mempunyai manfaat dan berdaya guna pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Dan yang terpenting, seperti usulan kelompok peternak, harapanya juga menjadi merata guna menghindari adanya kecemburuan dengan membuat fakta integritas, agar kedepan bantuan tersebut bergulir pada kelompok lain yang nantinya akan di bentuk.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari Serap Aspirasi Warga Dapil Dua pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Lisa Sundari yang berperan aktif menguasai segala isu yang berkembang dalam ruangan rapat Lantai II, Gedung DPRD Kabupaten Banggai, Selasa (18/2).

Menyikapi aduan aliansi honorer R2 dan R2, dimana baru baru ini Komisi I DPRD Banggai bertandang ke Kemenpan RB di Jakarta membawa keluhan para aliansi. Salah satunya adalah dugaan honorer fiktif yang diadukan aliansi lewat kesepakatan yang tertuang dalam 5 poin hasil audiens bersama BKPSDM dan Komisi I DPRD Banggai, Kamis 30 Januari 2025.

Mengawali rapat kerja terbesar di kepemimpinan Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari, mengatakan bahwa apabila ada terbukti dugaan honorer fiktif, maka dinas terkait membatalkan rekomendasinya. “Apabila terbukti terdapat honorer fiktif maka harus dibatalkan oleh dinas yang bersangkutan karena bertanggung jawab telah mengeluarkan rekomendasi,” tegasnya.

Olehnya dalam menindak lanjuti hal tersebut bersama Pemda Banggai dan Komisi I DPRD Banggai kata Lisa Sundari akan membetuk tim verifikasi guna melakukan verifikasi honorer fiktif yang lulus dalam seleksi PPPK yang di keluhkan aliansi di sejumlah instansi dan juga proses seleksi untuk PPPK paruh waktu agar di lakukan secara transparan, terbuka dan akuntabel. 

Sementara itu Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Sofyan Datu Adam menjelaskan terkait proses seleksi pengadaan ASN dasar rujukanya peraturan Kemenpan RB nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur detail secara teknis pengadaan ASN, dan terkait tenaga Non ASN sebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terhadap pengisian ASN di instansi pemerintah baik pusat dan daerah harus melalui seleksi. 

Menjawab soal honorer fiktif perlu juga di luruskan kata Sofyan agar jangan sampai terjadi salah pemahaman, “Terhadap honorer data base minimal masa pengabdian 2 tahun berturut turut sejak Oktober 2022 yang menjadi syarat masa kerja terpenuhi,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Ketua Komisi I DPRD Banggai Pimpin Rapat Kerja Bersama OPD Teknis Bahas Honorer R2 dan R3 pertama kali tampil pada Dikte News.

Audensi tersebut sebagaimana surat permohonan di tujukan pada Ketua DPRD Kabupaten Banggai dari Aliansi Honorer Kabupaten Banggai Gabungan Seluruh Honorer R2 dan R3 Daerah (AHKB) bernomor 002/01/AHKB/2025 tertanggal 20 Januari 2025 di tanda tangani Ketua Akbar Daud dan Sekretaris Aspin H Bakang.

Melalui Komisi I DPRD Kabupaten Banggai kemudian menggelar rapat audiensi yang kemudian melahirkan kesimpulan dalam kesepakatan rapat di sampaikan Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari dihadapan para honorer R2 dan R3.

Sebanyak 5 (lima) poin kesimpulan rapat audiens bersama Komisi I DPRD Banggai, Staf Khusus Bupati Banggai, BKPSDM dan perwakilan honorer R2 dan R3.

“Alhamdulillah rapat Komisi I DPRD Banggai beserta Staf Ahli Hukum Bupati Banggai, BKPSDM dan Aliansi Honorer K2, ada lima poin kami keluarkan dan insyaalah akan menjadi rekomendasi DPRD Banggai,” ujar Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari.

Pertama Komisi I DPRD Banggai akan menginvestigasi persoalan honorer fiktif yang ada pada setiap instansi pemerintah daerah berdasarkan data yang di berikan aliansi.

“Minta maaf, tadi di protes persoalan siluman, saya sampaikan adalah honorer fiktif, karena dia tidak pernah mengabdi, tiba tiba lulus,” ujarnya.

Yang kedua kami akan mengundang OPD terkait yang instansinya itu terindikasi adanya honorer fiktif. Ketiga kami akan meminta (database) berapa ASN yang ada di kabupaten banggai dan berapa honorer yang lulus dan berapa yang belum lulus.

Dan yang keempat, “Ini adalah poin yang paling penting,” ucap Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari.

Kami meminta pada pemerintah daerah melalui BKD Kabupaten Banggai untuk memberikan instruksi kepada instansi instansi terkait untuk tidak menandatangani penempatan tenaga honorer yang terindikasi adalah honorer fiktif.

“Jadi kalau tetap berkeras kita yang akan jadi benteng bapak ibu, insyallah kita berdoa sama sama,” ujarnya.

Dan yang terakhir, kami Komisi I DPRD Banggai bersama Kabag Hukum, BKPSDM dan aliansi akan menemui Menpan RB untuk mempertanyakan persoalan persoalan ini, “Karena ada 117 daerah yang mempunyai persoalan yang sama dengan kabupaten banggai,” terangnya.

Dan setelah kami melaksanakan musrembang dan reses DPRD, kata Lisa Sundari aleg DPRD Banggai asal Partai Golkar wilayah dapil dua, “Kami akan bertolak ke Jakarta untuk meminta kepastian hukum bagi teman teman R2 dan R3 yang kedepan menjadi paruh waktu, kita usahakan menjadi penuh waktu,” ungkapnya.

Aleg DPRD Banggai Lisa Sundari sosok yang selalu dekat dengan rakyat utamanya di dataran dapil dua, dia menambahkan bahwa pada tanggal 4 kami melihat agenda akan ada aliansi honorer seluruh Indonesia yang akan menggelar RDP dengan Komisi II DPR RI, 

Tanggal 4 Februari 2025 kata Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari, “Saya melihat ada agenda aliansi honorer seluruh Indonesia yang akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. 

“Mari kita doakan teman teman kita sehingga ada keputusan yang terbaik dan mari kita bekerja dengan baik pula, dan jangan pernah takut berkomunikasi dengan kita di Komisi I karena kita akan selalu terbuka,” pungkasnya.

Artikel Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari Sampaikan 5 Poin Hasil Audiens Honorer R2 dan R3, Sebut Bukan Honorer Siluman Tapi Terindikasi Fiktif pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Golkar Sarifuddin Tatjo telah banyak menyerap aspirasi warga RT 8, pada momentum blusukan AT-FM di Pilkada Banggai 2024.

Keluhan mereka beraneka ragam yang menjadi kebutuhan dasar mereka yang kala itu juga turut disampaikan perwakilan masyarakat sekaligus tokoh adat setempat.

Menjawab kebutuhan tersebut, aleg DPRD Banggai Sarifudin Tatjo yang notabene adalah pemenang hampir 100 persen suara di RT 8, Dusun Bunga, pada Pileg 2024 silam, menyambut baik apa yang di inginkan konstituenya itu.

Dimana RT 8 dengan jumlah 96 KK dengan jumlah jiwa kurang lebih 200 jiwa, memang sangat membutuhkan air bersih dan juga jalan kantong produksi pertanian, Ruang Kelas Belajar (RKB) serta jalan (paving blok).

Dalam kesempatan bincang bincang bersama Ketua DPRD Banggai diruang kerjanya, Kamis (16/1), Ketua DPRD Banggai akrab disapa (Om Arif) telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan warga RT 8 yang akan di realisasikan pada tahun ini (2025).

Dirinya menjelaskan bahwa memang di sana itu mereka sangat krisis air bersih. “Karena memang agak susah mendapatkan induk mata airnya,” ujanya. 

Namun begitu dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk di konsumsi, dirinya mengalokasikan anggaran senilai Rp 200 juta. Nah untuk sumber mata airnya kalau di ambil dari Desa Salodik anggaranya cukup lumayan besar milyaran rupiah. 

Karna selama ini mereka mengambil air bersih untuk di konsumsi dari Desa Salodik. Dan tak jarang juga mereka menampung air hujan untuk kebutuhan mencuci.

Kembali untuk mendapatkan sumber mata air bersih dengan anggaran yang masukan tahun ini senilai Rp 200 juta tadi, infonya kata Arif, ada sungai yang teknisnya nanti akan kita bantu menggunakan mesin untuk memaksimalkan suplay air ke warga RT 8.

Untuk akses pertanian, mereka yang mayoritas berkebun dan bertani, akan kita buatkan juga jalan kantong produksi, “Seperti janji saya, pada tahun ini akan segera di realisasikan sarana air bersih, jalan kantong produksi dan tambahan RKB sekolah (SD) serta permintaan jalan paving blok,” jelasnya.

Penambahan Ruang Kelas Belajar (RKB) kata Arif Tatjo lengkap dengan meubiler, karena selama ini anak anak mereka kalau sekolah minggu harus pergi ke Desa Bunga (induk), “Jadi tambahan RKB lengkap dengan meubiler, agar anak anak mereka kalau sekolah minggu tidak lagi ke Desa Bunga,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Syaripudin Tatjo Realisasikan Permintaan Konstituen Warga RT 8 Desa Bunga Luwuk Utara pertama kali tampil pada Dikte News.

Kejadian pengrusakan itu terjadi pada Kamis 22 November 2024. Dimana sejumlah massa aksi mendatangi Kantor DPRD Banggai melakukan aksi demo terkait tuntutan mereka.

Namun penyampaian tuntutan para pendemo itu berakhir dengan tindakan anarkis melakukan pengrusakan aset milik rakyat yang ada di kantor DPRD Banggai.

“Silahkan demo sampaikan aspirasi, tapi tidak dengan cara anarkais apalagi sampai merusak aset rakyat yang perlu kita jaga bersama,” ujar Ketua DPRD Banggai Saripudin Tatjo di konfirmasi media ini.

Ketua DPRD Banggai Saripudin Tatjo sangat menyesalkan terjadinya pengrusakan yang di lakukan oknum pendemo yang seharusnya tidak boleh terjadi, “Kalian adalah generasi penerus  bangsa, generasi intelektual, kenapa harus melakukan pengrusakan,” tambahnya.

Saya sudah perintahkan Sekwan DPRD Banggai untuk segera melaporkan tindakan pengrusakan itu, “Laporannya pekan depan karena Sekwan DPRD masih berada di luar kota,” jelasnya.

Yang pasti saya selaku Ketua DPRD Banggai tidak akan kami mentolerir tindakan pengrusakan yang di lakukan oleh para oknum pendemo.

Dia mengaku saat demo berlangsung tengah berada diluar kantor melaksanakan tugas. Dan saat itu mendapat informasi bahwa aksi demo itu telah melakukan pengurusakan aset rakyat yang ada di Gedung DPRD Banggai.

Pria yang akrab di sapa Om Arif Tatjo mengatakan akan memproses aspirasi yang di sampaikan bersama rekan rekan di DPRD Banggai sesuai aturan dan ketentuan yang ada. 

Namun menyangkut pengrusakan aset DPRD Banggai tetap akan kami proses ke jalur hukum penanggung jawab korlapnya kata dia.

Sebelumya para pendemo melakukan orasi di luar gedung DPRD Banggai lalu masuk menerobos ke dalam gedung dewan yang sempat dihadang aparat dan Pamdal DPRD Banggai, hingga berujung ricuh mengakibatkan kaca pintu Kantor DPRD Banggai itu pecah.*

(zuma)

Artikel Demo Berujung Pengrusakan Aset DPRD Banggai, Ketua Dewan Saripudin Tatjo Perintahkan Sekwan Buat Laporan Polisi pertama kali tampil pada Dikte News.

RDP tersebut terkait pemberhentian sementara Kades Petak, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai Samsul Labukang.

Dalam RDP yang berlangsung di gedung DPRD Banggai di pimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari.

Ditemui wartawan media ini, Jumat 15 November 2024, srikandi Partai Golkar Banggai yang terbilang vokal Lisa Sundari mengatakan hasil RDP itu melahirkan 4 point penting.

Berikut hasil RDP Komisi I DPRD Banggai memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Meminta kepada DPPMD Banggai untuk melakukan pembinaan kepada kades petak, sesuai aturan yang berlaku selama 21 sejak SK pemberhentian sementara dikeluarkan.

2. Menegaskan kepada DPMD untuk lebih berhati hati dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi mall administrasi.

3. Meminta kepada Kades Petak untuk lebih bisa menahan diri dalam bermedsos agar lebih beretika karena kepala desa adalah bagian dari pemerintah

4. Dari kesimpulan poin2 diatas, jika komunikasi dan kesepakatan bisa berjalan dengan baik antara Kades Petak dan DPMD yang difasilitasi oleh Asisten 1, maka DPRD Banggai melalui Komisi I meminta agar SK pemberhentian sementara bisa dicabut. Demi kelancaran admistrasi desa petak.

Hadir dalam RDP tersebut yakni, Dinas PMD Kabupaten Banggai, Asisten 1 Setda Banggai, Sekcam Nuhon dan beberapa orang warga dan juga Samsul Labukang Kades Petak yang di berhentikan sementara melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 400.10/4391/DPMD tandatangani Pj Bupati Raziras Rahmadillah tertanggal 8 November 2024.*

(zuma)

Artikel Lisa Sundari Ketua Komisi I DPRD Banggai Pimpin RDP Pemberhentian Kades Petak Nuhon Lahirkan 4 Poin Krusial pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebelumnya, mereka para wakil rakyat dapat menjalankan tugas keluar negeri hanya dengan mengantongi izin Gubernur Sulteng.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan DPRD Banggai tentang Tata Tertib DPRD Banggai.

Tatib sebelumnya, hanya sebatas izin gubernur, tapi kali ini ketentuan itu berubah dari gubernur menjadi menteri.

Kutipan teks pasal 212 ayat (1) itu berbunyi “Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri, harus terlebih dahulu mendapatkan izin menteri”.

Rancangan peraturan lembaga penyalur aspirasi rakyat tentang tata tertib itu dibacakan Juru Bicara Panitia Kerja, Hari Sapto Adji pada agenda rapat paripurna DPRD Banggai, Senin 4 November 2024.

Agenda itu dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi.

Rapat yang berlangsung sejak pagi hari dan berakhir pada sore hari itu, membahas dua agenda rapat paripurna.

Pertama penetapan tata tertib dan paripurna pada siang harinya hingga sore adalah pendistribusian dan penetapan alat kelengkapan dewan.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Keluar Negeri Wajib Izin Mendagri pertama kali tampil pada Dikte News.

Paripurna AKD tersebut setelah sebelumnya diawali dengan penetapan tata tertib (tatib) DPRD Kabupaten Banggai.

Agenda rapat paripurna AKD dipandu Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi, Senin (4/11/2024).

Komposisi AKD

Komisi I DPRD Banggai Fraksi Partai Golkar mengirimkan tiga anggotanya masing masing Lisa Sundari, Ramli Mbani, Rika Syarifudin. Sementara itu Fraksi Nasdem mengirimkan Andi Maharani dan Fraksi PKB mengutus Apriyani Dg Matorang.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengirimkan Sucipto dan Kartini Akbar. Selanjutnya, Fraksi Amanat Sejahtera Nurani (ASN) mengirimkan Mursidin dan Fraksi Gerindra, mengirimkan dutanya Naim Saleh dan Hari Sapto Adji.

Lanjut pada Komisi II berjumlah 12 wakil rakyat mereka adalah Irwanto Kulap, Indry Azis, Muh. Panji Syahputra (Fraksi Partai Golkar). Fraksi Nasdem mengirimkan Sukri Djalumang, Sientje Najoan dan Fraksi PKB mengirimkan Oktavianus Habi dan Fraksi PDIP Siti Arya Nurhaeningsih.

Fraksi ASN, Jodi Prakoso Dayanun dan Akmal. Sementara untuk Fraksi Gerindra mengirimkan Masnawati Muhammad dan Lutpi Samaduri.

Pada Komisi III mereka adalah Suprapto, I Made Darma (Fraksi PDIP), Batia Sisilia Hadjar (Fraksi Nasdem), Syafruddin Husain (Fraksi PKB), Helton Abd. Hamid, Wajidah, Eni Marthen (Fraksi Golkar), Suharto Yinata (Fraksi ASN) serta Hardiyanto Djiada dan Suardi (Fraksi Gerindra).

AKD berikutnya adalah, Badan Anggaran (Banggar). Terdiri dari Saripudin Tjatjo, Wardani Murad Husain, I Putu Gumi, Irwanto Kulap, Helton Abd. Hamid, Indry Azis, Wajidah, Moh. Panji Syahputra, Batia Sisilia Hadjar, Sukri Djalumang, Suprapto, Syafruddin Husain, I Made Darma, Akmal, Suharto Yinata, Masnawati Muhammad, Hari Sapto Adji serta Suwardi.

Pada Badan Musyawarah (Banmus) terdiri dari Saripudin Tjatjo, Wardani Murad Husain, I Putu Gumi, Batia Sisilia Hadjar, Sientje Najoan, Eni Marthen, Su’dan Latjeno, Ramli Mbani, Lisa Sundari, Rika Syarifudin, I Made Darma, Siti Arya Nurhaeningsih, Jodi Prakoso, Akmal, Lutpi Samaduri, Masnawati Muhammad serta Apriyani Matorang.

Pada posisi Badan Kehormatan (BK) masing masing Rika Syarifudin, Sientje Najoan, Kartini Akbar, Jodi Prakoso dan Lutpi Samaduri.

Terakhir, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau (Bapemperda). Mereka adalah, Andi Maharani, Kartini Akbar, Sucipto, Mursidin, Irwanto Kulap, Moh. Panji Syahputra, Su’dan Latjeno, Indry Azis, Naim Saleh, Herdiyanto Djiada dan Oktavianus Habi.*

(zuma)

Artikel AKD DPRD Banggai Terbentuk Berikut Komposisinya pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat tersebut dipandu Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi Senin 4 November 2024.

Enam fraksi mendistribusikan anggotanya ke masing-masing AKD. Enam fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi ASN (Amanat Sejahtera Nurani).

Pendistribusian wakil rakyat tersebut Teluk berjumlah sebanyak 32 orang, minus tiga orang yang merupakan unsur pimpinan dewan.

Alat kelengkapan dewan itu adalah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Kehormatan (BK).

Setelah pendistribusian para wakil rakyat, mereka di masing-masing AKD tersebut akan memilih struktur pimpinan.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai Paripurnakan Pendistribusian AKD dari Setiap Fraksi pertama kali tampil pada Dikte News.

Langkah maju tersebut yakni dengan mendobrak sebah kebiasaan buruk yang biasa mereka perankan selama ini.

Hal tersebut, dengan membuat sebuah keputusan yang tercantum dalam tata tertib atau (tatib).

Tatib yang bersifat mengikat itu, mengancam para wakil rakyat tidak dapat melaksanakan reses apabila tidak menyampaikan laporan tertulis dalam agenda reses.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 156, ayat (4) berbunyi’ Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan reses, b. tanggapan aspirasi dan pengabdian dari masyarakat, dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Sementara ayat (5) berbunyi “Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya”.

Tatib itu tertuang dalam Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Banggai Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai.

Rancangan tatib itu dibacakan Juru Bicara Panitia Kerja, Hari Sapto Adji di agenda rapat paripurna.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo didampingi oleh Wakil Ketua I, Wardani Murad Husain, dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi, Senin 4 November 2024.

Aturan tersebut mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan pokok-pokok pekerjaan para wakil rakyat dalam menjalankan amanahnya.

Hasil dari Panja ini sebelumnya telah difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Dengan adanya tatib baru, diharapkan kinerja DPRD Banggai menjadi lebih efektif dan terstruktur.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Terancam Tak Dapat Jatah Reses, Berikut Penjelasanya pertama kali tampil pada Dikte News.

Penyampaian hasil kerja tersebut juga berdasarkan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain, dan Wakil Ketua III Putu Gumi, Senin 4 November 2024.

Sementara Juru Bicara Panja, Hari Saptu Adji Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan hasil pembahasan Panja yang telah disempurnakan.

8 Aleg Absen

Hadir dalam rapat paripurna sebanyak 27 anggota dewan, sementara 8 anggota lainnya tidak hadir.

Tata tertib DPRD Banggai ini merupakan panduan kerja bagi para anggota dewan di Parlemen Teluk Lalong. Yang secara berkala diperbaharui sesuai dengan kebutuhan setiap periode keanggotaan baru.

Aturan tersebut mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan pokok-pokok pekerjaan para wakil rakyat dalam menjalankan amanahnya.

Hasil dari Panja ini sebelumnya telah difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Dengan adanya tatib baru, diharapkan kinerja DPRD Banggai menjadi lebih efektif dan terstruktur.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai Tuntas Laksanakan Paripurna Tatib, 8 Aleg Absen pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan dan pengambilan sumpah yang digelar melalui rapat paripurna, mengukuhkan Saripudin Tjatjo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banggai dan Wardani Murad Husain dan I Putu Gumi Wakil Ketua DPRD Banggai. 

Ketiga pimpinan DPRD Kabupaten Banggai itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 100.1.4.2/461/ro.pemotda/G.ST/2024.

Paripurna yang dipimpin Ketua sementara DPRD Kabupaten Banggai Irwanto Kulap juga dihadiri seluruh anggota DPRD Banggai periode 2024-2029, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko dan sejumlah pimpinan daerah serta pejabat Forkopimda.

Prosesi pengambilan sumpah dipandu Ketua Pengadilan Negeri Luwuk I Made Aditya Nugraha dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari ketua sementara pada Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo.

Pada kesempatan itu, Pjs. Bupati Banggai mengatakan bahwa momentum pelantikan tersebut memiliki arti yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dirinya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif.

“Hanya dengan sinergi yang baik, kita dapat menjalankan roda pemerintahan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memastikan pembangunan di Kabupaten Banggai dapat berjalan dengan baik mengarah kepada kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ujar Raziras.

Raziras tak lupa mengingatkan anggota DPRD Banggai agar memaksimalkan perannya dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pilkada hingga terpilihnya kepala daerah.

“Selamat bapak ibu yang telah dilantik ketua dan wakil ketua DPRD Banggai, semoga amanah yang diberikan ini dapat diemban dengan baik serta menjadi penggerak untuk membawa lembaga terhormat ini bersama pemerintah daerah menuju pencapaian yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai,” ujar Raziras.

Sementara pidato di awal menjabat Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo mengatakan, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respons cepat dalam pemecahan persoalan persoalan kerakyatan di tingkat lokal.

“Hal ini menjadi prioritas kami dalam membangun citra DPRD yang berkarakter tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Untuk itu diperlukan dukungan yang baik dari pemerintah daerah maupun seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

Saripudin juga mengingatkan kembali fungsi DPRD Banggai dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan.

“Anggota DPRD Banggai diharapkan memiliki kepekaan dan mampu menerjemahkan jiwa, hati, nurani masyarakat, sehingga dalam setiap upaya untuk menyalurkan aspirasi tersebut adalah sesuai dan tepat sasaran tanpa mengabaikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Saripudin.

Anggota DPRD Banggai kata dia, harus memiliki kredibilitas dan menguasai setiap permasalahan yang muncul dan dapat memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

“Aspirasi dan peran masyarakat sangat diharapkan,” jelasnya.

Ini menunjukkan bahwa komitmen kerakyatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan begitu tinggi sesuai yang diisyaratkan UUD 1945 bahwa kedudukan berada di tangan rakyat sebagai ketentuan kehidupan demokrasi.*

(zuma)

Artikel Pjs Bupati Banggai Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Banggai Periode 2024-2029 pertama kali tampil pada Dikte News.

Ini merupakan rapat yang pertama kali di laksanakan sejak di lantiknya 35 aleg DPRD Banggai pada Rabu 28 Agustus 2024 masa bakti 2024-2029.

Agenda rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Banggai di pimpin unsur pimpinan sementara DPRD Banggai aleg Golkar Irwanto Kulap dan Wardani aleg Partai Gerindra.

Salah satu agenda rapat itu membicarakan tentang biaya perjalanan dinas para aleg DPRD Banggai termasuk para unsur pimpinan dewan.

Sebelumnya biaya perjalanan dinas para Aleg DPRD Banggai itu di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023. Namun kemudian aturan itu di batalkan oleh Mahkamah Agung (MA) RI pada 11 Juli 2024.

Sehingga Perpres 53 sebagai payung hukum mengatur biaya perjalanan dinas para aleg tidak bisa lagi di gunakan sebagai pijakan. Beberapa aleg DPRD Banggai setelah mendengar penjelasan Pemda Banggai di hadiri Asisten 1, Kabag Hukum Setda Banggai, BPKAD dan Staf Ahli dan penjelasan Sekretaris Dewan (DPRD) Kabupaten Banggai.

Tanggapan pun datang dari Aleg Gerindra Masnawati Muhammad yang mengaku sepakat dengan asas kehati hatian seperti di sampaikan eksekutif dalam hal ini perwakilan Pemda Banggai. Namun begitu kami juga sebagai aleg yang baru tentu perlu juga peningkatan kapasitas dengan melakukan perjalanan dinas.

Olehnya Masnawati senada dengan apa yang sampaikan sebelumnya oleh Sukri Djalumang aleg Partai Nasdem yang keduanya cenderung dengan rill cost sambil menunggu aturan pengganti apakah ada dalam masa waktu 90 hari setelah di batalkanya Perpres 53 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung (MA) RI.

Sementara itu Syafrudin Husain aleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih kokoh mempertahankan kursinya di dapil 4 pada Pemilu 2024, dirinya sependapat Masnawati dan Sukri Djalumang yang cenderung dengan rill cost.

Hi Udin sapaan Syafrudin Husain memberi penjelasan bahwa yang di ujikan dan telah di batalkan Mahkamah Agung (MA) RI adalah Peraturan Presiden (Perpres) 53 Tahun 2023 yang mengatur biaya perjalanan dinas aleg DPRD Banggai dengan metode Lumpsum.

“Jadi kalau menggunakan metode Lumpsum tidak bisa lagi karena Peraturan Presiden (Perpres) 53 telah di batalkan MA,” jelasnya.

Sambungnya kalau menggunakan metode rill cost tentu kita menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) 33 itu idealnya. Karena menurutnya yang di ujikan dan telah di batalkan Mahkamah Agung adalah PP 53 2023 jadi kita kembali saja dengan Perpres 33 Tahun 2020 sebagai landasan perjalanan dinas dengan metode riil cost.

Setelah mendengar tanggapan beberapa aleg wajah lama maka rapat dewan di sepakati perjalanan dinas para aleg DPRD Banggai menggunakan metode pembayaran (rill cost) merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.*

(zuma)

Artikel Rapat Perdana DPRD Banggai Bahas Biaya Perjalanan Dinas Para Aleg Pasca Mahkamah Agung RI Batalkan Perpres 53 Tahun 2023 pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal itu di sampaikan Irwanto Kulap Aleg Partai Golkar Banggai asal dapil dua di Gedung DPRD Banggai Senin (2/9) sebelum menutup rapat perdana membahas Perpres 53 Tahun 2024 yang telah di batalkan Mahkamah Agung (MA) RI pada 11 Juni 2024.

Merujuk surat edaran perihal penjelasan pelaksanaan tugas pimpinan sementara DPRD kabupaten kota dan provinsi, Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib (tatib) DPRD kabupaten kota dan provinsi.

Pertama adalah memimpin rapat rapat DPRD Banggai. Yang kedua memfasilitasi pembentukan fraksi, ketiga memfasilitasi peraturan peraturan DPRD tentang tata tertib dan yang keempat memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Dan berikutnya, yang kedua, “Ini tentu masih berkaitan dengan perjalanan dinas DPRD Banggai,” ucap Irwanto Kulap

Tugas pimpinan DPRD Banggai seperti di maksud dalam angka 1 dalam surat edaran itu, adalah memimpin rapat dalam rangka penetapan APBD sebagaimana di maksud dalam pasal 311 ayat 3 dan pasal 312 ayat 1 dan pasal 314 Peraturan nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan yang ketiga kata Wanto sapaan akrab Irwanto Kulap dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara di berikan hak keuangan termasuk anggota DPRD, termasuk dukungan keuangan berupa biaya rapat, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan koordinasi, konsultasi dan atau penugasan lainya selaku pimpinan sementara DPRD sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Keempat dalam hal dukungan keuangan sebagaimana di maksud dalam angka 3 di atur, dapat di berikan sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam program kegiatan yang termuat dalam DPA.

Dan yang kelima dalam hal rapat orientasi anggota DPRD yang telah di tetapkan dan pimpinan DPRD belum terbentuk, “Pimpinan sementara dapat menugaskan anggota DPRD untuk mengikuti orientasi kegiatan di maksud dengan berpedoman pada pasal 110 huruf a dan g serta pasal 160 huruf g Undang Undang 23 Tahun 2024,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Berikut Pelaksanaan Tugas Pimpinan Sementara DPRD Banggai di Emban Irwanto Kulap pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 35 anggota DPRD Banggai berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Banggai Rabu 28 Agustus 2024.

Selama kurun waktu lima tahun sejak mereka dilantik pada 28 Agustus 2019 silam anggota DPRD Banggai periode 2019-2024 telah banyak melakukan berbagai tugas pokok dan fungsinya.

Ketua DPRD Banggai, Suprapto saat memimpin sidang paripurna pengambilan sumpah dan jabatan anggota DPRD Banggai 2024-2029 menguraikan produk lembaga penyalur aspirasi rakyat yang berkantor di areal teluk lalong.

Dewan Banggai telah melakukan berbagai rapat. Antaranya rapat internal, rapat sesama anggota dewan maupun rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Banggai.

Selain rapat internal dengan pihak eksekutif, dewan banggai juga melakukan dialog dan kunjungan ke masyarakat maupun reses di masyarakat.

Produk dewan banggai itu telah menerbitkan surat keputusan persetujuan rancangan peraturan daerah sebanyak 89. Termasuk, 25 perda inisiatif dewan.

Keputusan pimpinan sebanyak 58 dan surat pimpinan dewan sebanyak 48. Selain menerbitkan keputusan, Dewan Banggai melakukan berbagai kegiatan kedewanan.

“Yaitu rapat badan musyawarah sebanyak 37 kali, rapat badan anggaran sebanyak 34 kali dan rapat Badan Kehormatan sebanyak 5 kali,” ucapnya.

Berikutnya adalah rapat panitia khusus sebanyak 49 kali. Sambungnya adalah agenda tiga komisi pada tiga, komisi di lembaga DPRD Banggai, Komisi III terbanyak menggelar rapat.

Dengan rincian Komisi I melakukan rapat sebanyak 143 kali, Komisi II 96 kali serta Komisi III sebanyak 145 kali.

Selain agenda itu sebut Suprapto, Dewan Banggai telah melakukan fungsinya menerima kunjungan dan menerima aspirasi dari masyarakat sebagai wakil rakyat di DPRD Banggai.*

(zuma)

Artikel Ketua DPRD Banggai Sebut Komisi III Periode 2019-2024 Terbanyak Agenda Rapat pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Banggai lewat Sidang Istimewa DPRD Kabupaten Banggai, Rabu 28 Agustus 2024.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 35 Anggota DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Banggai yang dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Sudarso Abusama.

Sidang istimewa dipimpin langsung Ketua DPRD Banggai Suprapto dihadiri Bupati Banggai Amirudin dan Wakil Bupati Furqanuddin, Unsur Forkopimda, Ketua KPU Santo Gotia dan jajaran, Komisioner Bawaslu, dan undangan lainnya.*

(zuma)

Artikel Resmi 35 Aleg DPRD Banggai Hasil Pemilu Legislatif 2024 Dilantik pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Bagian Persidangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, Muhtar Kantu angkat merespon hal tersebut. Muhtar mengaku, akses wartawan terbuka untuk prosesi liputan hajatan lima tahunan di Gedung DPRD Banggai.

Hanya saja kata dia, terjadi miskomunikasi. Sejak gladi kotor hingga gladi bersih sehari sebelum agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 35 anggota DPRD Banggai telah disampaikan tempat bagi wartawan yang telah disediakan.

Namun pada faktanya tidak demikian dan terjadi miskomunikasi. “Mungkin hanya miskomunikasi, karena sejak gladi kemarin sore, teman-teman pers itu ada tempatnya untuk pengambilan gambar,” tulis Muhtar Kantu via pesan whatsaap.*

(zuma)

Artikel Sekretariat Dewan Banggai Sampaikan Permohonan Maaf Pada Wartawan pertama kali tampil pada Dikte News.

Ketua sementara DPRD Kabupaten Banggai Irwanto Kulap Jumat (30/8) melalui via telepon mengatakan bahwa dirinya juga terkejut dengan peristiwa pelarangan wartawan masuk ruang paripurna saat prosesi pelantikan.

Menurut dia, langkah oknum Pamdal Sekretariat DPRD Banggai itu keliru, karena kegiatan paripurna istimewa adalah kegiatan terbuka. Momen pelantikan itu seharusnya bisa terpublis dengan informasi yang positif, agar semua orang termasuk tim para anggota DPRD Banggai yang ada di mana saja, bisa mengetahui informasi pelantikan itu.

Sambungnya dia mengaku sudah berbicara dengan Sekwan DPRD Banggai dan mempertanyakan peristiwa itu kenapa sampai terjadi. Memang sekwan mengakui ada kondisi yang sudah tidak sesuai dengan pengaturan awal, yakni wartawan dengan kartu khusus bisa masuk ruang paripurna saat prosesi pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD. Atas nama DPRD Banggai dan rekan-rekan di dewan, saya menyampaikan permohonan maaf.

“Ini tentu harus diperbaiki,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Ketua DPRD Banggai Minta Maaf Insiden Larangan Wartawan Liput Pelantikan pertama kali tampil pada Dikte News.

Juru bicara pansus DPRD Kabupaten Banggai Syafrudin Husain menekankan poin itu saat membacakan laporan pansus Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna, Kamis (15/8) malam.

Agenda rapat paripurna itu dipandu Wakil Ketua II, DPRD Kabupaten Banggai Samsul Bahri Mang.

Pansus tersebut menyampaikan berbagai saran penting yang perlu mendapat perhatian dari Pemda Banggai.

Poin penekanan dalam pansus itu agar Pemda Banggai segera menindaklanjuti usulan program merealisasikan aspirasi masyarakat.*

(zuma)

Artikel Agenda Rapat Pansus, Dewan Banggai Ingatkan Pemda Realisasikan Program Masyarakat pertama kali tampil pada Dikte News.

Agenda rapat yakni penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Suprapto memimpin rapat pembahasan didampingi Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar dan dihadiri Bupati Banggai, Amirudin bersama Wabup Furqanuddin.

Rapat tersebut di hadiri 18 wakil rakyat dan sebanyak 17 wakil rakyat absen dari 35 wakil rakyat yang ada di DPRD Banggai saat pembahasan dokumen KUA PPAS.

Dari hasil pembahasan dokumen KUA PPAS Kabupaten Banggai dan DPRD Banggai menyepakati KUA PPAS Tahun Anggaran 2025

Sebelumnya dokumen KUA PPAS Kabupaten Banggai tahun anggaran 2025 telah dibahas wakil rakyat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banggai sejak awal pekan kemarin.

Penandatangan nota kesepakatan antara Pemda Banggai bersama DPRD Banggai itu menjadi acuan dasar pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Banggai tahun anggaran 2025 yang dibahas sebelum berakhir tahun.*

(zuma)

Artikel Pemda Banggai dan DPRD Sepakati KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Dikte News.

Menarikan dalam pembahasan dokumen tersebut ada yang mengganjal dan terkesan copy paste. Pasalnya dalam dokumen itu tercantum tahun anggaran 2024, seharusnya tahun anggaran 2025.

Hal tersebut diakui PJ. Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko, bahwa ada kesalahan dalam penyajian daftar isi pada dokumen tersebut. Kesalahan itupun mendapat tanggapan salah satu warga yang juga pemerhati Kota Luwuk Alwin Palalo, SE.

“Blunder fatal telah dilakukan Pemda Banggai ketika pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2025 di gedung DPRD Banggai,” ujar Alwin Palalo.

Ia menilai, kesalahan fatal ini harus menjadi warning bagi Pemda Banggai dalam mengurus persoalan yang menyangkut urusan rakyat banyak. Tidak boleh main main, apalagi dokumen sepenting ini dan terkesan copy paste.

Kata dia ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak serius dan tak punya rasa tanggung jawab dalam tata kelola rencana pembangunan.

Kondisi ini bisa kita tuduh Contempt of Parliament. “Di mana posisi DPRD Banggai tidak cukup dihormati, untuk tidak kita katakan penghinaan terhadap lembaga terhormat. Sebab, Pemda Banggai menyajikan dokumen penting terkesan copy paste. Tidak dikerjakan secara teliti dan profesional,” tandasnya.*

(zuma)

Artikel DPRD Banggai dan Pemda Bahas Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Terkesan Copy Paste pertama kali tampil pada Dikte News.

DPRD Banggai melalui Komisi II menghadirkan Manajemen PT Sawindo Cemerlang yang menyambut baik upaya dewan banggai mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) tersebut.

Wakil Ketua Komisi II, DPRD Banggai, Fuad Muid yang memimpin RDP tersebut berlangsung di salah satu ruang rapat lembaga DPRD Banggai, Senin (1/7).

Dalam mengurai kisruh lahan plasma sawit yang dikelola perusahaan yang berbasis di Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai. Legal Humas dan Kemitraan, PT Sawindo Cemerlang, Dodi Yoanda Lubis di menyampaikan komitmen perusahaan dalam berinvestasi di sektor perkebunan.

Manajemen PT Sawindo Cemerlang kata Dodi, mengedepankan kepastian hukum terkait dengan permasalahan plasma, “Kami menyampaikan agar penyelesaian lewat pemerintah, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut,” ucap Dodi.

Komitmen perusahaan melaksanakan plasma sawit itu dibuktikan dengan luasan plasma PT Sawindo Cemerlang lebih dari 20 persen. Ketentuan 20 persen itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam Pasal 11 berbunyi perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Dodi Yoanda juga menyampaikan proses perolehan lahan plasma saat ini dikelola PT Sawindo Cemerlang berasal dari usulan masyarakat. Dari usulan selanjutnya ke pemerintah untuk mendapatkan surat keputusan (SK) Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). “SK CPCL ini yang menjadi pegangan kami dalam bermitra dengan koperasi plasma,” ucapnya.

Dodi juga perlu menguraikan tuduhan di luar bahwa perusahaan melarang anggota koperasi keluar masuk plasma, tidaklah benar. Justru dalam menjalankan kemitraan terdapat pembiayaan pembangunan kebun yang muncul di seluruh luasan lahan satu siklus tanaman.

Intinya, perusahaan mengikuti keputusan pemerintah dalam hal ini pokja plasma. Siapa yang berhak secara legalitas, silakan membuat pengaduan. “Kami akan ikuti demi investasi yang kondusif,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Koperasi Sawit Maleo Sejahtera, H Muchtar menjelaskan terkait isu bahwa perusahaan dituduh membatasi luas lahan antar koperasi.

Dipertegas Muchtar bahwa perusahaan tidak menghalangi, tetapi menyangkut dengan pembiayaan yang sudah di investasikan di masing-masing lahan. “Tidak bisa petani keluar masuk anggota. Silakan petani membentuk kelompok, karena ini menyangkut tanggung jawab pembiayaan plasma kami ke seluruh anggota,” urainya.*

(zuma)

Artikel Komisi II Gelar RDP Lahan Plasma Sawit Bersama PT Sawindo Cemerlang pertama kali tampil pada Dikte News.

Regulasi dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) Banggai Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Tuduhan melanggar ketentuan regulasi itu dikupas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banggai, Ernaini Mustatim di agenda rapat dengar pendapat Komisi I, DPRD Banggai bersama sejumlah instansi, manajemen JOB Tomori, perwakilan PT PDSI serta warga dari Aliansi Kelompok Masyarakat Sekitar Proyek.

Artikel JOB Tomori Langgar Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kehadiran JOB Pertamina Medco Tomori dan PT Pertamina Driling Services Indonesia (PDSI) menyusul berbagai macam aduan dari Aliansi Kelompok Masyarakat Sekitar Proyek.

Perwakilan aliansi menyampaikan alasan mereka mengadukan sikap perusahaan yang tidak melakukan sosialisasi secara terbuka terkait perekrutan dan jumlah karyawan di butuhkan.

Terungkap juga bahwa aktifitas perusahaan selama ini telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur riol (drienase) yang dibangun pemerintah dan juga keluhan soal penggunaan jalan pemukiman warga yang menjadi sempit yang berdampak pada ketidaknyamanan warga sekitar.

Aliansi juga mendesak pihak perusahaan harus memperjelas dampak lingkungan yang terjadi akibat
kegiatan pemboran sumur cluster B agar dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi baik sebelum dan sesudah pekerjaan di laksanakan.

Setelah mendengar keluhan aliansi seputar permasalahan yang di bawa dalam rapat dengar pendapat (RDP). Komisi I DPRD Kabupaten Banggai bersepakat mengagendakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) agar bisa melakukan pengecekkan langsung ke perusahaan dan kondisi warga yang terdampak sekitar lingkungan perusahaan.

Rapat dengar pendapat berlangsung dipimpin Wakil Ketua Komisi I bersama Ibrahim Darise, Iswan Kurnia, dan Bahtiar Pasman. Hadir juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadis Nakertrans Banggai, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan perwakilan pemerintah Kecamatan Batui Selatan.*

(zuma)

Artikel Sikapi Berbagai Keluhan Aliansi, DPRD Banggai Panggil JOB Pertamina Medco Tomori pertama kali tampil pada Dikte News.

Kesepakatan meninjau kondisi sungai itu merupakan salah satu poin rekomendasi komisi membidani pembangunan dan lingkungan hidup di agenda rapat dengar pendapat bersama Pemda Banggai, manajemen PT Koninis Fajar Mineral (KFM), Pemdes Tuntung dan Pongian serta masyarakat setempat.

Artikel DPRD Banggai Komisi II Agendakan Tinjau Areal Terdampak Aktivitas PT KFM pertama kali tampil pada Dikte News.

Air sungai menjadi terdampak buntut aktivitas PT Koninis Fajar Mineral (KFM) mengeksplorasi nikel, kekayaan alam di desa itu.

Hal itu terungkap pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II, DPRD Banggai menghadirkan sejumlah instansi teknis, perwakilan manajemen PT KFM, Pemdes Pongian dan Tuntung, Pemerintah Kecamatan Bunta serta warga.

Artikel Air Sungai Pongian Tak Lagi Layak Konsumsi Gegara Aktivitas PT KFM pertama kali tampil pada Dikte News.

Saran ini disampaikan Sekretaris Komisi I, DPRD Banggai, Ibrahim Darise di agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I, DPRD Banggai bersama sejumlah OPD Pemda Banggai, manajamen JOB Tomori Sulawesi, perwakilan manajemen PT PDSI serta masyarakat dari Aliansi Masyarakat Lingkar Proyek, berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD Banggai, Rabu (5/6/2024).

Artikel Aleg Banggai Dorong Perusahaan Berkewajiban Perbaiki Kerusakan Infrastruktur pertama kali tampil pada Dikte News.

Tudingan yang ditujukan kepada manajemen JOB Tomori dalam proyek pengeboran sumur serta pipanisasi itu terekam dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I, DPRD Banggai bersama sejumlah OPD Pemda Banggai, manajamen JOB Tomori Sulawesi serta masyarakat dari Aliansi Masyarakat Lingkar Proyek, berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD Banggai, Rabu (5/6/2024).

Artikel Proyek Pengembangan Senoro Selatan JOB Tomori Rusak Infrastruktur pertama kali tampil pada Dikte News.