Tak ketinggalan mahasiswa fakultas hukum angkatan 2023 turut mengambil bagian menyemarakan rangkaian peringatan milad.

Terlihat mahasiswa fakultas hukum di koordinir ketua kelas Citra Dewi begitu antusias menyemarakan jalan santai bagian dari rangkaian peringatan milad Muhammadiyah ke 111.

Jalan santai oleh ratusan peserta di lepas dari Perguruan Muhammadiyah Luwuk di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai usai open ceremony acara pembukaan.

Selanjutnya peserta jalan santai yang di lepas sekira pukul 06.30 Wita menyusuri rute jalan yang telah di tentukan panitia di awali star dari Perguruan Muhammadiyah Luwuk menuju Sekretariat Aisyiyah ke Jalan Maleo melewati Hotel Kota.

Lanjut melewati jalan belakang Mesjid Agung menuju Tugu Adipura Luwuk, melewati depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Banggai, Cokroaminoto, Toko Maju dan kembali (finish) di Perguruan Muhammadiyah Luwuk.*

(zl)

Artikel Fakultas Hukum Angkatan 2023 Ikuti Jalan Santai Semarakan Milad Muhammadiyah ke 111 pertama kali tampil pada Dikte News.

Pemberhentian kader yang di tuangkan dalam Surat Keputusan (SK) di tanda tangani Kades Pulodalagan Moh Ahyar La Padolo, S Sos tertanggal 6 September 2023, di duga sepihak dan inprosedural hingga menuai polemik.

Atas keputusan itu, Badan Permusyrawatan Desa (BPD) Pulodalagan tak tinggal diam. Mereka menyikapi serius keputusan kades yang terkesan semena mena telah memberhentikan para kader yang telah mengabdikan diri mereka di desa itu, “Pemberhentian kader itu bertentangan dengan edaran Bupati Banggai 106 tentang LKD,” ujar perwakilan BPD Pulodalagan kepada Dikte News, Selasa (19/9).

Artikel BPD Soroti Kades Pulodalagan Berhentikan Kader Posyandu Dan KPM Ketua PABPDSI Banggai Sebut Pemberhentian Cacat Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

Tim Penyidik Kajari Banggai saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Talud Pengaman Pantai Desa Gorontalo, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai tahun anggaran 2020/2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Banggai Raden Wisnu Bagus Wicaksono, SH. M.Hum melalui Kasi Intelijen Firman Wahyudi, SH dalam rilisnya di terima Dikte News mengatakan, akan menerapkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pihak tertentu yang coba melakukan Obstruction Of Justice.

Dalam perkembangan penanganan penyidikan sebut Firman Wahyudi di dapati informasi valid, bahwa ada pihak tertentu yang menghubungi saksi agar tidak menyerahkan dokumen terkait tindak pidana korupsi a qua dan tidak menghadiri panggilan penyidik.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),” jelasnya.

Ia menegaskan agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.*

(zl/*)

Kunjungi kami di Google News

Artikel Ada Upaya Penghalangan Kasus Korupsi Proyek Talud, Kejari Banggai Ingatkan Hargai Proses Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

Perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah di hentikan sementara pada tahun 2022, karena konflik internal yang berujung hukum.

Informasi di himpun, penghentian sementara aktivitas kegiatan perusahaan, berdasarkan surat Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dalam surat bernomor T.1581/MB.04/DJB.M/2022 tertanggal 11 April 2022 perihal Penghentian Sementara.

Hal tersebut menindak lanjuti surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU.2.UM.01.01.-1249 tentang jawaban atas permohonan keterangan PT ANI, dan menegaskan bahwa Direktur Utama PT ANI adalah MS.

Sehingga surat persetujuan RKAB Tahun 2022, PT ANI Nomor T-442/MB.04/DJB.M/2022 di terbitkan Dirut PT ANI atas nama Denny Kurniawan Nomor 100/MNG/ANI/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal penyampaian perbaikan RKAB 2022 di nyatakan tidak berlaku dan di hentikan sementara.

Artikel Kilas Balik Kasus Hukum PT ANI, Benarkah Telah SP3 ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Mantan Kepala Desa (Kades) Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Lusiana Udopo merupakan terdakwa kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2019-2020.

Pada putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Palu, terdakwa di jatuhi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Banggai.

Banding

Dalam keterangan resmi Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai melalui Kasi Intelejen Firman Wahyudi, SH di terima Dikte News Kamis 15 Juni 2023.

Sebagaimana batas waktu di berikan Undang Undang JPU telah melakukan upaya hukum banding pada terdakwa Lusiana Udopo dengan nomor register perkara : 3/Pid.Sus – TPK/2023/PN Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana APBDesa Labu Tahun Anggaran 2019-2020.

Adapun pertimbangan penuntut umum mengajukan upaya hukum banding. Pertama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Pidana Penjara pada terdakwa Lusiana Udopo lebih renda 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana penuntut umum.

Kedua perbedaan penafsiran terhadap besaran kerugian negara. “Bahwa memori banding telah di serahkan penuntut umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu pada Senin 12 Juli 2023,” pungkasnya.*

(zl/rls)

Artikel JPU Kejari Banggai Banding Putusan Hukum Terdakwa Lusiana Udopo Kasus Korupsi APBDesa Lobu pertama kali tampil pada Dikte News.

Farhat Abbas yang juga bakal calon anggota DPD RI dapil Sulteng melalui pesan singkat whatsaap, Selasa (17/01/2023) mengatakan, penguasa seharusnya peka, jangan dulu mengumumkan siapa yang dulu menyerang.

“Tapi penyebab dan latar belakang kejadian tentu masalah ketimpangan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan keadilan ,” ujarnya.

Kasus bentrok tenaga kerja yang berakibat kematian tidak boleh di selesaikan dengan cara mediasi, karena menyangkut HAM, kerugian materil, belum lagi biaya pengamanan dan lain lain. Hendaknya pemerintah setempat berpihak kepada masyarakat dan korban, dan hukum tetap di tegakan.

Ia juga mengajak masyarakat Morowali Utara (Morut) untuk memperkuat semangat persatuan dan cara menghargai dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Dia pun mengimbau untuk tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh orang orang yang tidak jelas. “Turut berduka buat korban Morut,” tutupnya.

Artikel Farhat Abbas : Bentrok PT GNI Hendaknya Pemerintah Berpihak Pada Masyarakat, Korban dan Hukum Tetap Ditegakan pertama kali tampil pada Dikte News.