Di lansir dari akun resmi Panwaslu Bunta Rabu (15/11) penertiban APS yang di lakukan sebagaimana menindaklanjuti kesepakatan bersama Bawaslu Banggai, KPU dan Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2024.

Dalam kesepakatan itu untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar sampai dengan tanggal 10 November 2023 di lakukan secara mandiri.

Menindak lanjuti kesepakatan itu juga, Panwaslu Bunta kemudian melakukan penertiban APS yang melanggar berada di wilayah kerjanya. Penertiban APS yang di lakukan serentak bersama pengawas kelurahan dan desa, di ambil guna menjaga ketertiban dan menghindari penyebaran informasi yang belum memasuki tahapan kampanye.

Ketua Panwaslu Bunta Andrianto Lahay mengaku bahwa dalam penertiban APS, ternyata masih di temukan APS melanggar. Kami ingin memastikan kata dia, bahwa di luar masa tahapan kampanye, semua bentuk APS yang melanggar sudah tidak ada lagi.

“Jika masih ada yang bertebaran langsung kami eksekusi,” tegasnya.
Karena kampanye baru boleh di lakukan kata dia pada 28 November 2023.*

(zl)

Artikel Tertibkan APS, Panwaslu Bunta : Masih Ada Ditemukan Melanggar pertama kali tampil pada Dikte News.

Tim Penyidik Kajari Banggai saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Talud Pengaman Pantai Desa Gorontalo, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai tahun anggaran 2020/2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Banggai Raden Wisnu Bagus Wicaksono, SH. M.Hum melalui Kasi Intelijen Firman Wahyudi, SH dalam rilisnya di terima Dikte News mengatakan, akan menerapkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pihak tertentu yang coba melakukan Obstruction Of Justice.

Dalam perkembangan penanganan penyidikan sebut Firman Wahyudi di dapati informasi valid, bahwa ada pihak tertentu yang menghubungi saksi agar tidak menyerahkan dokumen terkait tindak pidana korupsi a qua dan tidak menghadiri panggilan penyidik.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),” jelasnya.

Ia menegaskan agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.*

(zl/*)

Kunjungi kami di Google News

Artikel Ada Upaya Penghalangan Kasus Korupsi Proyek Talud, Kejari Banggai Ingatkan Hargai Proses Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

Perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah di hentikan sementara pada tahun 2022, karena konflik internal yang berujung hukum.

Informasi di himpun, penghentian sementara aktivitas kegiatan perusahaan, berdasarkan surat Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dalam surat bernomor T.1581/MB.04/DJB.M/2022 tertanggal 11 April 2022 perihal Penghentian Sementara.

Hal tersebut menindak lanjuti surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU.2.UM.01.01.-1249 tentang jawaban atas permohonan keterangan PT ANI, dan menegaskan bahwa Direktur Utama PT ANI adalah MS.

Sehingga surat persetujuan RKAB Tahun 2022, PT ANI Nomor T-442/MB.04/DJB.M/2022 di terbitkan Dirut PT ANI atas nama Denny Kurniawan Nomor 100/MNG/ANI/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal penyampaian perbaikan RKAB 2022 di nyatakan tidak berlaku dan di hentikan sementara.

Artikel Kilas Balik Kasus Hukum PT ANI, Benarkah Telah SP3 ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Pendaftaran ke KPU Banggai pada Minggu malam (14/05/2023) sekira pukul 19.00 Wita, di ikuti seluruh jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Banggai, pengurus kecamatan (PK), AMPG dan para Bacaleg yang akan berkompetisi di Pileg 2024 mendatang.

Lalu apa alasan partai berlambang beringin rindang di ketuai Beniyanto Tamoreka, memilih mendaftar pada malam hari, berbeda dari partai sebelumnya yang sudah melakukan pendaftaran ke KPU Banggai.

Ketua DPD II Partai Golkar H. Beniyanto Tamoreka dalam sambutanya mengatakan bahwa pendaftaran ini sesuai rencana pukul 19.00 Wita dan merupakan petunjuk DPP Partai Golkar di sampaikan DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Jadi kita datang pada jam 7 malam sesuai rencana, dan ini adalah petunjuk DPP Partai Golkar di sampaikan DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah,” jelasnya di hadapan komisioner KPU dan Bawaslu serta Baceleg.

Selain itu kata Ketua Golkar Banggai Beniyanto Tamoreka yang juga bacaleg DPR RI dapil Sulteng, menjelaskan kenapa memilih mendaftar malam hari mengingat jangan sampai para simpatisan Partai Golkar membuat arak arakan yang kemudian dapat mengganggu arus lalu lintas serta menjaga hal hal yang kita tidak inginkan bersama.*

(zl)

Artikel Ada Yang Beda Partai Golkar Banggai Daftar Ke KPU Malam Hari, Ini Alasanya pertama kali tampil pada Dikte News.

Kedatangan srikandi Nasdem ini, adalah orang pertama aleg DPRD Banggai yang mengunjungi Puskesmas Bunta di awal tahun 2023.

Kedatangan istri pengusaha muda Jony Nayoan, Yenni Liyanyto, di dampingi Kepala Puskesmas Bunta I Nyoman Widana, SKM. Dia pun melihat langsung kondisi puskesmas dan pelayanan di berikan pada pasien.

Ia mengaku pelayanan yang ada sudah jauh lebih dari sebelumnya dan kedepan perlu di tingkatkan lagi. Dia juga menemui para pasien yang sedang menjalani perawatan sembari mendoakan agar cepat sembuh dan menyempatkan bersilaturahmi dengan warga sebagai wakil rakyat.

Sebagai bentuk empati, dirinya memberikan sedikit bantuan pada pasien, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Ia berharap pelayanan di Puskesmas Bunta yang sudah ada saat ini, kedepan lebih di tingkatkan lagi, “Agar ada pembeda dengan kapus sebelumnya,” pungkasnya.

Terpisah Kepala Puskesmas Bunta I Nyoman Widana, SKM mengaku sebuah kehormatan baginya mendapat kunjungan aleg DPRD Banggai agar secara langsung bisa melihat dan mengetahui pelayanan yang kami berikan pada masyarakat mengiplementasikan visi misi Bupati Banggai di bidang kesehatan.

Kita ketahui bersama bahwa pelayanan ambulance sebagaimana penyampaian Bupati Banggai tidak lagi di bebankan pada pasien alias gratis. “Berkat kerjasama kita semua PKM Bunta sudah melakukan itu di akhir Desember 2022,” tutupnya.*

(zl)

Artikel Kunjungi Puskesmas Bunta Aleg DPRD Banggai Yenni Liyanto : Pelayanan Sudah Baik Terus Tingkatkan pertama kali tampil pada Dikte News.